Datasets:

ShoAnn

/

legalqa_klinik_hukumonline

like 1

Apa isi Pasal 55 KUHP?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Bunyi Pasal 55 KUHP Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut: Pasal 55 KUHP Pasal 20 UU 1/2023 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur , hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: melakukan sendiri tindak pidana; melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan tindak pidana; atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Klasifikasi Pelaku Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP Kemudian, menurut Satochid Kartanegara , penyertaan atau deelneming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas: [2] Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri; Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut: [3] Pelaku (Plegen, Dader) Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana , sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya . Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader) Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Penganjur (Uitlokker) Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP . Unsur-unsur dalam Pasal 20 UU 1/2023 Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 20 UU 1/2023 dijelaskan lebih lanjut beberapa unsur pasalnya, antara lain: Yang dimaksud "dengan perantaraan alat", misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Lalu, dalam hal “menyuruh melakukan”, orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Yang dimaksud dengan "turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang dilihat sebagai satu kesatuan. Yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana", termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu. Selengkapnya mengenai tindak pidana penyertaan, dapat Anda baca dalam Jerat Hukum Membujuk Orang Lain Melakukan Tindak Pidana . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Irene Ulfa. Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. Jurnal Media Iuris, Vol. 1, No. 2, 2018; Satochid Kartanegara. Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu . Balai Lektur Mahasiswa, 2001. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Satochid Kartanegara. Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu . Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hal. 497-498 [3] Irene Ulfa. Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. Jurnal Media Iuris, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 303-304 TAGS hukum pidana kuhp potd

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1100: 'penyertaan atau deelneming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas: Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri; Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.', 1101: 'Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:[2] Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:'}

Belakangan ini, beredar berita tentang kasus begal payudara, misalnya wanita di Tangsel jadi korban begal payudara, kemudian begal payudara di Ciputat terekam CCTV, wanita di Pamulang jadi korban begal payudara, hingga viral teror begal payudara di Bandungrejo Demak. Lantas, Apakah begal payudara termasuk pelecehan seksual? Jika ya, pelaku begal payudara kena pasal berapa?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pengertian Begal Payudara Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami dulu istilah begal. Menurut KBBI , istilah “ begal ” dapat diartikan sebagai penyamun. Sedangkan istilah “membegal” adalah merampas di jalan atau menyamun, dan “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan, atau penyamunan. Kemudian, begal payudara adalah kejahatan seksual, yang mana tindakan seksual dilakukan dalam bentuk sentuhan fisik pada sasaran organ seksual korban (payudara) sehingga martabat korban merasa direndahkan, rasa tidak nyaman, bahkan bisa membahayakan kesehatan juga keselamatan korban. [1] Sehingga pada dasarnya, begal payudara dikategorikan sebagai kejahatan dengan merampas harga diri seseorang. [2] Lalu, tindak pidana kejahatan seksual begal payudara merupakan tindak pidana yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. [3] Maka, dapat kami simpulkan bahwa begal payudara pada kasus yang Anda tanyakan merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menyentuh maupun meremas payudara korban yang dalam hal ini adalah perempuan. Jenis Pelecehan Seksual Menurut Komnas Perempuan dalam 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan) , setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu: perkosaan; intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh , gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. [4] Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa begal payudara termasuk pelecehan seksual. Lantas, pelaku begal payudara kena pasal berapa? Pasal Pencabulan dalam KUHP Pada dasarnya, pasal pelecehan seksual khususnya perbuatan cabul diatur dalam KUHP lama yang yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [5] yaitu tahun 2026 sebagai berikut. KUHP UU 1/2023 Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang , padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya ; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya ; atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Pasal 291 Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat , dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285. 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian , dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 416 Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat , dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang , dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , menjelaskan bahwa pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali , sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (hal. 98). Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 415 UU 1/2023 , yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan. Maka, menurut hemat kami pelaku begal payudara dapat dihukum berdasarkan Pasal 290 ayat (1) KUHP atau Pasal 415 huruf a UU 1/2023 , karena pada umumnya, pelaku begal payudara melakukan perbuatan cabul di saat korban (perempuan) tidak berdaya. Jika perbuatan pencabulan tersebut mengakibatkan luka berat pada korban, maka pelaku berpotensi dipenjara maksimal 12 tahun. Namun, jika mengakibatkan kematian korban, maka pelaku dapat dipenjara maksimal 15 tahun. Sebagai informasi, tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 s.d. 296 KUHP atau Pasal 414 s.d. 422 UU 1/2023 dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Jika bukti-bukti dirasa cukup, penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Selengkapnya, dapat Anda baca pada artikel Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya . Pelecehan Seksual dalam UU TPKS Selain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, tindak pidana pelecehan seksual juga diatur dalam UU TPKS . Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf b UU TPKS , begal payudara adalah pelecehan seksual fisik yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Lalu, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta. [6] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Referensi : Luh Ratna Tilatama dan I Made Pasek Diantha. Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali: Sebuah Studi Pendekatan Normatif. Jurnal Yusthika Mahasaraswati, Vol. 3, No. 1, 2023; Priskilla Velicia Ong. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara. Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021, 2021; R. Soesilo . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1988; KBBI, begal , yang diakses pada Rabu, 15 Desember 2023, pukul 15.48 WIB; Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan) , yang diakses pada Selasa, 12 Desember 2023, pukul 18.30 WIB. [1] Priskilla Velicia Ong. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara. Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021, 2021, hal. 140 [2] Luh Ratna Tilatama dan I Made Pasek Diantha. Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali: Sebuah Studi Pendekatan Normatif. Jurnal Yusthika Mahasaraswati, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 21 [3] Luh Ratna Tilatama dan I Made Pasek Diantha. Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara di Bali: Sebuah Studi Pendekatan Normatif. Jurnal Yusthika Mahasaraswati, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 21 [4] Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan) , hal. 6, yang diakses pada Selasa, 12 Desember 2023, pukul 18.30 WIB [5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [6] Pasal 6 huruf a Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TAGS pelecehan seksual kuhp kekerasan seksual

{1102: 'Kemudian, begal payudara adalah kejahatan seksual, yang mana tindakan seksual dilakukan dalam bentuk sentuhan fisik pada sasaran organ seksual korban (payudara) sehingga martabat korban merasa direndahkan, rasa tidak nyaman, bahkan bisa membahayakan kesehatan juga keselamatan korban.', 1103: '[1] Sehingga pada dasarnya, begal payudara dikategorikan sebagai kejahatan dengan merampas harga diri seseorang.', 1104: 'Pelecehan Seksual; Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Eksploitasi Seksual; Tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang,atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming- imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming- iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.', 20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1105: 'pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual frsik: a. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp300.o00.00o,00 (tiga ratus juta rupiah). sk no 146008 a presiden repijblik inoonesia -9- c. setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp300.00o.00o,00 (tiga ratus juta rupiah).'}

Saya memiliki sebuah kasus, dimana ayah saya melakukan perbuatan cabul kepada istri saya (menantu ayah saya). Ayah saya sering memeluk istri saya dan ayah saya pernah mencium leher istri saya, lalu berusaha melakukan hubungan seksual. Namun, istri saya menolak dan menjauh, tapi tetap seolah-olah dipaksa untuk melakukan kemauan ayah saya.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Hukum Ayah yang Berbuat Asusila Terhadap Menantu yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 5 November 2018. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pasal Pencabulan dalam KUHP Pada pertanyaan, Anda menyebutkan beberapa perbuatan ayah mertua Anda seperti memeluk dan mencium istri Anda, dan memaksa istri Anda untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Kemudian, Anda juga menyebutkan contoh kasus ayah mertua lecehkan menantu yang hamil 7 bulan, dan ibu muda dilecehkan ayah mertuanya. Kami asumsikan bahwa semua perbuatan tidak pantas yang Anda maksud adalah perbuatan cabul . Pada dasarnya, tindak pidana pelecehan seksual berupa perbuatan cabul diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut: KUHP UU 1/2023 Pasal 289 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 414 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta; [2] b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 2. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya ; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya ; atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak. Berdasarkan Pasal 289 KUHP, unsur-unsur pasal tersebut adalah: [3] barang siapa; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa seorang; melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lalu, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (hal.212). Kemudian, masih bersumber dari buku yang sama, R. Soesilo menjelaskan bahwa pingsan dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya . Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya . Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (hal. 98). Lebih lanjut, menurut Penjelasan Pasal 415 UU 1/2023 , yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan. Dengan demikian, jika pelaku (dalam hal ini ayah mertua) memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam salah satu pasal-pasal di atas, maka pelaku berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 289/Pasal 290 KUHP, atau Pasal 414/Pasal 415 UU 1/2023. Sebagai informasi, tindak pidana pelecehan seksual diatur selengkapnya dalam Pasal 289 s.d. 296 KUHP atau Pasal 414 s.d. 422 UU 1/2023 dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Jika bukti-bukti dirasa cukup, penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Selengkapnya, dapat Anda baca pada artikel Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya . : Jerat Hukum Bagi Dosen yang Mencabuli Mahasiswinya Ancaman Pidana Perbuatan Cabul dalam UU TPKS Selain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, tindak pidana pencabulan juga diatur dalam UU TPKS . Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf c UU TPKS , perbuatan cabul termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual . Kemudian, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta. [4] Kekerasan Seksual dalam UU PKDRT Selain itu, perbuatan ayah mertua yang memeluk, mencium leher, serta memaksa menantu untuk melakukan hubungan seksual dengannya dapat dikategorikan sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (“KDRT”) yang diatur dalam UU PKDRT . Berikut penjelasannya. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual , psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. [5] Orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT adalah: suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berarti, ayah mertua dan menantu termasuk subjek dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas. Kemudian, Pasal 5 UU PKDRT melarang setiap orang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual ; atau penelantaran rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. [6] Kemudian, menurut Pasal 8 UU PKDRT , kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Lalu, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta. [7] Atas perbuatan pelaku (ayah Anda), Anda dapat melaporkannya pada kepolisian dan kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (istri Anda) dalam 1 x 24 jam sejak laporan diterima oleh pihak kepolisian. [8] Kemudian, perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak korban ditangani. [9] Lalu, dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. [10] : Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1988; Swingly Sumangkut. Tindak Pidana dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015) . Jurnal Lex Crima, Vol. VIII, No. 1, 2018. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [3] Swingly Sumangkut. Tindak Pidana dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015) . Jurnal Lex Crima, Vol. VIII, No. 1, 2018, hal. 191 [4] Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”) [5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) [6] Penjelasan Pasal 8 UU PKDRT [7] Pasal 46 UU PKDRT [8] Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT [9] Pasal 16 ayat (2) UU PKDRT [10] Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT TAGS pencabulan pelecehan seksual kdrt pidana

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 25: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1106: 'unsur-unsur pasal tersebut adalah: barang siapa; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa seorang; melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.', 1107: 'pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual frsik: a. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp300.o00.00o,00 (tiga ratus juta rupiah). sk no 146008 a presiden repijblik inoonesia -9- c. setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp300.00o.00o,00 (tiga ratus juta rupiah).', 17: 'pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 2. penghapusan … 2. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3. korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 4. perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 5. perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 6. perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. 7. menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.', 1108: 'pasal 8 … pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.', 1109: 'pasal 46 setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).', 1110: "['(1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.', '(2) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.']", 1111: "['(1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.', '(2) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.']", 1112: "['(1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.', '(2) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.']"}

Pasal 378 KUHP kasus apa? Apa isi Pasal 378 KUHP? Berapa tahun hukuman Pasal 378 KUHP?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Bunyi Pasal 378 KUHP Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Adapun, pasal tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 UU 1/2023 adalah: Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai informasi, denda kategori V dalam Pasal 492 UU 1/2023 di atas adalah Rp500 juta. [2] Unsur Pasal 378 KUHP Menurut R. Sugandhi , unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. [3] Lebih lanjut menurut R. Soesilo , kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya: [4] membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong. Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 , pasal ini adalah ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana , tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri . Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Kemudian, barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu. Lalu, barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Lebih lanjut, tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Sedangkan saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan. Pada intinya, ketentuan Pasal 492 UU 1/2023 menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta. : Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional. 1980; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1986. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [3] R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional. 1980, hal. 396-397 [4] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1986, hal. 261 TAGS penipuan kuhp pidana potd

{128: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1113: 'Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.', 1114: 'menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya: membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.'}

Pasal 315 KUHP mengatur tentang apa? Apa bunyi Pasal 315 KUHP? Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Isi Pasal 315 KUHP Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Bunyi Pasal 315 KUHP tentang tindak pidana penghinaan ringan adalah: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [2] Adapun, pasal tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 436 UU 1/2023 berbunyi: Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [3] Unsur Pasal 315 KUHP Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah: [4] dengan sengaja; menyerang; kehormatan atau nama baik orang; dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Menurut Tongat , ketentuan Pasal 315 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menuduhkan sesuatu hal. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Lalu, penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertiannya yang bersifat sosiologis. Jadi dalam hal ini, karena penghinaan secara umum diartikan sebagai upaya menjelekkan orang, maka penghinaan ringan dapat diartikan sebagai setiap upaya menjelekkan orang lain yang tidak bersifat pencemaran. [5] Lalu, menurut R. Soesilo , ucapan-ucapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan misalnya memaki seseorang dengan mengatakan anjing, asu, sundal, bajingan dan lain sebagainya. [6] Kemudian, disarikan dari artikel Hukumnya Melabrak Orang Lain , supaya pelaku dapat dihukum, kata-kata penghinaan harus dilakukan di depan umum, baik secara tertulis atau lisan. Jika tidak dilakukan di depan umum , supaya pelaku dapat dihukum, maka: Orang yang dihina harus berada disitu melihat dan mendengarnya sendiri. Bila dilakukan dengan surat atau tulisan, maka harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina. Kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat disebut menghina tergantung tempat dan waktu, seperti mengucapkan maling kepada pencuri. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan. Penjelasan Pasal 436 UU 1/2023 Selanjutnya, berdasarkan KUHP baru, maksud dari Pasal 436 UU 1/2023 adalah ketentuan ini mengatur penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya. [7] Sebagai informasi, ketentuan hukum penghinaan ringan merupakan delik aduan , yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, korban yang merasa dirugikan dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut. Dalam arti lain, aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan . [8] Hal tersebut sebagaimana diatur di Pasal 440 UU 1/2023 yang berbunyi: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut , jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2010; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politica, 1988; Richard Elyas Christian Sirait (et.al). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk). Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020; Tongat. Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Djambatan, 2003. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali [3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [4] Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2010, hal. 131 [5] Tongat. Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 167 [6] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politica, 1988, hal. 228 [7] Penjelasan Pasal 436 UU 1/2023 [8] Richard Elyas Christian Sirait (et.al). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk). Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020, hal. 217 TAGS pasal penghinaan penghinaan kuhp potd

{128: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 182: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 183: 'Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah: dengan sengaja; menyerang; kehormatan atau nama baik orang; dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. ', 1115: 'Jadi dalam hal ini, karena penghinaan secara umum diartikan sebagai upaya menjelekkan orang, maka penghinaan ringan dapat diartikan sebagai setiap upaya menjelekkan orang lain yang tidak bersifat pencemaran.', 1116: 'Soesilo, ucapan-ucapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan misalnya memaki seseorang dengan mengatakan anjing, asu, sundal, bajingan dan lain sebagainya.', 184: 'Ketentuan ini mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.', 185: 'aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.'}

Mohon penjelasannya, asas legalitas KUHP pasal berapa?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP Asas legalitas diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Bunyi asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kemudian, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 yaitu: Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sejalan dengan penjelasan mengenai arti asas legalitas di atas, Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan . Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut . Pengertian Asas Legalitas Asas legalitas (principle of legality) [2] biasa dikenal dalam Bahasa Latin nullum delictum nulla poena sine praevia lege yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. [3] Lalu menurut Wirjono Prodjodikoro , asas legalitas diartikan sebagai tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. [4] Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam asas legalitas, tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu . [5] Lebih lanjut, aturan mengenai asas legalitas atau kekuatan berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan aturan yang sangat fundamental dalam hukum pidana positif di Indonesia. Dikatakan fundamental karena aturan ini menentukan berlaku tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu. [6] Anda dapat membaca selengkapnya mengenai asas legalitas dalam artikel Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Referensi : Ach. Tahir. Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia. Jurnal Al-Mazahib, Vol. 1, No. 2, 2012; Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP . Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011; Muchamad Iksan. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, 2017; Sri Rahayu. Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan . Jurnal Inovatif, Vol. 7, No. 3, 2014; Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2003. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Muchamad Iksan. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, 2017, hal. 6 [3] Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP . Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 307 [4] Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 43 [5] Sri Rahayu. Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan . Jurnal Inovatif, Vol. 7, No. 3, 2014, hal. 4 [6] Ach. Tahir. Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia. Jurnal Al-Mazahib, Vol. 1, No. 2, 2012, hal. 272 TAGS asas legalitas kuhp hukum pidana potd

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1117: 'Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya bisa dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan', 1118: 'Asas legalitas juga dikenal dalam Bahasa Latin nullum delictum nulla poena sine praevia lege yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.', 1119: 'Wirjono Prodjodikoro, asas legalitas diartikan sebagai tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu', 1120: 'dalam asas legalitas, tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.', 1121: 'Dikatakan fundamental karena aturan ini menentukan berlaku tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu.'}

Ada murid berumur 17 tahun membacok gurunya hingga terluka parah, karena dilarang ikut ujian. Bisakah murid tersebut dipidana meski berada di bawah umur? Bagaimana hukumnya? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Jerat Pidana Pembacokan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , arti kata membacok adalah menetak (membelah dan sebagainya) dengan barang tajam yang dihunjamkan keras-keras. Dalam hal ini, adanya gerakan tubuh murid dengan sadar untuk melakukan tindakan menghunjamkan benda tanjam ke arah guru karena kesal tidak dibolehkan mengikuti ujian. Sehingga, mengakibatkan guru tersebut terluka parah. Adapun sanksi pidana bagi murid yang membawa senjata tajam dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 yang berbunyi: Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Tindakan membacok menyebabkan luka parah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau Pasal 466 ayat (2) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku mulai 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Apabila penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan luka berat maka dikenai sanksi berdasarkan Pasal 354 ayat (1) KUHP . Adapun jika penganiayaan dilakukan dengan rencana sehingga menyebabkan luka berat maka diancam dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP atau Pasal 469 UU 1/2023. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan . Mengenai pasal penganiayaan tersebut, R. Soesilo menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. [2] R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Apa Ancaman Pidana Murid yang Membacok Guru? Terkait pertanyaan Anda mengenai bisakah murid tersebut dipidana meski berada di bawah umur, merujuk pada UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. [3] Dengan demikian, murid yang berumur 17 tahun, dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, patut dicatat bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, wajib diupayakan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. [4] Diversi tersebut diterapkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana . [5] : Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak Sehingga, anak yang dijatuhi pidana penjara dilakukan dengan pertimbangan apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat. [6] Selain itu, ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan ancaman pidana orang dewasa. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA , pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa . Jika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. [7] Dengan demikian, misalnya murid dikenai Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, maka pidana penjara yang dapat diterapkan kepada anak adalah maksimal 6 tahun. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; Kamus Besar Bahasa Indonesia, membacok , yang diakses pada Rabu, 6 Desember 2023 pukul 13.01 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 245. [3] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) [4] Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU SPPA [5] Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan penjelasannya [6] Pasal 81 angka 1 UU SPPA [7] Pasal 81 ayat (6) UU SPPA TAGS kuhp penganiayaan hukum pidana

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1122: 'Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.', 1085: '3. anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana', 1123: "['(1) sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.', '(2) sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.']", 1124: "['(1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.', 'Huruf a Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana. Huruf b Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.']", 1125: "['(1) anak dijatuhi pidana penjara di lpka apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.', '(2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.', '(3) pembinaan di lpka dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.', '(4) anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di lpka dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.', '(5) pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.']", 1126: "['(1) anak dijatuhi pidana penjara di lpka apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.', '(2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.', '(3) pembinaan di lpka dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.', '(4) anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di lpka dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.', '(5) pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.']"}

Di Indonesia, sodomi melanggar pasal berapa? Bagaimana hukumnya jika korban sodomi adalah anak?

ULASAN LENGKAP ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Agustin L. Hutabarat, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang dipublikasikan pertama kali pada 12 November 2018, dan dimutakhirkan pertama kali pada 16 Desember 2021, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 5 Desember 2023. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Perlu diketahui bahwa istilah sodomi tidak didefinisikan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Lantas, apa arti sodomi? Mari simak penjelasan berikut. Apa itu Sodomi? KBBI memuat arti sodomi sebagai: pencabulan dengan binatang; hubungan seksual sejenis secara anal, biasanya antarpria , atau semburit. Dalam pengertian lain, arti sodomi adalah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama , dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. [1] Secara singkat, sodomi adalah seksual analisme, yakni pemakaian anus untuk bersenggama. [2] Perihal sodomi itu apa dalam konteks hukum, sepanjang penelusuran kami, hukum pidana di Indonesia belum mengatur sodomi secara khusus . Pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana hanya mengenal istilah pencabulan dan persetubuhan . Akan tetapi, meski tidak diatur secara spesifik, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan , sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pecabulan. Lebih lanjut, karena sodomi identik dengan hubungan seksual sejenis secara anal , maka penting untuk mengetahui pengertian perbuatan cabul sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan cabul homoseksual , yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan. [3] Di Indonesia, ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan dibentuk dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. [4] Jerat Pidana Pelaku Sodomi dalam KUHP Pada dasarnya, tindak pidana pencabulan diatur di dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [5] yaitu tahun 2026. Pasal 290 KUHP Pasal 415 UU 1/2023 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya ; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. R. Soesilo menjelaskan bahwa pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. [6] Kemudian sebagai informasi, menurut Penjelasan Pasal 415 UU 1/2023 , yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan. Lalu, jika perbuatannya dilakukan dengan sesama jenis yang mana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak di bawah umur , pelaku dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP dan Pasal 417 UU 1/2023 . Pasal 292 KUHP Pasal 417 UU 1/2023 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa , diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak , untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Disarikan dari Apakah Homoseksual Bisa Dipidana? , unsur-unsur Pasal 292 KUHP adalah: Dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa. Lalu, Pasal 417 UU 1/2023 memang tidak menyebutkan unsur sesama jenis, karena perbuatan cabul terhadap orang yang sama jenis kelaminnya telah diatur dalam Pasal 414 UU 1/2023 . Walau demikian, dalam Penjelasan Pasal 417 UU 1/2023 dijelaskan lebih lanjut bahwa tindak pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut pelaku tindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut. : Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya Jerat Pidana Pelaku Sodomi dalam UU Perlindungan Anak Selain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam pasal-pasal berikut: Pasal 76E UU 35/2014 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul . Kemudian, Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016 , mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E UU 35/2014 berpotensi dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Lalu, jika tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016. [7] Jerat Pidana Perbuatan Cabul dalam UU TPKS Selanjutnya dalam UU TPKS , perbuatan cabul dan perbuatan cabul terhadap anak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. [8] Kemudian, Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur sebagai berikut: Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta. Jadi menjawab pertanyaan Anda, istilah sodomi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tindak pidana sodomi adalah salah satu bentuk pencabulan. Sehingga, perbuatannya dapat dijerat dengan pasal pencabulan sebagaimana kami jelaskan di atas. Contoh Kasus Sodomi Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan berikan contoh kasus dalam Putusan MA N o. 115 PK/PID.SUS/2017 . Dalam kasus ini, terdakwa (orang dewasa) melakukan sodomi terhadap anak korban (hal. 2-3). Akibat perbuatan sodomi, anak korban mengalami penderitaan fisik dan psikis (hal. 73). Putusan pada tingkat Peninjauan Kembali ini menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan tetap berlaku. Sehingga, permohonan peninjauan kembali dari terpidana ditolak (hal. 74). Adapun Putusan MA No . 2658 K/PID.SUS/2015 sebelumnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (hal. 12), dan menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan (hal. 81). Contoh kasus sodomi lainnya, yaitu dalam Putusan PN Cianjur No . 394/PID.SUS/2020/PN CJR . Pada kasus ini, terdakwa melakukan sodomi terhadap anak korban. Namun, anak korban tidak menolak atau melawan karena anak korban dalam keadaan mabuk dan tidak sadar karena pengaruh minuman keras (hal. 7). Karena perbuatannya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”, dan dipidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016 , dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan (hal. 11-12). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010; Ingrid Weddy Viva Febrya. Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru). Jurnal Sisi Lain Realita, Vol. 5, No. 1, 2020; Marzuki Umar Sa’abah. Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam . Jakarta: UII Press, 2001; R. Soesilo . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1988; Riswan Erfa. Kriminalisasi Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual) . Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 2, 2015; Kamus Besar Bahasa Indonesia, sodomi , yang diakses pada Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 17.15 WIB. Putusan : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015 ; Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 ; Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 394/PID.SUS/2020/PN CJR . [1] Ingrid Weddy Viva Febrya. Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru). Jurnal Sisi Lain Realita, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 59 [2] Marzuki Umar Sa’abah. Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam . Jakarta: UII Press, 2001, hal.148 [3] Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 42 [4] Riswan Erfa. Kriminalisasi Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual) .  Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 2, 2015, hal. 4-5 [5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [6] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1988, hal. 98 [7] Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [8] Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TAGS pencabulan anak perlindungan anak pidana cabul

{1127: 'Dalam pengertian lain, arti sodomi adalah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama, dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus.', 1128: 'Karena sodomi identik dengan hubungan seksual sejenis secara anal, maka penting untuk mengetahui pengertian perbuatan cabul sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan cabul homoseksual, yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan.', 1129: '[2] Di Indonesia, ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan dibentuk dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila.', 20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1130: 'Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.', 1131: '(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).', 1132: "['(1) tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; d sk no 146006a presiden republik indonesia -7 - c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.']"}

Pasal 352 KUHP mengatur tentang apa? Apa bunyi Pasal 352 KUHP? Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 352 KUHP?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Isi Pasal 352 KUHP Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 471 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Bunyi Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan adalah sebagai berikut: Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan , dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [2] Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana Adapun, pasal penganiayaan ringan dalam Pasal 471 UU 1/2023 berbunyi: Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan , dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [3] Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Unsur Pasal 352 KUHP Kemudian, membahas unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP adalah mencakup: bukan penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) ; bukan penganiayaan yang dilakukan: terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya; terhadap pejabat yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (Pasal 356 KUHP) . tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Sedangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 471 UU 1/2023, yaitu: bukan penganiayaan berencana (Pasal 467 UU 1/2023) ; bukan penganiayaan yang dilakukan: terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; terhadap ibu atau ayah; dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan (Pasal 470 UU 1/2023) . tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian. Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa baik dalam Pasal 352 KUHP maupun Pasal 471 UU 1/2023, tindak pidana disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. [4] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Renaldy (et.al). Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. II, 2019. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dikali 1.000 kali [3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [4] Renaldy (et.al). Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. II, 2019, hal. 11 TAGS penganiayaan kuhp hukum pidana potd

{128: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 352: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 353: 'penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan tersebut akan diteliti oleh penulis dalam tugas akhir ini. Tulisan tugas akhir ini, Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Bagaimanakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini bertujuan Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis sejauhmana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Kedua, untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Pada bagian pertanyaan ini, penulis akan menelaah serta mengkaji penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, disini akan diungkap apakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan benar-benar dilaksanakan, oleh karena itu akan diuji apakah bekerjanya suatu aturan telah berfungsi dimana akan dilakukan secara akurat. Penulis akan menjelaskan tentang Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini mengunakan metode penelitian hukum Empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan'}

Pasal 340 KUHP mengatur tentang apa?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Bunyi Pasal 340 KUHP Pada dasarnya menurut Laden Marpaung , pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya. [1] : Pasal untuk Menjerat Pelaku Pembunuhan Berantai Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [2] yaitu tahun 2026 sebagai berikut. Pasal 340 KUHP Pasal 459 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana , dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana , dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Unsur-unsur Pasal Pembunuhan Berencana Unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berencana dalam Pasal 340 KUHP maupun Pasal 459 UU 1/2023 adalah: [3] Barangsiapa atau setiap orang, adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturlijk person , yaitu manusia. Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya; Merampas nyawa orang lain.si : Unsur-unsur dalam Pasal Pembunuhan Berencana Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Referensi : Laden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh . Jakarta: Sinar Grafika, 2002; Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2002. [1] Laden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh . Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 31 [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [3] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 62 TAGS kuhp pembunuhan hukum pidana potd

{1133: 'pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya', 128: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1134: 'Unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berencana dalam Pasal 340 KUHP maupun Pasal 459 UU 1/2023 adalah:'}

Ada seorang bos besar yang kaya raya juga punya teman-teman di kalangan pejabat pemerintahan. Bos ini kalau sudah emosi selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan memukul karyawannya. Nah beberapa waktu lalu, teman saya dilempar puntung rokok, ada juga yang kena pukul. Tidak ada satupun berani melapor karena dianggap akan sia-sia. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang banyak orang kaya yang bisa bayar hukum seenaknya, ini sudah jadi rahasia umum. Untuk keluar dari kerjaan pun sulit karena harus cari pengganti, yang mana hal ini tidak tercantum dalam kontrak kerja. Pertanyaan saya, apakah ini penganiayaan? Apakah bisa diproses hukum bos ini yang benar-benar seadil-adilnya? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Melempar Puntung Rokok ke Orang Lain Bisa Dipidana yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Agustus 2013. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Jerat Pidana Penganiayaan Ketentuan pidana tentang penganiayaan dapat kita temukan dalam Pasal 351 – Pasal 358 KUHP atau Pasal 466 – Pasal 471 UU 1/2023 . Dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , R. Soesilo mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka (hal. 245). Aturan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur di dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Pasal 351 KUHP Pasal 466 UU 1/2023 Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. [2] Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta. [3] Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Mengenai Pasal 351 KUHP, R. Soesilo memberi komentar, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “ sengaja merusak kesehatan orang ” seperti menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan: “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Penjelasan Pasal 466 UU 1/2023 lebih lanjut menerangkan bahwa ketentuan pada pasal ini tidak merumuskan pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Mengenai perbuatan apa saja yang tergolong penganiayaan dapat Anda simak dalam artikel Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila perbuatan ‘bos besar’ dalam cerita Anda melempar puntung rokok dan memukul dilakukan dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka bagi orang lain (karyawan), perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Tindak Pidana Penghinaan Ringan Kemudian, mengenai sikap “bos besar” dalam cerita Anda yang kerap mengeluarkan kata-kata kasar kepada bawahannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan sebagai berikut : Pasal 315 KUHP Pasal 436 UU 1/2023 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [4] Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [5] Masih dalam buku yang sama, R. Soesilo menyebutkan untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan. Penghinaan yang dilakukan dengan menuduh suatu perbuatan termasuk pada delik penghinaan ( Pasal 310 KUHP ) atau penghinaan dengan tulisan ( Pasal 311 KUHP ). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain menuduh suatu perbuatan , misalnya dengan mengatakan anjing, bajingan, dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan . Kemudian Penjelasan Pasal 436 UU 1/2023 menerangkan ketentuan mengenai penghinaan ringan mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu Pada prinsipnya, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, baik penguasa maupun rakyat, termasuk berlaku pula bagi atasan yang memiliki kekuasaan. Di dalam konstitusi disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hal ini termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Namun, memang dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus-kasus hukum yang tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum belum benar-benar dijadikan panglima, ibarat pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi, menjawab pertanyaan Anda apakah perbuatan yang dilakukan oleh bos bisa diproses secara adil, hal itu dikembalikan lagi kepada aparat penegak hukum. Perilaku polisi, jaksa, dan hakim sudah semestinya berpedoman pada kode etik masing-masing. Bagaimanapun juga, hukum harus ditegakkan secara tidak diskriminatif, siapapun dia dan apapun jabatannya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan 1.000 kali [3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [4] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan 1.000 kali [5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 TAGS penghinaan penganiayaan kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 715: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 25: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 716: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Pasal 338 KUHP merupakan salah satu pasal yang dipakai untuk menjerat Bharada Richard Eliezer (Bharada E) yang ditetapkan sebagai terpidana atas kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Lantas, apa isi Pasal 338 KUHP?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Isi Pasal 338 KUHP Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Bunyi Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Adapun, pasal pembunuhan dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi: Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Unsur Pasal 338 KUHP Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah: [2] barang siapa atau setiap orang; dengan sengaja; merampas (menghilangkan); nyawa; orang lain. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 , pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku . Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan . Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini. Dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j UU 1/2023 . Dengan demikian, hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat. [3] Jika ditelaah dari segi bahasa, menurut KBBI , pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa. Lebih lanjut, menurut Adam Chazawi , pembunuhan adalah sebuah perkara atau perbuatan membunuh, dapat juga diartikan sebagai orang atau alat yang membunuh. Sehingga, pembunuhan atau perbuatan membunuh yang dilakukan oleh pembunuh (doodslag) artinya siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain . [4] Perlu diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. [5] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Referensi : Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002; Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010; P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997; Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunuh , yang diakses pada Senin, 27 November 2023, pukul 15.12 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [2] P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 202. [3] Penjelasan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023. [4] Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 82. [5] Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 55. TAGS pembunuhan kuhp kejahatan potd

{1135: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1136: 'Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah: barang siapa atau setiap orang; dengan sengaja; merampas (menghilangkan); nyawa; orang lain.', 1137: "['(1) setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.', '(2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).']", 1138: 'menurut Adam Chazawi, pembunuhan adalah sebuah perkara atau perbuatan membunuh, dapat juga diartikan sebagai orang atau alat yang membunuh. Sehingga, pembunuhan atau perbuatan membunuh yang dilakukan oleh pembunuh (doodslag) artinya siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain.', 1139: 'Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia.'}

Saya sebel sekali kena penipuan online. Uang saya jadi terkuras. Kalau seperti ini, saya kan tidak tahu pelakunya, lalu saya harus melapor ke kepolisian mana ya Pak? Mohon bantuannya.

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pasal Penipuan Online Penipuan secara online merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pihak tidak dikenal dengan cara apapun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam kasus penipuan secara online, terdapat berbagai cara, modus, bentuk, dan medium yang digunakan oleh pelaku untuk memperdaya korbannya. Biasanya pelaku membuat calon korban terpikat dengan penawaran yang diberikan. Lalu, kasus penipuan online pasal berapa? Pasal untuk menjerat pelaku penipuan pada umumnya menggunakan Pasal 378 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan dan Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 378 KUHP Pasal 492 UU 1/2023 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta. [2] Selain itu, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur mengenai perbuatan yang dilarang, yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Panduan untuk Melaporkan Penipuan Online Jika Anda menjadi korban penipuan online , bahkan hingga melakukan transfer sejumlah uang dengan iming-iming hadiah atau bentuk penipuan lain, namun Anda tidak mengetahui identitas penipunya, maka Anda dapat melakukan melaporkan penipuan online melalui: Cek Rekening Cek rekening adalah situs resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang difungsikan sebagai portal untuk melakukan pengumpulan database rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Adapun tahapan untuk melaporkan rekening pelaku penipuan online adalah sebagai berikut: Masukkan data nomor rekening yang ingin dilaporkan (dapat berupa nomor bank atau e-wallet ). Masukkan biodata yang dilaporkan dan kategori tindak pidana yang dapat berupa penipuan online, narkotika dan obat terlarang, pemerasan, prostitusi online , pinjaman online, dan lainnya. Masukkan biodata pelapor. Jelaskan kronologi kejadian dan mengunggah bukti kronologi. Aduan Nomor Kominfo Aduan nomor dari Kominfo ini merupakan situs resmi yang difungsikan sebagai porta untuk menerima aduan masyarakat terkait penyalahgunaan nomor seluler yang digunakan untuk penipuan. Patut diperhatikan bahwa aduan penyalahgunaan nomor seluler tersebut wajib melampirkan bukti pendukung berupa capture SMS, rekaman percakapan atau bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan tindakan penipuan tersebut dan disertai dengan identitas pelapor yang benar. Langkah yang dapat ditempuh adalah: Masukkan nomor seluler yang ingin dilaporkan. Pilih kategori pelaporan; apakah termasuk peniruan identitas, penipuan/ fraud , investasi online fiktif, atau judi online. Isi biodata pelapor. Kronologi dan upload bukti kronologi. Melaporkan ke kepolisian Anda dapat langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi . Misalnya Anda berada di suatu kecamatan, maka Anda dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, Anda juga dapat melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI. Bawa semua bukti yang Anda miliki berupa screenshot percakapan Anda dengan penipu, foto, rekaman suara, video, dan bukti transfer. Anda bisa juga mengikuti prosedur melaporkan tindak pidana tersebut ke Polisi melalui artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Cek Rekening , yang diakses pada Rabu, 29 November 2023 pukul 15.04 WIB; Aduan Nomor Kominfo , yang diakses pada Rabu, 29 November 2023 pukul 15.24 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 TAGS penipuan penipuan online laporan polisi

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Jika seorang anak sekolah yang sedang berada di dalam lingkungan sekolahannya tiba-tiba diculik oleh seseorang atau telah terjadi penculikan siswa di lingkungan sekolah, dapatkah pihak sekolah dituntut secara pidana?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Siswa Diculik, Bisakah Pihak Sekolah Ikut Dituntut? oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 18 Maret 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Tindak Pidana Penculikan Sebelumnya, mengenai penculikan dapat kita temukan ketentuan sanksi pidananya dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan [1] sebagai berikut. Pasal 328 KUHP Pasal 450 UU 1/2023 Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun . Setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun . Penculikan merupakan salah satu tindak pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang. Perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya. [2] Dari rumusan pasal tersebut dapat diuraikan unsur pasal penculikan yang harus dipenuhi, yaitu: barang siapa/setiap orang; melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara; secara melawan hukum dengan membawa orang itu di bawah kekuasaannya atau orang lain; menjadikan dia dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan tidak berdaya. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal antara lain mengatakan bahwa supaya dihukum menurut pasal ini, maka harus dibuktikan bahwa pada waktu penjahat melarikan orang tersebut, harus mempunyai maksud akan membawa orang itu dengan melawan hak di bawah kekuasaan sendiri atau kekuasaan orang lain. Juga dapat dihukum, apabila orang yang dilarikan itu akan terlantar (hal. 234). Tanggung Jawab Sekolah Jika Siswa Diculik Pada dasarnya, dalam hukum pidana dikenal prinsip pertanggungjawaban pidana, yakni setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ketentuan hukuman pidana akan dikenakan padanya. Salah satunya ditegaskan dalam KUHP maupun UU 1/2023 yang berbunyi: Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP Pasal 20 UU 1/2023 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: melakukan sendiri tindak pidana; melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan tindak pidana; atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini artinya, yang dapat dikenakan penuntutan pidana terhadap penculikan anak adalah pelaku penculikan itu sendiri. Sulit untuk turut menjerat pihak sekolah yang tidak terlibat secara langsung dalam penculikan untuk bertanggungjawab juga secara pidana. Berbeda halnya apabila siswa di sekolah tersebut melakukan suatu tindakan yang membawa kerugian, maka pihak sekolah bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata , seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Masih berkaitan dengan hal ini, Pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata berbunyi: Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka. Dengan demikian, menurut hemat kami, pihak sekolah tidak dapat turut dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas penculikan siswa yang terjadi di lingkungan sekolah. Demikian jawaban dari kami tentang hukumnya penculikan siswa di lingkungan sekolah, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi: R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Penjelasan Pasal 450 UU 1/2023 TAGS siswa sekolah kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1141: 'pasal 450 setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. paragraf 2 penyanderaan'}

Belakangan ini viral kasus bayi prematur meninggal dunia usai pulang dari klinik di Tasikmalaya. Menurut berita, bayi prematur tidak dirawat secara intensif di inkubator oleh bidan, melainkan bayi prematur dijadikan konten media sosial klinik berupa foto newborn. Selain itu, menurut kesaksian keluarga, bidan sibuk main HP dan ketika ibu melahirkan, ibu tidak ditangani serius oleh bidan yang bertugas. Kemudian, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari keluarga pasien dan juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak klinik terkait dugaan malpraktik bidan. Lantas, apa sanksi pidana bagi bidan malpraktik?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bidan. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes 28/2017 , bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, praktik kebidanan merupakan kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. [1] Kemudian, penting untuk Anda ketahui bahwa untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya, seorang bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (“STRB”) [2] yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3] Selain memiliki STRB, bidan juga wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (“SIPB”) [4] yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. [5] Lebih lanjut, bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan berupa: [6] klinik ; puskesmas; rumah sakit; dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Lantas, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik yang dilakukan bidan? Berikut ulasannya. Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati Karena Kealpaan Pada intinya, malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia . [7] Atas dugaan malpraktik, keluarga bayi meninggal di Tasikmalaya tersebut dapat melaporkan ke polisi dengan merujuk bunyi pasal dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [8] yaitu tahun 2026 sebagai berikut: Pasal 359 KUHP Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati , diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [9] Dari kedua pasal tersebut, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: [10] barang siapa/setiap orang; karena kesalahannya/kealpaannya; dan menyebabkan/mengakibatkan orang lain mati. Kemudian, R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku . Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP dan Pasal 458 atau Pasal 459 UU 1/2023 . [11] Sebagai informasi, dalam hukum pidana, istilah kealpaan/kelalaian dikenal dengan istilah culpa . Lalu pada dasarnya, culpa memiliki 3 unsur, sebagai berikut: [12] Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum; Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. Lebih lanjut, menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari culpa , yaitu: [13] Culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh: sembrono ( roekeloos ); lalai ( onachttzaam ); tidak acuh. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) unconscious Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh: kurang berpikir ( onnadentkend ); lengah ( onoplettend ). Untuk penjelasan selengkapnya, Anda dapat membaca Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana . Kealpaan dalam Menjalankan Jabatan Berdasarkan informasi yang Anda berikan, kelalaian yang menyebabkan kematian bayi prematur dilakukan oleh seorang bidan yang diduga malpraktik . Dengan demikian, jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian , maka pidana ditambah dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHP . Kemudian, serupa dengan KUHP, Pasal 475 ayat UU 1/2023 juga mengatur bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 UU 1/2023 dilakukan dalam menjalankan jabatan , mata pencaharian , atau profesi , pidananya dapat ditambah 1/3. Selain itu, pelaku dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f UU 1/2023 , yaitu pencabutan hak menjalankan profesi tertentu. Dari jabatan atau profesi tertentu, diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan, ancaman pidananya dapat ditambah dengan 1/3. [14] Kesimpulannya, berdasarkan kasus Anda, kami simpulkan terdapat dugaan malpraktik bidan yang menyebabkan bayi prematur meninggal dunia usai pulang dari klinik. Dengan demikian, jika tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur pasal kealpaan yang menyebabkan kematian, pelaku berpotensi dijerat Pasal 359 jo. Pasal 361 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun serta pidana ditambah dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian sebagai bidan. Kemudian menurut Pasal 474 ayat (3) jo. 475 UU 1/2023 , pelaku berpotensi dipenjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp500 juta, dan pidananya dapat ditambah 1/3. Selain itu, pelaku juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi bidan. Laporan Pengaduan Dinas Kesehatan Sebagai informasi, selain melaporkan tindak pidana ke polisi , Anda juga dapat menyampaikan laporan ke Dinas Kesehatan setempat, dalam hal ini ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya , atau menyampaikan laporan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat . : Identitas Bayi Tertukar di Rumah Sakit, Ini Hukumnya Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan . Referensi : Abdul Aziz. A.H. Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik yang dilakukan oleh Perawat . Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 2, 2014; Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia . Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017; Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting. Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH). Jurnal Recidive, Vol. 4, No. 2, 2015; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2019; Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya , yang diakses pada Kamis, 23 November 2023, pukul 08.12 WIB; Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat , yang diakses pada Kamis, 23 November 2023, pukul 08.15 WIB. [1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (“Permenkes 28/2017”) [2] Pasal 3 ayat (1) Permenkes 28/2017 [3] Pasal 1 angka 3 Permenkes 28/2017 [4] Pasal 5 ayat (1) Permenkes 28/2017 [5] Pasal 1 angka 4 Permenkes 28/2017 [6] Pasal 15 ayat (1) dan (3) Permenkes 28/2017 [7] Abdul Aziz. A.H. Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik yang dilakukan oleh Perawat. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 2, 2014, hal. 3 [8] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [9] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [10] Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting. Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH). Jurnal Recidive, Vol. 4, No. 2, 2015, hal. 186 [11] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2019, hal. 248 [12] Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia . Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74 [13] Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia . Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74 [14] Penjelasan Pasal 475 ayat (1) UU 1/2023 TAGS malpraktek malpraktik bidan

{1159: '2. praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan', 1160: "['(1) setiap bidan harus memiliki strb untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya.', '(2) strb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', '(3) strb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.']", 1161: '3. surat tanda registrasi bidan yang selanjutnya disingkat strb adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan', 1162: "['(1) bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki sipb.', '(2) sipb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bidan yang telah memiliki strb.', '(3) sipb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.']", 1163: '4. surat izin praktik bidan yang selanjutnya disingkat sipb adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan', 1164: "['(1) bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.', '(2) praktik kebidanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa praktik mandiri bidan.']", 1165: 'Pada intinya, malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1166: 'unsur-unsur pasal 359 dan pasal 474 ayat (3) KUHP: barang siapa/setiap orang; karena kesalahannya/kealpaannya; dan menyebabkan/mengakibatkan orang lain mati.', 1167: 'Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP dan Pasal 458 atau Pasal 459 UU 1/2023.[', 1168: 'Prof. Eddy Omar Syarif, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerangkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak meeting of minds pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat meeting of minds antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat meeting of minds antara pemberi dan penerima. Meeting of minds merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.', 1169: "['(1) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).']"}

Rekan kantor saya mendapatkan pelecehan seksual dari atasannya (maaf, yaitu diraba payudaranya). Ketika HRD memanggil atasannya tersebut untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan menyatakan tidak melakukannya. Beberapa karyawan di bagian tersebut yang dimintai keterangan juga, tetapi tidak ada satupun yang melihat kejadian itu. Lantas bagaimana cara melaporkan pelecehan seksual tanpa bukti? Mungkinkah hal tersebut diproses hukum?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Tanpa Saksi yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 11 Juni 2012. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pasal tentang Pelecehan Seksual Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu pelecehan seksual. Menurut Komnas Perempuan pelecehan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan seksual. [1] Lebih lanjut, menurut Komnas Perempuan pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ini termasuk halnya siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh , gerakan atau isyarat bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. [2] Dalam UU TPKS sebagai lex specialis yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, membagi pelecehan seksual menjadi pelecehan seksual fisik dan nonfisik. [3] Pelecehan seksual nonfisik merupakan perbuatan seksual secara nonfisik yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Perbuatan tersebut ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. [4] Adapun, pelecehan seksual fisik terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: [5] perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ; perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan ; menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pelecehan seksual fisik dan nonfisik di atas merupakan delik aduan, namun tidak berlaku jika korban adalah penyandang disabilitas atau anak. [6] Tindakan atasan rekan Anda yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan fisik dengan menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan, atau perbawa, yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan rekan Anda kepada atasannya, untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c UU TPKS . Perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta. Adapun, ketentuan mengenai pelecehan seksual, dalam KUHP sebagai lex generalis diatur dalam Pasal 281 s.d. Pasal 296 KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan Pasal 406, Pasal 414 s.d. Pasal 422 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan, [7] yaitu tahun 2026. Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya . Khusus pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan di lingkungan kerja, diatur di dalam Pasal 294 KUHP atau Pasal 418 UU 1/2023 , yang selengkapnya dapat dibaca dalam artikel Jerat Pidana Perbuatan Cabul di Lingkungan Kerja . Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Lebih lanjut, dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Artinya, dalam suatu perkara pidana perlu ada minimal dua alat bukti untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, kadang kala korban kesulitan untuk melaporkan hal tersebut karena minimnya alat bukti. Sebab, dalam kasus kekerasan seksual sering kali sulit dibuktikan dalam sistem peradilan pidana karena tak jarang dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. [8] Lalu, bagaimana cara melaporkan pelecehan seksual tanpa bukti? Pasca diundangkannya UU TPKS, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: [9] alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; alat bukti lain seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Perlu diperhatikan bahwa dalam alat bukti keterangan saksi termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. [10] Selain itu, alat bukti surat termasuk: [11] surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; rekam medis, antara lain hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, atau DNA; hasil pemeriksaan forensik; dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank. Dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. [12] Namun, jika keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban , keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari : [13] orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut; saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/atau ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual harus tetap dilaporkan dengan adanya alat bukti. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana adalah karena dalam pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya. Akan tetapi, khusus tindak pidana kekerasan seksual, keterangan korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Misalnya dengan alat bukti surat dari surat keterangan psikolog klinis. Apabila alat bukti hanya dari keterangan korban saja, maka dapat didukung misalnya dengan keterangan orang lain yang berhubungan dengan pelecehan seksual meski ia tidak mendengar atau menyaksikan sendiri, atau ahli yang membuat bukti surat. Artinya, meskipun tidak ada bukti seperti saksi lain yang menyaksikan kejadian pelecehan seksual, namun keterangan korban merupakan salah satu alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual. Keterangan korban tersebut dapat didukung dengan pemeriksaan psikologis atau saksi lain yang berhubungan dengan pelecehan seksual. Cara Melaporkan Pelecehan Seksual Tanpa Bukti Korban yang mengalami pelecehan seksual tanpa bukti lain selain dirinya, tetap dapat memproses hal tersebut secara pidana. Hal ini karena ketentuan alat bukti dalam UU TPKS telah disesuaikan dengan karakter tindak pidana kekerasan seksual yang minim alat bukti. Untuk memberikan gambaran langkah-langkah yang dapat ditempuh korban ketika terjadi pelecehan seksual meskipun minim bukti, dapat disimak penjelasan di bawah ini. Melaporkan ke Pimpinan yang Tepat Jika Terjadi di Tempat Kerja Berdasarkan Lampiran SE Menaker 03/2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, memberikan panduan mengenai pencegahan dan penyelesaian pelecehan seksual di tempat kerja. Setiap langkah dalam penyelesaian pelecehan seksual di tempat kerja harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan . Di samping itu, harus ada keseimbangan informasi dari kedua belah pihak baik korban maupun terduga pelaku pelecehan seksual (hal. 15) Korban dapat mengadukan pelecehan seksual kepada penyelia (pengawas/ supervisor , red), manajer lain atau pejabat penanganan keluhan yang ditentukan (hal. 16). Dalam hal ini menurut hemat kami, korban dapat pula melapor kepada pimpinan perusahaan, serikat pekerja, atau kantor dinas tenaga kerja setempat. Jika dugaan pelecehan seksual tidak ada bukti yang kuat, pemberi kerja harus mengusahakan agar korban tidak dikenai sanksi apapun . Tetapi jika ada bukti yang cukup maka pemberi kerja harus menyebarluaskan kemungkinan sanksi, melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran para staf, dan memantau keadaan dengan cermat (hal. 18). Hasil penyelesaian pelecehan seksual ini dapat dipergunakan sebagai dasar dari pekerja yang menginginkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (hal. 19). Meminta Pendampingan Korban Korban pelecehan seksual dapat mencari pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (“UPTD PPA”), tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum meliputi advokat dan paralegal, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan pendamping lain. [14] Korban dapat melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang dapat diakses melalui hotline 021-129 atau Whatsapp 08111-129-129 . SAPA 129 memiliki 6 jenis layanan yaitu layanan pengaduan masyarakat, pelayanan penjangkauan korban, pelayanan pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, dan pelayanan pendampingan korban. [15] Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan seksual dapat melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang akan: [16] menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban; menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban; membuatkan laporan kepada kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sejak korban melapor. Melaporkan ke Kepolisian Korban dapat pula melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut langsung ke pihak kepolisian. Langkah lebih detail dapat disimak dalam Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya . Dalam UU TPKS, ketika kepolisian telah menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban untuk waktu maksimal 14 hari, seperti membatasi gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. [17] Korban yang melaporkan sendiri kepada kepolisian maka kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Selain itu, pelaporan diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi korban. [18] Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Trdansmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja . Referensi : Adi Herisasono et.al. Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4 No. 3, November 2023; Komnas Perempuan, Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan ; Menteri PPPA: Laporkan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ke SAPA 129 , yang diakses pada Selasa, 21 November 2023 pukul 20.03 WIB. [1] Komnas Perempuan, Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan , hal. 4 [2] Komnas Perempuan, Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan , hal. 6 [3] Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”) [4] Pasal 5 UU TPKS dan penjelasannya [5] Pasal 6 UU TPKS [6] Pasal 7 UU TPKS [7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [8] Adi Herisasono et.al. Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4 No. 3, November 2023, hal. 294 [9] Pasal 24 ayat (1) UU TPKS [10] Pasal 24 ayat (2) UU TPKS [11] Pasal 24 ayat (3) UU TPKS dan penjelasannya [12] Pasal 25 ayat (1) UU TPKS [13] Pasal 25 ayat (3) UU TPKS [14] Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU TPKS [15] Menteri PPPA: Laporkan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ke SAPA 129 yang diakses pada Selasa, 21 November 2023 pukul 20.03 WIB. [16] Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU TPKS [17] Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) UU TPKS [18] Pasal 41 ayat (4) dan (5) UU TPKS TAGS pelecehan seksual kuhp perkosaan

{216: '15 Bentuk Kekerasan Seksual* Sudahkah kau tahu berbagai jenis kekerasan seksual? Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013), yaitu: 1. Perkosaan; 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6. Prostitusi Paksa; 7. Perbudakan Seksual; 8. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung; 9. Pemaksaan Kehamilan; 10. Pemaksaan Aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan Seksual; 13. Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.', 217: 'Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.', 862: "['(1) tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; d sk no 146006a presiden republik indonesia -7 - c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.']", 1170: 'pasal 5 setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorzrng berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).; penjelasan: Yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.', 863: 'pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual frsik: a. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp300.o00.00o,00 (tiga ratus juta rupiah). sk no 146008 a presiden repijblik inoonesia -9- c. setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak rp300.00o.00o,00 (tiga ratus juta rupiah).', 1171: "['(1) pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.']", 20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1172: 'Komnas Perempuan mendefinisikan pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Lebih rinci, Komnas Perempuan menjelaskan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual fisik atau non-fisik yang menargetkan organ seksual atau seksualitas korban. Ini mencakup siulan, tatapan mata, ucapan bernuansa seksual, hingga sentuhan fisik di bagian tubuh tertentu. Semua tindakan tersebut, jika menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau direndahkan, termasuk pelecehan seksual. Dampaknya bisa sampai pada masalah kesehatan dan keselamatan korban. Definisi ini menjadi acuan penting dalam memahami esensi pelecehan seksual.', 1173: "['(1) alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.', '(2) termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.']", 1174: "['(1) alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.', '(2) termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.']", 1175: 'Termasuk alat bukti surat yaitu: surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; rekam medis; hasil pemeriksaan forensik; dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.', 1176: "['(1) keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah', '(2) keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.', '(3) dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut; b. saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/ atau c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. sk no 146020a presiden republik indonesia', '(4) keterangan saksi dan/ atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/ atau korban yang bukan penyandang disabilitas.']", 1177: "['(1) keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah', '(2) keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.', '(3) dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut; b. saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/ atau c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. sk no 146020a presiden republik indonesia', '(4) keterangan saksi dan/ atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/ atau korban yang bukan penyandang disabilitas.']", 225: "['(1) korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.', '(2) pendamping korban meliputi: a. petugas lpsk; b. petugas uptd ppa; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan j. pendamping lain. sk no 146021a presiden publik indonesia', '(3) pendamping korban harus memenuhi syarat: a. memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan b. telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.']", 1178: 'Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Hal ini disampaikan Menteri PPPA pada Podkabs (Podkabs Kabinet dan Setkab) episode ketiga, yang diunggah di kanal YouTube dan Spotify Sekretariat Kabinet (Setkab), Jumat (22/04/2022). “Tidak harus korban saja yang melaporkan. Ketika melihat (dan) mendengar (tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak) laporkan ke SAPA 129,” ujar Menteri PPPA. Layanan SAPA 129 dapat diakses melalui hotline 021-129 atau whatsapp 08111-129-129. SAPA129 memiliki enam jenis layanan, yait layanan pengaduan masyarakat, pelayanan penjangkauan korban, pelayanan pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, pelayanan pendampingan korban.', 1179: "['(1) korban atau orang ya.ng mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada uptd ppa, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. sk no 145027 a fresiden repuelik indonesia']", 224: "['(1) dalam waktu paling lambat i x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan pelindungan sementara kepada korban. sk no 146029a fresiden republik inoonesia', '(2) pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani.', '(3) untuk keperluan pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.']", 1180: "['(1) uptd ppa, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/ atau l,embaga penyedia layanan berbasis masyarakat wajib: a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban; dan b.menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban, dalam hal korban menyampaikan laporan dan/ atau informasi melalui uptd ppa, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/ atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. sk no 146028a presiden repiielik indonesia', '(2) uptd ppa, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/ atau informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.', '(3) uptd ppa, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak korban melapor.', '(4) dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima iaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.']"}

Baru-baru ini viral penumpang merokok di pesawat. Benarkah dilarang merokok di pesawat? Kemudian apa saja yang termasuk barang berbahaya yang dilarang dibawa di pesawat? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP . Larangan Merokok di Pesawat Selama penerbangan berlangsung, setiap orang di dalam pesawat udara dilarang melakukan: [1] perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan ; pelanggaran tata tertib dalam penerbangan ; pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan; perbuatan asusila; perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan. Sepanjang penelusuran kami, larangan merokok dalam pesawat biasanya diatur dalam tata tertib maskapai penerbangan serta merokok dalam pesawat dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Mengapa dilarang dan apa yang terjadi jika merokok di pesawat? Sebab perbuatan merokok di pesawat berkaitan dengan keselamatan penerbangan yang berpotensi menimbulkan risiko kebakaran. Kondisi udara yang kering dalam kabin pesawat membuat bahan bakar lebih mudah terbakar. Sehingga jika terjadi keadaan darurat, memadamkan kebakaran dalam pesawat sulit dilakukan dan berpotensi membahayakan penumpang serta awak kabin. Di sisi lain, pesawat memiliki sistem ventilasi yang dirancang untuk mengatur sirkulasi udara di dalam kabin. Asap yang ditimbulkan dari merokok di pesawat dapat mempengaruhi sistem ventilasi pesawat dan menyebabkan udara menjadi tidak bersih. Lambat laun, zat nikotin juga akan membentuk plak lengket yang dapat mengganggu kelancaran fungsi sistem sirkulasi udara. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan menerbitkan SE Menhub 29/2014 yang salah satunya ditujukkan kepada para operator angkutan penumpang angkutan udara bahwa diminta untuk: memasang stiker dengan tulisan “Dilarang Merokok” pada setiap sarana angkutan yang dioperasikan; tidak menyediakan tempat untuk merokok di dalam sarana angkutan; awak sarana angkutan yang bertugas tidak merokok dalam kendaraan dan apabila diketemukan merokok di dalam kendaraan selama bertugas agar diberikan sanksi yang tegas; awak sarana angkutan agar meningkatkan pengawasan kepada setiap penumpang dan yang melanggar agar diberikan sanksi yang tegas. Jadi, bisakah merokok di pesawat? Tidak, terdapat larangan merokok dalam pesawat. Berapa denda merokok di pesawat? Bagi pelaku yang nekat merokok di pesawat dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga denda berikut ini: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapatmembahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. [2] Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tatatertib dalam penerbangan, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta. [3] Dalam hal tindak pidana mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar. [4] Dalam hal tindak pidana mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. [5] Hukumnya Membawa Barang Berbahaya dalam Pesawat Selain itu, setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum ( acts of unlawful interference ) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupamembawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin. [6] Perlu Anda ketahui pula apa yang dimaksud barang berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta beda dan lingkungan. [7] Barang berbahaya dapat berbentuk bahan cair, bahan padat atau gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan serta keselamatan dan keamanan penerbangan. [8] Adapun barang berbahaya pesawat yang dimaksud terdiri atas: [9] Barang berbahaya yang diklasifikasikan sebagai berikut: bahan peledak ( explosives ); gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan ( compressed gases, liquified or dissolved under pressure ); cairan mudah menyala atau terbakar ( flammable liquids ); bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar ( flammable solids ); bahan atau barang pengoksidasi ( oxidizing substances ); bahan atau barang beracun dan mudah menular ( toxic and infectious substances ); bahan atau barang material radioaktif ( radioactive material ); bahan atau barang perusak ( corrosive substances ); dan bahan atau zat berbahaya lainnya ( miscellaneous dangerous substances ); dan cairan, aerosol, dan jelly ( liquids, aerosols, and gels ) dalam jumlah tertentu. Namun demikian, barang berbahaya dapat diangkut menggunakan pesawat asalkan memenuhi ketentuan Pasal 5 Permenhub 32/2022 dan wajib memenuhi keselamatan serta keamanan penerbangan. [10] Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara ; Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di dalam Sarana Angkutan Umum . [1] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) [2] Pasal 412 ayat (1) UU Penerbangan [3] Pasal 412 ayat (2) UU Penerbangan [4] Pasal 412 ayat (6) UU Penerbangan [5] Pasal 412 ayat (7) UU Penerbangan [6] Pasal 344 huruf d UU Penerbangan [7] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (“Permenhub 32/2022”) [8] Pasal 4 ayat (1) Permenhub 32/2022 [9] Pasal 4 ayat (2) Permenhub 32/2022 [10] Pasal 136 ayat (1) UU Penerbangan TAGS pesawat terbang penerbangan merokok

{1181: 'pasal 54 setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan; (3) lisensi . . . c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan; d. perbuatan asusila; e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.', 1182: "['(1) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).', '(2) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).', '(3) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(4) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). pasal 415 . . .', '(5) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(6) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).']", 1183: "['(1) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).', '(2) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).', '(3) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(4) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). pasal 415 . . .', '(5) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(6) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).']", 1184: "['(1) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).', '(2) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).', '(3) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(4) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). pasal 415 . . .', '(5) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(6) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).']", 1185: "['(1) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).', '(2) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).', '(3) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(4) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). pasal 415 . . .', '(5) setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).', '(6) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).']", 1186: 'pasal 344 setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa: a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat; b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara; c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah; d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. pasal 350 . . .', 1187: '1. Barang Berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.', 1188: '(1) Barang Berbahaya dapat berbentuk bahan cair, bahan padat atau gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan serta keselamatan dan keamanan penerbangan.', 1189: '(2) Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Barang Berbahaya yang diklasifikasikan sebagai berikut: 1. bahan peledak (explosives); 2. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquified or dissolved under pressure); 3. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids); 4. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (flammable solids); 5. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances); 6. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances); 7. bahan atau barang material radioaktif (radioactive material); 8. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan 9. bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances); dan b. cairan, aerosol, dan jelly (liquids, aerosols, and gels) dalam jumlah tertentu.', 1190: "['(1) pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.', '(2) barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus.', '(3) barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, atau bahan gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan harta benda, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.', '(4) barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut: a. bahan peledak (explosives); b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquified or dissolved under pressure); c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids); d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (flammable solids); e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances); f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances); g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material); h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); i. cairan, aerosol, dan jelly (liquids, aerosols, and gels) dalam jumlah tertentu; atau j. bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances).']"}

Saya meminjam uang dengan jaminan BPKB motor di salah satu perusahaan�finance. Dari awal survei sampai pencairan dibantu oleh salah satu karyawan perusahaan�finance�tersebut. Saya dari awal tidak diberikan nomor kontrak kredit. Sampai sekarang sudah masuk cicilan kedelapan saya membayar lewat karyawan tersebut. Saya percaya karena karyawan itu yang menawarkan mengambil cicilan dan karena memang status dia adalah karyawan tetap dari perusahaan�finance�tersebut. Tapi sekarang karyawan itu kabur, dan ternyata uang cicilan saya tidak dibayarkan selama empat bulan. Sementara pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab dan malah mengancam saya untuk membayar cicilan yang belum masuk, jika tidak ingin motor saya diambil. Adakah jalur hukum yang bisa saya tempuh untuk tindak pidana penggelapan ini? Haruskan saya yang bertanggung jawab? Sementara orang itu sampai sekarang masih berstatus karyawan di perusahaan�finance�tersebut? Mohon pencerahannya.

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel berjudul Langkah Hukum atas Penggelapan Cicilan oleh Karyawan Finance yang dibuat oleh Rizky P.P Karo Karo, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 4 Desember 2019, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 18 Maret 2022. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Beda Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan KUHP yang lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] yakni pada tahun 2026 menyebutkan bunyi pasal penipuan berikut ini: Pasal 378 KUHP Pasal 492 UU 1/2023 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [2] Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. [3] Sementara bunyi jerat pasal penggelapan adalah sebagai berikut: Pasal 372 KUHP Pasal 486 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. [4] Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [5] Jika dianalisis, unsur pasal penggelapan tersebut dapat diklasifikasikan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Kemudian, unsur objektifnya, antara lain barang siapa, menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan. Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana . Adapun pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana. Contoh penggelapan misalnya suatu barang berada dalam penguasaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan utang piutang, yang kemudian pelaku menjualnya tanpa izin pemiliknya. [6] Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lebih lanjut, aturan mengenai tindak pidana penggelapan barang dengan objek dan subjek tertentu serta masing-masing ancaman pidananya diuraikan sebagai berikut: KUHP UU 1/2023 Pasal 373 Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp250 ribu. [7] Pasal 487 Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1 juta, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta rupiah. [8] Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 488 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta rupiah. [9] Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 489 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima Barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap Barang yang dikuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta rupiah. [10] Pasal 377 Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4. Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Pasal 491 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 488, atau Pasal 489, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f. Menjawab pertanyaan Anda, kasus yang Anda tanyakan tersebut merupakan contoh kasus penggelapan. Menurut hemat kami, atas tindak pidana penggelapan oleh karyawan tersebut dapat diancam dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023 serta Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 . R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) menyebutkan bahwa pada penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Karyawan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 374 KUHP, apabila mempertimbangkan penjelasan R. Soesilo dalam buku yang sama (hal. 259). Menurutnya, ini biasa dinamakan “penggelapan dengan pemberatan”. Pemberatan-pemberatan itu adalah: terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya ( persoonlijke dienstbetrekking ); terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya ( beroep ); dan karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang). Contoh Kasus Penggelapan oleh Karyawan Contoh kasus penggelapan lainnya, dapat kita lihat dalam Putusan P N Pekanbaru N o. 834/Pid.B/2018/PN Pbr . Dalam kasus tersebut, terdakwa yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan yang bertugas mengurusi pajak. Ketika berstatus sebagai karyawan di perusahaan tersebut, terdakwa menggelapkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan karyawan (PPH 21) dengan cara tidak menyetorkannya ke bank (hal. 27-28). Dalam kasus tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi (hal. 28) dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan (hal. 29). Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap tindakan yang dilakukan oleh karyawan finance yang membawa lari uang cicilan Anda, kami sarankan Anda untuk melakukan pengaduan kepada kepolisian, khususnya melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”). Sebagaimana informasi yang kami akses dalam laman Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) , SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi tempat kejadian perkara (“TKP”) untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Panduan untuk melapor tindak pidana ke polisi juga dapat Anda simak dalam Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya . Anda wajib melampirkan bukti-bukti dokumen yang mendukung, antara lain bukti dokumen tanda terima uang, bukti percakapan melalui media elektronik dengan terduga pelaku/karyawan perusahaan finance yang menerangkan tentang pembayaran, dan menyiapkan/menghubungi saksi yang mendengar, melihat, mengalami, atau mengetahui dugaan tindak pidana tersebut apabila diminta oleh penyidik nantinya. Menurut hemat kami, Anda tidak sepenuhnya bersalah karena di satu sisi, karyawan finance tersebut sengaja tidak menyampaikan hasil pembayaran dan menggelapkan cicilan Anda. Apabila karyawan tersebut memang masih berstatus aktif/belum diputus hubungan kerjanya, maka hal tersebut dapat mempermudah pelacakan yang bersangkutan. Setelah Anda melakukan pengaduan atas tindak pidana penggelapan tersebut , jadikan laporan polisi ini sebagai dasar untuk bernegosiasi kembali dengan perusahaan finance sembari menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Poin-poin penting dalam negosiasi ini adalah Anda telah melakukan pembayaran cicilan. Dapat disebutkan juga bahwa ada kesengajaan ( dolus directus) yang dilakukan oleh karyawan dengan tidak memberikan nomor kontrak kredit. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 834/Pid.B/2018/PN Pbr . Referensi: R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) , yang diakses pada 21 November 2023, pukul 12.18 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [3] Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 [4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan 1.000 kali [5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [6] Penjelasan Pasal 486 UU 1/2023 [7] P asal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan 1.000 kali [8] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [9] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [10] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 TAGS penggelapan pidana

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1191: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 245: 'pasal 492 setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori v.', 715: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 247: 'pasal 486 setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori iv.', 716: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Ada indikasi atasan saya melakukan pencabulan anak buahnya. Mohon penjelasannya, apa saja unsur pidana yang termuat dalam tindak pidana perbuatan cabul di lingkungan kerja?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Unsur-Unsur Pidana Pencabulan di Lingkungan Kerja oleh Dimas Hutomo, S.H. d an pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 18 Desember 2018. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Perbuatan Cabul di Lingkungan Kerja Mengenai tindak pidana perbuatan cabul di lingkungan kerja diatur dalam dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan . [1] Adapun h ukumnya pejabat yang melakukan percabulan adalah sebagai berikut: Pasal 294 KUHP Pasal 418 UU 1/2023 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Diancam dengan pidana yang sama: Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya , Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga ; atau Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 216) berpendapat , dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP dapat dikenakan pula misalnya sebagai contoh “mamak” (paman dari garis ibu) di tanah Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua, segala macam guru, misalnya guru ngaji, guru olahraga, instruktur dan sebagainya. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan selama jam mengajar. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan pada Pasal 294 ayat (1) KUHP menyebutkan semua terhadap orang yang belum dewasa, sedangkan pada Pasal 294 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana dapat pula dilakukan terhadap orang dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa ialah sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun namun sudah kawin atau pernah kawin. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 418 ayat (1) UU 1/2023 termasuk dalam tindak pidana yang dikenal sebagai inses. Sementara tindak pidana pada Pasal 418 ayat (2) UU 1/2023 pada dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku tindak pidana. Tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP , ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. : Jika Ada Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Lakukan ini Lantas, apa saja unsur-unsur tindak pidana pencabulan di lingkungan kerja? Kami berpendapat unsur-unsur tindak pidana pencabulan di lingkungan kerja adalah: barang siapa atau dalam hal ini pejabat; melakukan perbuatan cabul; dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Pasal Perbuatan Cabul di Lingkungan Kerja dalam UU TPKS Lebih lanjut pasal perbuatan cabul di lingkungan kerja juga diatur dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan berbunyi : Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang , memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300 juta. Patut dicatat, jerat pidana yang tertera dalam Pasal 6 UU TPKS ditambah 1/3 dalam hal dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya. [2] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TAGS pencabulan pemerkosaan pidana

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1193: "['(1) pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , pasal 6 , dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: a. dilakukan dalam lingkup keluarga; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, pelindungan, dan pemulihan; sk no 146013 a c. dilakukan presiden republik indonesia c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; e. dilakukan lebih dari i (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; g. dilakukan terhadap anak; h. dilakukan terhadap penyandang disabilitas; i. dilakukan terhadap perempuan hamil; j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; m. korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau o. mengakibatkan korban meninggal dunia.']"}

Saya tertarik ingin membeli parfum�branded�dari teman saya yang didapatkannya dari hasil tangkapan bea cukai. Harganya jauh di bawah harga pasar. Seandainya saya membelinya, apakah termasuk tindakan ilegal yang melanggar peraturan perundangan-undangan? Apakah ada peraturan yg mengatur terkait membeli barang tangkapan bea cukai?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul sama oleh Tri Harnowo, S.H., MM., LL.M., MA. d an pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 23 Oktober 2019. . Penegahan Barang Impor Kami berasumsi bahwa parfum branded yang ingin Anda beli merupakan hasil penegahan aparat Direktorat Jenderal Bea Cukai atas importasi barang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenkeu 238/2009 , penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran , pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai dan/atau mencegah keberangkatan sarana pengangkut. Pasal 16 ayat (1) Permenkeu 238/2009 menerangkan bahwa pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah: sarana pengangkut, barang kena cukai, dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut; atau barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat-tempat lain, berdasarkan dugaan adanya pelanggaran atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Kemudian Pasal 17 ayat (1) Permenkeu 238/2009 menerangkan bahwa penyelesaian penegahan dilakukan dengan: menerbitkan penetapan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda apabila pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda; menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana di bidang cukai; atau melepaskan dan mengembalikan sarana pengangkut, barang kena cukai, dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai kepada pemilik, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pelelangan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Lebih lanjut, perlu Anda ketahui pada Pasal 2 ayat (1)  huruf a dan b Permenkeu 178/2019 m enyebutkan bahwa: Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yaitu: barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya; barang yang tidak dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk: yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; atau dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk. Penetapan barang tidak dikuasai  dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atas nama Kepala Kantor Pelayanan menyatakan status barang yang dinyatakan tidak dikuasai terhadap barang impor atau barang ekspor dengan membukukan dalam Buku Catatan Pabean. [1] Adapun barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang telah dibukukan, disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (“TPP”) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang. [2] Barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan. [3] Selanjutnya ditinjau dari bunyi Pasal 4 ayat (1) Permenkeu 178/2019 menerangkan bahwa barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang: busuk, segera dimusnahkan; karena sifatnya: tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar; merusak atau mencemari barang lainnya, antara lain asam sulfat dan belerang; berbahaya, seperti barang yang mudah meledak; atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, seperti barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang , dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bunyi pasal-pasal diatas, barang-barang impor hasil penegahan jika tidak kunjung diselesaikan urusan kepabeanannya, maka dapat dilakukan pelelangan . Ketentuan Pelelangan Pelaksanaan lelang diatur dalam Permenkeu 213/2020 . Lelang barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai dilakukan lelang eksekusi. [4] Tempat pelaksanaa n lelang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. [5] Tata cara lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang dapat dilihat dalam Permenkeu 213/2020 . Selain di KPKNL setempat, Kementerian Keuangan juga mendorong pelelangan semua barang sitaan negara melalui Lelang Indonesia . Dengan demikian, jika teman Anda mendapatkan parfum tersebut dari hasil lelang barang penegahan, maka barang tersebut dapat Anda peroleh dan miliki secara sah. Dugaan Penyelundupan dan Penipuan Jika teman Anda memperoleh barang tersebut secara tidak sah dan melawan hukum, seperti diperoleh melalui penyelundupan, maka dapat menimbulkan permasalahan hukum. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 102 UU 10/1995 sebagaimana diubah dengan UU 17/2006 akan dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Jadi, jika teman Anda menjual parfum tersebut dengan mengatakan sebagai barang hasil penegahan, padahal merupakan hasil penyelundupan, ia dapat dikenakan tindak pidana penyelundupan dan bahkan juga dikenakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. [6] Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: Pasal 378 KUHP Pasal 492 UU 1/2023 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [7] Teman Anda dapat dikenakan tindak pidana penipuan, karena ia bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yaitu melakukan penjualan barang hasil penyelundupan dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang hasil penegahan. Tindak Pidana Penadahan oleh Pembeli Barang Selundupan Kemungkinan berikutnya ketika Anda membeli barang tersebut dari teman Anda adalah Anda dapat dikenakan tindak pidana penadahan sebagai berikut : Pasal 480 ayat (1) KUHP Pasal 591 huruf a UU 1/2023 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu : barang siapa membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500 juta [8] , Setiap Orang yang: membeli , menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana ; atau Anda dapat lolos dari ancaman tindak pidana penadahan jika Anda tidak mengetahui atau tidak menyangka kalau barang yang dijual teman Anda merupakan hasil kejahatan. Sebaliknya, jika Anda mengetahui atau sepatutnya menyangka bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, maka Anda dapat dikenakan tindak pidana penadahan. Jadi saran kami, Anda sebaiknya hati-hati untuk membeli barang-barang dengan harga jauh di bawah harga pasar yang dikatakan sebagai barang penegahan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang . Referensi : Lelang Indonesia , yang diakses pada 20 November 2023, pukul 17.00 WIB. [1] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (“Permenkeu 178/2019”) [2] Pasal 3 ayat (2) Permenkeu 178/2019 [3] Pasal 6 ayat (1) Permenkeu 178/2019 [4] Pasal 3 huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“Permenkeu 213/2020”) [5] Pasal 12 ayat (1) Permenkeu 213/2020 [6] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 TAGS kepabeanan ekspor - impor cukai bea cukai

{1194: '(1) Pejabat Bea dan Cukai yang n1elaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atas nama Kepala Kantor Pelayanan, menyatakan status barang yang dinyatakan tidak dikuasai terhadap barang impor atau barang ekspor dengan membukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai.', 1195: '(2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang. ', 1196: '(1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf b dan barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan. ', 1197: 'Lelang Eksekusi terdiri dari: a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); b. Lelang Eksekusi pengadilan; c. Lelang Eksekusi pajak; d. Lelang Eksekusi harta pailit; e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT); f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP); g. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; h. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 1. Lelang Eksekusi barang rampasan; J. Lelang Eksekusi jaminan fidusia; k. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai; 1. Lelang Eksekusi barang temuan; m. Lelang Eksekusi gadai; n. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; o. Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan sesua1 Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan; p. Lelang Eksekusi benda sitaan sesuai Pasal 4 7 A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019; dan q. Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundangundangan. ', 1198: '(1) Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Saat konser Coldplay di Jakarta, banyak sekali calo tiket konser yang menipu. Bahkan diberitakan ada seorang calo tiket konser yang menipu hingga miliaran rupiah. Apakah calo tiket konser melanggar hukum? Bagaimana jerat hukum penipuan calo tiket konser?

ULASAN LENGKAP . Apakah Calo Tiket Ilegal? Apa yang dimaksud dengan calo tiket? Calo dalam KBBI diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar. Sehingga, singkatnya calo tiket adalah orang yang memberikan jasanya untuk mengurus pembelian tiket. Berdasarkan hukum perdata, hubungan hukum antara pembeli dengan calo tiket tunduk pada kesepakatan para pihak. Artinya, jual beli tiket yang dilakukan adalah legal yang mana pembeli secara sadar membeli tiket dari calo dengan harga yang umumnya lebih tinggi dari pada harga aslinya. Kemudian ditinjau dari sisi hukum, apakah calo tiket konser melanggar hukum? Keberadaan calo tiket sebenarnya tidak melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya tak sedikit calo tiket yang menipu pembeli tiket. Misalnya dengan cara calo tiket konser yang memalsukan tiket konser lalu menjualnya seolah-olah asli, menggandakan satu atau beberapa tiket konser asli sehingga tidak semua pembeli bisa masuk ke dalam venue karena tiket telah digunakan, atau calo tiket konser yang setelah menerima pembayaran tak kunjung memberikan tiketnya bahkan hingga susah dihubungi. Dari fenomena penipuan calo tiket konser tersebut, apa jerat pidananya? Jerat Pidana Penipuan Calo Tiket Konser Pada dasarnya pasal penipuan diancam pidana berdasarkan KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, yang berbunyi: Pasal 378 KUHP Pasal 492 UU 1/2023 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [2] Apa unsur-unsur penipuan? Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal penipuan di atas, antara lain: barangsiapa; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu, martabat palsu, kedudukan palsu, atau dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang maupun menghapus piutang. Sehingga, dalam hal calo tiket konser yang menipu pembeli tiket memenuhi unsur-unsur di atas, ia dapat dijerat pasal penipuan. Selain dikenakan pasal penipuan, calo tiket konser juga berpotensi dijerat pidana pasal pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara berikut ini: Pasal 263 ayat (1) KUHP Pasal 391 ayat (1) UU 1/2023 Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat , dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat , dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar. [3] Dengan demikian, penipuan calo tiket konser dengan cara memalsukan tiket konser dapat dijerat menggunakan pasal pemalsuan surat sebagaimana disebutkan di atas. Sebagai tambahan informasi, guna meminimalisir potensi penipuan calo tiket konser, pihak penyelenggara konser dapat menerapkan berbagai cara antara lain membatasi waktu sistem pembayaran tiket konser misalnya dalam waktu 15 menit, membatasi maksimal jumlah pembelian tiket dalam satu kali transaksi, mewajibkan menunjukkan identitas KTP untuk penukaran tiket, mengedukasi kepada publik untuk tidak bertransaksi dengan calo tiket konser serta mengedukasi pembeli untuk tidak menyebarkan kode akses tiket konser ke media sosial, dan lain sebagainya. Demikian jawaban dari kami jerat hukum penipuan calo tiket konser, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Referensi : KBBI , yang diakses pada Jumat, 17 November 2023, pukul 13.58 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [3] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023 TAGS penipuan hukum pidana pemalsuan surat

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 296: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Jika kita sudah melaporkan suatu peristiwa tindak pidana pencurian, tetapi setelah kita melaporkan kepada polisi barang curian dikembalikan oleh si pelaku pencurian. Apakah tindakannya masih dapat dituntut meskipun barang curian yang dikembalikan tersebut utuh?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Apakah Tetap Dipidana Jika Barang Curian Dikembalikan? yang dibuat oleh Rusti Margareth Sibuea, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 28 Mei 2019. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Menjawab pertanyaan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan pencabutan laporan polisi mengenai tindak pidana pencurian karena barang curian dikembalikan oleh pencuri, ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian sebagai delik formil sekaligus sebagai delik biasa (gewone delict). Tindak Pidana Pencurian Sebagai Delik Formil Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hal. 136-137) menyatakan pembeda antara delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam perbuatan itu, yaitu tindakan dan akibat. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat . Delik formil jerat pasal tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 adalah sebagai berikut: Pasal 362 KUHP Pasal 476 UU 1/2023 Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. [2] Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [3] Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan suatu tindak pidana pencurian adalah misalnya A masuk ke dalam rumah B dan mengambil handphone yang ada di atas meja. Ketika hendak melarikan diri A tertangkap oleh C yang menjadi satpam di rumah B. Handphone tersebut kemudian dikembalikan kepada B. Tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian meskipun barang yang telah dicuri dikembalikan dan korban tidak mengalami kerugian. Mengapa demikian? Sebab delik pencurian dirumuskan secara formil yang lebih menitikberatkan pada tindakan, bukan akibat pencurian. Tindak Pidana Pencurian Sebagai Delik Biasa ( Gewone Delict) Selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya suatu laporan polisi dicabut setelah pelaku mengembalikan kerugian kepada korban akan terjawab melalui pemahaman akan delik biasa ( gewone delict) dan delik aduan ( klacht delict). Sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah delik biasa ( gewone delict), artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut, delik ini dikenal dengan klacht delict atau delik aduan. Eddy O.S. Hiariej menguraikan paling tidak ada tiga bab dalam KUHP yang berkaitan dengan delik aduan. Pertama, Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Kedua, kejahatan pencurian, pemerasan, dan pengancaman serta penggelapan dalam keluarga. Ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan, yakni perzinaan. Salah satu sifat khusus dari delik aduan (klacht delict) adalah orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP sebagai berikut: Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa ( gewone delict), laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dicabut meski telah ada perdamaian dengan korban atau dalam hal ini barang curian dikembalikan. In casu, tindak pidana pencurian yang Anda jelaskan bukanlah pencurian dalam keluarga melainkan pencurian biasa, sehingga tergolong sebagai delik biasa (gewone delict). Akibatnya, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban karena barang curian yang dikembalikan, laporan polisi tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan proses hukum terhadap pelaku tidak dapat dihentikan kecuali apabila penyidik menyatakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Di sisi lain, dengan adanya barang curian yang dikembalikan, kami berpendapat bisa saja menjadi alasan peringan hukuman pidana yang lebih lanjut dapat Anda baca ulasannya dalam Alasan Pemberat dan Peringan Hukuman . Penanganan Pencurian dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Namun demikian, penanganan suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. [4] Artinya, suatu tindak pidana, seperti pencurian dapat dihentikan proses penyidikannya jika memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Perpolri 8/2021 . Adapun, syarat suatu penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil. [5] Persyaratan materiil yaitu suatu tindak pidana: [6] tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersidat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Adapun persyaratan formilnya meliputi: [7] Perdamaian kedua belah pihak (kecuali untuk tindak pidana narkoba) yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak-hak korban korban dan tanggung jawab pelaku (kecuali untuk tindak pidana narkoba) yang dapat berupa mengembalikan barang , mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Kemudian, pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis untuk melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan yang dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. [8] Dengan demikian, jika tindak pidana pencurian ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, maka pengembalian barang curian diikuti dengan perdamaian antara pelaku dan korban, dapat menjadi alasan untuk dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, sepanjang memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami tentang apakah pencuri tetap dipidana jika barang curian dikembalikan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Referensi: Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. [1] P asal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [4] Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perpolri 8/2021”) [5] Pasal 4 Perpolri 8/2021 [6] Pasal 5 Perpolri 8/2021 [7] Pasal 6 ayat (1) s.d. (4) Perpolri 8/2021 [8] Pasal 15 ayat (1) s.d. (3) Perpolri 8/2021 TAGS delik pencurian pidana kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 369: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1199: 'Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui', 1200: 'Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi: a. materiil; dan b. formil.', 1201: 'Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; c. tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.', 1202: '(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.', 1203: 'Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada: a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau C. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.'}

Saya mau tanya, kewajiban lapor itu sebenarnya harus dilaksanakan berapa bulan atau dengan kata lain berapa lama wajib lapor polisi? Soalnya saya sudah wajib lapor dua bulan dan mau berhenti wajib lapor, sama penyidik kok disuruh lapor terus sampai penyidik bilang berhenti. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Wajib Lapor yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 28 Mei 2013. . Pengertian dan Syarat Penangguhan Penahanan Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang wajib lapor, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penangguhan penahanan. Pengertian penangguhan penahanan tidak secara eksplisit di diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, penangguhan penahanan dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Maksud dari penangguhan penahanan dalam pasal tersebut adalah bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Tidak hanya itu, penangguhan penahanan tersebut harus disertai dengan jaminan uang atau jaminan orang sebagai penjamin apabila di kemudian hari selama masa penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa melarikan diri . Perlu dipahami bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Hal ini disampaikan oleh Puteri Hikmawati dalam tulisan berjudul Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara (hal. 9) menjelaskan perbedaan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan adalah pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sedangkan pembebasan penahanan dilakukan tanpa syarat jaminan dan masa penahanan telah selesai dijalankan oleh tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Menurut M. Yahya harahap dalam buku Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) (hal. 164) perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan terletak pada "syarat". Faktor "syarat" ini merupakan "dasar" atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedangkan dalam tindakan pembebasan tahanan dilakukan tanpa syarat, sehingga hal tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan. Mengenai syarat penangguhan penahanan telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota . Masa Penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Berdasarkan keterangan di atas, sebagaimana disarikan dari artikel Syarat Penangguhan Penahanan dan Sejumlah Prosedurnya (hal. 2), syarat-syarat penangguhan penahanan adalah sebagai berikut: Wajib lapor . Tersangka atau terdakwa diwajibkan untuk melapor ke penegak hukum yang mengabulkan penangguhan penahanan tersebut. Frekuensi melapor ini bisa berbeda-beda, bisa setiap hari, satu kali dalam tiga hari, satu kali dalam seminggu dan lainnya. Tidak keluar rumah . Tersangka atau terdakwa harus tetap tinggal di rumahnya selama masa penangguhan penahanan. Hal ini dimaksudkan agar proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan dapat berjalan dengan baik. Tidak keluar kota . Tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan keluar kota karena mempunyai kewajiban untuk melapor pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, dapat kami sampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan wajib lapor adalah syarat dalam penangguhan penahanan, dimana tersangka atau terdakwa diwajibkan untuk melapor ke penegak hukum. Jangka Waktu Wajib Lapor Penangguhan Penahanan Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, penangguhan penahanan dijalankan oleh tersangka atau terdakwa masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang . Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan. Adapun jangka waktu penahanan diatur di dalam Pasal 24 KUHAP s.d. Pasal 28 KUHAP , yang kami uraikan sebagai berikut: Pada tingkat penyidikan, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari; [1] Pada tingkat penuntutan, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari; [2] Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari; [3] Pada tingkat pemeriksaan pengadilan tinggi, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari; [4] Pada tingkat pemeriksaan pengadilan kasasi, jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung paling lama 60 hari. [5] Namun demikian, patut diperhatikan bahwa terdapat pengecualian jangka waktu penahanan sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menerangkan bahwa guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari dalam hal: tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Menjawab pertanyaan Anda berapa lama tersangka wajib lapor? menurut hemat kami, jangka waktu wajib lapor pada saat menjalani penangguhan penahanan di tingkat kepolisian atau di tingkat penyidikan paling lama 60 hari . Akan tetapi, jika pasal yang disangkakan terhadap Anda diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih maka wajib lapor dapat diperpanjang maksimal ditambah 60 hari. Sehingga maksimal wajib lapor penangguhan penahanan di tingkat kepolisian/penyidikan adalah 120 hari. Jadi apabila Anda telah melalui masa penangguhan penahanan tersebut, Anda tidak perlu wajib lapor ke penyidik meskipun Anda masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Referensi: M. Yahya Harahap. Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) . Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2003; Puteri Himawati. Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara . Jurnal Negara Hukum, Vol. 5, No. 1, 2014. [1] Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) [2] Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP [3] Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP [4] Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP [5] Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHAP TAGS penangguhan penahanan wajib lapor kuhap

{1204: '1. penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan', 1205: "['(1) perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.', '(2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.', '(3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.']", 1206: "['(1) hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.', '(2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.', '(3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,']", 1207: "['(1) hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.', '(2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.', '(3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. www.djpp.kemenkumham.go.id']", 1208: "['(1) hakim mahkamah agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.', '(2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung untuk paling lama enam puluh hari.', '(3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.']"}

Akhir-akhir ini, kejadian maling pecah kaca mobil marak terjadi. Pada kasus pencuri modus pecah kaca mobil, setelah pelaku memecahkan kaca mobil, pelaku mencuri barang yang ada dalam mobil tersebut. Lalu, apa sanksi hukum bagi pelaku pecah kaca mobil yang mencuri barang di mobil?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan keterangan Anda, inti dari tindakan pemecahan kaca mobil yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk mencuri barang yang berada di dalam mobil. Pada dasarnya, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] yakni pada tahun 2026, yaitu: KUHP UU 1/2023 Pasal 362 Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. [2] Pasal 476 Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [3] Terkait pasal tindak pidana pencurian, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249-250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah “ pencurian biasa ”, dengan elemen-elemennya sebagai berikut: Perbuatan mengambil Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Yang diambil harus sesuatu barang Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, termasuk pula “daya listrik”dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain Barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan. [4] Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum. [5] Selengkapnya mengenai tindak pidana pencurian dapat Anda baca pada Pasal 362 s.d. Pasal 367 KUHP, dan Pasal 476 s.d. Pasal 481 UU 1/2023. Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Berdasarkan informasi yang Anda berikan, pelaku tidak hanya mencuri barang saja, melainkan pelaku perlu memecahkan kaca mobil untuk dapat mencuri barang yang ada di dalam mobil tersebut. Dengan demikian, menurut hemat kami kejahatan yang dilakukan pelaku bukan pencurian biasa, melainkan pencurian dengan pemberatan . Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji , karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. [6] Lalu, menurut R. Soesilo, pencurian jenis ini dikenal dengan istilah pencurian dengan kualifikasi (gekwalificeerde diefstal) atau pencurian dengan pemberatan . Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas . Sedangkan Wirjono menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu . [7] Pencurian yang Bersifat Khusus dalam UU 1/2023 Dalam UU 1/2023, istilah pencurian yang bersifat khusus memiliki arti yang berbeda dengan pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang bersifat khusus atau pencurian dikualifikasi [8] diatur dalam Pasal 477 UU 1/2023 . Sedangkan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 479 UU 1/2023 . Hal yang membedakan, dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, unsur pemberatnya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian . Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. [9] Sedangkan pencurian yang bersifat khusus dalam Pasal 477 UU 1/2023 berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta, [10] setiap orang yang melakukan: pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. pencurian dengan cara merusak , membongkar, memotong, memecah , memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil ; atau pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang; pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; pencurian benda purbakala; pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sebagai informasi, menurut Kartanegara , pengertian tindakan merusak sama dengan membongkar, yaitu sebagai perusakan terhadap suatu benda. [11] Hanya saja, dalam istilah membongkar, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibanding merusak. [12] Kesimpulannya, karena pelaku mencuri barang dengan modus memecahkan kaca mobil, maka pelaku bukan melakukan tindak pidana pencurian biasa, melainkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam KUHP, atau pencurian yang bersifat khusus yang diatur dalam UU 1/2023. Dengan demikian, jika pelaku memenuhi unsur-unsur di atas, maka pencuri modus pecah kaca mobil berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 363 KUHP atau Pasal 477 UU 1/2023. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Hermien Hadiati Koeswadji. Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya, Cetakan Pertama . Surabaya: Sinar Wijaya, 1984; Jatiana Manik Edawanti (et.al). Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian . Jurnal Kertha Semaya, Vol. 1, No. 3, Mei 2013; Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2009; Marsudi Utoyo. Pencurian Ringan dalam Hukum Positif Indonesia dalam Sisi Pembangunan Hukum Indonesia . Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Sukabumi: Politeia. 1991; Wahyu Nugroho. Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan . Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, Desember 2012; Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia . Bandung: Eresco, 1986. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dilipatgandakan 1.000 kali [3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [4] Marsudi Utoyo. Pencurian Ringan dalam Hukum Positif Indonesia dalam Sisi Pembangunan Hukum Indonesia . Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019, hal. 78 [5] Jatiana Manik Edawanti (et.al). Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian . Jurnal Kertha Semaya, Vol. 1, No. 3, Mei 2013, hal. 5 [6] Hermien Hadiati Koeswadji. Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya, Cetakan Pertama . Surabaya: Sinar Wijaya, 1984, hal. 25 [7] Wahyu Nugroho. Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan . Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hal. 265 [8] Penjelasan Pasal 477 ayat (1) UU 1/2023 [9] Penjelasan Pasal 479 ayat (1) UU 1/2023 [10] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [11] Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 49 [12] Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia . Bandung: Eresco, 1986, hal. 91 TAGS pencurian maling mobil kejahatan

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 246: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1079: 'apabila barang milik bersama A dan B kemudian B menjualnya, maka hal tersebut bukan termasuk pencurian melainkan penggelapan.', 1209: '[4] Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.', 1050: 'Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.', 1210: 'Sedangkan Wirjono menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu.', 440: "['(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori v, setiap orang yang melakukan: a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; b. pencurian benda purbakala; c. pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang; e. pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.']", 904: "['(1) setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.', '(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; 116 / 260 c. yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atau d. secara bersama-sama dan bersekutu.', '(3) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.']", 1211: 'pengertian tindakan merusak sama dengan membongkar, yaitu sebagai perusakan terhadap suatu benda.', 1212: 'menurut wirjono, istilah membongkar cenderung menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding merusak.'}

Saya mau menanyakan tentang arisan�online. Saya mengikuti arisan�online�dengan iming-iming investasi Rp6 juta dan kembali Rp9 juta dalam jangka waktu hanya 3 hari. Saya melihat awalnya arisan�online�ini lancar, jadi saya tertarik untuk investasi. Pada saat jatuh tempo,�owner�arisan�online�tidak mengembalikan dengan alasan uang sedang dipinjam oleh pihak lain (temannya). Setelah dihitung-hitung, total kerugian seluruh member mencapai ratusan juta lebih dari bulan Mei.�Owner�janji akan menyelesaikan akhir tahun dengan mencicil. Tapi sampai sekarang ini masih tidak ada realisasi. Kami semua member resah, kami sangat butuh uang tersebut. Apakah saya bisa melaporkan�owner�ke polisi?

ULASAN LENGKAP artikel dengan judul Langkah Hukum Jika Uang Arisan Online Tak Dikembalikan yang per tama dipublikasikan pada Kamis, 10 September 2020. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Aspek Hukum Arisan Online Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Menurut hemat kami, ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian . Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan owner sebagaimana yang Anda jelaskan. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata y ang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis . Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online , berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata , yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik . Gugatan Wanprestasi Merujuk kepada kronologis yang Anda ceritakan, pada saat jatuh tempo, owner arisan online tidak kunjung memberikan uang arisan. Untuk itu, Anda dapat menggugat owner arisan online secara perdata atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Pasal tentang wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 KU H Perdata yang berbunyi: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan Adapun debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala: [1] tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan; memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya; memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati. Namun untuk membuktikan bahwa owner arisan online telah melakukan wanprestasi, Anda dan member arisan lainnya harus melakukan teguran (somasi) kepada owner . Menurut Yahya Harahap dalam buku Segi-Segi Hukum Perjanjian (hal. 62 ), somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya, dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi . Jika si owner tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan, barulah dapat timbul konsekuensi yuridis wanprestasi yang dapat diajukan suatu tuntutan kepada debitur berupa: [2] Pembatalan perjanjian dengan akibat kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Adapun menurut Pasal 1246 KUH Perdata , ganti kerugian terdiri dari 3 unsur: Biaya , yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan; Rugi , yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; Bunga , yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Pemenuhan kontrak , di mana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi . Selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi kepada debitur. Menuntut penggantian kerugian saja . Dalam kasus ini menurut hemat kami, Anda dan member lainnya berhak atas penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Pidana Penggelapan Selain itu, menyambung pertanyaan Anda, pada dasarnya perbuatan owner arisan online dapat dijerat pidana penggelapan yang diatur dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [3] yaitu tahun 2026 dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 372 KUHP Pasal 486 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. [4] Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [5] R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum. Unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah (hal. 258): Barang siapa (ada pelaku); Dengan sengaja dan melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 486 UU 1/2023 menerangkan lebih lanjut perihal tindak pidana penggelapan di mana barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku tindak pidana. Pada tindak pidana penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana . Dengan demikian, perbuatan owner yang meminjamkan uang arisan online kepada temannya, padahal seharusnya dibagikan kepada member , termasuk pidana penggelapan karena ia telah bertindak sebagai pemilik uang tersebut dengan cara yang berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya berdasarkan perjanjian arisan. Sehingga, Anda dapat melaporkan owner tersebut kepada pihak Kepolisian. Contoh Kasus Penggelapan Uang Arisan Selain itu, kami juga mencontohkan penggelapan dalam arisan online berdasarkan Putusan PN Barru Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bar . Terdakwa memposting tawaran arisan online dengan menyiarkan langsung lewat akun facebook miliknya yang bernama “WARUNG BANGKUR” (hal. 16). Uang arisan yang dihimpun Terdakwa yaitu sejumlah arisan bulanan Rp1 juta sebesar Rp46 juta, arisan bulanan Rp500 ribu sebesar Rp7 juta, dan arisan mingguan sejumlah Rp12,5 juta, yang mana tidak diserahkan kepada pemenang arisan (hal. 17). Ternyata uang arisan tersebut digunakan Terdakwa sebagai modal usaha, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (hal. 17), sehingga Majelis Hakim lalu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan (hal. 19). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermassa, 1996; Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni, 2006; Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015 ' Arisan , yang diakses pada 10 November 2023, pukul 15.00 WIB. Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bar . [1] Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermassa, 1996, hal. 45 [2] Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, hal. 52-53 [3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dilipatgandakan 1.000 kali [5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 TAGS investasi arisan online penggelapan

{685: 'Adapun tindakan debitur yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi di antaranya:', 1213: 'Jika si owner tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan, barulah dapat timbul konsekuensi yuridis wanprestasi yang dapat diajukan suatu tuntutan kepada debitur berupa:', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 246: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Tindakan menilap uang termasuk dalam tindak pidana penggelapan. Menurut KUHP, orang yang melakukan penggelapan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. Sedangkan menurut UU 1/2023, pidana penggelapan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

ULASAN LENGKAP . Pengertian Penggelapan Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan pelaku “tilep uang konser” yang Anda maksud adalah tindakan pelaku yang tilap atau menilap , yang berarti menggelapkan sesuatu barang, dalam hal ini uang. Dalam bahasa Belanda, istilah verduistering secara harfiah diterjemahkan sebagai penggelapan . Terminologi penggelapan memiliki arti luas (figurlijk) , dan bukan diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Namun, memiliki pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki) , hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan . [1] Lebih lanjut, Tongat dalam bukunya Hukum Pidana Materiil , menjelaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan (hal. 60). Sejalan dengan pendapat di atas, C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil juga mendefinisikan penggelapan sebagai berikut: [2] Barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai verduistering atau penggelapan. Intinya, tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten. Kejahatan terhadap harta kekayaan ini berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak/pelaku penggelapan). [3] Berkaitan dengan kasus yang Anda tanyakan, apa sanksi hukum bagi pelaku yang menggelapkan uang konser? Berikut ulasannya. Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP dan UU 1/2023 Secara yuridis, tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [4] yakni tahun 2026 dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 372 KUHP Pasal 486 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. [5] Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [6] Menurut P.A.F. Lamintang , berikut adalah unsur-unsur dari pasal penggelapan dalam KUHP: [7] unsur subjektif: dengan sengaja; unsur objektif: menguasai secara melawan hukum; suatu benda; sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan berada padanya bukan karena kejahatan. Kemudian Penjelasan Pasal 486 UU 1/2023 menerangkan lebih lanjut perihal perbedaan penggelapan dengan pencurian. Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian, sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana . : Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Selengkapnya mengenai tindak pidana penggelapan dapat Anda baca pada Pasal 372 s.d. Pasal 377 KUHP , dan Pasal 486 s.d. Pasal 491 UU 1/2023 . Pasal Penggelapan dengan Pemberatan Kemudian, penting untuk diketahui, pasal penggelapan memiliki unsur pemberat, sebagai berikut: Pasal 374 KUHP Pasal 488 UU 1/2023 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [8] Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan , unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh: Karena adanya hubungan kerja; Karena mata pencaharian/profesi; dan Karena mendapatkan upah untuk itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan penggelapan dengan pemberatan? Beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, menunjukan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu. [9] Kesimpulannya, jika memenuhi unsur-unsur dalam delik penggelapan, maka panitia konser yang tilap uang Rp1,5 miliar untuk foya-foya berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023. Dalam hal uang berada di tangan pelaku karena adanya hubungan kerja, mata pencaharian, dan pelaku mendapatkan upah untuk itu, pelaku berpotensi dikenakan pasal penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023. Refund Uang Tiket Konser Menjawab pertanyaan Anda yang kedua, apakah uang konser bisa di- refund jika konser batal? Pada dasarnya, menurut Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen , pembeli tiket konser sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya . Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa promotor selaku pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian . Sehingga menurut hemat kami, pembeli tiket berhak memperoleh pengembalian uang tiket yang sudah dibayarkannya secara penuh atau yang dikenal dengan refund akibat batalnya konser. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca pada Konser Batal, Bisakah Uang Tiket Di- Refund Penuh? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda . Jakarta: Bayu Media, 2006; Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , Malang: Media Nusa Creative, 2016; Anhar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL) . Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 1, 2014; C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Kamus Istilah Aneka Hukum . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000; P.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan . Bandung: Sinar Baru, 2009; Tongat. Hukum Pidana Materiil. Malang: UMM Press, 2006; Tilap , yang diakses pada Kamis, 9 November 2023, pukul 02.40 WIB; Menilap , yang diakses pada Kamis, 9 November 2023, pukul 09.00 WIB. [1] Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda . Jakarta: Bayu Media, 2006, hal. 70 [2] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Kamus Istilah Aneka Hukum . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal. 252 [3] Anhar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL) . Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 1, 2014, hal. 3 [4] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [5] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dilipatgandakan 1.000 kali [6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [7] P.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan . Bandung: Sinar Baru, 2009, hal. 105 [8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [9] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , Malang: Media Nusa Creative, 2016, hal. 86 TAGS penggelapan kuhp uu perlindungan konsumen

{1214: 'Namun, memiliki pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.', 1215: 'definisi penggelapan: Barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai verduistering atau penggelapan.', 1216: 'Kejahatan terhadap harta kekayaan ini berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak/pelaku penggelapan).', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 246: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1217: 'Lamintang, berikut adalah unsur-unsur dari pasal penggelapan dalam KUHP:', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1218: 'Adapun unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh: Karena adanya hubungan kerja; Karena mata pencaharian; dan Karena mendapatkan upah untuk itu. Beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, menunjukan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga seharusnya pelaku lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda terkait, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.'}

Perbuatan-perbuatan apa saja yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam Pemilu? Saya ingin tahu sebagai bahan antisipasi pemilu 2024 mendatang.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Pemilu yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 16 Oktober 2018. . Definisi Tindak Pidana Pemilu Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu? Tindak pidana pemilihan umum (“pemilu”) pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, maka akan menjadi lebih khusus, yaitu hanya terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Artinya, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. [1] Secara yuridis, tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Perma 1/2018 adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu . Sedangkan yang dimaksud dengan pemilu menurut Pasal 1 angka 1 UU Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 . Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu . Namun demikian, guna menyederhanakan jawaban, maka dalam artikel ini kami akan membahas 9 contoh tindak pidana pemilu sebagai berikut: Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih Pasal 488 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan. [2] Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu Pasal 490 UU Pemilu Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu Pasal 491 UU Pemilu Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Pasal 492 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum. Kampanye tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. [3] Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yaitu: mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”); melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Selain itu, Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu melarang pelaksana dan/atau tim kampanye mengikutsertakan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye, seperti hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkatnya, anggota TNI/Polri, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu . Sementara itu, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 belas juta . Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu Pasal 496 UU Pemilu Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Pasal 497 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya Pasal 510 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicetak Melebihi Jumlah yang Ditentukan Pasal 514 UU Pemilu Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp240 juta. Adapun, jumlah surat suara yang seharusnya dicetak adalah jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Selain itu, KPU juga menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan ulang sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus untuk setiap daerah, masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. [4] Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali Pasal 516 UU Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta. Penanganan Tindak Pidana Pemilu Terhadap tindak pidana pemilu, Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (“Bawaslu”), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (“Panwaslu”) kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan KUHAP , kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu. [5] Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain . [6 : Bisakah Dipidana Jika Golput dalam Pemilu? Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum . Referensi : Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015. [1] Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hal. 266. [2] Penjelasan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”). [3] Pasal 276 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 275 ayat (1) huruf f dan g UU Pemilu. [4] Pasal 344 ayat (2), (3), dan (4) UU Pemilu. [5] Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu. [6] Pasal 482 ayat (2), (4), dan (5) UU Pemilu TAGS kampanye kpu tindak pidana pemilu pemilihan umum pemilu

{1227: 'Artinya, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.', 1228: 'Setiap orErng dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suattr hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.', 1229: '(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.', 1230: '(1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas. (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.', 1231: '(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.', 1232: 'Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.'}

Sering kali saya memantau berita terkait perbuatan orang yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis. Namun, saya melihat keganjilan proses hukum selama ini yang memasukkan tindakan tersebut ke dalam delik penipuan karena interpretasi saya terhadap penipuan adalah suatu kondisi di mana korban harus dalam keadaan sadar. Menurut saya, pembujukan hanya bisa dilakukan dalam keadaan subjeknya harus berada dalam keadaan sadar karena orang yang bisa dibohongi atau ditipu bukanlah orang yang sementara kehilangan kesadaran. Saya meminta tanggapan, apakah saya tidak salah dalam menilai hal ini? Apa sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan dengan hipnotis?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Mengambil Barang Orang Lain dengan Cara Hipnotis yang ditulis oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 19 Agustus 2010. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pengertian Hipnotis Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hipnotis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) , hipnotis adalah membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis. Sedangkan hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Hipnosis secara harfiah juga dapat kita katakan sebagai salah satu keahlian yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan alam bawah sadar orang lain. Pada saat orang berada pada alam bawah sadarnya, maka orang tersebut akan mudah sekali diberikan sugesti dan akan cenderung mengikutinya. [1] Penganiayaan Ringan dalam KUHP dan UU 1/2023 Adapun konteks pertanyaan Anda adalah hipnotis yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini mengambil barang orang lain tanpa hak. Sepanjang penelusuran kami, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan dengan hipnotis atau hipnosis. [2] Walau demikian mengenai hal tersebut secara umum ada beberapa pendapat yang berbeda. Salah satunya pendapat dari Mudzakkir , ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa kejahatan yang menggunakan hipnotis tidak bisa dijerat dengan delik penipuan dalam KUHP . Menurut Mudzakkir, untuk delik penipuan, korbannya memang harus dalam keadaan sadar. Sadar di sini maksudnya sadar mengenai apa yang diinginkan oleh pelaku agar dilakukan/tidak dilakukan oleh korban tersebut. Sementara dalam hipnotis, korbannya dibuat dalam keadaan tidak sadar. Berdasarkan pendapat Mudzakkir, untuk pelaku kejahatan yang menggunakan hipnotis lebih tepat bila dikenakan delik membuat sakit orang, yaitu penganiayaan ringan . Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan [3] , yaitu tahun 2026.  Berikut ketentuannya. KUHP UU 1/2023 Pasal 352 ayat (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian , diancam, sebagai penganiayaan ringan , dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4,5 juta. [4] Pidana dapat ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Pasal 471 ayat (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian , dipidana karena penganiayaan ringan , dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 juta. [5] Pasal 471 ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 246) mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan . Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak : menjadikan sakit ( ziek bukan pijn ); atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit ( pijn ), tetapi tidak jatuh sakit ( ziek ) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan. Contoh lain, jika A melukai jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola sebagai pekerjaannya sehari-hari, maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya. : Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan UU 1/2023 Selain pendapat yang menyatakan bahwa kejahatan menggunakan hipnotis termasuk dalam penganiayaan ringan, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kejahatan dengan hipnotis termasuk dalam delik penipuan . Hal ini karena tindakan hipnotis tersebut dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari korban, dengan menggunakan tindakan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Pendapat ini dikemukakan oleh Arsil , peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (“LeIP”). Menurut Arsil, pada tindakan hipnotis tujuannya adalah untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, untuk menguntungkan diri sendiri (pelaku). Menggerakkannya dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan , yang membuat korbannya melakukan sesuatu. Jadi, unsur tujuan dan unsur cara dalam hal ini memenuhi untuk dikategorikan sebagai delik penipuan, sehingga kejahatan dengan hipnotis tersebut dapat dijerat dengan pasal penipuan. Berikut adalah bunyi pasal penipuan dalam KUHP dan UU 1/2023: KUHP UU 1/2023 Pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 492 Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong , menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang , memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [6] Disarikan dari Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan , R. Soesilo dalam bukunya yang sama, menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu (hal. 261): membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu; . akal cerdik (tipu muslihat); karangan perkataan bohong. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 , perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu. Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Dengan kata lain, saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan. [7] : Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Sehingga menurut hemat kami, pelaku kejahatan dengan hipnotis lebih tepat jika dijerat dengan delik penipuan yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023. Apabila menggunakan delik penganiayaan ringan dalam hal membuat sakit orang, maka tindakannya yang mengambil keuntungan dari korbannya tidak tercakup dalam delik tersebut. Oleh karena itu, delik penipuan bisa dikenakan pada pelaku kejahatan yang menghipnotis korbannya dan menggerakan korban untuk menyerahkan barang kepada pelaku. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Bhakti Prasetyo. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya) . DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 13, 2011; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Politeia, 1991; Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnotis , diakses pada Rabu, 1 November 2023, pukul 09.23 WIB; Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnotis , diakses pada Rabu, 1 November 2023, pukul 09.25 WIB. [1] Bhakti Prasetyo. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya) . DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 13, 2011, hal. 38. [2] Bhakti Prasetyo. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya) . DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 13, 2011, hal. 43. [3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dilipatgandakan 1.000 kali. [5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023. [6] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023. [7] Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 TAGS penganiayaan penipuan kejahatan tindak pidana

{1233: 'Pada saat orang berada pada alam bawah sadarnya, maka orang tersebut akan mudah sekali diberikan sugesti dan akan cenderung mengikutinya.', 1234: 'Sepanjang penelusuran kami, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan dengan hipnotis atau hipnosis.', 842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1235: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1236: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1237: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 245: 'pasal 492 setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori v.'}

Kalau ada pelaku atau orang tua yang tega membuang bayi baru lahir karena kehadirannya tidak diinginkan kedua orang tua. Lantas, membuang anak kena pasal berapa? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Pidana Bagi Orang Tua yang Membuang Bayinya yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 10 November 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Dalam penjelasan yang Anda berikan, tidak disertai keterangan bagaimana keadaan bayi yang dibuang itu, apakah ia dibuang dalam keadaan masih hidup dengan maksud agar orang tuanya melepaskan tanggung jawab dari bayinya atau ia dibuang dalam keadaan bayi itu sudah mati (meninggal) dengan maksud untuk menyembunyikan kelahiran dan kematiannya. Ancaman pidana yang diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 untuk kedua perbuatan tersebut berbeda. Oleh karenanya, kami akan menjelaskan keduanya. Hukum Membuang Bayi Baru Lahir dalam Keadaan Hidup Jika orang tua, dalam hal ini adalah ibunya membuang bayi yang baru ia lahirkan, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023 yang berbunyi: Pasal 308 KUHP Pasal 430 UU 1/2023 Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh . Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (1) dan ayat (2) . Adapun ancaman pidana penjara maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP yaitu tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu adalah lima tahun enam bulan . Sedangkan ancaman pidana penjara maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun . Sementara itu, ancaman pidana dalam Pasal 429 ayat (1) UU 1/2023 tentang meninggalkan anak yang belum berumur 7 tahun untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta . [2] Adapun Pasal 429 ayat (2) UU 1/2023 yaitu jika membuang anak menyebabkan luka berat dipidana penjara paling lama 7 tahun , dan jika menyebabkan kematian dipidana penjara paling lama 9 tahun . Perlu diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 430 UU 1/2023 tersebut memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap sebagai suatu penderitaan. [3] Terkait Pasal 305 KUHP, R. Soesilo (hal. 224) dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa “menaruhkan anak” sama dengan membuang anak kecil yaitu meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga dapat ditemui oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu. Lebih lanjut Soesilo menjelaskan bahwa jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan karena ketakutan akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, maka ancaman hukumannya dikurangi separuh (Pasal 308 KUHP). Pasal Membuang Bayi Baru Lahir dalam Keadaan Mati Jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP atau Pasal 270 UU 1/2023 yang berbunyi: Pasal 181 KUHP Pasal 270 UU 1/2023 Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. [4] Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [5] Mengenai pasal ini, Soesilo mengatakan bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu harus “mayat”, sedangkan maksudnya adalah untuk “menyembunyikan” kematian atau kelahiran orang itu (hal. 178). Adapun, menurut Penjelasan Pasal 270 UU 1/2023 ketentuan dalam Pasal 270 tersebut dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam. Adapun yang dimaksud dengan jenazah adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak, tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih lengkap. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi: R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [3] Penjelasan Pasal 430 UU 1/2023 [4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dilipatgandakan 1.000 kali [5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 TAGS orang tua bayi kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1238: "['(1) dan ayat']", 246: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Saya terancam tidak diluluskan oleh dosen pada ujian skripsi jika tidak mau jadi pacarnya. Saya sudah lama disukai oleh dosen saya. Apakah penilaian seperti itu dibenarkan? Akhirnya saya mau jadi pacarnya karena takut tidak lulus, tetapi beliau juga suka melakukan pelecehan seksual terhadap saya, bisakah saya melaporkan hal tersebut?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Hukum Bagi Dosen yang Mencabuli Mahasiswanya oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 28 Desember 2016. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Dasar Hukum Profesi Dosen Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 14/2005 , dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [1] Kemudian, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional tersebut berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. [2] Hak dan Kewajiban Dosen Kemudian, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk: [3] melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Terkait pernyataan Anda tentang penilaian ujian skripsi mahasiswa oleh dosen, pada dasarnya seorang dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik . [4] Namun, sebagaimana telah disebutkan, perlu digarisbawahi bahwa penilaian dosen itu harus dilakukan secara profesional karena seorang dosen wajib bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. [5] Selengkapnya mengenai hak dan kewajiban dosen, dapat Anda baca pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 60 UU 14/2005 . Lebih lanjut, pada dasarnya keharusan bersikap objektif bagi dosen acapkali dicantumkan dalam tata tertib perguruan tinggi atau kode etik dosen . Sebagai contoh, Kode Etik Dosen UB memuat etika salah satunya mengenai hubungan dosen dengan mahasiswa sebagai berikut: Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif . Contoh lainnya, Kode Etik dan Kode Perilaku UI menegaskan bahwa kode perilaku dosen meliputi salah satunya: Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual , perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika. Kami yakin semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki kode etik yang serupa. Lalu, jika terucap ancaman dosen untuk tidak meluluskan mahasiswa pada saat ujian skripsi, penting untuk dilihat apakah ancaman itu dilaksanakan atau tidak. Apakah pada saat mengucapkan ancaman itu disampaikan secara bercanda atau tidak. Jika ancaman diucapkan serius, tidak mudah membuktikan hubungan kausal antara ucapan itu dengan lulus tidaknya seseorang. Karena menurut hemat kami, pada umumnya ujian skripsi dilakukan dihadapan minimal 3 orang dosen yang terdiri dari dosen pembimbing, dosen penguji, dan dipimpin oleh ketua penguji. Jadi, kelulusan ujian skripsi tidak ditentukan oleh satu dosen saja. Pada pertanyaan, Anda juga menyampaikan bahwa dosen Anda mengancam tidak akan meluluskan Anda di ujian skripsi jika Anda tidak menjadi kekasih dosen tersebut. Menurut hemat kami, dalam melakukan kewajibannya, dosen tersebut bertindak subjektif, diskriminatif, dan tidak menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Maka, dosen tersebut berpotensi dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU 14/2005 , yaitu: teguran; peringatan tertulis; penundaan pemberian hak dosen; penurunan pangkat dan jabatan akademik; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian tidak dengan hormat. Apa itu Pelecehan Seksual? Kemudian, berdasarkan informasi yang Anda sampaikan, terdapat tindakan pelecehan seksual oleh dosen terhadap Anda. Di sini kami berasumsi bahwa Anda sudah berusia 18 tahun ke atas, melihat usia Anda yang akan menempuh ujian skripsi. Pada dasarnya, dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal istilah “pelecehan seksual”, melainkan yang dikenal adalah istilah “perbuatan cabul” atau “percabulan”. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP lama [6] yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Sementara dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [7] perbuatan cabul diatur dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 423 . Disarikan dari Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas , R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , menjelaskan bahwa istilah perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul . Lalu, mengutip artikel Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya , menurut Martin Eskenazi dan David Gallen , istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention atau secara hukum didefinisikan sebagai “imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments” . Masih bersumber dari artikel yang sama, dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual . Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi menurut hemat kami, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 414 sampai dengan Pasal 423 UU 1/2023. Perbuatan Cabul dalam KUHP dan UU 1/2023 Anda tidak menjelaskan tindakan cabul seperti apa yang dilakukan oleh dosen tersebut. Namun, jika perbuatan cabul dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal berikut: Pasal 289 KUHP Pasal 414 UU 1/2023 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp 50 juta. [8] secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya , dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Berdasarkan Pasal 289 KUHP, unsur-unsur pasal tersebut adalah: [9] Barang siapa; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa seorang; melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 415 UU 1/2023 . Sebagai informasi, tindak pidana dalam Pasal 414 UU 1/2023 merupakan tindak kekerasan seksual. [10] Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan seksual juga berpotensi dijerat UU TPKS . Berikut ulasannya. Perbuatan Cabul dalam UU TPKS Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU TPKS , perbuatan cabul juga termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Berkaitan dengan kasus dosen mencabuli mahasiswa/i, kami asumsikan pelaku menyalahkan kedudukannya sebagai dosen yang timbul dari hubungan keadaan dengan Anda sebagai mahasiswa/i dosen tersebut. Sehingga, terhadap pelaku dapat dikenakan Pasal 6 huruf c UU TPKS yang berbunyi: Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan , wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta. Lebih lanjut, terhadap keberadaan Pasal 289 KUHP, Pasal 414 UU 1/2023, Pasal 78 ayat (2) UU 14/2005, dan Pasal 6 huruf c UU TPKS dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali , yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. [11] Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Menyambung kasus hukum yang Anda tanyakan, tindak pidana khusus contohnya kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 6 huruf c UU TPKS memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 289 KUHP, Pasal 414 UU 1/2023, dan Pasal 78 ayat (2) UU 14/2005 . Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, serta pelanggaran kewajiban dosen yang diatur dalam UU 14/2005. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut. Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, jika Anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, Anda dapat langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda simak dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya Meski demikian, sebelum ada upaya hukum, kami berpendapat bahwa sebaiknya Anda menempuh upaya kekeluargaan. Anda dapat meminta pihak kampus untuk memediasi masalah antara Anda dengan dosen yang bersangkutan. Melalui kebijakannya, kampus juga bisa mengatur agar Anda tidak menghadapi ujian skripsi dengan dosen tersebut. Jika mediasi telah selesai, perlu ada evaluasi, jangan sampai kasus ini meninggalkan stigma negatif baik terhadap dosen, universitas, maupun terhadap Anda. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Intan Diah Permata Ayu, ( et.al). Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 4, Juli 2022; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015; Swingly Sumangkut. Tindak Pidana dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015). Jurnal Lex Crima, Vol. VIII, No. 1, 2018; Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia , diakses pada Selasa, 31 Oktober 2023, pukul 11.23 WIB; Peraturan Senat Universitas Brawijaya No. 318/Per/2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya , diakses pada Senin, 30 Oktober 2023, pukul 16.00 WIB. [1] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”). [2] Pasal 5 UU 14/2005. [3] Pasal 60 UU 14/2005. [4] Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 14/2005. [5] Pasal 60 huruf d dan e UU 14/2005. [6] Intan Diah Permata Ayu, ( et.al). Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 4, Juli 2022, hal. 40. [7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [8] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023. [9] Swingly Sumangkut. Tindak Pidana dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015). Jurnal Lex Crima, Vol. VIII, No. 1, 2018, hal. 191. [10] Pasal 423 UU 1/2023. [11] Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015, hal. 504. TAGS kampus pencabulan mahasiswa cabul pelecehan seksual dosen mahasiswi

{1239: "['(1) dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.']", 1240: 'pasal 5 kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.', 1241: 'pasal 60 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan . . . b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningka.tkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. bagian ketiga wajib kerja dan ikatan dinas', 1242: "['pasal 51 (1) dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh . . . d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada. masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.']", 1243: 'pasal 60 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan . . . b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningka.tkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. bagian ketiga wajib kerja dan ikatan dinas', 1244: 'Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP lama', 842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1245: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1246: 'Namun, jika perbuatan cabul dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal berikut: Berdasarkan Pasal 289 KUHP, unsur-unsur pasal tersebut adalah:', 1247: 'pasal 423 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 sampai dengan pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. bagian keenam minuman dan bahan yang memabukkan', 1248: 'Lebih lanjut, terhadap keberadaan Pasal 289 KUHP, Pasal 414 UU 1/2023, Pasal 78 ayat (2) UU 14/2005, dan Pasal 6 huruf c UU TPKS dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum.'}

Saya menemukan banyak iklan game online, baik endorse selebgram atau iklan di web, namun kontennya ternyata perjudian. Sebenarnya, apa yang menjadikan suatu permainan dikatakan sebagai judi atau judi online?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Permainan yang Memenuhi Unsur Pidana Judi yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 9 Juni 2012. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pengertian Judi Secara bahasa, KBBI mengartikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Adapun, menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Aspek Hukum Model Bisnis yang Menyerupai Perjudian , berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Dalam konteks yuridis, permainan atau gim dapat digolongkan sebagai judi jika memenuhi kriteria sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku yang berbunyi: Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan , di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir . Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya . Adapun, di dalam Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru serta penjelasannya, yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 tidak memberikan definisi/pengertian tentang perjudian atau permainan judi. Pasal tersebut mengatur tentang jenis tindak pidana perjudian. Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan . Contohnya, jika Anda bermain catur karena mengikuti perlombaan dan mendapatkan uang sebagai hadiah ketika memenangkan permainan catur, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai judi. Berbeda halnya jika Anda melihat orang lain bermain catur, kemudian Anda bertaruh dengan teman Anda bahwa bahwa yang menang adalah A atau B, maka tindakan tersebut baru merupakan perjudian. Sebab, karena berdasarkan isi Pasal 303 ayat (3) KUHP di atas, pertaruhan yang dilakukan yang oleh orang yang tidak ikut berlomba adalah judi. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, setiap permainan atau gim yang mengandung unsur taruhan yang dapat berupa uang atau harta, yang kemenangan atau keuntungannya berdasarkan peruntungan, juga bisa karena pemainnya lebih mahir/terlatih, maka perbuatan tersebut adalah judi. Unsur Pasal Judi Online Judi online menurut hemat kami adalah perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian. Perlu diketahui bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. [2] Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam buku Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik unsur pasal judi online dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut (hal. 53): Unsur subjektif : kesalahan (dengan sengaja). Unsur objektif melawan hukum: tanpa hak; perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya; objek: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Lebih lanjut diterangkan dalam buku tersebut bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu dengan menyesuaikan dengan batasan/pengertian perjudian dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan menerapkan pada macam/bentuk tindak pidana perjudian mana yang bersesuaian (hal. 57). Arti perjudian yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sama dengan arti permainan judi ( hazardspel ) menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP. Sementara tindak pidana perjudian dimuat di dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1, 2, 3, dan ayat (2), serta Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 dan 2 (hal. 58). Adapun, menurut SKB UU ITE , titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan seseorang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten atau muatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan (hal. 8). Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna (hal. 9). Perbedaan Gim Online dengan Judi Online Agar Anda tidak terjebak dengan judi online berkedok gim online , berikut kami uraikan perbedaan antara gim dan judi online. Namun sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan klasifikasi gim online. Game menurut Oxford Dictionary adalah “an activity that you do to have fun, often one that has rules and that you can win or lose; the equipment for a game.” Jika diterjemahkan secara bebas, gim adalah aktivitas yang dilakukan untuk bersenang-senang, sering kali terdapat aturan dan Anda dapat menang atau kalah. Gim, baik luring maupun daring terdapat klasifikasi atau kategorinya, antara lain permainan kompetisi ( game of competition ), permainan untung-untungan ( game of chance ), board game, permainan kartu, simulation game seperti monopoli, role-play game , dan serious game yang didasarkan semata-mata pada tujuan dari bermain gim, seperti untuk edukasi, training , riset, dan sebagainya. [3] Berdasarkan pengertian dan klasifikasi gim di atas, pada dasarnya antara gim online dengan permainan yang mengandung unsur judi online saling beririsan. Sebab, dalam gim online juga terdapat jenis-jenis permainan yang mirip dengan judi online, seperti permainan kartu atau game of chance. Namun demikian, perlu diperhatikan ketentuan mengenai gim online yang diatur di dalam Permenkominfo 11/2016 . Pasal 1 angka 1 Permenkominfo 11/2016 menyebut gim online sebagai permainan interaktif elektronik yaitu aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan dan aturan berbasis elektronik berupa aplikasi perangkat lunak. Suatu permainan tidak dapat diklasifikasikan sebagai game online atau permainan interaktif elektronik apabila merupakan kegiatan judi yang dapat menggunakan uang asli ataupun uang virtual yang bisa ditukarkan menjadi uang asli . [4] Dengan demikian, jika permainan atau gim online itu mengandung unsur taruhan berupa uang termasuk uang virtual, atau permainan yang kemenangan atau keuntungannya sangat tergantung pada peruntungan, maka permainan tersebut adalah judi online. Dalam praktiknya, kans kemenangan dalam judi online sangatlah kecil dibanding dengan apa yang penjudi pertaruhkan. Salah satunya disebabkan karena gambler’s fallacy yaitu keyakinan bahwa, dalam suatu kejadian acak, dengan adanya hasil tertentu maka akan diimbangi dengan tendensi untuk mendapatkan hasil sebaliknya. Contohnya ketika melempar koin, yang muncul adalah koin bagian atas (misalnya muncul angka), maka ada tendensi bahwa yang selanjutnya akan muncul koin bagian bawah (gambar). [5] Dapat dikatakan pula bahwa gambler’s fallacy adalah kepercayaan yang salah bahwa ada korelasi negatif atas kejadian acak yang pada dasarnya tidak saling berkorelasi. Contoh: ketika seseorang percaya bahwa setelah tiga angka merah muncul di roulette wheel, maka selanjutnya kemungkinan besar akan muncul angka hitam. [6] Dalam praktiknya, dengan adanya gambler’s fallacy yang sering kali menjangkiti penjudi tersebut, dimanfaatkan oleh bandar judi untuk meraup banyak keuntungan dengan cara memberikan peluang penjudi untuk menang/untung sangat sedikit. Dengan demikian, penjudi akan terus menerus bermain, dengan anggapan akan mendapatkan banyak kemenangan. Hal ini berbeda dengan gim online yang dalam praktiknya kans kemenangan atau pencapaian level, tergantung ada pada kemampuan atau keahlian serta pengalaman dari pemainnya. Sebab, dalam gim online tidak terdapat bandar layaknya dalam judi online. Dengan demikian, apakah permainan game online termasuk judi? Jawabannya adalah tidak, sepanjang gim online tersebut tidak memuat unsur taruhan uang/harta, atau unsur keuntungan (uang) yang didasarkan pada peruntungan. Secara garis besar, perbedaan gim dan judi online adalah pada kans kemenangan judi online yang sangat kecil karena diatur oleh bandar, dan adanya unsur pertaruhan uang/harta dan/atau keuntungannya didasarkan pada peruntungan. Sementara dalam gim online kedua unsur tersebut tidak ada. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik ; Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Referensi: Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik. Malang: Media Nusa Creative, 2015; Apostolos Spanos. Games of History; Games and Gaming as Historical Sources. London and New York: Routledge, 2021; James Sundali dan Rachel Croson. Biases in casino betting: The hot hand and gambler’s fallacy. Judgement and Decision Making Vol. 1 No. 1 Juli 2006; Peter Ayton dan Ilan Fischer. The hot hand fallacy and the gambler’s fallacy: Two faces of subjective randomness. Memory & Cognition, 32 (8), 2004; KBBI, judi , yang diakses pada Kamis, 26 Oktober 2023, pukul 21.09 WIB; Oxford Dictionary , game , yang diakses pada Jumat, 27 Oktober 2023, pukul 10.04 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [3] Apostolos Spanos. Games of History; Games and Gaming as Historical Sources. London and New York: Routledge, 2021, hal. 11 – 13 [4] Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik [5] Peter Ayton dan Ilan Fischer. The hot hand fallacy and the gambler’s fallacy: Two faces of subjective randomness. Memory & Cognition, 32 (8), 2004, hal. 1369 [6] James Sundali dan Rachel Croson. Biases in casino betting: The hot hand and gambler’s fallacy. Judgement and Decision Making Vol. 1 No. 1 Juli 2006, hal. 2 TAGS judi online perjudian kuhp

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1249: 'pasal 45 diubah serta di antara pasal 45', 1250: 'Gim, baik luring maupun daring terdapat klasifikasi atau kategorinya, antara lain permainan kompetisi (game of competition), permainan untung-untungan (game of chance), board game, permainan kartu, simulation game seperti monopoli, role-play game, dan serious game yang didasarkan semata-mata pada tujuan dari bermain gim, seperti untuk edukasi, training, riset, dan sebagainya.', 1251: 'Permainan Interaktif Elektronik yang tidak dapat diklasifikasikan apabila konten yang terdapat pada produk: a. menampilkan dan/atau memperdengarkan pornografi; b. merupakan kegiatan judi yang dapat menggunakan uang asli ataupun uang virtual yang dapat ditukarkan menjadi uang asli; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', 1252: 'Contohnya ketika melempar koin, yang muncul adalah koin bagian atas (misalnya muncul angka), maka ada tendensi bahwa yang selanjutnya akan muncul koin bagian bawah (gambar).', 1253: 'Contoh: ketika seseorang percaya bahwa setelah tiga angka merah muncul di roulette wheel, maka selanjutnya kemungkinan besar akan muncul angka hitam.'}

Apabila dua pasang suami-istri berkumpul di suatu tempat privat (contohnya rumah salah satu pasangan atau kamar hotel), apakah kegiatan-kegiatan ini bisa dijerat hukum menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia:

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hukumnya Melakukan Tukar Pasangan yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pe rtama kali dipublikasikan pada Kamis, 8 Agustus 2019. . Pada dasarnya, hubungan intim yang dilakukan dengan seseorang yang sudah menikah dan bukan pasangan sahnya merupakan suatu tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. Larangan terhadap aktivitas ini dapat ditemukan dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diund angkan, [1] yai tu tahun 2026 dengan bunyi pasal berikut ini: Pasal 284 KUHP Pasal 411 UU 1/2023 Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [2] Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan : suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan . orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Hukumnya berhubungan badan bukan dengan pasangan sudah mengarah kepada perzinaan, oleh karenanya perlu juga melihat definisi zina dalam KBBI , sebagai berikut: perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); fornikasi perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya . Adapun menurut tafsiran R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209), zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Supaya masuk dalam pasal perzinaan, maka persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Pasal perzinaan baik dalam KUHP maupun UU 1/2023 termasuk rumusan delik aduan absolut , yaitu pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan . Dengan demikian, hukumnya melakukan tukar pasangan sah suami istri dan berhubungan seksual meskipun berdasarkan kesepakatan menurut hemat kami telah memenuhi unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) KUHP atau Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023. Pertama, kedua pasangan tersebut pada dasarnya terikat pada hubungan perkawinan. Kedua , masing-masing pasangan kemudian bertukar pasangan hingga terjadi persetubuhan dengan orang-orang yang bukan pasangan sahnya. Ketiga , persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Namun perbuatan ini baru dapat dituntut sepanjang ada pengaduan dari pasangan sahnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Referensi: KBBI , yang diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1995. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 TAGS zina perzinaan selingkuh pidana

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Bagaimana jika seorang anak berusia 5 tahun mengalami pemerkosaan tetapi baru terungkap setelah ia berusia 20 tahun? Apakah pemerkosaan yang terjadi 15 tahun lalu ada daluwarsa penuntutan pidana? Mengapa diatur masa daluwarsa pidana?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Masa Daluwarsa Penuntutan Pidana yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 4 Februari 2019. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Jerat Pidana Pemerkosa Anak Terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, berlaku ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya yang selengkapnya diatur dalam bunyi pasal berikut ini: Pasal 76D UU 35/2014 Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 Perppu 1/2016 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. Masa Daluwarsa Perkara Pidana Pemerkosaan Anak Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang masa daluwarsa tindak pidana pemerkosaan anak, patut diketahui ketentuan umum daluwarsa penuntutan pidana yang tercantum dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, yang berbunyi: Pasal 78 KUHP Pasal 136 UU 1/2023 Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta; setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun; setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun ; setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun ; dan setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3. Selengkapnya pembahasan mendetail mengenai masa daluwarsa pidana dapat Anda simak dalam Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana? Sehingga menyambung pertanyaan Anda, atas tindakan pemerkosaan anak yang terjadi 15 tahun lalu dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, maka masa daluwarsa penuntutan pidana sebagai berikut: 12 tahun ( Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP ); atau 12 tahun atau 18 tahun ( Pasal 136 ayat (1) huruf c dan d UU 1/2023 ) . Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah cara menghitung daluwarsa pidana yakni perhitungan daluwarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada keesokan hari sesudah perbuatan dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 KUHP atau Pasal 137 UU 1/2023 . Dengan demikian, atas perhitungan masa daluwarsa perkara pidana pemerkosaan anak yang terjadi 15 tahun lalu pada saat anak berusia 5 tahun sudah kedaluwarsa (melewati batas 12 tahun) berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP yang berlaku pada saat artikel ini diterbitkan. Kemudian menjawab pertanyaan Anda yang lain perihal alasan mengapa adanya daluwarsa dalam penuntutan tindak pidana adalah demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Lebih lanjut Anda bisa membaca jawaban dari Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dalam Ini Alasan Mengapa Ada Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana . Demikian jawaban dari kami tentang masa daluwarsa pidana perkara pemerkosaan anak , semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [1] P asal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TAGS anak pemerkosaan daluwarsa pidana

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.'}

Akhir-akhir ini terdapat kasus viral dokter gigi diancam dibunuh. Pelaku yang ancam bunuh dokter gigi di Bandung ditangkap dan jadi tersangka. Selain kasus tersebut, ada juga kasus seorang gitaris band dari Indonesia yang menjadi korban pengancaman. Gitaris band diancam injak leher oleh orang tak dikenal. Lantas, apa hukuman apabila terjadi pengancaman (berniat menyakiti/membunuh orang yang diancam) bagi si pengancam walaupun belum terjadi? Bagaimana jika ancaman dilakukan secara online?

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel dengan judul Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman yang dibuat oleh Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 14 Januari 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada Kamis, 16 Agustus 2018. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Definisi Pengancaman Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengancaman. Menurut KBBI , pengancaman adalah proses, cara, atau perbuatan mengancam. Adapun, yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pasal Pengancaman Pembunuhan dalam KUHP Pada dasarnya, di Indonesia pengaturan mengenai ancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 336 KUHP lama [1] yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan KUHP baru yaitu Pasal 449 UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [2] yakni pada tahun 2026. Sebagai informasi, baik dalam KUHP lama dan UU 1/2023, tindak pidana pengancaman pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau perampasan kemerdekaan orang , sebagai berikut: Pasal 336 KUHP Pasal 449 UU 1/2023 Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa , dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta [3] , setiap orang yang mengancam dengan: kekerasan secara terang terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang; suatu tindak pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang; perkosaan atau dengan perbuatan cabul; suatu tindak pidana terhadap nyawa orang ; penganiayaan berat ; atau pembakaran. Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [4] Dengan memperhatikan rumusan Pasal 336 ayat (1) KUHP, unsur-unsur pasal tersebut adalah: [5] barang siapa; mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang; dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan (perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan); dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 449 ayat (1) UU 1/2023 , tindak pidana dalam ketentuan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan . Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman. Menjawab pertanyaan Anda, baik pelaku yang ancam bunuh dokter gigi di Bandung maupun pelaku yang ancam injak leher gitaris band , kami asumsikan bahwa pelaku melakukan tindakan pengancaman dengan kekerasan ataupun kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan berat. Jika tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur di atas, maka pelaku berpotensi dihukum berdasarkan Pasal 336 ayat (1) KUHP atau Pasal 449 ayat (1) huruf d dan e UU 1/2023. Pasal Pengancaman dalam UU ITE Lebih lanjut, jika ancaman tersebut dilakukan melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 29 UU ITE , tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU ITE berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45B UU 19/2016 . Sebagai informasi, ketentuan ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. [6] Lebih lanjut, terhadap pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali , yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. [7] Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Menyambung kasus hukum yang Anda tanyakan, jika pengancaman pembunuhan/penganiayaan dilakukan melalui media elektronik, maka berlaku UU ITE dan perubahannya. Sebab, Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016 memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 336 KUHP dan Pasal 449 UU 1/2023 . Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pengancaman sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, serta UU ITE dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Muchamad Iksan. Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011; Rizky Putri Praditamas (et.al). Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan United Kingdom Penal Code. Jurnal Recidive, Vol. 5, No. 1, 2016; Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015; Pengancaman , yang diakses pada Selasa, 24 Oktober 2023, pukul 21.28 WIB; Mengancam , yang diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 10.16 WIB. [1] Rizky Putri Praditamas (et.al). Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan United Kingdom Penal Code. Jurnal Recidive, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 91. [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023. [4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023. [5] Muchamad Iksan. Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011, hal. 113. [6] Penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . [7] Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4, 2015, hal. 504. TAGS kuhp pelaku ancaman kekerasan

{1254: 'Pada dasarnya, di Indonesia pengaturan mengenai ancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 336 KUHP lama', 842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1255: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 720: 'Unsur-unsur Pasal 336 KUHP Dari bunyi Pasal 336 ayat (1) KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur sebagai berikut: barang siapa; mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang; dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan (perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan); dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.', 1256: 'Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cgber bullyingl yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut- nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil.', 1248: 'Lebih lanjut, terhadap keberadaan Pasal 289 KUHP, Pasal 414 UU 1/2023, Pasal 78 ayat (2) UU 14/2005, dan Pasal 6 huruf c UU TPKS dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum.'}

Akhir-akhir ini viral mobil seret motor RX-King 5 km di Bandung. Dalam kasus ini, polisi pastikan pengendara mobil yang seret motor ke Tol Pasteur Bandung dalam keadaan mabuk. Pengendara mobil berupaya kabur dari tabrakan sementara korban luka ringan akibat ditabrak. Lalu, apa hukumnya bagi pelaku tabrak lari dan seret motor?

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel dengan judul Ancaman Hukum untuk Pelaku Tabrak Lari yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. yang dipublikasikan pertama kali pada 11 Maret 2013, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Justika.com pada 5 Januari 2022. . Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU LLAJ , kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan demikian, mobil dan sepeda motor merupakan kendaraan bermotor. Kemudian, menurut Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ , kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. [1] Kecelakaan lalu lintas sedang , yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. [2] Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. [3] Jenis kecelakaan di atas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan , ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. [4] Jerat Pasal Kecelakaan Lalu Lintas Selanjutnya, pada dasarnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 UU LLAJ yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp1 juta. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta. Berkaitan dengan kasus yang Anda tanyakan, terdapat korban kecelakaan dengan luka ringan dan kerusakan pada sepeda motor. Maka, pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas (pengendara mobil) dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ . Jerat Pidana Pelaku Tabrak Lari Di sisi lain, berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur bahwa setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas memiliki tanggung jawab sebagai berikut: menghentikan kendaraan yang dikemudikannya ; memberikan pertolongan kepada korban ; melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Apabila pengemudi sedang dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban menghentikan kendaraan dan memberi pertolongan kepada korban, ia harus segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. [5] Berdasarkan informasi yang Anda berikan, kami asumsikan pengendara mobil yang seret motor RX-King melakukan aksi tabrak lari atau kabur dari tabrakan, karena pengemudi mobil tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. Untuk pengemudi yang kabur dari tabrakan alias tabrak lari, selain dikenakan Pasal 310 UU LLAJ, juga dapat dijerat Pasal 312 UU LLAJ yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan , atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta. Kecelakaan Lalu Lintas karena Pengemudi Mabuk Anda menyebutkan pula pelaku tabrak lari dan seret motor di Bandung dipastikan dalam kondisi mabuk. Perbuatan mengemudi saat mabuk juga dapat dijerat dengan Pasal 311 UU LLAJ , sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp8 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp20 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Disarikan dari artikel Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara , keadaan pengemudi yang mabuk dapat dikatakan sebagai keadaan yang membahayakan . Sedangkan, mengenai hukuman pidana bagi pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan kecelakaan, bergantung dari akibat dari kecelakaan itu. Apakah kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan kendaraan/barang, menyebabkan korban luka ringan, luka berat, atau bahkan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Upaya Pemblokiran Kendaraan Tabrak Lari Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan  mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Perpol 7/2021 . Dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, pelaku tabrak lari dapat dikenakan pemblokiran kendaraan. Pasal 87 ayat (1) Perpol 7/2021 mengatur unit pelaksana Regident Ranmor dapat memblokir data kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pelaku tabrak lari, baik data Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB)” guna kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya diajukan oleh penyidik atau penuntut umum. [6] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor . [1] Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) [2] Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ [3] Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ [4] Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ [5] Pasal 231 ayat (2) UU LLAJ [6] Pasal 87 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor TAGS lalu lintas pidana kecelakaan lalu lintas

{1257: "['(1) kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: a. kecelakaan lalu lintas ringan; b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau c. kecelakaan lalu lintas berat.', '(2) kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.', '(3) kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. b. melaporkan . . .', '(4) kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.']", 941: "['(1) kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: a. kecelakaan lalu lintas ringan; b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau c. kecelakaan lalu lintas berat.', '(2) kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.', '(3) kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. b. melaporkan . . .', '(4) kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.']", 942: "['(1) kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: a. kecelakaan lalu lintas ringan; b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau c. kecelakaan lalu lintas berat.', '(2) kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.', '(3) kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. b. melaporkan . . .', '(4) kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.']", 943: "['(1) kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: a. kecelakaan lalu lintas ringan; b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau c. kecelakaan lalu lintas berat.', '(2) kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.', '(3) kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. b. melaporkan . . .', '(4) kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.']", 1258: "['(1) pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib: a. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya; b. memberikan pertolongan kepada korban; c. melaporkan kecelakaan kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat; dan d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.']", 1259: "['(1) unit pelaksana regident ranmor dapat melakukan pemblokiran data bpkb dan/atau data stnk.', '(2) pemblokiran data bpkb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan: a. pencegahan perubahan identitas ranmor dan pemilik; b. penegakan hukum; dan c. perlindungan kepentingan kreditur.', '(3) pemblokiran data stnk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan: a. pencegahan pengesahan dan perpanjangan regident ranmor dan/atau penggantian stnk; dan b. penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.', '(4) permintaan pemblokiran data bpkb dan/atau data stnk untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan oleh: a. penyidik atau penuntut umum; b. panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan; c. kreditur dengan melampirkan fotokopi sertifikat fidusia; atau d. pemilik ranmor dengan melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan.', '(5) permintaan pemblokiran data stnk untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh penyidik lalu lintas terhadap: a. ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau b. ranmor yang terlibat pelanggaran lalu lintas.']"}

Apakah tindakan penganiayaan oleh pelajar yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam penganiayaan atau pengeroyokan?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Pidana Bagi Pelajar Pelaku Pengroyokan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 9 Oktober 2015. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 . . Jerat Pidana Pengeroyokan Pada dasarnya ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan secara fisik diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diunda ngkan, [1] yakni pa da tahun 2026 yaitu: Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP Pasal 262 UU 1/2023 Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [2] Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [3] Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. Memang dalam praktiknya apabila suatu tindak pidana melibatkan orang banyak, susah sekali untuk menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. Walaupun demikian, hal tersebut seyogianya tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban. Jika dilakukan secara bersama-sama, biasanya jerat pasal pelaku akan disandingkan dengan bunyi pasal berikut ini: Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 20 UU 1/2023 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: melakukan sendiri tindak pidana ; melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; turut serta melakukan tindak pidana ; atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. : Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana Sanksi Pidana Jika Anak Jadi Korban Penganiayaan Namun apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak secara spesifik berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C UU 35/2014 : Pasal 76C UU 35/2014 Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak . Pasal 80 UU 35/2014 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Perlu Anda ketahui, khusus ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU 11/2012 , yaitu: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 TAGS kuhp hukum pidana

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Laptop dan tablet saya dicuri ketika saya sedang tidur di dalam perjalanan kereta jarak jauh. Saya sudah lapor ke petugas keamanan kereta dan stasiun. Mereka menjanjikan akan membantu memperlihatkan rekaman CCTV. Tapi sampai sekarang mereka tak kunjung memberikan informasi. Mohon petunjuknya, bisakah saya meminta ganti rugi? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Apakah Penumpang Kereta Api Dapat Meminta Ganti Rugi Jika Kecopetan? yang dibuat oleh Torez Pattiwael, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 11 Agustus 2016. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Tindak Pidana Pencurian Atas laptop dan tablet yang hilang di kereta api dapat diduga telah terjadi tindak pidana pencurian dengan jerat pidana berdasarkan KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, berbunyi sebagai berikut. Pasal 362 KUHP Pasal 476 UU 1/2023 Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. [2] Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [3] Melaporkan Barang Hilang di Kereta Api kepada Polsuska Sebelumnya, perlu Anda ketahui mengenai kepolisian khusus yang selanjutnya disebut polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. [4] Sedangkan anggota polsus adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai tetap pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. [5] Pada Kereta Api Indonesia (KAI), terdapat Polisi Khusus Kereta Api (“polsuska”) yang umumnya bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil di bidang perkeretaapian. Adapun tugas, fungsi, dan wewenang polsus secara umum diatur dalam Pasal 2 Perpol 9/2021 sebagai berikut: Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing. Polsus berfungsi untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penugasan masing-masing. Polsus berwenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Sehingga, dari uraian di atas dan dikaitkan dengan kronologis yang Anda ceritakan mengenai barang hilang di kereta api, Anda dapat melaporkan kejadian barang hilang di kereta api dengan dugaan tindak pidana pencurian pada polsuska yang bertugas di tempat. Bisakah Menuntut Ganti Rugi Atas Barang Penumpang yang Hilang ke Kereta Api? Berkenaan dengan pertanyaan Anda selanjutnya tentang ganti rugi, kami mengasumsikan Anda hendak meminta pertanggungjawaban pihak kereta api atas barang yang hilang di kereta api. Pada dasarnya, tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian, mencakup: [6] tanggung jawab terhadap penumpang yang diangkut; dan tanggung jawab terhadap barang yang diangkut . Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian dalam pengoperasian angkutan kereta api , seperti: [7] barang hilang sebagian atau seluruhnya ; rusak sebagian atau seluruhnya; musnah; salah kirim; dan/atau jumlah dan/atau jenis kiriman barang diserahkan dalam keadaan tidak sesuai dengan surat angkutan. Namun, penyelenggara sarana perkeretaapian dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian apabila : [8] penerima barang terlambat dan/atau lalai mengambil barang setelah diberitahukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian; kerugian tidak disebabkan kelalaian dalam pengoperasian angkutan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian; dan kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang. Adapun angkutan barang dengan kereta dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi, yang terdiri atas angkutan barang umum, khusus, bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. [9] Sehingga kami berpendapat, bahwa atas barang yang hilang karena kelalaian dalam pengoperasian angkutan kereta api (dalam hal ini sepanjang perjalanan kereta api jarak jauh) , penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab mengganti kerugian. Kecuali dibuktikan sebaliknya, bahwa ini bukan karena kelalaian dalam pengoperasian angkutan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Akan tetapi, jika disarikan dari Syarat dan Ketentuan Pemesanan Tiket KA (Kerata Antar Kota) , pada bagian bagasi disebutkan barang bawaan penumpang bisa ditempatkan pada rak bagasi di atas tempat duduk penumpang atau ditempatkan di tempat lain sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau membahayakan penumpang lain dan tidak akan menimbulkan kerusakan pada kereta. Masih dari laman yang sama, justru disebutkan perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau kehilangan bagasi penumpang. Setiap penumpang wajib menjaga bagasi yang dibawanya. Oleh karena itu, terlepas dari persoalan kelalaian oleh penyelenggara sarana perkeretaapian atau klausula pada syarat dan ketentuan sebagaimana kami sebutkan di atas, kami berpendapat Anda tetap dapat memproses dugaan tindak pidana pencurian ini dengan membuat laporan ke kepolisian setempat, ikuti langkahnya pada artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya . Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ; Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus . Referensi : Syarat dan Ketentuan Pemesanan Tiket KA (Kereta Antar Kota) yang diakses pada Selasa, 17 Oktober 2023 pukul 12.54 WIB. [1] P asal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [4] Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus (“Perpol 9/2021”) [5] Pasal 1 angka 10 Perpol 9/2021 [6] Bab VI Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (“PP 72/2009”) [7] Pasal 174 ayat (1) dan (2) PP 72/2009 [8] Pasal 177 PP 72/2009 [9] Pasal 136 ayat (1) dan (2) PP 72/2009 TAGS kereta api kepolisian ganti rugi pencurian

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 369: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1260: '9. kepolisian khusus yang selanjutnya disebut polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing', 1261: '10. anggota polsus adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tetap pada badan usaha milik negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.', 1262: 'Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2009 mengatur tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian, mencakup: tanggung jawab terhadap penumpang yang diangkut (pasal 168-173); dan tanggung jawab terhadap barang yang diangkut (pasal 174-178).', 1263: "['(1) penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian dalam pengoperasian angkutan kereta api.', '(2) kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. barang hilang sebagian atau seluruhnya; b. rusak sebagian atau seluruhnya; c. musnah; d. salah kirim; dan/atau e. jumlah dan/atau jenis kiriman barang diserahkan dalam keadaan tidak sesuai dengan surat angkutan. presiden republik indonesia']", 1264: 'pasal 177 penyelenggara sarana perkeretaapian dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian apabila: a. penerima barang terlambat dan/atau lalai mengambil barang setelah diberitahukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian; presiden republik indonesia b. kerugian tidak disebabkan kelalaian dalam pengoperasian angkutan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian; dan c. kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang.', 1265: "['(1) angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.', '(2) angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. angkutan barang umum; b. angkutan barang khusus; c. angkutan bahan berbahaya dan beracun; dan d. angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. presiden republik indonesia']"}

Hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah saya. Jujur saya merasa rishi dan sudah berkali-kali menegur tetangga. Kira-kira langkah hukum apa yang bisa saya tempuh?

ULASAN LENGKAP artikel dengan judul Langkah Hukum Jika Piaraan Tetangga Mengotori Depan Rumah yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 Mei 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Tanggung Jawab Pemelihara Hewan Adapun ketentuan mengenai kewajiban atau tanggung jawab pidana pemilik hewan peliharaan jika hewan yang ia pelihara merugikan orang lain dapat kita temukan dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 490 KUHP Pasal 336 UU 1/2023 Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak Rp30 0 ribu: [2] barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan; barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan; barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian; barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10 juta, [3] setiap orang yang: mengusik hewan sehingga membahayakan orang; mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani barang; tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan; tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 321) , menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengacuhkan binatang/menghasut binatang misalnya anjing diperintahkan mengejar orang, kuda tunggang, kuda muatan, dan kuda pedati. Di sini tidak perlu anjing itu miliknya sendiri atau berada dalam pemeliharaannya. Tentang Pasal 490 ayat (2) KUHP , dalam bukunya S.R. Sianturi yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya menjelaskan bahwa yang menguasai seekor binatang tidak selalu terbatas pada pemiliknya saja. Dapat juga ia dikuasai oleh pelatihnya atau tetangganya maupun teman si pemilik (hal. 389). Melihat pada ketentuan Pasal 490 KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dihukum adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal terjadinya serangan yang dilakukan oleh hewan karena salahnya seseorang. Selain itu, yang dihukum juga adalah perbuatan tidak melaporkan hewan buas yang dipeliharanya. Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada ketentuan pidana secara spesifik bagi pemilik hewan (tetangga) jika hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah orang lain . Adapun yang diatur adalah apabila hewan tersebut menyerang orang lain sebagaimana telah kami jelaskan. Gugatan Ganti Rugi Jika Hewan Peliharaan Merugikan Orang Lain Pertama, kami menyarankan agar Anda dengan pemilik hewan (tetangga) untuk bermusyawarah bersama mencari solusi agar hewan peliharaan tetangga tidak mengotori atau mengganggu kenyamanan dan kebersihan rumah Anda. Akan tetapi, jika setelah bermusyawarah dengan tetangga namun tidak kunjung ada solusi serta perbuatan hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah Anda terus berulang, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Pihak yang merasa dirugikan akibat hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah dapat menggugat pemilik hewan (tetangga) untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata : Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa Anda dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum jika memang ingin menggugat sejumlah ganti kerugian kepada pemilik hewan akibat kotorannya yang berceceran di depan rumah Anda sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Lalu apa syarat agar gugatan Anda dapat dikabulkan? Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan , seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); Perbuatan itu harus melawan hukum; Ada kerugian; Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; Ada kesalahan. Menurut Rosa Agustina , dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (hal. 117) yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, antara lain: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Bertentangan dengan kesusilaan; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hal ini, harus kembali dilihat, apakah perbuatan tetangga Anda yang tidak menjaga hewan yang berada di bawah penguasaaannya telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata di atas. Jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka Anda dapat menggugat pemilik hewan (tetangga) secara perdata karena hewan peliharaan tetangga mengotori depan rumah Anda. Uraian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia. 1991 ; Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum . Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003; S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 TAGS hewan pmh tetangga perbuatan melawan hukum

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 369: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Apakah perbedaan dan persamaan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan?

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel dengan judul Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. , dan dipublikasikan pertama kali pada Senin, 27 September 2010, yang pertama kali dimutakhirkan pada Kamis, 27 Oktober 2022. . Pengertian Surat Dakwaan Jika dalam perdata dikenal dengan surat gugatan, maka dalam perkara pidana ada surat dakwaan. Lantas, apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Dalam hukum acara pidana, surat dakwaan dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum dan menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan serta dasar putusan hakim. Lebih lanjut, Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa surat dakwaan adalah dasar hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat dakwaanlah hakim akan memutuskan (hal. 167). Sedangkan menurut A. Karim Nasution yang dikutip artikel Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya menerangkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Jika ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP , suatu putusan pemidanaan haruslah didasarkan pada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Selain itu, ketika hakim melakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, maka majelis harus didasarkan a tas surat dakwaan. [1] Menurut M. Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (hal. 117) ketua sidang “memerintahkan” penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan yang menjadi langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan rekuisitor. Kemudian, merujuk pada Pasal 155 ayat (2) KUHAP , surat dakwaan dibacakan pada saat permulaan sidang, atas permintaan hakim ketua. Adapun, fungsi surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni bagi hakim, bagi penuntut umum, dan ba gi terdakwa: [2] Bagi hakim berfungsi sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan; Bagi penuntut umum berfungsi sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum; Bagi terdakwa berfungsi sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Selanjutnya, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 143 KUHAP yaitu: [3] Harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum selaku pembuat surat dakwaan. Memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Selain syarat formil, ditetapkan pula syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilaku kan. [4] Terkait dengan bentuk-bentuk surat dakwaan terdapat lima bentuk surat dakwaan , yakni tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi. Pengertian Surat Tuntutan Secara yuridis, pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis [5] yang dituan gkan dalam surat tuntutan. Lantas apa yang dimaksud dengan surat tuntutan? Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan alat-alat bukti di persidangan dan kesimpulan penuntut umum. Mengenai isi dari surat tuntutan, dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan. Namun, dalam praktik, isi surat tuntutan pidana adalah sebagai berikut. pendahuluan; identitas terdakwa; surat dakwaan; hasil pembuktian; barang bukti; analisa fakta; analisa hukum; pembuktian surat dakwaan; tuntutan pidana. Persamaan dan Perbedaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Menjawab pertanyaan Anda terkait apa perbedaan surat dakwaan dan surat tuntutan serta persamaannya adalah sebagai berikut. Aspek Surat Dakwaan Surat Tuntutan Perbedaan dibacakan pada saat permulaan sidang; berisi pasal-pasal apa saja yang didakwakan, tapi belum ada tuntutan hukuman. diajukan setelah proses pembuktian di sidang pengadilan selesai; berisi tuntutan hukuman untuk terdakwa. Persamaan dibuat oleh penuntut umum, untuk diajukan pada sidang pengadilan; jaksa penuntut umum yang mengeluarkan dakwaan atau tuntutan. Demikian jawaban dari kami terkait apa yang dimaksud dengan surat dakwaan dan surat tuntutan, serta perbedaan dan persamaan keduanya, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan . Referensi : Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015; M. Yahyah Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta: Ghalia, 2007. [1] Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) [2] Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan (“SE Jaksa Agung 4/1993”) [3] SE Jaksa Agung 4/1993 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHAP [4] SE Jaksa Agung 4/1993 jo. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP [5] Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP TAGS dakwaan hukum acara pidana surat dakwaan tuntutan

{1266: "['(1) a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; b. selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.', '(2) jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya..', '(3) sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.', '(4) musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.', '(5) dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.', '(6) pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id a. putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.', '(7) pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.']", 1267: 'Fungsi surat dakwaan bagi hakim, bagi penuntut umum, dan bagi terdakwa: 1. Bagi hakim berfungsi sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan; 2. Bagi penuntut umum berfungsi sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum; 3. Bagi terdakwa berfungsi sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Selanjutnya, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 143 KUHAP yaitu: 1 Harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum selaku pembuat surat dakwaan 2. Memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.Adapun, fungsi surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni bagi hakim, bagi penuntut umum, dan bagi terdakwa: 1. Bagi hakim berfungsi sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan; 2. Bagi penuntut umum berfungsi sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum; 3. Bagi terdakwa berfungsi sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Selanjutnya, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 143 KUHAP yaitu: 1 Harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum selaku pembuat surat dakwaan 2. Memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.', 1268: "['(1) penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. www.djpp.kemenkumham.go.id', '(2) penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.', '(3) surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.']", 1269: "['(1) penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. www.djpp.kemenkumham.go.id', '(2) penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.', '(3) surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.']", 1270: "['(1) a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; b. selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.', '(2) jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya..', '(3) sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.', '(4) musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.', '(5) dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.', '(6) pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id a. putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.', '(7) pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.']"}

Apakah narapidana kasus narkoba berhak mendapatkan pembebasan bersyarat? Jika ya, bagaimana ketentuannya?

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel dengan judul Putusan Bebas Bersyarat, yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 9 Juli 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 24 Oktober 2022. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Menjawab pertanyaan Anda tentang apakah kasus narkoba bisa mengajukan pembebasan bersyarat? Jawabannya bisa. Pasalnya, pembebasan bersyarat adalah bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. [1] Adapun, secara hukum pengertian pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. [2] Syarat Pembebasan Bersyarat Secara umum, narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut. [3] Berkelakuan baik. Aktif mengikuti program pembinaan. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Namun demikian, pemberian pembebasan bersyarat tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. [4] Pembebasan bersyarat ini juga diatur di dalam Pasal 15 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan Pasal 72 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [5] yaitu tahun 2026 sebagai berikut: Pasal 15 KUHP Pasal 72 UU 1/2023 Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan dapat diberi pembebasan bersyarat. Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 pidana. Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 tahun. Narapiana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan. Kemudian, pelepasan atau pembebasan bersyarat diberikan kepada terpidana dengan syarat terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. [6] Jika terpidana yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat tersebut, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal tersebut dilakukan, maka Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. [7] Secara lebih spesifik, syarat pembebasan bersyarat yaitu: [8] Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, narapidana kasus narkoba bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Lebih lanjut, secara umum, syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba sama dengan kasus lain sebagaimana dijelaskan di atas. Akan tetapi, khusus untuk narapidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun karena tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika harus memenuhi syarat lain yaitu: [9] Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Asimilasi sendiri adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. [10] Syarat asimilasi adalah untuk narapidana narkoba dengan pidana penjara minimal 5 tahun adalah: [11] Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Telah menjalani 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Dokumen Tambahan untuk Pengajuan Pembebasan Bersyarat Syarat-syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen: [12] Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tinak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan. Salinan register F dari Kepala Lapas. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali yang diketahui oleh lurah, kepala desa yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu membimbing dan mengawasi narapidana pemasyarakatan selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Kemudian, untuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dengan penjara minimal 5 tahun dibutuhkan tambahan syarat lain berupa: [13] Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga/pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama di Indonesia. Surat keterangan dari imigrasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat keterangan tidak termasuk dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau -Interpol Indonesia. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian penjelasan dari kami tentang syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat . Referensi : Petrus Irwan Pandjaitan ( et.al ). Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana . Jakarta: Ind. Hill Co, 2008. [1] Petrus Irwan Pandjaitan (et.al), Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Ind. Hill Co, 2008, hal. 23. [2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU 22/2022”) [3] Pasal 10 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2022 [4] Pasal 10 ayat (4) UU 22/2022 [5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [6] Pasal 15a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) [7] Pasal 15b ayat (1) KUHP [8] Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 7/2022”) [9] Pasal 85 huruf a dan c Permenkumham 7/2022 [10] Pasal 1 angka 4 Permenkumham 7/2022 [11] Pasal 45 ayat (1) Permenkumham 7/2022 [12] Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Permenkumham 7/2022 [13] Pasal 87 ayat (3) Permenkumham 7/2022 TAGS bebas bersyarat narapidana narkoba pembebasan bersyarat

{1271: 'pembebasan bersyarat adalah bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan.', 1272: 'Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.', 1273: "['(1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', '(2) persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.', '(3) selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. sk no 143391 a']", 1274: "['(1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', '(2) persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.', '(3) selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. sk no 143391 a']", 20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1275: "['(1) jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. biro hukum dan humas badan urusan administrasi mahkamah agung-ri\\x01 \\x01', '(2) ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.', '(3) masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. pasal 15a (1) pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.] (2) selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. (3) yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.', '(4) agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.', '(5) selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.']", 1276: "['(1) jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. biro hukum dan humas badan urusan administrasi mahkamah agung-ri\\x01 \\x01', '(2) ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.', '(3) masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. pasal 15a (1) pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.] (2) selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. (3) yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.', '(4) agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.', '(5) selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.']", 1277: '(2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat: a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.', 1278: 'Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat: a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) 2022, No.117 -30- masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.', 1279: '4. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.', 1280: '(1) Untuk dapat diberikan Asimilasi, Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana: a. terorisme; b. narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; c. korupsi; d. kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan e. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, juga harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.', 1281: 'Pasal 83 (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen: a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.', 1282: '(3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen: a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsuler; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia; b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.'}

Diberitakan ada kejadian mobil mewah berkendara kebut-kebutan di jalan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Korbannya dikabarkan menderita luka ringan. Sebenarnya adakah sanksi kebut-kebutan di jalan? Berapa batas kecepatan berkendara di jalan?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Hukum untuk Pengemudi yang Ugal-ugalan yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 8 Maret 2013. . Batas Kecepatan Berkendara di Jalan Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda mengenai sanksi kebut-kebutan di jalan, patut Anda ketahui terlebih dahulu mengenai berapa batas kecepatan berkendara di jalan? Pasal 106 ayat (4) huruf g UU LLAJ mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal atau minimal. Selain itu, Pasal 115 UU LLAJ juga mengatur pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU LLAJ; dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Adapun Pasal 21 UU LLAJ yang disebutkan di atas mengatur setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. Pemerintah daerah pun bisa menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dalam rupa rambu lalu lintas. Lebih lanjut, perlu Anda pahami dulu pengertian dari masing-masing jalan: Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. [1] Jalan antarkota adalah jalan yang berada dalam sistem jaringan jalan primer yang berupa sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. [2] Jalan pada kawasan perkotaan adalah jalan yang berada pada sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya, kecuali jalan lingkungan sekunder. [3] Jalan pada kawasan permukiman adalah jalan lokal sekunder sebagai bagian dari jalan kabupaten atau jalan kota. [4] Berapa batas kecepatan berkendara di jalan? Berikut batas kecepatan yang ditetapkan: [5] paling rendah 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan; paling tinggi 80 kilometer per jam untuk jalan antarkota; paling tinggi 50 kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan paling tinggi 30 kilometer per jam untuk kawasan permukiman. Sanksi Kebut-kebutan di Jalan Jika melanggar aturan batas kecepatan berkendara, pengemudi dapat dikenai sanksi kebut-kebutan di jalan yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu. [6] Selain sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ tersebut, kebut-kebutan di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana Anda tanyakan. Pengemudi yang dengan sengaja berkendara dengan ugal-ugalan atau kebut-kebutan di jalan dapat dijerat Pasal 311 UU LLAJ yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya, pengemudi yang kebut-kebutan di jalan dan mengakibatkan kecelakaan dapat dijerat pidana berikut ini: [7] mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp4 juta. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp8 juta. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp20 juta. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mana orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jadi, pengemudi yang berkendara kebut-kebutan di jalan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dapat dijerat sanksi kebut-kebutan di jalan berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp8 juta. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan . [1] Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan (“Permenhub 111/2015”) [2] Pasal 1 angka 8 Permenhub 111/2015 [3] Pasal 1 angka 11 Permenhub 111/2015 [4] Pasal 1 angka 12 Permenhub 111/2015 [5] Pasal 3 ayat (4) Permenhub 111/2015 [6] Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) [7] Pasal 311 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU LLAJ TAGS uu lalu lintas dan angkutan jalan kecelakaan lalu lintas uu llaj

{1283: '7. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milikjalan.', 1284: '8. Jalan Antarkota adalah jalan yang berada dalam sistem jaringan jalan primer yang berupa sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya.', 1285: '11. Jalan Pada Kawasan Perkotaan adalah jalan yang berada pada sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya, kecuali jalan lingkungan sekunder.', 1286: '12. Jalan Pada Kawasan Permukiman adalah jalan lokal sekunder sebagai bagian dari jalan kabupaten atau jalan kota.', 1287: '(4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas hambatan; b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota; c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan.', 1288: "['(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).', '(2) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).', '(3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat', '(4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (3) setiap . . . (4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 , pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).', '(5) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).']", 1289: "['(1) setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).', '(2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).', '(3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).', '(4) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).']"}

Saya baru saja menerima gugatan cerai dari istri, dengan isi gugatan yang sengaja dibuat buat agar pengajuannya bisa diterima pengadilan. Yang ingin saya tanyakan apakah isi gugatan yang tidak sesuai oleh fakta dapat saya laporkan sebagai pencemaran nama baik? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Bisakah Melaporkan Istri karena Isi Gugatan Cerai Tidak Sesuai Fakta? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 21 Mei 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 . . Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu Anda ketahui bahwa pencemaran nama baik termasuk dalam ranah pidana, berbeda dengan gugatan cerai yang merupakan ranah perdata. Terdapat enam macam pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 yaitu: Penistaan ( Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 ) Penistaan dengan surat ( Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 433 ayat (2) UU 1/2023 ) Fitnah ( Pasal 311 KUHP atau Pasal 434 UU 1/2023 ) Penghinaan ringan ( Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 UU 1/2023 ) Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah ( Pasal 317 KUHP atau Pasal 437 UU 1/2023 ) Persangkaan palsu ( Pasal 318 KUHP dan Pasal 438 UU 1/2023 ) : Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik Menjawab pertanyaan Anda, perbuatan yang dilakukan oleh istri Anda dapat diadukan kepada polisi berdasarkan pengaduan palsu atau pengaduan fitnah: Pasal 317 ayat (1) KUHP Pasal 437 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 jut a. [1] Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis, harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar, sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Perlu diketahui, penarikan pengaduan atau pemberitahuan di kemudian hari tidak dapat membebaskan tersangka dari tuntutan pidana. Hal serupa juga dikatakan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 572-573), yaitu bahwa si pelaku harus menyadari kepalsuan dari pengaduan atau pemberitahuan dan menyadari bahwa karena pengaduan atau pemberitahuan itu dapat merusak kehormatan/nama baik seseorang. Sianturi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengajuan di sini tidak saja hanya memberikan atau menerimakan, tetapi termasuk juga mengirimkan melalui seseorang atau melalui pos, ataupun berupa telegram. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa penguasa yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah semua pegawai negeri, melainkan terbatas kepada pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang untuk menerima pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menangani atau menyelesaikan hal yang diadukan itu. Jadi, jika nama baik Anda merasa tercemarkan karena apa yang ditulis oleh istri Anda dalam gugatan, maka Anda dapat mengadukan istri Anda atas dasar pencemaran nama baik sebagaimana dijelaskan di atas. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Referensi: R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. [1] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TAGS cerai gugat cerai pencemaran nama baik

{1290: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Teman saya disebar identitasnya oleh akun anonim di Twitter dan difitnah melakukan kejahatan padahal teman saya tidak melakukannya. Teman saya ingin melaporkan akun anonim ini ke Polisi. Pertanyaan saya, ke kepolisian mana kah kami harus melapor? Apakah daerah tempat tinggal korban atau pelaku (posisinya kami tidak tahu lokasi akun anonim itu)? Lalu, biasanya pengadilan manakah yang berwenang menangani kasus ini, apakah pengadilan daerah teman saya tinggal atau lokasi pelaku, atau pengadilan mana?

ULASAN LENGKAP . Jerat Pidana Menyebar Identitas dan Pencemaran Nama Baik Perlu Anda ketahui bahwa tindakan menyebarkan fitnah dan identitas pribadi adalah bentuk tindak pidana. Kami asumsikan bahwa fitnah yang Anda maksud adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) . Tindakan netizen anonim tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah perbuatan yang dilarang , bahwa: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik . Jerat pidana melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. : Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Adapun, menurut Pasal 65 ayat (2) UU PDP bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya . Artinya, perbuatan menyebarkan identitas atau data pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan adalah dilarang dan dapat dikenai sanksi menurut Pasal 67 ayat (2) UU PDP yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. Kemana Melaporkan Akun Anonim yang Sebar Fitnah dan Data Pribadi? Kami mengasumsikan bahwa akun anonim yang Anda maksud adalah akun tanpa nama; akun tidak beridentitas. Termasuk pula akun media sosial dengan nama samaran atau akun yang tidak menggunakan identitas pemilik aslinya. Menjawab pertanyaan Anda, karena tindakan akun anonim tersebut adalah tindak pidana siber, maka korban dapat melaporkan atau mengadukan tindak pidana tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil (“PPNS”) atau ke penyidik Polri . [1] Untuk melaporkan tindak pidana siber kepada PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kominfo”) dapat dilakukan melalui: [2] Pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan tindak pidana di Kantor Kominfo; Situs internet Kominfo; Telepon layanan laporan dan pengaduan; E-mail yang dialamatkan ke [email protected] ; dan/atau Surat melalui pos yang dialamatkan ke kantor Kominfo. Pelapor dapat melaporkannya melalui situs Aduan Konten Kominfo dengan cara mendaftarkan diri sebagai pelapor dengan cara mengikuti instruksi yang tertera dalam web tersebut. Diterangkan dalam FAQ Aduan Konten bahwa pelapor dapat mengirimkan laporan dalam bentuk link /URL, screenshot tampilan, serta alasannya. Pelapor juga dapat mengetahui sampai mana aduan kontennya ditindaklanjuti dengan menggunakan kolom search/ pencarian dan melacak laporannya dengan memasukkan kode/nomor tiket saat melakukan pengaduan. Pelapor juga perlu memberikan bukti identitas yang sah ketika memberikan laporan atau menyampaikan pengaduan, agar laporan dapat ditindaklanjuti oleh PPNS. [3] Atas laporan atau aduan tersebut, PPNS akan melakukan serangkaian penelitian, penyidikan, penangkapan, hingga penyerahan perkara. PPNS juga perlu meminta bantuan atau koordinasi kepada penyidik Polri dalam prosesnya, seperti penangkapan selain penangkapan karena tertangkap tangan. [4] Aturan selengkapnya termaktub di dalam Permenkominfo 7/2016 . Anda juga dapat melaporkan tindak pidana siber kepada kepolisian, meskipun Anda tidak mengetahui identitas pelaku karena menggunakan akun anonim, ke Direktorat Tindak Pidana Siber di bawah Bareskrim Polri. Anda dapat mengunjungi laman Patroli Siber untuk melaporkan tindak pidana siber yang dialami oleh teman Anda. : Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya Pengadilan yang Berwenang M engadili Pemilik Akun Anonim Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai pengadilan yang berwenang mengadili pemilik akun anonim tersebut, perlu kami sampaikan bahwa jika perkara sudah diserahkan oleh PPNS kepada penuntut umum, maka telah disertai penyerahan tersangka dan barang bukti beserta berkas perkaranya. [5] Selanjutnya, penuntut umum akan melakukan penuntutan di pengadilan. Adapun, pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara tersebut, mengutip M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 96), pengadilan yang berwenang mengadili suatu tindak pidana didasarkan pada: tindak pidana dilakukan ( locus delicti ); tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Kriteria atau asas utama untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri adalah tempat tindak pidana dilakukan ( locus delicti ) sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP (hal. 96 – 97). Yang dianggap locus delicti menurut Van Hamel adalah: [6] Tempat di mana pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja. Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul. Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil. Sementara itu, asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi . Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti ) (hal. 99 – 100) yang berbunyi: Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik . Referensi : Ibrahim Fikma Edrisy. Pengantar Hukum Siber. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019; M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2010; Fitnah , yang diakses pada Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 10.04 WIB; Anonim , yang diakses pada Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 10.14 WIB; Aduan Konten Kominfo , yang diakses pada Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 11.04 WIB; FAQ Aduan Konten , yang diakses pada Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 11.10 WIB; Patroli Siber , yang diakses pada Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 11.24 WIB. [1] Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [2] Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (“Permenkominfo 7/2016”) [3] Pasal 10 Permenkominfo 7/2016 [4] Pasal 32 ayat (2) Permenkominfo 7/2016 [5] Pasal 52 ayat (2) Permenkominfo 7/2016 [6] Ibrahim Fikma Edrisy. Pengantar Hukum Siber. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019, hal. 26 TAGS uu ite data pribadi pencemaran nama baik uu pdp

{1291: "['(7) dan ayat']", 1292: 'PPNS menerima Laporan atau Pengaduan dari masyarakat melalui: a. pelayanan penerimaan Laporan atau Pengaduan Tindak Pidana di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika; b. situs internet Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. telepon layanan Laporan dan Pengaduan; d. surat elektronik (electronic mail) yang dialamatkan ke cybercrimes@mail. kominfo.go.id; dan/atau e. surat melalui pos yang dialamatkan ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika.', 1293: '(1) PPNS harus meminta dan menerima bukti identitas yang sah dari masyarakat yang memberikan Laporan atau menyampaikan pengaduan', 1294: '(2) Dalam hal diperlukan upaya hukum Penangkapan selain yang dimaksud pada ayat (1), PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat permintaan bantuan Penangkapan ditujukan kepada pejabat yang mempunyai fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan perkara; b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas Tersangka; c. surat permintaan bantuan Penangkapan memuat: 1. identitas Tersangka; 2. uraian singkat kasus yang terjadi; 3. pasal yang dilanggar; dan 4. pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan, d. surat permintaan bantuan Penangkapan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik; e. dalam pelaksanaan Penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; f. administrasi Penyidikan dan penindakan kegiatan bantuan Penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri; dan g. dalam hal melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penyidik Polri wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat sesuai UU ITE.', 1295: '(2) Pelaksanaan penyerahan perkara dalam acara Pemeriksaan meliputi: a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan b. tahap kedua, yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.', 1296: 'Yang dianggap locus delicti menurut Van Hamel adalah: Tempat di mana pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja. Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul. Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.'}

Kebetulan saya sedang mencoba mendalami seni fotografi. Apakah boleh saya mengambil foto dengan pose si objek A memegang senjata api dan mengarahkan pada objek si B? Selain itu senjata api itu saya gunakan untuk bela diri. Apakah itu perbuatan melawan hukum? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Bolehkah Menggunakan Senjata Api untuk Kepentingan Fotografi? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 26 Oktober 2015. Izin Kepemilikan Senjata Api di Indonesia Perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan senjata api. Pasal 1 angka 3 Perpolri 1/2022 mendefinisikan senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Lebih lanjut, guna menyederhanakan jawaban, kami mengasumsikan: Anda memiliki senjata api untuk bela diri tetapi tidak tahu apakah legal atau tidak; Anda mengizinkan orang lain menggunakan senjata api milik Anda untuk keperluan foto. Apabila Anda memiliki senjata api tanpa izin, maka ini jelas melanggar hukum Pasal 1 UU Darurat dan UU 8/1948 yang mana ancaman pidananya adalah dihukum mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. [1] Kemudian tindakan Anda yang menyerahkan senjata api untuk keperluan foto tersebut juga dipidana dengan pidana yang sama. [2] Selanjutnya, kami akan menjabarkan beberapa unsur pidana dalam Pasal 1 angka 1 UU Darurat adalah sebagai berikut: Mempunyai dalam miliknya (memiliki), dalam artian sebagai pemilik penuh ( eigenaar ). Dalam konsep hukum di Indonesia kepemilikan benda tidak bergerak dibuktikan dengan bezit atau penguasaan penuh. Jika Anda menguasai atau memperoleh senjata api dengan cara membeli atau diberikan serta tidak ada izin untuk memiliki senjata api, Anda melanggar Pasal 1 angka 1 UU Darurat. Menguasai, dalam artian sebagai orang yang memegang dalam kekuasaannya misalnya meminjam (sebagai houder atau pemegang bukan pemilik). Jika Anda menguasai suatu senjata api tanpa izin, Anda melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Darurat. Oleh karena itu, kepemilikan izin senjata api adalah hal yang mutlak. Adapun menurut Pasal 83 Perpolri 1/2022 menyebutkan jenis izin senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri , meliputi izin: pemasukan dari luar negeri; pembelian dari dalam negeri; pemilikan dan penggunaan; pemindahan atau mutasi; hibah; pemusnahan. ruangan tes menembak; perbaikan; dan pameran. Nantinya akan diterbitkan Buku Pemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagai izin kepemilikan senjata api non organik Polri/TNI yang diterbitkan Polri dan berisi identitas senjata api dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan. [3] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api ; Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie t ijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api . [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Darurat”) [2] Pasal 1 angka 1 UU Darurat [3] Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api TAGS senjata api kapolri

{1297: 'pasal 1 . dengan mencabut ordonansi tersebut dalam staatsblad 1934 no. 82, menetapkan, bahwa badan hukum "algemeene volkscredietbank" yang didirikan dengan ordonansi tersebut, dihapuskan, dengan pengertian, bahwa "algemeene volkscredietbank" dan peraturan-peraturan ordonansi tersebut sementara masih berlaku untuk masa dan seberapa jauh diperlukan untuk likwidasi "algemeene volkscredietbank", kecuali pasal 19 ayat (2) ordonansi itu, yang tidak berlaku lagi.', 1298: 'pasal 1 . dengan mencabut ordonansi tersebut dalam staatsblad 1934 no. 82, menetapkan, bahwa badan hukum "algemeene volkscredietbank" yang didirikan dengan ordonansi tersebut, dihapuskan, dengan pengertian, bahwa "algemeene volkscredietbank" dan peraturan-peraturan ordonansi tersebut sementara masih berlaku untuk masa dan seberapa jauh diperlukan untuk likwidasi "algemeene volkscredietbank", kecuali pasal 19 ayat (2) ordonansi itu, yang tidak berlaku lagi.', 1299: '24. buku pemilikan senjata api yang selanjutnya disebut buku pas adalah izin kepemilikan senjata api non organik polri/tni yang diterbitkan polri dan berisi identitas senjata api dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan.'}

Diberitakan anak DPR bunuh pacar dengan menganiayanya terlebih dahulu. Anak DPR bunuh pacar tersebut dengan memukul kepala pakai botol minuman keras hingga pacarnya yang jadi korban terlindas dan terseret oleh mobil yang dikendarai pelaku. Apa jerat hukum bagi anak DPR bunuh pacar ini? Apakah termasuk penganiayaan hingga tewas atau pembunuhan? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Membacok Hingga Meninggal, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 6 November 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Hukumnya Menganiaya Pacar Hingga Tewas Sebelumnya menjawab pertanyaan Anda, kami akan menerangkan terlebih dahulu jerat pasal penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, berbunyi sebagai berikut. Pasal 351 KUHP Pasal 466 UU 1/2023 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. [2] 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3. Jika mengakibatkan mati , diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan , dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta. [3] 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama lima tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang , dipidana penjara paling lama tujuh tahun. 4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Oleh karena itu, perbuatan menganiaya pacar hingga tewas tersebut dapat dijerat menggunakan pasal penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP atau Pasal 466 UU 1/2023 dengan ancaman paling lama tujuh tahun. Selain jerat pasal di atas, ada kemungkinan pula bahwa anak DPR bunuh pacar dengan melakukan penganiayaan tersebut dapat dijerat menggunakan pasal penganiayaan berat hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berikut ini. Pasal 354 KUHP Pasal 468 UU 1/2023 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain , diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. 1. Setiap orang yang melukai berat orang lain , dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati , dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal Pembunuhan Kemudian Anda juga menyebutkan mengenai dugaan pembunuhan. Adapun jerat pasal pembunuhan adalah berikut ini. Pasal 338 KUHP Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pasal pembunuhan dapat Anda baca dalam artikel berjudul Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana . Menganiaya Pacar Hingga Tewas, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan? Namun jika dihubungkan dengan kasus penganiayaan pacar hingga tewas, perlu dilihat terlebih dahulu tujuan awal dari si pelaku, bahwa apakah ia memang sedari awal menghendaki tewasnya korban. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa luka berat atau matinya korban yang dimaksud dalam pasal penganiayaan harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pelaku. Tetapi jika luka berat itu sudah dimaksud, pelaku dijerat penganiayaan berat hingga menimbulkan kematian. Berbeda lagi jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan pelaku termasuk pembunuhan (hal. 245). Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait pasal pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP atau Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 bahwa diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya (hal. 240). Jadi harus dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang si pelaku pada saat memukul kepala korban dengan botol minuman keras, menyeret hingga melindas korban memang berniat untuk membunuhnya atau menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku. Contoh Kasus Guna mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dihukum sebagai tindak pidana pembunuhan dapat kita temukan dalam Putusan PN Manokwari No. 80/Pid.B/2012/PN.Mkw . Penuntut umum mendakwakan dua perbuatan terhadap terdakwa, yakni perbuatan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP atau penganiayaan hingga menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP (hal. 3-6). Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa diketahui memegang parang dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengayunkannya (membacok) ke arah leher bagian belakang korban sebanyak satu kali (hal. 16). Setelah dibacok satu kali, korban lalu berlari ke dalam hutan dan dikejar oleh pelaku yang lain yang masih menjadi DPO sambil memegang parangnya. Lalu korban ditemukan meninggal dunia di dalam hutan dengan luka robek di beberapa bagian tubuh (hal. 16-19). Terdakwa juga terbukti sengaja melakukan tindak pidana tersebut untuk menghilangkan nyawa korban (ada maksud untuk membunuh korban) (hal. 17). Hakim kemudian memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menghukumnya dengan pidana penjara selama delapan tahun serta menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (hal. 22). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami tentang hukum menganiaya pacar hingga tewas, semoga bermanfaat. Dasar Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 80/Pid.B/2012/PN.Mkw . Referensi: R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 TAGS pembunuhan penganiayaan kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1300: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 25: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Akhir-akhir ini terdengar isu bahwa Jakarta akan tenggelam karena eksploitasi air tanah besar-besaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya pengaturan soal pemanfaatan air tanah saat ini?�

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Senin, 26 Agustus 2019. . Dasar Hukum Hak Guna Air Berbicara mengenai pemanfaatan air tanah, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai hak guna air. Pasal 47 ayat (1) UU PA mendefinisikan hak guna air sebagai hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Hak guna air merupakan salah satu bentuk hak atas air dan ruang angkasa. [1] Hak guna air, hak pemeliharaan, dan penangkapan ikan adalah berkaitan dengan air yang tidak berada di atas tanah milik sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah milik sendiri, maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi hak milik atas tanah. Lebih lanjut, hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Sering kali, air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan sering kali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing. [2] Atau dengan kata lain, menurut hemat kami hak guna air memang diperuntukkan untuk kebutuhan umum sebagaimana penafsiran tekstual (original intent) dan bagian pertimbangan dari UU PA. : Menafsir Konstitusi, dari Original Intent hingga Judicial Activism Ketentuan Hukum mengenai Air Tanah Selain diatur dalam UU PA, pengaturan mengenai pemanfaatan air tanah dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 UU 17/2019 yang berbunyi: Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah , air hujan, dan air laut yang berada di darat. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 6 UU 17/2019 , sumber air juga didefinisikan dalam rangka menegaskan ruang lingkup air tersebut berasal, yang juga diperuntukkan bagi kepastian hukum atas perlindungan air sebagai berikut: Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Pergub DKI 93/2021 telah mendefinisikan air tanah secara spesifik, sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Akan tetapi, Pergub DKI 94/2021 memiliki arti yang sedikit berbeda namun meluaskan cakupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: [3] Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Pengaturan tentang penggunaan air tanah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI”) juga dapat kita temukan dalam Perda DKI 17/2010 jo. Pergub DKI 38/2017 . Kedua peraturan tersebut mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. [4] Pengaturan Sumber Daya Air Selanjutnya, pada dasarnya air tanah termasuk dalam sumber daya air . [5] Pengaturan sumber daya air bertujuan untuk: [6] memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Hal tersebut mengamanatkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya air, [7] karena pada dasarnya sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. [8] Di sisi lain, apabila pihak selain Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ingin melakukan kegiatan penggunaan sumber daya air, pihak yang bersangkutan wajib memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. [9] Adapun pihak-pihak yang dapat diberikan Perizinan Berusaha meliputi sebagai berikut: [10] Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Koperasi; Badan usaha swasta; atau Perseorangan. Ketentuan-ketentuan di atas menjelaskan bahwa dalam hal tata pengelolaan sumber daya air yang baik salah satunya mengenai eksploitasi air tanah, setiap pelaku usaha harus melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Objek dan Subjek Pajak Air Tanah Sebagai contoh di DKI Jakarta, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai objek pajak air tanah . Selain itu, pajak air tanah juga berlaku bagi aktivitas dewatering . [11] Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan. [12] Adapun yang tidak termasuk objek pajak air tanah yaitu: pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; [13] pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan, kegiatan laginnya yang diatur dengan Perda; [14] pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran. [15] Sedangkan subjek pajak air tanah sekaligus wajib pajak air tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Pergub DKI 38/2017 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Hal serupa juga telah diatur dalam Pasal 66 UU 1/2022 . Kelompok Pengguna Air Tanah Lebih lanjut, Permen ESDM 20/2017 membagi kelompok pengguna air tanah berdasarkan tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pembagian tersebut terdiri atas: [16] Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi: pemasok air baku; perusahaan air minum; industri air minum dalam kemasa n; dan lain-lain. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi: industri tekstil; pewarnaan/pencelupan kain; pabrik makanan olahan; dan lain-lain. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi: hotel bintang 1 dan hotel bintang 2; usaha persewaan jasa kantor; apartemen dan kampus; dan lain-lain Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi: kelas melati; losmen/pondokan/penginapan/asrama/rumah sewa; tempat hiburan; dan lain-lain. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi: usaha kecil skala rumah tangga; hotel non-bintang; rumah makan; dan lain-lain. Pembagian kelompok pengguna air tanah dapat Anda baca selengkapnya pada Pasal 3 ayat (3) Permen ESDM 20/2017 . Eksploitasi Air Tanah di Jakarta Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya telah terdapat sejumlah pengaturan atau ketentuan guna membatasi pemanfaatan air tanah. Namun pada kenyataannya, terjadi eksploitasi air tanah di Jakarta secara berlebihan, sebagaimana yang Anda katakan. Berdasarkan penelusuran kami, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui artikel Peta Cekungan Air Tanah Menjadi Acuan Pembuatan Tata Ruang mengonfirmasi terjadinya kerusakan Cekungan Air Tanah (“CAT”) di Jakarta, yang disebabkan eksploitasi air tanah yang berlebihan. Menjawab pertanyaan Anda, ketentuan pidana bagi para pihak yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan air tanah dijatuhi hukuman pidana dalam Pasal 69 huruf b UU 17/2019 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU 17/2019 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp2.5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar . Kemudian, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan sumber daya air tanpa Perizinan Berusaha dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar . [17] Lalu, jika tindak pidana sumber daya air dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha berupa: [18] pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU 17/2019 dan perubahannya; pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, yang lamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU 17/2019 dan perubahannya; dan/atau pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha, yang besarnya sama sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU 17/2019 dan perubahannya. : Perizinan Pengelolaan Air Harus Perhatikan 6 Prinsip Ini Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah ; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah ; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah ; Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah ; Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah . Referensi : Peta Cekungan Air Tanah Menjadi Acuan Pembuatan Tata Ruang , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , diakses pada Kamis, 5 Oktober 2023, pukul 10.23 WIB. [1] Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU PA”). [2] Penjelasan Pasal 47 UU PA. [3] Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah (“Pergub DKI 94/2021”). [4] Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (“Perda DKI 17/2010”) jo. Pasal 1 angka 13 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah (“Pergub DKI 38/2017”). [5] Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (“UU 17/2019”). [6] Pasal 3 UU 17/2019. [7] Pasal 53 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 9 ayat (1) UU 17/2019. [8] Pasal 5 UU 17/2019. [9] Pasal 53 angka 10 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 ayat (3) UU 17/2019. [10] Pasal 53 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 49 ayat (5) UU 17/2019. [11] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pergub DKI 38/2017. [12] Pasal 1 angka 18 Pergub DKI 38/2017. [13] Pasal 3 ayat (4) huruf a Pergub DKI 38/2017. [14] Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU 1/2022”). [15] Pasal 3 ayat (4) huruf c Pergub DKI 38/2017. [16] Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah . [17] Pasal 53 angka 17 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 70 huruf d UU 17/2019. [18] Pasal 74 UU 17/2019. TAGS pertanahan air lingkungan hidup jakarta eksploitasi

{1305: "['(1) hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:. a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 .', '(2) hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat']", 1306: 'Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal ini sudah termasuk dalam isi dari-pada hak milik atas tanah. Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.', 1307: '2. air tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah', 1308: 'Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah alau baluan di bawah permukaan tanah.', 1309: '1. wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2', 1310: 'pasal 3 pengaturan sumber daya air bertujuan: a. memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak ralqrat atas air; b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; sk no 011505 a c. menjamln . , , presiden republik indonesia -6- c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; d. menjamin terciptanya kepastian hukum bag, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; e. menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. bab ii ruang lingkup pengaturan', 1311: '(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.', 1312: 'pasal 5 sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. a. b. c. d. e. f. c. h. i. j. sk no 011506 a fresiden repuelik indonesia -7 -', 1313: '(3) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.', 1314: '(5) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. koperasi; e. badan usaha swasta; atau f. perseorangan.', 1315: '(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Termasuk dalam kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dewatering. ', 1316: '18. Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan. ', 1317: '(4) Obek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan tei-hadap hal sebagai berikut : a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; ', 1318: "['(1) objek pat adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.']", 1319: 'c. pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran. ', 1320: '(3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut: a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi: 1. pemasok Air baku; 2. perusahaan Air minum; 3. industri Air minum dalam kemasan; 4. pabrik es kristal; dan 5. pabrik minuman olahan; b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi: 1. industri tekstil; 2. pabrik makanan olahan; 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5; 4. pabrik kimia; dan 5. industri farmasi; c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi: 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2; 2. usaha persewaan jasa kantor; 3. apartemen; 4. pabrik es skala kecil; 5. agro industri; dan 6. industri pengolahan logam; d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi: 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa; 2. tempat hiburan; 3. restoran; 4. gudang pendingin; 5. pabrik mesin elektronik; dan 6. pencucian kendaraan bermotor; dan e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi: 1. usaha kecil skala rumah tangga; 2. hotel non-bintang; 3. rumah makan; dan', 1321: 'Setiap Orang yang dengan sengaja: ... d. melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”', 1322: '(1) Dalam. hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. (2) Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa: a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/ atau c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.'}

Sepekan ke belakang banyak netizen kembali mempersoalkan kasus pembunuhan Mirna yang diracun sianida setelah nonton ice cold dari mulai kejanggalan bukti tidak langsung hingga motif pembunuhan. Jessica pada akhirnya divonis pasal pembunuhan berencana dan kini tengah menjalani masa hukumannya. Apa saja unsur-unsur pembunuhan berencana? Lalu apakah motif harus dibuktikan?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hal-hal yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 18 Desember 2012. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pembunuhan Berencana Pasal pembunuhan berencana diancam pidana berdasarkan KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, yang berbunyi: Pasal 340 KUHP Pasal 459 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari bunyi pasal pembunuhan berencana di atas, apakah dapat diketahui apa saja unsur-unsur pembunuhan berencana? Unsur utama dalam pembunuhan berencana adalah unsur perencanaan. Adami Chazawi sebagaimana disarikan dalam Pandangan Para Ahli tentang Unsur Perencanaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana menerangkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur perencanaan. Pertama, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Kedua, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang. Masih dalam artikel yang sama, R. Soesilo menyebutkan direncanakan lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini tidaklah terlalu sempit, dan juga tidak terlalu lama. Intinya selama waktu itu, pelaku masih punya kesempatan membatalkan niat membunuh, namun tidak ia lakukan. Motif dalam Pembunuhan Berencana Kemudian menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah pembunuhan memerlukan motif? Umumnya pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh motif balas dendam, kecemburuan, kesal, emosi, dan sebagainya. Namun demikian, motif bukanlah termasuk unsur rumusan pasal pembunuhan biasa maupun unsur pembunuhan berencana . Dikarenakan motif bukanlah unsur rumusan pasal pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana, lalu apakah motif harus dibuktikan? Tidak, motif dalam suatu pembunuhan tidak harus dibuktikan . Namun demikian, dalam berbagai pandangan menyebutkan motif dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang tidak memiliki wujud konkret dan hanya bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berikut kami uraikan alasan mengapa motif memiliki peranan tersendiri. [2] Pertama, motif sebagai alat bukti petunjuk bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti lainnya, yakni merangkai keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri menjadi keselarasan. [3] Kedua, motif mengarah pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Dalam artian motif tidak untuk membuktikan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Hakim dapat menggunakan motif untuk menganalisis sejauh mana risiko dari perbuatan pelaku. [4] Ketiga, motif turut menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa, dengan cara menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya hingga menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa pelaku nekat melakukan suatu kejahatan. [5] Keempat, motif sebagai benang merah aspek psikologi dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Selain itu, dengan menelusuri motif dapat diketahui bagaimana keadaan hingga bisa membawa pelaku melakukan perbuatan kriminal. [6] Dengan demikian, menurut pandangan kami meskipun motif tidak harus dibuktikan karena bukan termasuk unsur pasal pembunuhan berencana, namun motif juga memiliki peranan penting untuk menilai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku sebagaimana telah diterangkan di atas. Contoh Kasus Sebagai contoh ada kasus pembunuhan berencana bermotifkan dendam adat yang kami sarikan dalam Putusan MA No. 302K/PID/2016 . Dalam kesaksian diceritakan sempat terjadi perbedaan pendapat dalam suatu pembicaraan adat dengan masyarakat adat setempat (hal. 77). Kemudian dalam tingkat kasasi, meskipun motif tidak disebutkan secara eksplisit, Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama-sama dengan yang lain mendatangi rumah saksi korban untuk menagih empat buah sarung adat, namun tidak diserahkan oleh saksi korban dengan alasan sudah lunas . Lalu timbul perbedaan pendapat dan menimbulkan perkelahian dengan mengeluarkan kata-kata jorok dan meludah (hal. 85) Dari perkelahian itu membawa pada kejadian saksi korban dipukul oleh terdakwa yang lain dengan menggunakan batu hutan hingga meninggal dunia. Mengetahui pemukulan ini, terdakwa membiarkannya alias tidak memberikan pertolongan sehingga dianggap sebagai bentuk pembiaran, persetujuan, menyetujui pemukulan tersebut. Maka, terdakwa secara bersama-sama dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (hal. 85-86). Pada amar putusan yang telah dikuatkan hingga tingkat kasasi, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan dipidana penjara selama 12 tahun (hal. 25). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan : Putusan Mahkamah Agung Nomor 302K/PID/2016 . Referensi : Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG) . Novum: Jurnal Hukum, 2023. [1] P asal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG) . Novum: Jurnal Hukum, 2023, hal. 87 [3] Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG) . Novum: Jurnal Hukum, 2023, hal. 87 [4] Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG) . Novum: Jurnal Hukum, 2023, hal. 87 [5] Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG) . Novum: Jurnal Hukum, 2023, hal. 87 [6] Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG) . Novum: Jurnal Hukum, 2023, hal. 87 TAGS pembunuhan kuhp tindak pidana

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1323: 'motif memiliki peranan tersendiri sebagai alat bukti karena: Pertama, motif sebagai alat bukti petunjuk bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti lainnya, yakni merangkai keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri menjadi keselarasan. Kedua, motif mengarah pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Dalam artian motif tidak untuk membuktikan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Hakim dapat menggunakan motif untuk menganalisis sejauh mana risiko dari perbuatan pelaku. Ketiga, motif turut menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa, dengan cara menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya hingga menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa pelaku nekat melakukan suatu kejahatan. Keempat, motif sebagai benang merah aspek psikologi dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Selain itu, dengan menelusuri motif dapat diketahui bagaimana keadaan hingga bisa membawa pelaku melakukan perbuatan kriminal.'}

Saya adalah seorang dokter kulit dan kecantikan. Yang mau saya tanyakan adalah adakah hukumnya untuk operasi plastik ganti muka? Intinya operasi biar tidak ada yang mengenali lagi alias mengganti identitas diri. Misalnya dari jelek jadi ganteng sehingga tidak ada yang mengenali. Apa hukumnya operasi plastik?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Aturan Hukum Mengenai Bedah Plastik yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 25 Juni 2019. . Aturan Bedah Plastik Pada dasarnya dalam hukum kesehatan Indonesia tepatnya pada UU Kesehatan mengenal istilah bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Namun sebenarnya tidak ada definisi khusus mengenai bedah plastik rekonstruksi dan estetika, akan tetapi hal tersebut merupakan metode pengobatan sebagai salah satu cara penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 123 UU Kesehatan yaitu: Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika . Hal yang serupa juga didefinisikan oleh Oxford Learner’s Dictionaries , bedah plastik atau plastic surgery adalah medical operations to repair injury to a person’s skin, or to improve a person’s appearance. Jadi berdasarkan definisi di atas, bedah plastik adalah salah satu metode pemulihan kesehatan. Artinya bedah plastik dilakukan sebagai salah satu metode untuk memperbaiki apabila ada luka. Jenis Bedah Plastik Apa hukumnya operasi plastik? UU Kesehatan sendiri membedakan antara bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetika. Pertama, bedah plastik rekonstruksi merupakan bedah plastik yang ditujukan untuk memperbaiki fungsi tubuh yang memiliki kelainan fungsi tubuh atau bagian tubuh tertentu serta penampilan tubuh yang diakibatkan oleh faktor cacat bawaan, cacat akibat trauma, kecelakaan maupun akibat pengangkatan tumor. [1] Adapun tindakan bedah plastik rekonstruksi dapat dilakukan terhadap berbagai penyebab antara lain sebagai berikut: [2] Cacat yang disebabkan oleh trauma, luka bakar, dan pengangkatan tumor; Bedah kraniofasial dan bedah maksilofasial yang mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan bentuk kepala dan muka, serta kelainan yang disebabkan trauma dan pengangkatan tumor; Bedah mikro yang mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan, trauma (misalnya amputasi traumatik) dan pengangkatan tumor yang memiliki spesialisasi dalam aplikasi teknik bedah mikro atau penyambungan pembuluh darah di bawah mikroskop; Amputasi traumatik karena terputusnya bagian atau anggota tubuh karena trauma atau kecelakaan yang memerlukan tindakan penyambungan dengan aplikasi bedah mikro; Bedah tangan yang mengkhususkan diri pada penatalaksanaan kelainan tangan, baik kelainan bawaan, trauma termasuk luka bakar, dan kelainan yang disebabkan oleh pengangkatan tumor. Sementara, untuk bedah plastik estetika bertujuan untuk memperbaiki bagian tubuh yang kurang harmonis atau sempurna sesuai dengan keinginan pasien yang merasa kurang puas dengan bentuk fisiknya, seperti salah satu organ atau jaringan tubuh yang tidak optimal. Bedah plastik estetika ini sangat kental dengan unsur memperbaiki atau memberikan kecantikan pada diri pasien. Macam-macam tindakan bedah plastik estetika yang dapat dilakukan atas seseorang antara lain sebagai berikut: [3] Tindakan bedah estetika untuk proses penuaan, yang bertujuan memperbaiki struktur otot dan kulit yang mengalami proses degenerasi, misalnya operasi pengencangan muka ( facelift ); Tindakan bedah estetika untuk kelainan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis, misalnya operasi pembuatan lipatan kelopak mata ( blefaroplasty ), operasi hidung ( rinoplasty ), operasi dagu ( mentoplasty ), operasi telinga ( otoplasty ), operasi mata, dan sebagainya; Tindakan bedah estetika untuk proses pertumbuhan lemak berlebihan, yang bertujuan memberi bentuk pada tubuh ( body conturing, body reshaping, body sclupture ) dengan cara membuang lemak yang berlebihan tanpa menurunkan berat badan, misalnya bedah sedot lemak ( liposuction ); Bedah kraniomaksilofacial, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memberi bentuk pada rangka tulang dan muka yang kurang harmonis agar tampak lebih indah, misalnya bedah craniofacial shaping dan bedah orthognatic. Jika Bedah Plastik Mengubah Identitas Seseorang Lalu apa hukumnya operasi plastik? Patut dicatat, dalam pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi dan estetika diatur sebagai berikut: [4] Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas . Jika bedah plastik ditujukan untuk mengubah identitas seseorang, perbuatan ini dapat dijerat sanksi dalam Pasal 433 UU Kesehatan , yaitu setiap orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa hukumnya operasi plastik? Pada dasarnya bedah plastik rekonstruksi dan estetika boleh saja dilakukan untuk penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan bahkan untuk kecantikan sekalipun. Akan tetapi, yang tidak boleh dilakukan adalah apabila bedah plastik tersebut bertujuan untuk mengubah identitas. Adapun maksud dari “mengubah identitas” adalah mengubah wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan. [5] Selain itu, dalam pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi dan estetika memang tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Jika ingin melakukan perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [6] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . Referensi : Plastic Surgery , yang diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 18.00 WIB; Yefta Moenadjat. Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awam Mengenai Bedah Plastik, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001. [1] Yefta Moenadjat. Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awam Mengenai Bedah Plastik, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001, hal. 12-13 [2] Yefta Moenadjat. Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awam Mengenai Bedah Plastik, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001, hal. 15-17 [3] Yefta Moenadjat. Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awam Mengenai Bedah Plastik, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001, hal. 18-19 [4] Pasal 137 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) [5] Penjelasan Pasal 137 ayat (2) UU Kesehatan [6] Penjelasan Pasal 137 ayat (2) UU Kesehatan TAGS uu kesehatan operasi

{1324: 'Pertama, bedah plastik rekonstruksi merupakan bedah plastik yang ditujukan untuk memperbaiki fungsi tubuh yang memiliki kelainan fungsi tubuh atau bagian tubuh tertentu serta penampilan tubuh yang diakibatkan oleh faktor cacat bawaan, cacat akibat trauma, kecelakaan maupun akibat pengangkatan tumor.', 1325: 'tindakan bedah plastik rekonstruksi dapat dilakukan terhadap berbagai penyebab antara lain sebagai berikut: Cacat yang disebabkan oleh trauma, luka bakar, dan pengangkatan tumor; Bedah kraniofasial dan bedah maksilofasial yang mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan bentuk kepala dan muka, serta kelainan yang disebabkan trauma dan pengangkatan tumor; Bedah mikro yang mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan, trauma (misalnya amputasi traumatik) dan pengangkatan tumor yang memiliki spesialisasi dalam aplikasi teknik bedah mikro atau penyambungan pembuluh darah di bawah mikroskop; Amputasi traumatik karena terputusnya bagian atau anggota tubuh karena trauma atau kecelakaan yang memerlukan tindakan penyambungan dengan aplikasi bedah mikro; Bedah tangan yang mengkhususkan diri pada penatalaksanaan kelainan tangan, baik kelainan bawaan, trauma termasuk luka bakar, dan kelainan yang disebabkan oleh pengangkatan tumor.', 1326: 'Macam-macam tindakan bedah plastik estetika yang dapat dilakukan atas seseorang antara lain sebagai berikut: Tindakan bedah estetika untuk proses penuaan, yang bertujuan memperbaiki struktur otot dan kulit yang mengalami proses degenerasi, misalnya operasi pengencangan muka (facelift); Tindakan bedah estetika untuk kelainan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis, misalnya operasi pembuatan lipatan kelopak mata (blefaroplasty), operasi hidung (rinoplasty), operasi dagu (mentoplasty), operasi telinga (otoplasty), operasi mata, dan sebagainya; Tindakan bedah estetika untuk proses pertumbuhan lemak berlebihan, yang bertujuan memberi bentuk pada tubuh (body conturing, body reshaping, body sclupture) dengan cara membuang lemak yang berlebihan tanpa menurunkan berat badan, misalnya bedah sedot lemak (liposuction); Bedah kraniomaksilofacial, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memberi bentuk pada rangka tulang dan muka yang kurang harmonis agar tampak lebih indah, misalnya bedah craniofacial shaping dan bedah orthognatic.', 1327: '(1) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.', 1328: 'Mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hulmm atau melakukan kejahatan. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'}

Saya ingin bertanya, apabila seorang perempuan (PR) diperkosa oleh seorang laki-laki (LK), kemudian si PR hamil dan karena ketakutannya akan ketahuan orang tuanya bahwa dia telah diperkosa, maka dibiarkannya hingga usia kehamilannya jatuh 4 bulan. Ketika itu, apakah masih bisa dilakukan aborsi berdasarkan UU Kesehatan? Lalu, apakah ada perlindungan hukum atau hak asasi manusia terhadap calon bayi tersebut, seperti hak untuk hidup? Jika ada, apakah tindakan ibu tersebut merupakan suatu tindak pidana? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Charles Situmorang, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 21 Februari 2018. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Ketentuan Aborsi dalam KUHP Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan terlebih dahulu apa itu aborsi. Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan abortus provocatus yang ditulis dalam bahasa Latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain. [1] Aturan mengenai aborsi diatur di dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [2] yaitu tahun 2026. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Pasal 346 KUHP Pasal 463 UU 1/2023 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 1. Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis . Dalam hal ini, KUHP atau UU 1/2023 sebagai aturan yang bersifat lex generalis dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 UU 1/2023. Namun demikian, dalam Pasal 463 UU 1/2023 dikecualikan bagi korban kekerasan seksual atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Ketentuan Aborsi dalam UU Kesehatan Pasal 60 ayat 1 UU Kesehatan dengan tegas melarang tindakan aborsi k ecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pelaksanaan aborsi yang memenuhi kriteria yang diperbolehkan tersebut hanya dapat dilakukan: oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri; dan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. Pada dasarnya, UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP atau Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023 . Selain itu, juga berlaku asas lex posterior derogat legi priori d imana UU Kesehatan adalah peraturan baru, sehingga mengesampingkan KUHP sebagai peraturan yang lama. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah semestinya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus dan terbaru yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut. Adapun hukuman bagi setiap perempuan yang melakukan aborsi karena tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Kesehatan maka dipidana penjara paling lama 4 tahun. [3] Ketentuan Aborsi bagi Korban Perkosaan Berdasarkan ketentuan dalam UU Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP 61/2014 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Lantas, berapa usia kehamilan paling lama dapat dilakukan aborsi atas indikasi kehamilan akibat perkosaan? Dalam UU Kesehatan yang baru tidak diatur mengenai batasan maksimal usia kehamilan yang dapat dilakukan tindakan aborsi akibat perkosanaan. Secara historis, batasan maksimal usia kehamilan untuk aborsi akibat perkosaan diatur dalam Pasal 76 UU 36/2009 yaitu sebelum kehamilan berumur 6 minggu. Namun, setelah diundangkannya UU 17/2023 atau UU Kesehatan yang baru, tidak diatur lagi mengenai batasan maksimal usia kehamilan untuk aborsi akibat perkosaan. Namun demikian, dalam PP 61/2014 diatur lebih teknis bahwa untuk tindakan aborsi akibat perkosaan, hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir . [4] Lebih lanjut, kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan: [5] usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain seperti dokter spesialis psikiatri, forensik, dan pekerja sosial, mengenai adanya dugaan perkosaan. Tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. [6] Jadi, menjawab pertanyaan Anda, apakah boleh aborsi untuk korban pemerkosaan? Jawabannya diperbolehkan. PR sebagai korban perkosaan pada dasarnya dapat melakukan aborsi sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kami jelaskan di atas. Akan tetapi, jika tindakan aborsi tersebut akan dilakukan pada usia kehamilan yang telah mencapai 4 bulan (16 minggu), maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP 61/2014. Kami menyarankan agar PR terlebih dahulu melaporkan kejadian perkosaan tersebut kepada kepolisian. Adapun terkait dengan kehamilannya, PR dapat mengkonsultasikan hal tersebut kepada tenaga medis. Hak Anak dalam Kandungan untuk Hidup Pada dasarnya hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A UUD 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup , tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . [7] Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) UU HAM disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan . Namun demikian, dalam hal ini PR selaku korban tindak pidana pemerkosaan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga, ketentuan yang berlaku padanya adalah Pasal 60 UU Kesehatan . Dalam rangka melaksanakan perlindungan tersebut, PR selaku korban pemerkosaan diberikan hak untuk melakukan aborsi dengan cara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat Dasar Hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi . Referensi : Bayu Anggara. Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021. [1] Bayu Anggara. Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 121 [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [3] Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [4] Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”) [5] Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014 dan penjelasannya [6] Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP 61/2014 [7] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak TAGS aborsi pemerkosaan pidana

{954: 'Disarikan dari Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan Abortus Provocatus yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1329: 'Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.', 1330: '(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.', 1331: '(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “ahli lain” antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.', 1332: '(1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.', 1333: '1. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.'}

Akhir-akhir ini yayasan panti asuhan di Medan menjadi sorotan karena kasus eksploitasi anak. Yang buat miris, ada bayi berusia 2 bulan yang disuapi dengan bubur dan air putih jam 1 malam, padahal usia tersebut seharusnya belum diberikan MPASI. Pengelolanya live di Tiktok demi mendapatkan gift penonton atau donasi. Apa pasal yang menjerat pengelola dan yayasan panti asuhan jika melakukan eksploitasi anak?

ULASAN LENGKAP . Larangan Eksploitasi Anak Kami turut prihatin atas tindakan pengelola panti asuhan yang mengorbankan kesehatan dan keselamatan anak-anak demi keuntungan pribadi/organisasi. Tindakan eksploitasi anak tersebut tentu sangat disayangkan dan kami harap tidak akan terulang kembali. Selanjutnya, sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu eksploitasi anak. Eksploitasi menurut KBBI adalah pengusahaan; pendayagunaan; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang). Adapun yang dimaksud dengan perlakuan eksploitasi atau eksploitasi anak adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. [1] Tindakan eksploitasi anak ini tidak sejalan dengan amanat Pasal 19 angka 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak bahwa negara akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cidera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi , termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orang tua, wali, atau orang lain yang memelihara anak . Selain itu, juga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. [2] Dalam konteks pertanyaan Anda, kami berpendapat bahwa tindakan pengelola panti asuhan yang live di media sosial untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan anak-anak termasuk dalam kategori eksploitasi ekonomi. Secara yuridis, maksud dari “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiel . [3] Perlu diketahui khalayak umum, bahwa segala bentuk ‘mengemis online ’ di media sosial yang mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk anak-anak adalah dilarang. Hal ini tertuang dalam SE Mensos 2/2023 yang mengimbau kepala daerah untuk mencegah kegiatan tersebut. Jika ditemukan kegiatan mengemis dan/atau yang mengeksploitasi anak dan kelompok rentan lainnya harus dilaporkan kepada kepolisian dan/atau ditindaklanjuti Satpol PP (hal. 2). Ancaman Hukuman Pelaku Eksploitasi Anak Terhadap pengelola panti asuhan atau perseorangan, ancaman hukuman eksploitasi anak diatur dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35/2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta . Adapun terhadap yayasan yang menyelenggarakan panti asuhan yang berizin melakukan eksploitasi anak, terancam dapat dicabut izin operasional panti asuhannya [4] hingga adanya kemungkinan yayasan dibubarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan bahwa yayasan dapat bubar karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan . [5] Namun, apabila penyelenggaraan panti asuhan oleh yayasan tersebut belum berizin, maka kegiatan operasionalnya dapat dihentikan. [6] Hal ini berdasarkan Lampiran Permensos 30/2011 (hal. 94) bahwa setiap lembaga kesejahteraan anak harus memiliki izin operasional dari Dinas Sosial. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) ; Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ; Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya . Referensi : Eksploitasi , yang diakses pada Kamis, 28 September 2023, pukul 21.01 WIB; Konvensi tentang Hak-hak Anak , yang diakses pada Kamis, 28 September 2023, pukul 21.24 WIB. [1] Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) [2] Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak [3] Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [4] Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (hal. 95) [5] Pasal 62 huruf c butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [6] Pasal 49 huruf b jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial TAGS anak perlindungan anak eksploitasi

{1335: 'Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.', 1336: '(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.', 1337: 'Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.', 1338: 'Dalam kasus dimana pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan mengganggu/ membahayakan keselamatan anak, maka Dinas Sosial dapat segera menarik ijin praktik/operasional dan menunda upaya yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memperbaiki pelayanannya. Ijin tidak akan diperbarui kembali sampai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menunjukkan perbaikan dan sepenuhnya mengimplemen-tasikan standar nasional pengasuhan', 1339: 'pasal 62 yayasan bubar karena: a. jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit presiden republik indonesia dicabut.', 1340: 'pasal 49 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; c. pencabutan izin; dan/atau d. denda administratif.'}

Bagaimana hukumnya�scan-edit. Misal mengubah/menambah/mengurangi isi Kartu Keluarga, KTP, slip gaji, STNK, SKCK, surat keterangan dokter, dll. Misalnya data tersebut di�scan-edit terus di fotokopi. Fotokopinya ini digunakan untuk mengurus suatu keperluan. Pertanyaannya, adakah hukuman pemalsuan dokumen? Berapa lama hukuman pemalsuan dokumen? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP kedua artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 14 November 2018, dan dimutakhirkan pada Rabu, 2 November 2022. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pertama-tama, perlu dipahami terlebih dahulu definisi-definisi berikut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) : Fotokopi adalah hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan). Scan atau pindai ( memindai ) yaitu mengopi gambar atau teks ke dalam komputer dalam bentuk digital. Edit atau sunting ( menyunting ) yaitu: menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat); mengedit merencanakan dan mengarahkan penerbitan (surat kabar, majalah); menyusun atau merakit (film, pita rekaman) dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Kami asumsikan tindakan yang dilakukan dalam kasus Anda adalah menyunting dengan cara menambah atau mengurangi isi dokumen yang telah dipindai ke komputer, lalu setelah itu difotokopi (digandakan). Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada dasarnya, perbuatan mengubah/menambah/mengurangi isi dokumen dalam Kartu Keluarga (“KK”), slip gaji, Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”), dan surat keterangan dokter dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat . Kemudian, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] pada tahun 2026. KUHP UU 1/2023 Pasal 263 B arang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat , dengan pidana penjara paling lama 6 tahun Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati , jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian Pasal 391 Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat , dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar. [2] Setiap orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu , jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1). Pasal 264 Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 392 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap: akta autentik; surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum; saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan; talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan; surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Disarikan dari artikel Haruskah Ada Unsur Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen? , menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195-196), bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara: Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) . Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah. Kemudian, R. Soesilo juga menjelaskan yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195). Surat yang dipalsukan di antaranya harus surat yang: dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain); surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain). Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut (hal. 196): Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Lalu, kerugian tidak hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (imateriil). Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, ia tidak dihukum. Penjelasan di atas sejalan dengan penjelasan Pasal 391 UU 1/2023 yang berbunyi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “surat” adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faksimile atas surat tersebut. Lalu, surat yang dipalsu harus dapat: menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk; menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa; menerbitkan suatu pembebasan utang; atau dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain. Maka menurut hemat kami, jika mengubah/menambah/mengurangi suatu dokumen dilakukan dengan penggandaan bertujuan untuk membuat surat palsu, memalsu surat, memalsu tanda tangan, menempel foto orang lain dari pemegang yang berhak, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen. : Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen Tindak Pidana Pemalsuan Data Pribadi Dalam pertanyaan, Anda menyebutkan beberapa surat yang dipalsukan. Berkaitan dengan hal ini, kami memberikan contoh tindakan pemalsuan Kartu Keluarga atau tindakan mengubah/menambah/mengurangi isi KK yang mana di dalamnya memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. [3] Perlu diketahui bahwa data dalam KK termasuk data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan mencakup antara lain nomor KK, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (“NIK”), jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, status perkawinan, dan lain-lain. [4] Kemudian dalam aspek pelindungan data pribadi , data-data tersebut termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat umum. [5] Menurut Pasal 66 UU PDP , setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pelaku yang melanggar ketentuan larangan pemalsuan data pribadi berpotensi dijerat Pasal 68 UU PDP yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar. Bahkan selain pidana, pelaku bisa dijatuhi pidana tambahan perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. [6] Dengan demikian, ancaman hukuman pemalsuan dokumen bagi pelaku, selain dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat dalam KUHP dan UU 1/2023 juga dapat dijerat Pasal 66 jo. Pasal 68 UU PDP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar. : Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991; Fotokopi , yang diakses pada 27 September 2023, pukul 16.30 WIB; Memindai , yang diakses pada 27 September 2023, pukul 16.30 WIB; Menyunting , yang diakses pada 27 September 2023, pukul 16.30 WIB. [1] Penjelasan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [2] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023. [3] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). [4] Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU 24/2013. [5] Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”). [6] Pasal 69 UU PDP. TAGS dokumen pelindungan data pribadi pemalsuan uu pdp

{1341: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1342: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1343: '13. kartu keluarga, selanjutnya disingkat kk, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.', 1344: "['(4), sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. (2) data . . . (2) data perseorangan meliputi: a. nomor kk; b. nik; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. nik ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. nik ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (3) data . . . (3) data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. (4) data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. 13. ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat', '(5), dan ayat']", 1345: "['pasal 4 (1) data pribadi terdiri atas: a. data pribadi yang bersifat spesifik; dan b. data pribadi yang bersifat umum. sk no 155205 a presiden repi.jblik indonesia -5- l2l data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: . a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. d. e. f. agama; status perkawinan; dan/ atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. untuk bab iv hak subjek data pribadi']", 1346: 'Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.'}

Saya pernah melaporkan seorang pria yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap adik perempuan saya dan pelaku sudah dipenjara selama 4 bulan. Setelah bebas, pelaku seolah meneror saya dan keluarga, dengan cara berteriak di depan rumah dan membuntuti kami saat berkendara. Saya punya bukti video dan foto kami dibuntuti. Kami sudah mencoba melaporkan pelaku tapi kata pihak kepolisian tidak bisa ditindak dengan alasan teriakan yang dilontarkan pelaku bukan hinaan, karena pelaku hanya melontarkan kata-kata seperti pengecut, penakut, tidak berani. Kami sudah menempuh jalur mediasi antar Babinsa dan Babinmas tapi pelaku masih mengulangi perbuatannya. Kami terganggu karena pelaku juga berteriak di tempat usaha kami, sehingga terkadang pelanggan takut untuk datang. Tindakan seperti apa lagi yang harus kami ambil untuk masalah ini?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pasal Penghinaan Ringan Tindakan pelaku yang berteriak di depan Anda dengan melontarkan kata-kata makian seperti pengecut, menurut hemat kami dapat dilaporkan kepada kepolisian dengan dasar dugaan tindak pidana penghinaan ringan . Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026. Pasal 315 KUHP Pasal 436 UU 1/2023 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [2] Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. [3] Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal sebagaimana dikutip dalam artikel Penghinaan Ringan untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan. Penghinaan yang dilakukan dengan menuduh suatu perbuatan termasuk pada delik penghinaan ( Pasal 310 KUHP ) atau penghinaan dengan tulisan ( Pasal 311 KUHP ). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain menuduh suatu perbuatan , misalnya dengan mengatakan anjing, bajingan, dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan . Lebih lanjut, penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertian yang bersifat sosiologis . Sehingga, penghinaan ringan dapat diartikan sebagai setiap upaya untuk menjelekkan orang lain yang tidak bersifat pencemaran. [4] Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, syaratnya adalah dilakukan di muka umum baik lisan ataupun tulisan, dapat juga dilakukan di muka atau di hadapan orangnya sendiri baik berupa ucapan atau perbuatan. Contohnya adalah memaki seseorang dengan kata-kata anjing, asu, sundel, bajingan, atau dengan perbuatan seperti meludahi muka orang. [5] Adapun, dalam Penjelasan Pasal 436 UU 1/2023 diterangkan bahwa ketentuan mengenai penghinaan ringan mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Pasal yang Menjerat Penguntit ( Stalker ) Selain melaporkan dengan tindak pidana penghinaan ringan, terhadap perilaku membuntuti orang lain saat berkendara, juga dapat dilaporkan berdasarkan pelanggaran Pasal 493 KUHP atau Pasal 317 UU 1/2023 . Pasal 493 KUHP Pasal 317 UU 1/2023 Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu , diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp500 ribu. [6] Setiap orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalanan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu , dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [7] Perlu dicatat bahwa pasal tersebut memang memuat unsur stalking yaitu mengikuti orang secara mengganggu, namun hanya diperuntukkan apabila terjadi di jalan umum. Pasal ini tidak menjangkau tindakan stalking yang meluas hingga ranah privasi korban dan tidak mengandung unsur berulang kali. [8] Artinya, pelaku yang membuntuti Anda saat berkendara merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilaporkan berdasarkan pasal tersebut karena dilakukan di jalan umum. Untuk melaporkan penghinaan ringan dan mengikuti orang lain secara mengganggu tersebut, Anda dapat datang ke kantor polisi terdekat dan melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian, disertai dengan alat bukti seperti saksi, bukti foto, ataupun video. Tindak Pidana yang Dilakukan Residivis Pengertian residivis atau residiv ( recidive ) menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dikutip Seluk Beluk Residivis adalah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu: sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa; pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi . Sementara itu, menurut KBBI , residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan. Terhadap residivis ini, pengadilan dapat memutus hukuman yang memberatkan. Dalam artikel Begini Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi Residivis dijelaskan bahwa residivis merupakan salah satu pemberat pidana , di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya (hal. 1) Lebih lanjut, pemberatan pidana terhadap residivis dilakukan atas perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP atau Pasal 23 dan Pasal 58 huruf c UU 1/2023 dengan memenuhi persyaratan (hal. 2): mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya; antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusannya, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan residivis; harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda; antara tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi yang dikutip artikel Hakikat Recidive dan Pemberatan Hukuman dasar pemberatan pidana karena pengulangan atau residive berdasarkan pada tiga faktor, yaitu pelaku melakukan lebih dari satu kali tindak pidana, pelaku pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan, dan hukuman atas tindak pidana pertama telah dijalankan. Dengan demikian, terhadap residivis atau pelaku yang melakukan tindak pidana lagi, berpotensi dikenai pemberatan pidana. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Anita Br Sinaga, Usman, dan Dheny Wahyudhi. Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2 No. 2, 2021; Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009. Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010; Residivis yang diakses pada Selasa, 26 September 2023 pukul 13.31 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan 1.000 kali [3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [4] Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009. Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010, hal. 131 [5] Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009. Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010, hal. 131 [6] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan 1.000 kali [7] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [8] Anita Br Sinaga, Usman, dan Dheny Wahyudhi. Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2 No. 2, 2021, hal. 23 TAGS residivis pasal penghinaan penghinaan

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 715: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1350: 'penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertian yang bersifat sosiologis. Sehingga, penghinaan ringan dapat diartikan sebagai setiap upaya untuk menjelekkan orang lain yang tidak bersifat pencemaran. Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, syaratnya adalah dilakukan di muka umum baik lisan ataupun tulisan, dapat juga dilakukan di muka atau di hadapan orangnya sendiri baik berupa ucapan atau perbuatan. Contohnya adalah memaki seseorang dengan kata-kata anjing, asu, sundel, bajingan, atau dengan perbuatan seperti meludahi muka orang.', 716: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1351: 'pasal tersebut memang memuat unsur stalking yaitu mengikuti orang secara mengganggu, namun hanya diperuntukkan apabila terjadi di jalan umum. Pasal ini tidak menjangkau tindakan stalking yang meluas hingga ranah privasi korban dan tidak mengandung unsur berulang kali.'}

Akhir-akhir ini sedang viral isu love scamming di Indonesia, dimana terdapat 132 WNA China dideportasi karena menjadi pelaku love scamming. Lalu, apa itu love scamming? Adakah hukum tentang love scamming di Indonesia?

ULASAN LENGKAP . Pengertian Love Scamming Istilah love scamming berasal dari kata “ love ” dan “ scam ” dalam bahasa Inggris. Berdasarkan Merriam Webster Dictionary , love berarti perasaan kasih sayang yang mendalam. Sedangkan scam adalah penipuan atau trik ilegal, biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang dari orang lain . Dalam pengertian lain, scam adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. [1] Love scamming adalah salah satu modus dalam cybercrime , [2] yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan konsep kriminalitas yang menggunakan internet sebagai wahana kejahatan . [3] Sejalan dengan pendapat Sinta Dewi , cybercrime adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia melalui internet. Jadi dapat disimpulkan secara umum, kejahatan di bidang cyber yaitu melakukan kejahatan dengan menggunakan komputer dan internet . [4] Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan love scam yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring (online) . Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan love scam akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan  tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. [5] Dengan demikian, love scamming adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan [6] yang dilakukan secara daring. Berdasarkan penelusuran kami, love scamming tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun upaya penegakan hukum terhadap tindakan love scamming tetap dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan KUHP dan UU ITE serta perubahannya. Berikut masing-masing ulasannya. Pasal Penipuan dalam KUHP Pada dasarnya, tindak pidana penipuan telah diatur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [7] yakni pada tahun 2026, sebagai berikut: Pasal 378 KUHP Pasal 492 UU 1/2023 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [8] Disarikan dari artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah , menurut R. Sugandhi dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya (hal. 396-397), unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal penipuan pada intinya adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 261), kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya: membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 , perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Pasal Penipuan dalam UU ITE Dalam kasus love scam , pasal yang paling relevan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang berita bohong. Hal ini karena tindak pidana love scamming pada umumnya melibatkan pemalsuan identitas dan mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur dan merugikan. Berikut bunyi ketentuannya: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik . Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE berpotensi dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Berdasarkan ketentuan di atas, maka setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dicermati yaitu: unsur kesengajaan dan tanpa hak; unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selanjutnya, keberadaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023 serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali , yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. [9] Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Menyambung kasus hukum yang Anda tanyakan, tindak pidana khusus contohnya kejahatan cyber dalam bentuk love scamming diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Pada kasus tindak kejahatan love scamming , Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023 . Walau demikian, dalam praktiknya penuntut umum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP atau UU 1/2023 serta UU ITE dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Christiany Juditha. Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams) . Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol. 6, No. 2, 2015; Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani. Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Al-QānÅ«n: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vo. 23, No. 2, 2020 Nindi Bimantari (et.al). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, 2023 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1986; R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980; Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol. 44, No. 4, 2015, Sinta Dewi. Cybercrime dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol. 40, No. 4, 2011; Yuni Retnowati. Love Scammer: Komodifikasi Cinta dan Kesepian di Dunia Maya. Jurnal Komunikologi, Vol. 12, No. 2, 2015; Merriam Webster Dictionary, love , yang diakses pada Jumat, 22 September 2023, 06.12 WIB; Merriam Webster Dictionary, scam , yang diakses pada Jumat, 21 September 2023, 21.18 WIB. [1] Yuni Retnowati. Love Scammer: Komodifikasi Cinta dan Kesepian di Dunia Maya. Jurnal Komunikologi, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 69. [2] Christiany Juditha. Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams) . Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol. 6, No. 2, 2015, hal. 30. [3] Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani. Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Al-QānÅ«n: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vo. 23, No. 2, 2020, hal. 406. [4] Sinta Dewi. Cybercrime dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol. 40, No. 4, 2011, hal. 525. [5] Nindi Bimantari (et.al). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 175. [6] Yuni Retnowati. Love Scammer: Komodifikasi Cinta dan Kesepian di Dunia Maya. Jurnal Komunikologi, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 66. [7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023. [9] Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol. 44, No. 4, 2015, hal. 504. TAGS penipuan penipuan online uu ite

{1352: 'Dalam pengertian lain, scam adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan.', 1353: '[1] Love scamming adalah salah satu modus dalam cybercrime,', 1354: '[1] Love scamming adalah salah satu modus dalam cybercrime,[2] yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan konsep kriminalitas yang menggunakan internet sebagai wahana kejahatan.', 1355: 'cybercrime adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia melalui internet. Jadi dapat disimpulkan secara umum, kejahatan di bidang cyber yaitu melakukan kejahatan dengan menggunakan komputer dan internet.', 1356: 'Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang.', 1357: '[5] Dengan demikian, love scamming adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan', 1358: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1237: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1359: 'Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum.'}

Apakah seseorang yang telah menjadi seorang terpidana, sudah berada dalam lembaga pemasyarakatan, tetap dapat melakukan perbuatan hukum, terpidana tersebut tetap dapat melakukan suatu perjanjian kerja sama secara notariil? Apakah akta perjanjian tersebut sah? �

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul hukum pidana/hak-hak keperdataan seorang terpidana yang dibuat oleh Si Pokrol , dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 9 Juni 2009. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Hak-hak Narapidana Kami asumsikan bahwa yang Anda tanyakan adalah berkaitan dengan keabsahan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh seorang narapidana. Namun, sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. [1] Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana kehilangan sebagian hak-hak kemerdekaannya karena dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadapnya harus berada dalam lembaga pemasyarakatan (“lapas”) dan tidak bisa keluar kecuali dalam keadaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 9 UU Pemasyarakatan , narapidana dalam tahanan masih berhak untuk: menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah. atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Artinya, narapidana yang sedang menjalani hukuman badaniah di lapas tidak serta merta kehilangan hak-hak yang melekat pada dirinya, kecuali secara tegas dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ditetapkan pidana tambahan. Pidana tambahan diatur di dalam Pasal 10 huruf b KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [2] yaitu tahun 2026 berupa: Pasal 10 huruf b KUHP Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim. pencabutan hak tertentu ; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Lebih lanjut, hak-hak yang dapat dicabut dengan putusan hakim hanyalah terbatas pada hak-hak yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 86 UU 1/2023 sebagai berikut. Pasal 35 ayat (1) KUHP Pasal 86 UU 1/2023 Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kuhp, atau dalam aturan umum lainnya ialah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; hak memasuki angkatan bersenjata; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a UU 1/2023 dapat berupa: hak memang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; hak menjadi anggota TNI dan Polri; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; hak menjadi wali, wali pengawas, pengampui, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri; hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri; hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat Berdasarkan ketentuan di atas, hak-hak narapidana untuk melakukan perbuatan hukum perdata tidak termasuk hak yang dapat dicabut . Sehingga, menurut hemat kami, narapidana yang berada dalam lapas tetap berhak melakukan suatu perbuatan hukum perdata seperti membuat perjanjian jual beli, utang piutang, dan perbuatan perdata lainnya. Keabsahaan Perjanjian yang Dibuat Narapidana Sebagai penegasan seorang narapidana berhak melaksanakan perbuatan perdata juga dapat dilihat dalam Pasal 3 KUH Perdata yang berbunyi: Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. Berdasarkan pasal tersebut, hukuman apapun yang termasuk hukuman badaniah yang dijatuhkan kepada narapidana tidak serta merta menghilangkan hak-hak keperdataannya. Maka dari itu, status narapidana tidak menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Hal ini karena keabsahan sebuah perjanjian dinilai berdasarkan syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. : Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi Lebih lanjut, terkait dengan kecakapan para pihak, pada dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan kecuali ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. [3] Lantas apakah narapidana termasuk orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian? Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: Orang yang belum dewasa; Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (seperti dungu, gila atau gelap mata [4] ) ; Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun, patut dicatat bahwa ketentuan ke 3 mengenai orang-orang perempuan tersebut dihapus dengan berlakunya UU Perkawinan . [5] Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda apakah seorang narapidana dapat membuat perjanjian kerja sama di hadapan notaris, menurut hemat kami, bisa. Narapidana yang sedang menjalani hukuman di lapas berhak membuat suatu perjanjian kerja sama dan tetap sah secara hukum , sepanjang yang bersangkutan adalah orang yang sudah dewasa (minimal berumur 18 tahun atau telah menikah) dan cakap melakukan perbuatan hukum [6] atau tidak di bawah pengampuan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianti, Noor Saptanti. Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik. Masalah-masalah Hukum Jilid 47 No. 2 April 2018. [1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [3] Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) [4] Pasal 433 KUH Perdata [5] Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianti, Noor Saptanti. Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik. Masalah-masalah Hukum Jilid 47 No. 2 April 2018, hal. 119 [6] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris TAGS hak narapidana narapidana hukum perjanjian perjanjian

{1360: '6. narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan', 20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1361: 'pasal 1329 tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.', 1362: 'pasal 433 setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.', 1363: ' ketentuan ke 3 mengenai orang-orang perempuan tersebut dihapus dengan berlakunya UU Perkawinan', 1364: "['(1) penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum.', '(2) penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.']"}

Di media sosial seperti WhatsApp sering kali saya dan teman-teman saya berkomunikasi menggunakan stiker wajah orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang dikenal. Lalu, tidak jarang stiker berupa wajah orang tersebut diedit untuk bahan lelucon. Nah, apakah buat stiker WA pakai foto wajah orang lain bisa dipidana?

ULASAN LENGKAP . Ketentuan Penggunaan Informasi Elektronik dalam UU ITE Disarikan dari Mengenal Cyber Law dan Aturannya , aspek hukum yang mengacu pada wilayah hukum yang ruang lingkupnya mencakup subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet dan memasuki ruang dunia maya dikenal sebagai cyber law . Berkaitan dengan cyber law , Indonesia mengacu pada UU ITE dan perubahannya. Menjawab pertanyaan Anda mengenai penggunaan wajah orang sebagai stiker WhatsApp , pada dasarnya Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 mengatur sebagai berikut: Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto , Electronic Data Interchange (“EDI”), surat elektronik (electronic mail) , telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. [1] Menurut hemat kami, memakai wajah orang lain untuk stiker di WhatsApp artinya menggunakan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, dalam hal ini berupa foto. Berdasarkan aturan di atas, maka seseorang diharuskan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan, sebelum menggunakan informasi elektronik tersebut. Lalu, apabila pihak terkait merasa dirugikan atau dilanggar haknya karena tersebarnya stiker yang menampilkan wajahnya, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU 19/2016 . Kemudian, berdasarkan informasi yang Anda berikan, Anda dan/atau teman-teman Anda mengedit stiker wajah tersebut. Perbuatan ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah , menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengandung unsur tindak pidana subjektif maupun objektif. Unsur subjektif dari tindak pidana yang tercantum dalam pasal tersebut adalah unsur sengaja dan melawan hukum. Sementara unsur objektifnya adalah mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. [2] Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang memenuhi unsur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE . Ketentuan Penggunaan Hak Cipta Selain diatur dalam UU ITE, aspek hukum lain yang perlu diperhatikan adalah undang-undang yang menyangkut hak cipta. Foto wajah seseorang adalah karya fotografi dengan objek manusia yang disebut sebagai potret, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Hak Cipta . Selain itu, menurut Pasal 40 ayat (1) huruf l UU Hak Cipta , potret termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel Jerat Hukum Mengedit Wajah Orang Menjadi Meme , perbuatan mengedit wajah orang untuk bahan lelucon termasuk perbuatan memodifikasi ciptaan dan sangat mungkin dilakukan tanpa izin pemilik potret atau pencipta (pemegang hak cipta) dari potret tersebut. Setiap ciptaan terkandung hak moral dan hak ekonomi. Salah satu hak moral adalah hak pencipta untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan modifikasi karyanya yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta. Jadi secara hukum, pelaku wajib mendapatkan izin untuk memodifikasi ciptaan, dalam hal ini stiker dengan potret muka seseorang di WhatsApp . Menurut hemat kami, dalam hal seseorang tersinggung karena wajahnya dijadikan stiker di WhatsApp dan dimodifikasi untuk jadi bahan lelucon, maka pelakunya dapat dipidana atas dasar tindak pidana penghinaan ringan . : Agar Tak Melanggar Hak Cipta Saat Memodifikasi Gambar dari Internet Catatan lainnya, sekalipun pembuatan, modifikasi, dan penyebaran stiker WhatsApp dilakukan melalui sistem elektronik, namun sanksi pidananya tetap merujuk pada ketentuan dalam KUHP dan UU 1/2023 . Berikut ulasannya. Tindak Pidana Penghinaan Ringan Tindak pidana penghinaan diatur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [3] yakni pada tahun 2026. Pasal 315 KUHP Pasal 436 UU 1/2023 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [4] Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [5] Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah: [6] setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan dengan sengaja. Disarikan dari Hukumnya Melabrak Orang Lain , ketentuan hukum penghinaan merupakan delik aduan , yaitu perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu . Artinya, korban yang merasa dirugikan dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut. Dalam pengertian lain, aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. [7] Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 440 UU 1/2023 yang berbunyi: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana . : Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya . Kesimpulannya, memakai wajah orang lain untuk stiker di WhatsApp artinya menggunakan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang. Sehingga dalam UU ITE, Anda wajib mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan jika hendak menggunakan wajah orang tersebut untuk stiker. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE, orang dilarang mengubah informasi elektronik milik orang lain. Pelaku yang melanggar ketentuan ini berpotensi dipenjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Selain itu, perbuatan mengedit wajah orang untuk bahan lelucon termasuk perbuatan memodifikasi ciptaan yang melanggar hak moral pencipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Walaupun pembuatan dan modifikasi stiker WhatsApp dilakukan melalui sistem elektronik, namun sanksi pidananya tetap merujuk pada ketentuan dalam KUHP dan UU 1/2023 tentang penghinaan ringan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Muhammad Dani Ihkam dan I Gusti Ngurah Parwata. Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 11, 2020; Richard Elyas Christian Sirait (et.al). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk). Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020; Ridho Iwan Saputra (et.al) . Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybercrime. Jurnal Lex Suprema, Vol. 11, No. 2, September 2020. [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). [2] Ridho Iwan Saputra (et.al) . Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybercrime. Jurnal Lex Suprema, Vol. 11, No. 2, September 2020, hal. 460. [3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dikali 1000 kali. [5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023. [6] Muhammad Dani Ihkam dan I Gusti Ngurah Parwata. Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 11, 2020, hal. 6. [7] Richard Elyas Christian Sirait (et.al). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk). Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020, hal. 217. TAGS hak cipta penghinaan tindak pidana uu ite

{1365: '1. di antara angka 6 dan angka 7 pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1', 1366: 'Sementara unsur objektifnya adalah mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain.', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1367: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1236: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1368: 'Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah: setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan dengan sengaja.', 1369: 'Dalam pengertian lain, aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.'}

Saya memiliki sebuah kasus dimana saya disuruh oleh teman saya mengambil sebuah barang di dalam kardus di terminal. Saya mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika, dan saya pun telah berkali-kali melakukan hal tersebut.

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel dengan judul Jerat Pidana Maksimal Bagi Pembuat dan Pengedar Narkoba, yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 8 November 2013, dan dimutakhirkan pada Kamis, 28 April 2022. . Definisi Pengedar Narkotika Sepanjang penelusuran kami, tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam U U Narkotika dan perubahannya. Namun, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) , pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika , yaitu: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Pemilik Puntung Ganja = Pengedar Ganja? , Lilik Mulyadi dalam penelitiannya yang berjudul Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (hal. 2-3) menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika . Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut , menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika. Lebih lanjut, Ratna WP dalam bukunya berjudul Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (hal. 19) menjelaskan bahwa pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjawab pertanyaan Anda, dari definisi pengedar di atas dapat kita uraikan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika, yakni: yang menyalurkan narkotika; yang menyerahkan narkotika; penjual narkotika; pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali; pengangkut narkotika ; penyimpan narkotika; yang menguasai narkotika; yang menyediakan narkotika; yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika. Kesimpulannya, jika Anda mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyerahkannya kepada orang lain, maka Anda dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika. Hukuman Pengedar Narkoba Sanksi bagi pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya (“narkoba”), khususnya pengangkut narkotika diatur dalam Pasal 115 , Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkotika . Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika, yang kami uraikan satu per satu sebagai berikut: Pasal 115 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut , atau mentransito Narkotika Golongan I , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 120 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut , atau mentransito Narkotika Golongan II , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 125 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut , atau mentransito Narkotika Golongan III , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400 juta dan paling banyak Rp3 miliar. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. : Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes Perlu Anda ketahui juga, pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan II dapat dipidana mati jika narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. [1] Pidana mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan II apabila narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. [2] : Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Sebagai informasi, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Namun, hukuman mati menurut pendapat para ahli hukum dibenarkan apabila pelaku tindak pidana telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. [3] Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, jerat pidana maksimal bagi pembuat dan pengedar narkoba adalah hukuman mati. : Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia Contoh Kasus Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan berikan contoh kasus hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 154/Pid.B/2012/PN-KC . Fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa dan temannya (yang mengendarai motor) melintas di Pos Polisi Kabupaten Aceh Tenggara yang saat itu sedang dilakukan pemeriksaan kendaraan rutin oleh kepolisian. Para saksi dari kepolisian mencium bau ganja dari dalam tas yang dibawa. Ternyata, dalam tas tersebut berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja seberat 27,7 kilogram. Kemudian, terdakwa dan temannya menerangkan bahwa narkotika ganja tersebut adalah milik seseorang beralamat di Desa Pepelah Kec. Pidning Kab. Gayo Lues. Terdakwa dan temannya akan diberi upah untuk membawa tanaman ganja apabila sampai di desa tersebut (hal. 3-4). Atas perbuatannya tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 115 ayat (2) UU Narkotika jo . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan (hal. 17). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 . Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 154/Pid.B/2012/PN-KC . R eferensi : Lilik Mulyadi. Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan) . Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012; Ratna WP. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara. Yogyakarta: Legality, 2019; Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman) , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 3, 2016; Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengedar , diakses pada Jumat, 22 September 2023, pukul 12.17 WIB. [1] Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). [2] Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika. [3] Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman) , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 3, 2016, hal. 243. TAGS narkoba narkotika uu narkotika narkotika golongan i pidana mati

{1370: "['(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).']", 1371: '(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). ;; (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). ', 1372: 'Oleh karena harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup.'}

Bagaimana pertanggungjawaban korporasi secara pidana dalam hal korporasi menyebabkan kerusakan hutan? Siapa yang bertanggung jawab dan apa dasar hukumnya?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Perusakan Hutan yang ditulis oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 8 April 2015. . Pengertian Korporasi Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan korporasi. Menurut Satjipto Rahardjo , korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus , yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum. [1] Kemudian, Yan Pramadya Puspa berpendapat bahwa korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, yaitu suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona). Kemudian, korporasi sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. [2] Definisi korporasi tersebut sejalan dengan Pasal 37 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 22 UU P3H , yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan korporasi itu sendiri juga termasuk dalam kategori “setiap orang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 21 UU P3H yang berbunyi: Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Lantas, apa hukumnya bagi korporasi yang melakukan perusakan hutan? Berikut ulasannya. : Sebabkan Kebakaran Taman Nasional, Apa Sanksi Hukumnya? Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Pada dasarnya, pencegahan perusakan hutan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan. [3] Menjawab pertanyaan Anda, maka korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perusakan hutan . Adapun yang dimaksud dengan perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau penggunaan perizinan berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian perizinan berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah pusat. [4] Hal tersebut juga terlihat dari sejumlah aturan larangan perusakan hutan yang terdapat ancaman pidananya bagi korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 UU P3H bahwa setiap orang dilarang: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat; membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat; memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara; menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Korporasi yang melanggar larangan pada huruf a, b, dan c pada ketentuan di atas, maka pengurusnya berpotensi dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar. Kemudian, korporasi juga berpotensi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. [5] Sanksi pidana yang serupa juga berlaku bagi korporasi yang melanggar larangan pada huruf d, e, dan h . [6] Korporasi yang melanggar larangan pada huruf f , pengurusnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp15 miliar, dan/atau korporasi berpotensi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. [7] Lebih lanjut, korporasi yang melanggar ketentuan huruf g , maka pengurusnya dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar. Lalu, korporasi juga bisa dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. [8] Sedangkan, korporasi yang melanggar ketentuan pada huruf i dan j , pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar. [9] Begitu pula dengan korporasi yang melanggar ketentuan huruf k, l, dan m , maka pengurusnya dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar. [10] Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terhadap korporasi yang melakukan perusakan hutan, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah korporasi dan atau pengurusnya . Tanggung jawab pidana pengurus korporasi atas perusakan hutan diatur secara tegas dalam Pasal 109 ayat (3) UU P3H yang berbunyi: Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Untuk korporasi yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas (“PT”), pertanggungjawaban pidana ada pada direksinya. Hal ini tercermin dalam Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT sebagai berikut: Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan , baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Adapun, terhadap korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU P3H . Selain itu, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. [11] : Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi Sanksi Administratif Korporasi Selain dikenakan sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan misalnya Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c UU P3H , korporasi juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa: [12] teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 . Referensi : Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012; Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986. [1] Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986, hal. 110. [2] Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 25. [3] Pasal 37 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU P3H”). [4] Pasal 37 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU P3H. [5] Pasal 37 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 82 ayat (3) UU P3H. [6] Pasal 37 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 83 ayat (4) UU P3H. [7] Pasal 37 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 84 ayat (3) UU P3H. [8] Pasal 37 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 85 ayat (2) UU P3H. [9] Pasal 86 ayat (2) UU P3H. [10] Pasal 87 ayat (4) UU P3H. [11] Pasal 109 ayat (5) dan (6) UU P3H. [12] Pasal 87 angka 7 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 18 ayat (1) UU P3H. TAGS korporasi tindak pidana korporasi hutan

{1373: 'korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum.', 1374: 'Kemudian, korporasi sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.', 1375: 'Pasal 7 Pencegahan Perusakan Hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau Korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan', 1376: '[\'(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat\', \'(2) dan ayat\', "(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]\', ayat (3), dan ayat", \'(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat\', "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban\' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a"]', 1377: '[\'(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat\', \'(2) dan ayat\', "(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]\', ayat (3), dan ayat", \'(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat\', "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban\' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a"]', 1378: '[\'(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat\', \'(2) dan ayat\', "(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]\', ayat (3), dan ayat", \'(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat\', "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban\' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a"]', 1379: '[\'(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat\', \'(2) dan ayat\', "(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]\', ayat (3), dan ayat", \'(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat\', "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban\' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a"]', 1380: '[\'(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat\', \'(2) dan ayat\', "(3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]\', ayat (3), dan ayat", \'(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat\', "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban\' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a"]', 1381: "['(1) orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i; dan/atau b. menyelundupkan . . . b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara kesatuan republik indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).']", 1382: "['(1) orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima . . . c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).', '(2) orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).', '(3) dalam . . . (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).']", 1383: "['(1) dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.', '(2) perbuatan . . . (2) perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama- sama.', '(3) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.', '(4) hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.', '(5) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 sampai dengan pasal 103 .']", 1384: 'Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau Korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”'}

Di lokasi KKN, mahasiswa dan mahasiswi tinggal di satu pondok, dengan tujuan menghemat. Hal ini sudah mendapat persetujuan warga sekitar dan pihak kampus. Ada salah seorang mahasiswa iseng mencuri foto mahasiswa yang sedang tertidur dengan posisi pakaian terbuka. Apakah ini sudah termasuk tindak pidana? Apakah si mahasiswa yang bersangkutan layak dituntut atas tindakannya? Mohon pencerahannya dari perspektif hukum di Indonesia. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Hukum Jika Diam-Diam Memfoto Orang yang Sedang Tidur yang pertama dipublikasikan pada Senin, 7 April 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Hukum Memotret Orang Tidur Tanpa Izin Menurut UU ITE Kami berasumsi bahwa tindakan mengambil foto seseorang yang sedang tidur dengan pakaian terbuka tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang mana hasil foto tersebut dalam UU ITE dikenal dengan nama informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange ( EDI ), surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. [1] Anda tidak menyebutkan apakah kemudian foto tersebut diunggah di media sosial, disebarluaskan, atau dikirimkan ke orang lain. Apabila ternyata terhadap foto tersebut dilakukan hal-hal di atas, maka foto tersebut dinamakan sebagai dokumen elektronik. Adapun yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya , huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. [2] Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa foto tersebut berisi orang yang sedang tidur dengan pakaian terbuka. Dalam hal ini, perlu dilihat lagi apakah dalam foto tersebut ada unsur atau muatan melanggar kesusilaan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE , yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan . Mengenai pelanggaran terhadap perbuatan tersebut, pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya foto seseorang yang sedang tidur dengan pakaian terbuka yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dapat dikenakan pidana pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar, jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain . [3] Jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, perbuatan tersebut tetap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Memotret Orang Tidur Tanpa Izin Menurut UU Hak Cipta Kemudian, jika dilihat dari segi UU Hak Cipta , foto mahasiswa yang sedang tidur dengan pakaian terbuka itu dapat dikategorikan sebagai potret. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia yang disebut dalam Pasal 1 angka 10 UUHC . Sebagai pencipta, orang yang memotret mahasiswa tersebut dapat disebut sebagai pencipta yaitu seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. [4] Selain itu, sebagai pencipta, si pengambil foto memiliki hak cipta yang memberi sejumlah hak eksklusif kepadanya untuk melaksanakan perbanyakan, pengumuman termasuk perubahan atas gambarnya sendiri dan melarang orang lain melaksanakan tindakan-tindakan tersebut tanpa seizinnya. [5] Lalu, apa hukum memotret orang tanpa izin? Perlu diperhatikan bahwa terdapat pembatasan atas penggunaan hak cipta atas potret, yakni orang yang mengambil potret mahasiswa yang sedang tidur tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari mahasiswa yang dipotret . Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi : Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya . Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya. Jika foto tersebut diperbanyak/diumumkan tanpa seizin orang yang difoto, maka si pelaku diancam dengan pidana pidana denda paling banyak Rp500 juta. [6] Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan mahasiswa yang diam-diam memotret orang lain yang sedang tidur tidak serta-merta dikatakan sebagai tindak pidana. Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang perbuatan mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan dan melanggar Pasal 12 ayat (1) UUHC tentang perbuatan mengumumkan foto (ciptaan) harus dengan izin orang yang difoto, maka pelakunya dapat dituntut pidana berdasarkan pasal-pasal tersebut. Jerat Pidana Diam-diam Memotret Orang Tidur Tanpa Izin Perlu dilihat bahwa apakah dalam foto tersebut terdapat unsur atau muatan melanggar kesusilaan atau tidak . Dalam kasus ini, tindakan menyebarkan foto yang terbuka dapat dipidana jika melanggar kesusilaan. Tetapi, pelaku juga berkemungkinan untuk dipidana karena pencemaran nama baik jika foto orang yang dipotret tanpa izin itu disebarkan hingga ia merasa malu dan dicemarkan. Selengkapnya dapat Anda simak penjelasan dalam artikel Menyebarkan Foto Telanjang, Delik Kesusilaan atau Pencemaran Nama Baik? Adapun ketentuan mengenai pasal pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE , Pasal 310 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan Pasal 433 UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [7] yakni pada tahun 2026. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik . Maka dari itu, apabila orang yang difoto merasa dipermalukan dalam hal fotonya saat tertidur dengan baju terbuka tersebar, maka ia dapat melaporkan hal tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik. Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) [2] Pasal 1 angka 4 UU ITE [3] Pasal 51 ayat (2) jis. Pasal 36, Pasal 27 ayat (1) UU ITE [4] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) [5] Pasal 4 UU Hak Cipta dan penjelasannya [6] Pasal 115 UU Hak Cipta [7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) TAGS foto uu ite hak cipta kesusilaan

{1385: '1. informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya', 1386: '4. dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya', 1387: "['(1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).']", 1388: '2. pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi', 1389: "pasal 4 hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.; Penjelasan: Yang dimaksud dengan 'hak eksklusif' adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak e konomi.", 1390: 'Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.'}

Bagaimana proses penuntutan dan pemidanaan tindak pidana korporasi? Mohon jelaskan proses pidana terkait kejahatan yang dilakukan korporasi.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korporasi yang ditulis oleh Anandito Utomo, S.H. dan dipublikasikan pada Jumat, 10 Januari 2014. . Pengertian Korporasi Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan korporasi. Satjipto Rahardjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum , menjelaskan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus , yaitu struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum (hal. 110). Kemudian, Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang menjelaskan bahwa korporasi merupakan suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. [1] Lebih lanjut, M Arief Amrullah memperjelas bahwa dalam konteks tindak pidana yang dilakukan korporasi, pada dasarnya korporasi adalah badan hukum (rechtspersoon) yang merupakan salah satu dari subyek hukum, di samping manusia (natuurlijke persoon) . Artinya, korporasi ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban. [2] Definisi di atas sejalan dengan pengertian korporasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PERMA 13/2016 , yaitu korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik dapat berupa badan hukum maupun bukan hukum. Lalu, apabila sebuah korporasi melakukan tindak pidana, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. [3] Tindak Pidana oleh Korporasi Adapun pengertian dari tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. [4] Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat melakukan penilaian terhadap berbagai kesalahan korporasi antara lain: [5] Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Lantas, apa saja tahapan penanganan perkara pidana korporasi? Bagaimana proses pidana tersebut? Berikut ulasannya. Tahapan Penanganan Perkara Pidana Korporasi Proses pidana yang subjek hukumnya korporasi pada dasarnya telah diatur secara spesifik dalam PERMA 13/2016 dan PERJAGUNG 28/10/2014 . Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami merangkum proses pidana tersebut sebagai berikut: Tahapan Pemeriksaan dan Pemanggilan Tahapan pemanggilan terhadap korporasi ditujukan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi beroperasi. Dalam hal alamat korporasi tidak diketahui, maka pemanggilan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus. Namun, jika alamat pengurus juga tidak diketahui, maka disampaikan surat panggilan melalui media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. [6] Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus . Lalu, penyidik yang melakukan pemeriksaan akan memanggil korporasi yang diwakili pengurus dengan surat panggilan yang sah. Kemudian, pengurus wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi. Jika korporasi telah dipanggil secara patut dan pengurusnya tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan, maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa. [7] Sebagai informasi, jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (“Tipikor”), Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”), atau tindak pidana lain berdasarkan undang-undang. [8] Penyelidikan dan penyidikan terhadap Tipikor dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang terhadap korporasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan subjek hukum perseorangan. [9] Selain itu, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka. [10] Tahapan Penuntutan Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum melakukan tahapan pra penuntutan terlebih dahulu. Penuntut umum yang ditunjuk, meneliti kelengkapan berkas perkara antara lain: [11] Akta Pendirian Korporasi Akte Perubahan Korporasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Korporasi Bentuk korporasi Hubungan korporasi dan pengurus yang mewakili korporasi Surat Kuasa korporasi kepada yang mewakili Surat, dokumen, pembukuan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang disangkakan Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta keuntungan yang diperoleh Korporasi Data keuangan dan perpajakan baik Korporasi maupun pengurus korporasi Keterangan Ahli apabila diperlukan Hal-hal lain yang sehubungan dengan perkara Setelah berkas perkara lengkap, maka tahapan berikutnya adalah penyusunan surat dakwaan terhadap korporasi. [12] Surat dakwaan terhadap korporasi merujuk pada KUHAP , khususnya Pasal 143 ayat (2) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut: [13] nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Adapun korporasi yang dapat dituntut meliputi: [14] Korporasi; Korporasi yang dipindahtangankan atau diambil alih; Korporasi kelompok yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan/atau Korporasi yang masih dalam proses kepailitan. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa terhadap korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib . [15] Anda dapat membaca penjelasan selengkapnya mengenai tahapan penuntutan korporasi pada Bab IV Lampiran PERJAGUNG 28/10/2014 . Tahapan Persidangan Pada tahapan ini, pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan . [16] Jika pengurus tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap , hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Lalu, dalam hal pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah , hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali pengurus yang mewakili untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Kemudian, jika pengurus tidak hadir pada persidangan berikutnya , hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya. [17] Tahapan Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tahapan ini dibagi menjadi penjatuhan pidana, putusan, dan pelaksanaan putusan. Berkaitan dengan penjatuhan pidana , hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus yang didasarkan pada masing-masing undang-undang mengenai ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. Penjatuhan pidana tersebut tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang terbukti terlibat. [18] Kedua, putusan pemidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan KUHAP. [19] Lalu, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok (denda), dan/atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [20] Terakhir, pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) . [21] Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, maka diberikan jangka waktu 1 bulan sejak putusan inkracht untuk membayar denda. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Lalu, jika terpidana korporasi tidak membayar denda, maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang. [22] Kemudian, dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, maka diberikan jangka waktu 1 bulan sejak putusan inkracht untuk membayar denda. Jangka waktu juga dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Namun, jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok. [23] : Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi Kemudian sebagai informasi tambahan, untuk korporasi yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (“PT”), pertanggungjawaban pidana ada pada direksinya. Hal ini tercermin dalam Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT sebagai berikut: Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan , baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. : Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi . Referensi : Adriano. Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Yuridika, Vol. 28, No. 3, 2013; Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986; Yesmil Anwar dan Adang. Kriminologi . Bandung: Refika Aditama, 2010. [1] Yesmil Anwar dan Adang. Kriminologi . Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 219. [2] Adriano. Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Yuridika, Vol. 28, No. 3, 2013, hal. 334. [3] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“PERMA 13/2016”). [4] Pasal 3 PERMA 13/2016. [5] Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016. [6] Pasal 9 PERMA 13/2016. [7] Pasal 11 PERMA 13/2016. [8] Bab III angka 1 Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (“PERJAGUNG 28/10/2014 ”). [9] Bab III angka 2 Lampiran PERJAGUNG 28/10/2014. [10] Bab III angka 5 Lampiran PERJAGUNG 28/10/2014 . [11] Bab IV huruf a Lampiran PERJAGUNG 28/10/2014 . [12] Bab IV huruf b Lampiran PERJAGUNG 28/10/2014 . [13] Pasal 12 PERMA 13/2016. [14] Bab IV huruf d angka 1 Lampiran PERJAGUNG 28/10/2014 . [15] Bab IV huruf d angka 2 Lampiran PERJAGUNG 28/10/2014 . [16] Pasal 13 ayat (1) PERMA 13/2016. [17] Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) PERMA 13/2016. [18] Pasal 23 PERMA 13/2016. [19] Pasal 24 ayat (1) PERMA 13/2016. [20] Pasal 25 PERMA 13/2016. [21] Pasal 27 ayat (1) PERMA 13/2016. [22] Pasal 28 PERMA 13/2016. [23] Pasal 29 PERMA 13/2016. TAGS korporasi pidana korporasi tindak pidana korporasi

{1391: 'Kemudian, Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang menjelaskan bahwa korporasi merupakan suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu.', 1392: 'Artinya, korporasi ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.', 1393: "['(1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.']", 1394: 'pasal 3 tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.', 1395: "['(1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.']", 1396: "['(1) pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi.', '(2) dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus.']", 1397: "['(1) pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus.', '(2) penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korporasi memanggil korporasi yang diwakili pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.', '(3) pengurus yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi.']", 1398: '(1) Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang.', 1399: '2. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang terhadap korporasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan subjek hukum perseorangan.', 1400: '5. Penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka.', 1401: 'A. Pra Penuntutan; Penuntut Umum yang ditunjuk, meneliti kelengkapan berkas perkara antara lain: 1. Akta Pendirian Korporasi; 2. Akte Perubahan Korporasi; 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Korporasi; 4. Bentuk Korporasi; 5. Hubungan Korporasi dan Pengurus yang mewakili Korporasi; 6. Surat Kuasa Korporasi kepada yang mewakili ; 7. Surat, dokumen, pembukuan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang disangkakan; 8. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta keuntungan yang diperoleh Korporasi; 9. Data keuangan dan perpajakan baik Korporasi maupun Pengurus Korporasi; 10. Keterangan Ahli apabila diperlukan; dan 11. Hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara', 1402: 'B. Penyusunan Surat Dakwaan 1. Surat Dakwaan terhadap korporasi mencantumkan identitas korporasi yaitu : a. Nama Korporasi b. Nomor dan tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta perubahannya; c. Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana; d. Tempat kedudukan e. Kebangsaan Korporasi; f. Bidang usaha; g. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan h. Identitas yang mewakili Korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Dalam hal tersangka korporasi bukan merupakan badan hukum, maka identitas disesuaikan dengan bentuk korporasinya. 3. Surat Dakwaan terhadap Korporasi, Pengurus Korporasi, Korporasi dan Pengurus Korporasi disusun sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana contoh Formulir 1, Formulir 2 dan Formulir 3.', 1403: "['(1) surat dakwaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).']", 1404: 'D. Tuntutan Pidana; 1. Korporasi yang dapat dituntut meliputi: a. Korporasi; b. Korporasi yang dipindahtangankan atau diambilalih; c. Korporasi kelompok (group) yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan/ atau d. Korporasi yang masih dalam proses kepailitan. 2. Terhadap Korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/ atau tindakan tata tertib.', 1405: 'D. Tuntutan Pidana; 1. Korporasi yang dapat dituntut meliputi: a. Korporasi; b. Korporasi yang dipindahtangankan atau diambilalih; c. Korporasi kelompok (group) yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan/ atau d. Korporasi yang masih dalam proses kepailitan. 2. Terhadap Korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/ atau tindakan tata tertib.', 1406: "['(1) pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan.', '(2) jika pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.', '(3) dalam hal pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali pengurus yang mewakili korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.']", 1407: "['(1) pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan.', '(2) jika pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.', '(3) dalam hal pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali pengurus yang mewakili korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.']", 1408: "['(1) hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus.', '(2) hakim menjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus.']", 1409: "['(1) putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan kitab undang- undang hukum acara pidana (kuhap).']", 1410: "['(1) hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.', '(2) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.']", 1411: "['(1) pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.']", 1412: "['(1) dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.', '(2) dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.']", 1413: "['(1) dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.', '(2) dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.', '(3) jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.']"}

Seorang dewasa memukul anak di bawah umur 15 tahun di panti asuhan dilihat oleh teman-teman sebaya anak tersebut. Kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi dan telah dilimpahkan ke penuntut umum. Tapi penuntut umum menyatakan harus ada saksi dewasa yang dapat disumpah, sebab saksi anak tidak dapat disumpah. Bagaimana jika tidak ada saksi dewasa, apa perkaranya tidak bisa diteruskan?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Keabsahan Saksi Anak yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 18 Maret 2011. . Untuk menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenal tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA , yaitu: [1] Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Keabsahan Keterangan Anak Saksi Sebelumnya perlu dipahami bahwa keterangan saksi memiliki peran penting karena dapat menjadi salah satu alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana. Untuk menentukan derajat nilai pembuktian dari keterangan saksi, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi tindak pidana, UU SPPA menyebutnya dengan istilah anak saksi. Keterangan anak saksi sangat diperlukan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan persidangan. Pasal 1 angka 29 KUHAP menyebutkan keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, KUHAP memberikan batasan yang lebih luas bahwa keterangan anak dapat dimaknai sebagai keterangan dari anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi. Sedangkan UU SPPA mengatur lebih spesifik mengenai anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana, yaitu yang mendengar, melihat, dan/atau mengalaminya sendiri. Namun permasalahannya, bagaimana keabsahan keterangan anak saksi sebagai alat bukti? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa untuk menentukan derajat nilai pembuktian keterangan saksi, maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP . Akan tetapi, Pasal 171 huruf a KUHAP justru mengatur sebagai berikut: Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin . Dalam penjelasannya, keterangan anak di bawah umur dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, oleh sebab itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji, dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. [2] Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa: Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh anak saksi yang berusia kurang dari 15 tahun dan belum pernah kawin, bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah karena keterangan yang diberikan tersebut tidak disumpah, sehingga hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk, atau apabila keterangan itu memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Patut diperhatikan, dengan dianutnya sistem pembuktian negatif sebagaimana tercantum Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga, dalam suatu pembuktian di persidangan nantinya dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan tidak ada ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa salah satu alat bukti haruslah berupa keterangan saksi, sehingga baik penyidik maupun penuntut umum dapat melengkapi berkas perkara dengan dukungan alat bukti yang sah lainnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . [1] Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [2] Penjelasan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana TAGS keterangan saksi saksi anak uu perlindungan anak

{1414: '3. anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana', 1415: 'pasal 171 yang boleh diperiksa untuk memberi.keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.'}

Diberitakan seorang pria melamar kerja dengan memalsukan identitas sebagai dokter ke rumah sakit di Surabaya. Ia pun lolos dan menerima gaji setiap bulannya. Kemudian saat hendak memperpanjang kontrak kerja, baru diketahui ternyata ia adalah dokter gadungan. Apa jerat pidana dokter gadungan?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Hukum bagi Dokter yang Menggunakan Gelar Palsu yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 23 April 2015. . STR dan SIP Dokter Dokter dan dokter gigi termasuk dalam kelompok tenaga medis, [1] yang harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pendidikan profesi. [2] Selanjutnya, Anda perlu memahami apa itu Surat Tanda Registrasi (“STR”) dan Surat Izin Praktik (“SIP”). STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. [3] Setiap tenaga medis yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR yang berlaku seumur hidup dengan syarat memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi. STR ini diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri Kesehatan (“Menteri”). [4] Selain STR, tenaga medis tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin dalam bentuk SIP, yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. [5] Penerbitan SIP dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tempat tenaga medis menjalankan praktiknya, atau dalam kondisi tertentu bisa diterbitkan oleh Menteri. [6] Dalam rangka penerbitan SIP, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan kuota untuk setiap jenis tenaga medis dengan memperhatikan kriteria paling sedikit: [7] ketersediaan dan persebaran tenaga medis dan tenaga kesehatan pada daerah tersebut; rasio jumlah penduduk dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan aktif yang ditetapkan oleh Menteri; dan beban kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan. Adapun untuk mendapatkan SIP, tenaga medis harus memiliki STR dan tempat praktik. SIP tersebut berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Perlu dicatat pula bahwa SIP berlaku sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. [8] Jerat Pidana Dokter Gadungan Terkait dokter gadungan yang menjalankan praktik, pada dasarnya Pasal 312 UU Kesehatan telah mengatur bahwa setiap orang dilarang: tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; dan melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa memiliki STR dan/atau SIP. Menjawab pertanyaan Anda, terdapat jerat pidana dokter gadungan yang secara eksplisit disebutkan dalam beberapa pasal berikut ini: Pasal 439 UU Kesehatan Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 441 UU Kesehatan (1) Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 442 UU Kesehatan Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga jika merujuk pada bunyi pasal tersebut di atas, tak hanya dokter gadungan yang dapat dijerat hukum, namun pihak yang mempekerjakan dokter gadungan yang tidak memiliki SIP juga dapat dijerat pidana. Lebih lanjut, perihal dokter gadungan yang melamar pekerjaan dengan melampirkan ijazah palsu sehingga menimbulkan kesan bahwa ia merupakan dokter yang telah memiliki STR dan/atau SIP dapat pula dijerat pidana pemalsuan dokumen ijazah. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Hukumnya Pakai Ijazah Palsu dan Paklaring Palsu . Demikian jawaban dari kami tentang jerat pidana dokter gadungan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . [1] Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) [2] Pasal 210 ayat (1) UU Kesehatan [3] Pasal 1 angka 28 UU Kesehatan [4] Pasal 260 UU Kesehatan [5] Pasal 263 ayat (1), (2) dan Pasal 1 angka 29 UU Kesehatan [6] Pasal 263 ayat (3) dan (4) UU Kesehatan [7] Pasal 263 ayat (5) UU Kesehatan [8] Pasal 264 ayat (1), (2), dan (3) UU Kesehatan TAGS uu kesehatan dokter malpraktik praktik kedokteran

{1416: '(1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dikelompokkan ke dalam: a. dokter; dan b. dokter gigi.', 1417: '(1) Tenaga Medis harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pendidikan profesi.', 1418: '28. surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat str adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.', 1419: '(1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi; dan b. memiliki sertifikat kompetensi. (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.', 1420: '(1) Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin.', 1421: '(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.', 1422: '(5) Dalam rangka penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan kuota untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan kriteria paling sedikit: a. ketersediaan dan persebaran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada daerah tersebut; b. rasio jumlah penduduk dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan aktif yang ditetapkan oleh Menteri; dan c. beban kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.', 1423: '(1) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayal (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus memiliki: a. STR dan b. tempat praktik.'}

Apa hukumnya bagi seorang wanita yang baru menikah belum ada 2 bulan tetapi sudah menggugat cerai suaminya ke penghulu karena nafkah? Padahal suaminya itu menjadi mualaf karena istrinya dan istrinya sudah berjanji akan mengajari dan membimbing suaminya. Selain itu, istri tersebut membakar buku nikah milik suaminya. Ketika disuruh melanjutkan gugatan cerainya ke pengadilan agama, istri itu tidak mau bahkan meminta cerai di bawah tangan saja.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Istri Membakar Buku Nikah Suami dan dipublikasikan pada Selasa, 1 Juli 2014. . Alasan Perceraian dalam UU Perkawinan Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu alasan perceraian yang dibolehkan oleh undang-undang. Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya damai telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Lalu, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi. [1] Dikutip  dari artikel Bisakah Cerai karena Suami Pemabuk , alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan , yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga . Kemudian, selain diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam dapat menjadikan dua alasan tambahan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI , yaitu: Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, dalam hal seorang istri menggugat cerai suaminya, ia perlu memberikan alasan-alasan yang cukup untuk melakukan perceraian. Misalnya, masalah nafkah yang diberikan oleh suaminya memicu perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan. Jika hanya nafkah yang menjadi alasan mengapa ia menggugat cerai suaminya, maka tentu alasan itu belum cukup. Sehingga, perlu diperkuat dengan alasan bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa usia perkawinan yang baru berusia 2 bulan tidak dapat dijadikan acuan boleh atau tidaknya seseorang melakukan perceraian. Jadi, bisa saja seorang istri menggugat cerai suaminya meski baru 2 bulan menikah, dengan catatan, perceraian itu memang disertai dengan alasan yang cukup sebagaimana yang kami sebut di atas. Pasal Perusakan Barang dalam KUHP Berkaitan dengan pertanyaan Anda, perbuatan istri yang membakar buku nikah milik suami termasuk dalam tindak pidana perusakan barang. Tindak pidana perusakan barang diatur dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [2] yaitu tahun 2026. Berikut ulasannya. KUHP UU 1/2023 Pasal 406 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan , merusakkan , membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. [3] Pasal 521 Setiap orang yang secara melawan hukum merusak , menghancurkan , membuat tidak dapat dipakai , atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [4] Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500 ribu, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [5] Disarikan dari artikel Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP , unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah: Barang siapa; Dengan sengaja dan melawan hukum; Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menerangkan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal perusakan barang, maka harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut (hal. 279): bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang; bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak; bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Terkait pasal ini, R. Soesilo juga menguraikan hal-hal berikut: Membinasakan artinya menghancurkan ( vernielen ) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur. Merusakkan artinya kurang daripada membinasakan ( beschadigen ), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dsb tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, artinya tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Menghilangkan artinya membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis , dibuang di kali atau laut hingga hilang. Barang yaitu barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat. Kemudian, menurut hemat kami, pemenuhan unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP juga kurang lebih berlaku bagi Pasal 521 UU 1/2023 sebagaimana rumusan yang disebutkan. Adapun Penjelasan Pasal 521 UU 1/2023 menerangkan definisi “merusak”, yaitu membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sementara yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Jadi, perbuatan istri yang membakar buku nikah milik suaminya merupakan tindak pidana perusakan barang yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 401 ayat (1) KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023. Syarat Sah Perceraian Selanjutnya, berdasarkan informasi yang Anda berikan, pihak istri tidak mau melanjutkan gugatan perceraiannya ke pengadilan agama, melainkan meminta cerai di bawah tangan. Menurut hemat kami, hal tersebut tidaklah sah menurut hukum mengingat p erceraian diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri . Selain itu, bagi pasangan suami dan istri yang beragama Islam, maka berlaku Pasal 115 KHI yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Sahkah Perceraian Tanpa Sidang Pengadilan? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. [1] Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [3] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP , denda dikali 1000. [4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023. [5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023. TAGS istri suami perceraian uu perkawinan

{1424: "['(1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.', '(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.']", 842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1425: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1255: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1236: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Kebakaran hutan di Gunung Bromo disebabkan oleh aktivitas prewedding pasangan calon pengantin bersama dengan WO, dengan menggunakan flare. Ternyata ketika sesi pemotretan, percikan flare itu terjatuh dan menyambar rumput kering, hingga memicu kebakaran di kawasan Bromo. Lalu apa sanksi pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran di Bromo tersebut?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Jerat Pidana Bagi Orang yang Membakar Taman Nasional yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 27 Agustus 2018. . Taman Nasional sebagai Kawasan Hutan Konservasi Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang pertanggungjawaban kebakaran hutan di Gunung Bromo, perlu Anda ketahui bahwa wilayah Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan konservasi yang merupakan taman nasional dan dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. [1] Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. [2] Lebih lanjut, taman nasional merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. [3] Kawasan pelestarian alam ini salah satunya mencakup hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. [4] Jerat Hukum bagi Penyebab Kebakaran Taman Nasional Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa taman nasional termasuk dalam kawasan pelestarian alam yang mana mencakup jenis hutan konservasi. Lalu apa jerat hukum pelaku yang menyebabkan kebakaran di Bromo? Berdasarkan UU Kehutanan dan perubahannya setiap orang dilarang membakar hutan . [5] Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan (termasuk taman nasional), diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar . [6] Sementara itu, setiap orang yang karena kelalaiannya membakar hutan (termasuk taman nasional) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3,5 miliar . [7] Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, maka korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 dari denda pidana pokok . [8] Selain sanksi pidana di atas, pihak yang menyebabkan kebakaran hutan (termasuk taman nasional), tanpa mengurangi sanksi pidananya, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. [9] Sementara itu, apabila kebakaran taman nasional tersebut melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka dalam UU PPLH dapat dikenai pidana. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup , dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. [10] Jika setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. [11] Apa itu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup? Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. [12] Kriteria ini adalah instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, salah satunya berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan. [13] Dengan kata lain, jika kebakaran hutan di Gunung Bromo (taman nasional) tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka bagi penyebab kebakaran dapat dipidana sebagaimana disebutkan di atas. Apabila tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut. [14] Adapun ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dijatuhkan pidana penjara dan denda diperberat 1/3. [15] Selain itu, terhadap badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau pidana tata tertib berupa: [16] perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Gugatan Perdata Selain sanksi pidana, dalam UU PPLH, dikenal tiga jenis hak gugat yaitu yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup. [17] Hak gugat ini digunakan untuk mengajukan gugatan gati rugi atas kerusakan lingkungan hidup. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. [18] Adapun yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. [19] Bagi masyarakat, terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat jika mengalami kerugian akibat pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. [20] Sementara itu, organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup berupa tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa tuntutan ganti rugi, kecuali biaya/pengeluaran riil. [21] Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, pihak yang menyebabkan kebakaran hutan di Gunung Bromo, baik perorangan maupun badan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenai sanksi pidana. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat digugat secara perdata dan dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi kepada negara. Contoh Kasus Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan PN Pasir Pangaraian No. 354/PID.B/2013/PN.PSP . Dalam kasus tersebut, terdakwa membakar lahan yang termasuk ke dalam hutan produksi yang nantinya akan ditanami padi oleh terdakwa (hal. 3). Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar hutan”. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dipidana penjara selama satu tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider satu bulan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan (hal. 22 – 23). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 . Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 354/PID.B/2013/PN.PSP . Referensi : Peta Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem , yang diakses pada Rabu, 13 September 2023, pukul 15.58 WIB. [1] Peta Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (nomor 355) yang diakses pada Rabu, 13 September 2023 pukul 15.58 WIB. [2] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”) dan Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”) [3] Pasal 1 angka 13 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 5/1990 [4] Pasal 7 huruf b dan Pasal 1 angka 9 UU Kehutanan [5] Pasal 36 angka 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf b UU Kehutanan [6] Pasal 36 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (4) UU Kehutanan [7] Pasal 36 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (5) UU Kehutanan [8] Pasal 36 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (11) UU Kehutanan [9] Pasal 36 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 80 ayat (1) UU Kehutanan [10] Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) [11] Pasal 98 ayat (1) UU PPLH [12] Pasal 22 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 15 UU PPLH [13] Pasal 21 ayat (1), ayat (3) huruf c dan penjelasannya UU PPLH [14] Pasal 116 UU PPLH [15] Pasal 117 UU PPLH [16] Pasal 119 UU PPLH [17] Paragraf 4 – paragraf 6 UU PPLH [18] Pasal 90 ayat (1) UU PPLH [19] Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH [20] Pasal 91 ayat (1) UU PPLH [21] Pasal 92 UU PPLH TAGS hutan lingkungan hidup hukum lingkungan pidana

{1426: 'Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS). BBTNBTS merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). ', 1427: '14. taman national adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.', 1428: '13. kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.', 1429: 'pasal 7 hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. kawasan hutan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam, c. taman buru.', 1430: '(2) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah; b. membakar Hutan; c. memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; d. menyimpan Hasil Hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; e. menggembalakan ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan; dan g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang', 1431: "['(1) pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.']", 1432: "['(1) pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.']", 1433: "['(1) pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.']", 1434: "['(1) pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.']", 1435: "['(1) setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).', '(2) apabila . . . (2) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).']", 1436: "['(1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).', '(2) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).']", 1437: "['(1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.']", 1438: "['(1) untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.', '(2) kriteria . . . (2) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.', '(3) kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d. kriteria baku kerusakan mangrove; e. kriteria baku kerusakan padang lamun; f. kriteria baku kerusakan gambut; g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.', '(4) kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan.']", 1439: "['(1) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.']", 1440: 'pasal 117 jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.', 1441: 'pasal 119 . . . pasal 119 selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.', 1442: 'Paragraf 4 Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah ... Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat ... Paragraf 6 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup', 1443: "['(1) instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.']", 1444: 'Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.', 1445: "['(1) masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.', '(2) gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.']", 1446: "['(1) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.', '(2) hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.']"}

Saat ini sedang marak tersebarnya SMS maupun pesan WhatsApp yang menggunakan nomor secara random dengan menjanjikan hadiah ataupun berita bohong namun berujung pada penipuan dimana korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku penipuan SMS/WhatsApp berhadiah. Dalam hal ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apa sanksi bagi pelaku penipuan SMS/WhatsApp berkedok hadiah maupun hoaks?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Abi Jam’an Kurnia, S.H. dan dipublikasikan pada Jumat, 10 Agustus 2018. . Pengertian Penipuan Digital Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa SMS atau Short Message Service merupakan salah satu komunikasi dengan teks melalui perangkat bergerak atau mobile device . [1] Sedangkan WhatsApp sendiri adalah aplikasi berbasis internet yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi. [2] Berdasarkan informasi yang Anda sampaikan, kami asumsikan hal ini termasuk dalam penipuan digital yang dilakukan lewat telepon seluler. Apa itu penipuan digital? Pada dasarnya, penipuan digital terjadi ketika seseorang (korban) menggunakan internet untuk menyediakan dana atau informasi pribadi yang menanggapi penipuan, pemberitahuan , penawaran atau permintaan, yang selanjutnya menyebabkan korban mengalami kerugian finansial atau non-finansial. [3] Kemudian, beberapa contoh penipuan digital adalah penipuan jual beli barang, penipuan pinjaman online, penipuan berkedok hadiah dan amal, penipuan berkedok krisis keluarga (misalnya berita bohong/ hoaks keluarga sakit/kecelakaan), dan lain-lain. [4] : Penipuan melalui Whatsapp Berbau Pornografi Selanjutnya akan kami jelaskan satu per satu terkait jerat pasal penipuan berdasarkan KUHP maupun UU ITE dan perubahannya. Pasal Penipuan dalam KUHP Pada dasarnya, tindak pidana penipuan telah diatur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan [5] , yakni pada tahun 2026, yaitu pada pasal: KUHP UU 1/2023 Pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 492 Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [6] Menurut R. Sugandhi , unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal penipuan pada intinya adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. [7] Lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 261), kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya: membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 , perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. : Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Pasal Penipuan dalam UU ITE Selanjutnya menyambung pernyataan Anda, pasal penipuan yang diatur dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik . Kemudian, orang yang melanggar ketentuan di atas berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 . Sebagai informasi, hal yang membedakan tindak pidana penipuan dalam KUHP dengan UU ITE adalah untuk dapat dijerat berdasarkan UU ITE, penipuan harus menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. [8] Namun, sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja yang termasuk ke dalam media elektronik lainnya. Apakah telepon seluler termasuk ke dalamnya? Disarikan dari artikel Cara Melaporkan Penipuan via Telepon , Lampiran SKB UU ITE merinci mengenai pengenaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE (hal. 16-17) sebagai berikut: Delik pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita hoaks secara umum, melainkan menyebarkan berita hoaks dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Berita hoaks ini dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan , penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik . Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen/pembeli. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak bisa dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau force majeure. Karena merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Definisi “ konsumen ” mengacu pada UU Perlindungan Konsumen . Maka, menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan SKB UU ITE, dapat kita ketahui bahwa media telepon tidak disebutkan secara tegas, sehingga menurut hemat kami, jika perbuatan pelaku penipuan tidak termasuk dalam unsur pasal UU ITE, maka pelaku penipuan via SMS/WhatsApp tetap bisa dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023. Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan jika unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023 terpenuhi. [9] Namun, menurut hemat kami, tidak menutup kemungkinan penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, jika memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan pasal penipuan dalam KUHP dan UU ITE serta perubahannya. : Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Referensi : H. Dudung Mulyadi. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah . Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 2, September 2017. Mira Afrina dan Ali Ibrahim. Pengembangan Sistem Informasi SMS Gateway Dalam Meningkatkan Layanan Komunikasi Sekitar Akademika Fakultas Ilmu Komputer Unsri . Jurnal Sistem Informasi, Vol. 7, No. 2, 2015; Novia Kurnia (et.al). Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi . Yogyakarta: Prodi Magister Ilmu Komunikasi, FISIP, UGM, 2022; Rahartri. WhatsApp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah di Kawasan PUSPIPTEK) . Jurnal Visi Pustaka, Vol. 21, No. 2, 2019; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1986; R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980; Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks , diakses pada Kamis, 14 September 2023, pukul 16.06 WIB. [1] Mira Afrina dan Ali Ibrahim. Pengembangan Sistem Informasi SMS Gateway Dalam Meningkatkan Layanan Komunikasi Sekitar Akademika Fakultas Ilmu Komputer Unsri . Jurnal Sistem Informasi, Vol. 7, No. 2, 2015, hal. 825. [2] Rahartri. WhatsApp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah di Kawasan PUSPIPTEK). Jurnal Visi Pustaka, Vol. 21, No. 2, 2019, hal. 147. [3] Novia Kurnia (et.al) . Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi. Yogyakarta: Prodi Magister Ilmu Komunikasi, FISIP, UGM, 2022, hal. 17. [4] Novia Kurnia (et.al) . Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi. Yogyakarta: Prodi Magister Ilmu Komunikasi, FISIP, UGM, 2022, hal. 61-62. [5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [6] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023. [7] R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional. 1980, hal. 396-397. [8] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . [9] H. Dudung Mulyadi. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 2, September 2017, hal. 213-214. TAGS uu ite penipuan pidana penipuan online

{1447: 'SMS atau Short Message Service merupakan salah satu komunikasi dengan teks melalui perangkat bergerak atau mobile device.', 1448: 'WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi.', 1449: 'Apa itu penipuan digital? Pada dasarnya, penipuan digital terjadi ketika seseorang (korban) menggunakan internet untuk menyediakan dana atau informasi pribadi yang menanggapi penipuan, pemberitahuan, penawaran atau permintaan, yang selanjutnya menyebabkan korban mengalami kerugian finansial atau non-finansial.', 1450: 'Pada penelitian "Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi" oleh Novia Kurnia dkk. (2022) dari Prodi Magister Ilmu Komunikasi, FISIP UGM, dijelaskan bahwa SMS (Short Message Service) merupakan salah satu bentuk komunikasi teks melalui perangkat bergerak atau mobile device. Penjelasan ini terdapat pada halaman 61-62. Penelitian tersebut secara rinci mengkaji berbagai modus penipuan digital di Indonesia, termasuk medium yang digunakan dan memberikan rekomendasi pencegahan. Meskipun detail teknis mengenai definisi SMS tidak dijelaskan secara luas, konteksnya jelas menunjukkan SMS sebagai media komunikasi teks melalui perangkat seluler.', 842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1237: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1451: 'Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal penipuan pada intinya adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.', 1452: '2. presiden republik indonesia -4- sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik', 1453: 'Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan jika unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023 terpenuhi.'}

Perbuatan seperti apa sehingga dianggap penggelapan dengan pemberatan? Kemudian pengaturan penggelapan dengan pemberatan pasal berapa? Mohon penjelasan dengan contoh putusan terkait. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang dibuat oleh Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari yang dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 10 Januari 2012. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pasal Penggelapan Sebelum membahas pengaturan penggelapan dengan pemberatan pasal berapa? Terlebih dahulu dibahas mengenai unsur penggelapan. Karena penggelapan diperberat atau penggelapan dengan pemberatan sejatinya adalah penggelapan dalam bentuk pokok yang ditambah unsur-unsur perbuatan tertentu yang menjadikan ancaman pidananya menjadi lebih berat. Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 sebagai berikut: Pasal 372 KUHP Pasal 486 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [2] Pasal Penggelapan dengan Pemberatan Setelah mengetahui rumusan pasal penggelapan barulah membahas unsur diperberatnya sebagai berikut: Pasal 374 KUHP Pasal 488 UU 1/2023 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [3] Adapun unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh: Karena adanya hubungan kerja; Karena mata pencaharian; dan Karena mendapatkan upah untuk itu. Jadi apa yang dimaksud dengan penggelapan dengan pemberatan? Beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, menunjukan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu. [4] Contoh Putusan Guna mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan suatu kasus yang telah dikuatkan hingga tingkat kasasi melalui Putusan MA No. 323 K/Pid/2019 . Terdakwa setelah menerima penyerahan atau setoran uang hasil penjualan obat pada saat melakukan tugas shif malam tidak membukukan dan menyerahkan seluruh uang hasil penjualan obat berdasarkan resep kepada pemilik apotek. Serta terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemilik apotek, sebagian uang hasil penjualan obat yang tidak diserahkan itu telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya (hal. 26). [5] Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut. Untuk itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (hal. 3). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Putusan : Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/Pid/2019 . Referensi : Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , Malang: Media Nusa Creative, 2016. [1] P asal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [4] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , Malang: Media Nusa Creative, 2016, hal. 86 [5] Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/PID/2018/PT YYK TAGS penggelapan kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1218: 'Adapun unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh: Karena adanya hubungan kerja; Karena mata pencaharian; dan Karena mendapatkan upah untuk itu. Beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, menunjukan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga seharusnya pelaku lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda terkait, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.', 1454: 'Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan/setoran uang menerima uang hasil penjualan obat pada saat melaksanakan tugas shif malam, terdakwa tidak membukukan dan menyerahkan seluruh uang hasil penjualan obat berdasarkan resep kepada pemilik Apotek, dan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemilik Apotek Sukoharjo, sebagian uang hasil penjualan obat sebagaimana tersebut diatas oleh terdakwa tidak diserahkan secara kepada pemilik Apotek Sukoharjo, tetapi sebagiannya telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.'}

Adakah pidana ganda yang bisa menjerat orang tua yang menyuruh anaknya menjual diri atau menjadi PSK maupun menjajakan diri melalui prostitusi online? Dalam hal ini pidana dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi. Mohon penjelasannya.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul pidana berganda yang dibuat oleh Si Pokrol yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 20 September 2005. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Menjawab pertanyaan Anda, perbuatan orang tua yang menyuruh anak melakukan prostitusi merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan yang berbeda. Untuk itu, kami akan menjelaskannya satu per satu. Jerat Pidana Prostitusi Anak dalam KUHP Merujuk pada KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, jerat pasal orang tua yang menyuruh anak melakukan prostitusi berbunyi sebagai berikut: KUHP UU 1/2023 Pasal 295 ayat (1) KUHP Diancam: dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya , anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul , kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. Pasal 419 UU 1/2023 Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak , dipidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 295 ayat (2) KUHP Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. Pasal 421 UU 1/2023 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3. Jerat Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam UU Perlindungan Anak Jika merujuk UU Perlindungan Anak, perbuatan orang tua menyuruh anak melakukan prostitusi dapat dijerat pasal eksploitasi seksual terhadap anak dengan ketentuan Pasal 76I UU 35/2014 sebagai berikut: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak . Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76I UU 35/2014 di atas dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. [2] Namun baik pada KUHP maupun UU Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak mengatur tentang prostitusi online , hanya mengatur tentang perbuatan memudahkan perbuatan cabul terhadap anak serta eksplolitasi seksual terhadap anak secara umum saja. Jerat Pidana Konten Pornografi Anak dalam UU Pornografi Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur mengenai larangan melakukan eksploitasi seksual pada anak walaupun tidak secara spesifik mengatur tentang pelakunya adalah orang tua, namun pasal ini diperuntukkan untuk setiap orang sebagai berikut. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak . Pornografi anak yang dimaksud adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. [3] Setiap orang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut di atas dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar. [4] Perbarengan Tindak Pidana Dengan demikian, perbuatan menyuruh anaknya menjual diri atau melakukan prostitusi tidak terdapat pada satu pasal saja, namun tersebar pada beberapa pasal. Perlu diketahui bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tidak mengenal penjumlahan pidana. Namun, perbuatan orang tua tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan perbarengan tindak pidana ( concursus ) adalah saat pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana, di mana yang dilakukan pertama kali belum dikenai hukuman, atau ketika belum ada batasan dari seorang hakim antara tindak pidana awal dan tindak pidana yang berikutnya. Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan terdiri dari tiga jenis, yaitu perbarengan aturan ( concursus idealis ), perbarengan perbuatan ( concursus realis ), dan perbuatan berlanjut ( concursus handelings ) . Tiga bentuk perbarengan tersebut digunakan untuk mempermudah proses penentuan dan perhitungan hukuman pidana atas sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, kami berpendapat perbuatan orang tua yang menyuruh anaknya melakukan prostitusi merupakan jenis perbarengan aturan yaitu adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal. Pengaturan concursus atau perbarengan diatur sebagai berikut: Pasal 63 KUHP Pasal 125 UU 1/2023 Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana , maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat . Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat . Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal terkait prostitusi online , pengaturan dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan di atas memiliki sanksi pidana terberat ada pada UU Pornografi yaitu dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar. Sehingga, menurut hemat kami, dapat disimpulkan bahwa pada kasus orang tua yang menyuruh anaknya menjual diri atau melakukan prostitusi online dapat dijerat Pasal 4 ayat (1) huruf f jo. Pasal 29 UU Pornografi . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi . [1] P asal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [3] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (“UU Pornografi”) [4] Pasal 29 UU Pornografi TAGS prostitusi prostitusi online perlindungan anak

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1455: 'pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 88 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 72. ketentuan', 1456: "['(1) setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.']", 563: 'pasal 29 setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).'}

Saya sangat geram akhir-akhir ini marak diberitakan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Kalau untuk menjerat pelaku pelecehan seksual terhadap anak, pakai UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau pakai KUHP, yang kira-kira bisa bikin efek jera pelaku? Lalu, apa saja sih perlindungan yang dijamin hukum untuk korban kekerasan seksual yang menimpa anak-anak ini? Apakah termasuk mendapatkan penanganan dari ahli untuk trauma yang dialami?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pasal yang Diterapkan bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Tindak pidana kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. [1] Selain itu, kekerasan seksual juga meliputi antara lain perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak , dan sebagainya. [2] Sebab Anda tidak menyebutkan jenis kekerasan seksual terhadap anak secara detail, untuk menjawab pertanyaan undang-undang dan pasal manakah yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, menurut hemat kami dapat saja dijerat dengan pasal berlapis, apabila kejahatan mengandung tindak kejahatan yang sekaligus banyak . Selengkapnya dapat Anda baca dalam Tata Cara Penerapan Hukuman Pasal Berlapis . Namun, apabila suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu . Jika ancaman pidananya berbeda-beda, yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Apabila perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana khusus yang diterapkan . [3] : Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Adapun ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak diantaranya diatur dalam beberapa undang-undang sebagai berikut: KUHP (yang masih berlaku saat artikel ini diterbitkan) UU 1/2023 (yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan [4] yaitu tahun 2026) UU Perlindungan Anak dan perubahannya UU TPKS Pasal 290 angka 2, Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 293 Pasal 415 huruf b , Pasal 416 , Pasal 417 , Pasal 418 ayat (1) , Pasal 419 , Pasal 422 . Pasal 76D UU 35/2014 , Pasal 76E UU 35/2014 , Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016 , dan Pasal 82 ayat (1) Perppu 1/2016 Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi. [5] Menurut Barda Nawawi Arief , perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental right and freedoms of children ) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. [6] Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. [7] Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, anak berhak memperoleh perlindungan dari: [8] penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan;dan k ejahatan seksual . Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya: [9] penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: [10] edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabiltasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam UU TPKS , korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan . [11] Hak korban atas penanganan meliputi: [12] hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Adapun hak korban atas pelindungan antara lain: [13] penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; pelindungan atas kerahasiaan identitas; pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. [14] Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69 , dan Pasal 70 UU TPKS . Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA . [15] UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya. [16] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998; KPAI. Darurat Perlindungan Anak : Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi . Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013; Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2010; UPTD PPA yang diakses pada Kamis, 7 September 2023 pukul 16.06 WIB. [1] Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”) [2] Pasal 4 ayat (1) UU TPKS [3] Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [4] Pasal 624 UU 1/2023 [5] KPAI. Darurat Perlindungan Anak : Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi . Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013, hal. 1 [6] Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 156 [7] Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 8 [8] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) [9] Pasal 59A UU 35/2014 [10] Pasal 69A UU 35/2014 [11] Pasal 67 ayat (1) UU TPKS [12] Pasal 68 UU TPKS [13] Pasal 69 UU TPKS [14] Pasal 70 ayat (1) UU TPKS [15] Pasal 72 jo. Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU TPKS [16] Pasal 77 UU TPKS TAGS kekerasan seksual kekerasan anak uu perlindungan anak

{1460: '1. tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini', 1461: "['(1) tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; d sk no 146006a presiden republik indonesia -7 - c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.']", 1462: 'pasal 63 jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara. bagian kedua pidana dan tindakan paragraf 1 pidana', 34: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1463: 'Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus guna menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi1 termasuk dalam persidangan perkara ahwal al-syakhsiyah.', 1464: '[5] Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.', 1465: 'Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.', 1466: 'pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual. 7. ketentuan', 302: "['(1) pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.']", 1467: 'pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 69 . . . pasal 69 perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 48. di antara pasal 69 dan', 1468: "['(1) hak korban meliputi: a. hak atas penanganan; b. hak atas pelindungan; dan c. hak atas pemulihan.']", 1469: 'pasal 68 hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.', 1470: 'pasal 69 hak korban atas pelindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; sk no 146043 a presiden republik indonesia c. pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; d. pelindungan atas kerahasiaan identitas; e. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan g. pelindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.', 1471: '[\'(1) hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi: a. rehabilitasi medis; b. rehabilitasi mental dan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. restitusi dan/ atau kompensasi; dan e. reintegrasi sosial.\', "(2) pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi: a. penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik; b. penguatan psikologis; c. pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan; d. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban; e. pendampingan hukum; f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas; sk no 146044a presiden republik indonesia g.penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman; h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual; i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban; j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban; k. hak atas informasi dalam \'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.", \'(3) pemulihan setelah proses peradilan meliputi: a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan; b. penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban; c. pendampingan penggunaan restitusi dan/ atau kompensasi; d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban; e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu; f. pemberdayaan ekonomi; dan g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identilikasi uptd ppa dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. sk no 145045 a presiden republik indonesia\']', 1472: 'pasal 72 pemerintah pusat dan pemerintah menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, pelindungan, dan pemulihan. a. fasilitas pendidikan; b. layanan dan jaminan kesehatan; dan c. jaminan sosial. (3) pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. daerah dalam', 1473: 'pasal 77 uptd ppa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan: a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya; b. unit pelaksana teknis yang urusan di bidang sosial; c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai sk no 146049a presiden republik indonesia d. kepolisian; e. kejaksaan; f. pengadilan; g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan pelindungan pekerja migran; h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; j. perwakilan lpsk di daerah; k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 1. iembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan m. institusi lainnya.'}

Saya memiliki seorang kekasih yang sangat posesif terhadap saya. Setiap kali ribut dia selalu mengancam akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Selama ini saya selalu menahan diri karena saya masih berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Namun, lama-lama saya merasa tidak tahan dan berniat putus saja dengan pacar saya tersebut. Saya berpikir masih pacaran saja sudah aneh-aneh, apalagi kalau sudah menikah? Namun, yang saya takutkan apabila benar dia melakukan bunuh diri dan saya sebagai penyebab langsung maupun tak langsung akan menerima sanksi hukum dan disalahkan pihak keluarga pacar. Terus terang, saya sudah tidak kuat dan tertekan dengan keadaan ini. Yang menjadi pertanyaan saya, adakah hukuman bagi saya apabila pacar saya benar melakukan tindakan bunuh diri? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Apa Hukumnya Membiarkan Mantan Pacar Bunuh Diri? yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 17 Mei 2011. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan bunuh diri, diatur dalam Pasal 345 KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan Pasal 462 UU 1/2023 tentang KUHP yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 sebagai berikut: Pasal 345 KUHP Pasal 462 UU 1/2023 Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut Adami Chazawi dalam buku Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa , unsur-unsur Pasal 345 KUHP (hal. 107) adalah sebagai berikut: Unsur objektif perbuatan Mendorong, menolong, memberikan sarana, pada orang untuk bunuh diri, orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur subjektif Unsur subjektif dari pasal ini adalah “dengan sengaja” yang terdapat tiga bentuk, yaitu: bentuk pertama, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri; bentuk kedua, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri; bentuk ketiga, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri. Pada perbuatan “mendorong” ini, inisiatif melakukan bunuh diri bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang yang mendorong. Adapun, dalam perbuatan “menolong dan memberikan sarana”, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri, namun tidak berpengaruh apa pun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu. Terkait dengan perbuatan ini, Penjelasan Pasal 462 UU 1/2023 menerangkan bahwa apabila orang yang didorong, dibantu, atau diberi sarana untuk bunuh diri tidak mati, orang yang mendorong, atau memberi sarana tersebut tidak dijatuhi pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana. Oleh karena itu, percobaan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana. : Hukumnya Membantu Orang Lain Bunuh Diri Berdasarkan penjelasan di atas, apabila pacar Anda bunuh diri, sementara Anda sudah berusaha meyakinkan pasangan anda untuk tidak bunuh diri, maka Anda tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 345 KUHP atau Pasal 462 UU 1/2023. Dengan kata lain, apabila Anda tidak pernah secara sengaja untuk mendorong, menolong, atau memberikan saran kepada pacar Anda untuk bunuh diri, Anda tidak dapat dipidana. Kami menyarankan Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu berujung pada tindak pidana atau kematian. Anda dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga pasangan Anda atau menyarankan pihak keluarga agar pacar Anda berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mencegah pacar Anda bunuh diri. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi: Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Cetakan ke-6. Jakarta: Rajawali Press, 2013. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TAGS bunuh diri pacar kuhp

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.'}

Seandainya dalam perjalanan saya dihentikan oleh begal dan barang-barang milik saya diminta paksa termasuk motor. Saat begal tersebut hendak membawa barang-barang, saya menembak begal tersebut menggunakan airsoft gun tapi tidak sampai mati. Yang jadi pertanyaan, apakah tindakan saya melanggar hukum? Karena saya hanya membela diri dan untuk menyelamatkan harta saya dari begal. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hukumnya Menggunakan Pistol Gas untuk Berjaga-Jaga dari Kejahatan Begal yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 24 Agustus 2016. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 . . Kepemilikan Airsoft Gun Airsoft gun bukan merupakan senjata api nyata dan membawanya bukan termasuk tindak pidana. Namun perlu Anda ketahui kepemilikan airsoft gun dan air pistol atau air rifle telah diatur secara tersendiri. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Hukumnya Memiliki dan Membawa Airsoft Gun . Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat ( Noodweer ) Kemudian, apabila Anda menembak pelaku begal dengan airsoft gun , perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana perbuatan itu dilakukan. Jika Anda melakukannya dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dan harta benda (sepeda motor) Anda, serta ada serangan atau ancaman serangan saat itu juga dari pelaku begal, maka Anda tidak dapat dipidana. Pembelaan seperti ini dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat ( noodweer ). Namun, untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa, kita perlu ketahui unsur-unsur pembelaan terpaksa itu sendiri. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat ( noodweer ) diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 [1] yaitu: Pasal 49 KUHP UU 1/2023 Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum . Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Pasal 34 Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal 43 Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum , tidak dipidana. Pembelaan terpaksa ( noodweer ) dibedakan menjadi dua, yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 152-153), menjelaskan bahwa unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa ( noodweer ) adalah: Pembelaan itu bersifat terpaksa; Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; Serangan itu melawan hukum. Lebih lanjut, R. Sugandhi dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya terkait Pasal 49 KUHP menjelaskan agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut: Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri . Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik; Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain; Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam . Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 87) menerangkan pada akhirnya setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer , perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri ( noodweer ) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan uraian mengenai pembelaan terpaksa dapat disimpulkan bahwa tindakan Anda yang menembak pelaku begal dengan airsoft gun harus memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa. Jika Anda melakukannya benar-benar dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dan harta benda (sepeda motor) Anda pada saat memang ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hak, serta tidak ada pilihan lain lebih baik yang dapat dilakukan, maka tindakan Anda menembak pelaku begal dengan airsoft gun tersebut tidak dapat dipidana. Namun demikian, hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah mengenai kepemilikan dan penggunaan airsoft gun itu sendiri. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi: Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994; R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional, 1980; Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 200 [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TAGS pembelaan diri pidana kuhp

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.'}

A menemukan sebuah dompet yang berisi uang Rp10�juta di jalan. Sebenarnya sewaktu menemukan dompet tersebut, A hendak menyerahkan dompet tersebut ke kantor polisi. Namun, A terbujuk oleh C yang menyarankan agar uang tersebut sebaiknya digunakan untuk membeli sepeda motor. Akhirnya A mengikuti saran dari C dan membeli sepeda motor. Ternyata, perbuatan A tersebut oleh C dilaporkan ke polisi karena C sebenarnya ada dendam terhadap A. A ditangkap oleh polisi, diperiksa dan diadili. Dalam persidangan, jaksa mendakwa A dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Namun, hakim memutus A tidak bersalah karena sifat melawan hukumnya tidak terbukti dan A dibebaskan. Jaksa kemudian mengajukan dakwaan baru dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pertanyaannya:

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Dua Kali Didakwa Karena Menggunakan Uang yang Ditemukan di Jalan yang dibuat oleh Kartika Febryanti, S.H., M.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 2 Desember 2011. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Hukumnya Pakai Uang yang Ditemukan di Jalan Untuk menjawab pertanyaan hukumnya pakai uang dari dompet yang ditemukan di jalan, maka perlu diketahui terlebih dahulu pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 25) yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengambil dompet berisi uang yang ditemukan di jalan termasuk dalam perbuatan pidana yang bisa dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut: Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian . Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah: “uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi” dan betul diserahkannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A salah menggelapkan . Sejalan dengan pendapat di atas, S.R. Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 625-626) menyatakan bahwa terkait Pasal 372 KUHP, dalam hal menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya, maka perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu dengan barang tersebut ketika dia menemukan barang tersebut, atau mengetahui barang yang tertinggal tersebut, atau menyadari keterbawaan barang tersebut. Lebih lanjut, jika pada saat seketika itu dia mengatakan: “Oh, ini rejeki nomplok, menjadilah barang itu milikku”, maka dalam hal ini dipandang telah terjadi pengambilan (pemindahan kekuasaan) yang menjadi unsur tindakan utama dari Pasal 362 yaitu pasal pencurian). Tetapi, jika pada saat itu ia mengatakan: “Ah, kasihan pemilik barang itu, nanti cari-cari dia. Pada kesempatan pertama saya harus mengembalikannya”. Namun setelah beberapa hari berselang timbul keinginannya untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah penggelapan (hal. 625 – 626). Dengan demikian, mengacu pada pendapat ahli di atas, tindakan mengambil dompet berisi uang yang ditemukan di jalan pada dasarnya dapat didakwa berdasarkan KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan [1] yaitu tahun 2026, yaitu Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023 tentang penggelapan dan/atau Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 UU 1/2023 tentang pencurian. Perlu dicatat bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencurian atau penggelapan sepanjang dapat dibuktikan serta memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal yang dimaksud. Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan Anda terkait bolehkah jaksa mengajukan dakwaan baru terhadap si A berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, padahal hakim telah membebaskan si A karena tidak ada sifat melawan hukum pada perbuatan si A dan apakah hal tersebut tidak melanggar asas ne bis in idem ? Untuk pertanyaan tersebut, kami akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan asas ne bis in idem . Asas ne bis in idem mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dalam perkara yang sama . Menurut R. Soesilo yang dikutip Cara Menentukan Ne Bis In Idem Agar Tak Dituntut Kedua Kali asas ne bis in idem berarti orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini diatur dalam Pasal 76 KUHP atau Pasal 132 dan Pasal 134 UU 1/2023 sebagai berikut: Pasal 76 KUHP Pasal 132 huruf a UU 1/2023 (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap . Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal : Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama. Pasal 134 UU 1/2023 Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berlakunya asas ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang dan peristiwa tersebut telah ada putusan hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi yang berisi: [2] penjatuhan hukuman ( veroordeling ) . Dalam hal ini terdakwa diputuskan bersalah oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana; atau putusan lepas (ontslag van rechtsvervolging) . Dalam hal ini perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat dibuktikan, namun perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana; atau putusan bebas (vrijspraak) . Dalam hal ini berarti perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa tidak cukup bukti. Putusan yang telah diperiksa pokok perkaranya dan mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti putusan tersebut telah mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Terhadap putusan tersebut, dapat berlaku ne bis in idem . Jika putusannya hanya berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif ataupun mengenai sah-tidaknya dakwaan bukanlah termasuk putusan yang telah diperiksa pokok perkaranya, sehingga atas putusan tersebut belum dapat diberlakukan asas ne bis in idem . Hal ini dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (hal. 423) bahwa syarat ne bis in idem adalah res judicata yang berarti ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai hukum tetap. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 161-162) bahwa apabila kejaksaan dengan salah satu dari kedua putusan hakim yaitu putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan ( vrijgesproken ) atau terdakwa dilepaskan dari tuntutan ( ontslagen van rechtsvervolging ), terpaksa mengajukan tuntutan baru, maka tibalah saatnya hakim harus meninjau Pasal 76 KUHP tentang ne bis in idem . Concursus Idealis dalam Kasus Menemukan Uang di Jalan Selanjutnya, bisakah si A dituntut dua kali dalam kasus ini? Perlu diketahui bahwa perbuatan si A mengambil dompet berisi uang yang ditemukan di jalan hanyalah dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan termasuk ke dalam concursus idealis . Tegasnya, concursus idealis terjadi ketika ada satu perbuatan, namun termasuk ke dalam lebih dari satu rumusan delik. Seperti dalam kasus si A yang mengambil dompet yang ditemukan di jalan, namun dapat dikenakan pasal tentang pencurian atau pasal tentang penggelapan. Mengutip pendapat Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, dalam buku Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia (hal. 197), yang menyatakan bahwa suatu kasus dipandang sebagai concursus realis ketika terdakwa melakukan beberapa perbuatan, maka dimungkinkan ada penuntutan lagi. Akan tetapi apabila dipandang sebagai concursus idealis , dimana hanya dipandang ada satu perbuatan, maka hanya dimungkinkan adanya satu kali penuntutan saja . Dengan demikian, jika putusan bebas si A telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dakwaan baru yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mendakwa si A dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan melanggar asas ne bis in idem . Selain itu, perbuatan si A termasuk concursus idealis , sehingga hanya dimungkinkan 1 kali penuntutan saja. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Diah Gustiniati dan Budi Rizki H. Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia . Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2014; Duwi Handoko. Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017; Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995; S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983; Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Revika Aditama, 2003. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Duwi Handoko. Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, hal. 79 – 80 TAGS ne bis in idem penipuan penggelapan

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1474: 'Berlakunya asas ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang dan peristiwa tersebut telah ada putusan hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi yang berisi:'}

Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait STNK yang sudah mati. Apakah polisi memiliki wewenang menilang dan menyita sepeda motor yang STNK-nya mati dan pajak STNK�yang belum dibayar? Lantas, apakah saya masih bisa menghidupkan STNK yang sudah mati selama 2 tahun?

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel dengan judul Dapatkah Ditilang Karena STNK Mati? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S,H., M.H. yang dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 17 Mei 2012, dan dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 7 Juni 2022. . Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. [1] Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilengkapi dengan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor (berupa pelat). [2] Bagaimana Jika STNK Mati? Ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang, inilah yang kemudian sering disebut sebagai STNK mati. Adapun masa berlaku STNK adalah selama 5 tahun. [3] Menjawab pertanyaan Anda, mengenai cara menghidupkan STNK yang sudah mati adalah dengan melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 tahun sejak masa berlaku STNK habis . Namun, jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis, maka registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan . [4] Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali . [5] Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan STNK mati. Dalam hal kendaraan bermotor sudah tidak teregistrasi, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan di jalan. Hal ini berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan pelat motor . Dalam hal ini tentunya STNK yang dimaksud adalah STNK yang masih berlaku. Lebih lanjut, mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak dapat memperlihatkan STNK yang sah atau dapat memperlihatkan namun masa berlakunya sudah kedaluwarsa , maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. [6] Lantas, jika STNK mati apa kena tilang? Jawabannya benar. Hal ini dikarenakan tilang merupakan alat utama untuk penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas . [7] Denda STNK Mati Perlu Anda perhatikan bahwa STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Pengesahan setiap tahun diartikan sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor . [8] Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pengesahan surat tanda kendaraan bermotor, sehingga pajak harus dibayarkan setiap tahunnya. [9] Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU LLAJ , STNK wajib diajukan permohonan perpanjangan. Terkait pertanyaan Anda mengenai pelanggaran pajak STNK mati bisa ditilang oleh polisi, jawabannya bisa. Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari STNK dan ketika Anda belum membayar pajak kendaraan dapat dipastikan bahwa Anda juga belum melakukan pengesahan STNK. Sehingga syarat kelengkapan STNK saat dibawa oleh pengemudi tidak terpenuhi. Lalu, berapakah besar denda STNK mati? Denda STNK mati mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ sebagai berikut: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, jika Anda menunjukkan STNK yang sudah tidak berlaku atau STNK mati saat terjadi razia atau pemeriksaan di jalan, maka dapat dikenai denda STNK mati paling banyak Rp500 ribu. STNK Mati Motor Disita Selain mendapatkan sanksi administratif dan kewajiban membayar denda STNK mati, terdapat kemungkinan sepeda motor untuk ditahan polisi. Selain memiliki wewenang untuk melakukan tilang terhadap pemilik STNK mati, polisi juga mempunyai wewenang lain seperti menyita sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan; melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum; melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti; melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Pasal 32 ayat (6) huruf (a) PP 80/2012 dinyatakan bahwa penyitaan atas kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran dilakukan jika salah satunya kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Kesimpulannya, jika Anda memiliki sepeda motor dengan STNK mati, maka sesuai ketentuan yang disebutkan di atas, Anda dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sanksi tilang disertai denda, hingga penyitaan kendaraan bermotor oleh penyidik kepolisian. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian penjelasan dari kami tentang STNK mati, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; Surat Keputusan Kepala Kepolisian Nomor SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang . Referensi : Gea Farisca. Kajian Yuridis Terhadap Penyitaan STNK/SIM Akibat Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor . Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2022. [1] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor [2] Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) [3] Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ [4] Pasal 74 ayat (2) huruf b UU LLAJ jo. Pasal 84 ayat (3) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor [5] Pasal 74 ayat (3) UU LLAJ [6] Pendahuluan Nomor 4 huruf a angka 2) Lampiran Surat Keputusan No. Pol. SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang (“SKEP 443/1998”) [7] Pendahuluan Nomor 1 huruf a SKEP 443/1998 [8] Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ dan penjelasannya [9] Gea Farisca. Kajian Yuridis Terhadap Penyitaan STNK/SIM Akibat Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor . Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2022, hal. 6. TAGS denda e-tilang stnk tilang

{1475: '1. sistem administrasi manunggal satu atap yang selanjutnya disebut samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama samsat', 1476: "['(1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.', '(2) surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.', '(3) tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.', '(4) tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.', '(5) selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia. c. kepemilikan . . .']", 1477: "['(1) buku pemilik kendaraan bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.', '(2) surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.']", 1478: '(2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. ', 1479: "['(1) kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar: a. permintaan pemilik kendaraan bermotor; atau b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.', '(2) penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor.']", 1480: 'Pengemudi yang tidak dapat memperlihatkan STNK yang sah atau dapat memperlihatkan, tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa, bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Hal tersebut, diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang (UU) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)', 1481: 'Surat tilang merupakan alat utama untuk menindak pelanggaran lalu lintas karena memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengganti surat dakwaan dan alat bukti. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi surat tilang: Sebagai pengganti surat dakwaan, jika memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 143 KUHAP Sebagai alat bukti, jika memenuhi syarat formil sesuai Pasal 1 angka 4 PP RI Nomor 80 Tahun 2012 dan syarat materiil alat bukti surat sesuai Pasal 187 huruf b KUHAP', 1482: "['(2) surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.', 'Penjelasan: Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.']", 1483: '[8] Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pengesahan surat tanda kendaraan bermotor, sehingga pajak harus dibayarkan setiap tahunnya.'}

Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?

ULASAN LENGKAP kedua dari artikel dengan judul Wanprestasi dan Penipuan yang dibuat oleh Si Pokrol dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 27 Februari 2002, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 4 September 2023. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pada dasarnya perbedaan antara wanprestasi dan penipuan adalah unsur tipu muslihat atau niat buruk. Perbedaan lainnya adalah, wanprestasi masuk dalam ranah perdata, sedangkan penipuan masuk dalam ranah pidana. Berikut ulasan selengkapnya. Pengertian Wanprestasi Ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan Merujuk pasal wanprestasi tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain: ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Seseorang (debitur) dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala: [1] tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan; memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya; memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati. Pengertian Penipuan Penipuan merupakan suatu tindak pidana dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Adapun tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP lama (yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan) serta UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [2] yakni pada tahun 2026. Pasal 378 KUHP Pasal 492 UU 1/2023 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta. [3] Sugandhi mengartikan penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. [4] Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur-unsur penipuan sebagai berikut. [5] Adanya seseorang yang memang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud tersebut, ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Korban penipuan yang digerakkan menyerahkan barang dengan jalan, yaitu: penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya; si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan Perbedaan wanprestasi dan penipuan adalah pada unsur tipu muslihat atau niat buruk. Jika dalam suatu perjanjian lalai dijalankan tanpa adanya tipu muslihat, seseorang dapat dikatakan memenuhi pasal wanprestasi dan dikenakan Pasal 1236 KUH Perdata. Sementara jika terdapat tipu muslihat dalam pembuatan kontrak atau pemenuhan perjanjian tersebut, serta berakhir dengan tidak dijalankannya perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023. Hal tersebut kami sarikan dari pendapat Mahkamah Agung yang termaktub di dalam Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018 bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak didasari iktikad buruk, maka perbuatan itu bukan penipuan, melainkan masalah keperdataan. Sebaliknya, jika perjanjian itu dibuat dengan didasari iktikad buruk/niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan itu adalah tindak pidana penipuan. Apakah Kasus Wanprestasi dapat Dilaporkan Jadi Penipuan? Menjawab pertanyaan Anda, apakah seseorang yang melakukan wanprestasi dapat dilaporkan atas tindak pidana penipuan, dapat kami sampaikan bahwa secara konstruksi yuridis sebagaimana dijelaskan di atas, wanprestasi dan penipuan adalah dua hal yang berbeda. Kemudian, dalam Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018 memuat kaidah hukum yang berbunyi: Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik. Sebagaimana kami terangkan sebelumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa seseorang yang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari iktikad buruk, maka perbuatan tersebut bukan penipuan, namun masalah keperdataan. Sehingga, orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut didasari iktikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan. Misalnya, meskipun hubungan hukum antara terdakwa dengan korban adalah pinjam meminjam uang, namun sebelum melakukan pinjaman tersebut terdakwa telah memiliki iktikad tidak baik kepada korban, maka perbuatan materiil terdakwa telah memenuhi unsur pasal penipuan. Dengan demikian, untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi dapat dilaporkan sebagai penipuan, perlu dilihat terlebih dahulu apakah tidak dipenuhinya perjanjian tersebut didasari atas iktikad buruk/tidak baik atau tidak . Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan wanprestasi dan penipuan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Yurisprudensi: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 . Referensi : Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Astri Mahasatya, 2022; Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermassa, 1996; Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional, 1980. [1] Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermassa, 1996, hal. 45 [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [3] Pasal 492 UU 1/2023 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [4] R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional. 1980, hal. 396-397. [5] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: PT Astri Mahasatya. 2022, hal. 70. TAGS wanprestasi penipuan kuhperdata kuhp

{1484: 'Seseorang (debitur) dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala: tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan; memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya; memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.', 1485: 'Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala:[1] Adapun konsekuensi yuridis wanprestasi adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur berupa:', 842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1451: 'Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal penipuan pada intinya adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.', 1486: 'Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur-unsur penipuan sebagai berikut. Adanya seseorang yang memang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud tersebut, ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Korban penipuan yang digerakkan menyerahkan barang dengan jalan, yaitu: penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya; si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.', 1453: 'Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan jika unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023 terpenuhi.', 1487: 'Dalam buku "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan" karya Abdul R. Saliman (2005:47), dijelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi. Penjelasan tersebut merinci situasi-situasi di mana debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap gagal memenuhi kewajiban perjanjiannya atau hanya dapat memenuhi kewajiban tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum bisnis, termasuk definisi dan implikasi wanprestasi dalam konteks perjanjian bisnis. Penulis memaparkan konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, serta hak-hak yang dimiliki oleh kreditur dalam menghadapi situasi tersebut.', 1488: '[8] Sementara pada tindak pidana penipuan disini terlihat niat pelaku melakukan suatu tindakan secara sengaja dalam membuat perjanjian dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.'}

Dapatkah tindak pidana yang termasuk delik aduan dilanjutkan prosesnya walaupun laporan pengaduannya sudah dicabut oleh pengadu/pelapor?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 23 Desember 2011. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Jenis-jenis Delik Aduan Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang atau polisi apabila telah terjadi suatu perdamaian. Perlu Anda pahami, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu (hal. 88): Delik Aduan Absolut Delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi “saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah . Contohnya, jika suami mengadukan perzinaan yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya pria yang telah berzina dengan istrinya itu dituntut, tetapi karena ia masih cinta terhadap istrinya jangan dituntut. Sehingga, baik istrinya dan pria yang telah berzina dengan istrinya itu haruslah dituntut. : Jerat Pasal untuk Menuntut Balik Selingkuhan Suami Delik Aduan Relatif Delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga, lalu menjadi delik aduan. Dalam hal ini, pengaduan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah . Misalnya, seorang ayah yang barang-barangnya dicuri oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Misalnya permintaan menuntut dalam pengaduannya “saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”. : Suami Diam-diam Tarik Saldo Rekening Istri, Begini Hukumnya Daluwarsa Delik Aduan Selanjutnya, hal penting yang perlu Anda ketahui adalah daluwarsa delik aduan. Berikut ini ketentuan daluwarsa pengaduan dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan [1] , yaitu tahun 2026 sebagai berikut: Pasal 74 KUHP Pasal 29 UU 1/2023 1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. 2. Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut. 1. Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. Enam bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau b. Sembilan bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Jika yang berhak mengadu lebih dari satu orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya tindak pidana. Pencabutan Laporan atas Delik Aduan Kemudian timbul pertanyaan lain, apakah laporan bisa dicabut? Benar, laporan pengaduan atas delik aduan dapat dicabut dengan memperhatikan tenggang waktu sebagai berikut: Pasal 75 KUHP Pasal 30 UU 1/2023 Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. 1. Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. 2. Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Lalu siapa yang harus mencabut laporan delik aduan? Pada prinsipnya yang dapat mencabut laporan delik aduan adalah korban tindak pidana. Namun demikian, sepanjang penelusuran kami terdapat beberapa ketentuan lain pihak yang bisa mencabut laporan delik aduan sebagai berikut: KUHP UU 1/2023 Pasal 72 1. Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa , atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu; 2. Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. Pasal 25 1. Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun , yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya. 2. Dalam hal orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. 3. Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. 4. Dalam hal korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki orang tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping. Pasal 26 1. Dalam hal korban tindak pidana aduan berada di bawah pengampuan , yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban tindak pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros. 2. Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. 3. Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Pasal 73 Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Pasal 27 Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia , pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, pelaku delik aduan hanya bisa dituntut pidana apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang berhak. Kemudian jika laporan pengaduannya dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, apabila sudah melewati jangka waktu tiga bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati jangka waktu tiga bulan, proses hukum tetap akan dilanjutkan . Kecuali khusus untuk kasus perzinaan, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. [2] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Pasal 411 ayat (4) UU 1/2023 TAGS delik aduan pengaduan pencabutan

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1492: 'pasal 284 setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang atau meloloskan diri dari pidana penjara atau pidana tutupan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori iv.'}

Saya bingung dengan perbuatan oleh siapa hingga bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Misalnya, rektor universitas negeri yang diduga korupsi dari uang SPI (sumbangan pengembangan institusi), apakah juga termasuk perbuatan korupsi?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Macam Delik Tindak Pidana Korupsi Perlu Anda ketahui terlebih dahulu, adapun delik-delik tindak pidana korupsi sangatlah luas dalam UU Tipikor dan perubahannya adalah antara lain mencakup: Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; [1] Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; [2] Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; [3] Perbuatan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; [4] Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji pada angka 3 dan 4 di atas dipidana dengan pidana yang sama; [5] Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; [6] Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; [7] Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji atau advokat yang menerima pemberian atau janji pada angka 6 dan 7 di atas, dipidana dengan pidana yang sama. [8] Rektor PTN Menyalahgunakan Uang SPI = Korupsi? Kemudian menyambung pertanyaan Anda, rektor perguruan tinggi negeri (“PTN”) yang menyalahgunakan dana sumbangan pengembangan institusi (“SPI”), apakah termasuk tindak pidana korupsi atau bukan haruslah ditelaah lebih lanjut. PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi (SPI) sebagai pungutan selain Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa program diploma dan sarjana bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/atau mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri. [9] SPI ini tidak dikenakan bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu serta besaran SPI ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. [10] Selanjutnya kami mengasumsikan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah merujuk pada Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor yakni dalam konteks memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka, harus ditelaah apakah perbuatan rektor yang menyalahgunakan dana SPI tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Putusan MK No. 25/PUU XIV/2016 dan Perma 1/2020 , frasa “merugikan perekonomian negara” tidak selalu harus dianggap sebagai faktor pemberat pidana yang selalu harus ada. Oleh karena itu, unsur merugikan perekonomian negara hanya dapat dibuktikan setelah unsur “kerugian keuangan negara” telah terbukti. Dengan demikian, kerugian perekonomian negara tidak boleh ada tanpa adanya kerugian keuangan negara. Sementara itu, SPI adalah biaya awal yang harus dibayar oleh mahasiswa melalui jalur mandiri pada saat memulai perkuliahan. Sehingga SPI tidak bersumber dari negara, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (“APBN”) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Lantas timbul pertanyaan, apakah SPI yang telah diterima oleh PTN menjadi uang negara? Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. [11] Apakah uang SPI wajib disetorkan kepada negara untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk APBN kepada PTN? Tidak, uang SPI dikelola secara mandiri oleh PTN. Apabila PTN tersebut berbentuk badan hukum, telah terjadi pemisahan kekayaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan SPI bukan bagian dari keuangan negara. Sehingga kerugian PTN atas SPI bukan merupakan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penyalahgunaan uang SPI bukanlah tindak pidana korupsi. Melainkan perbuatan rektor PTN dapat dijerat pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 [12] sebagai berikut. Pasal 374 KUHP Pasal 488 UU 1/2023 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja , karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [13] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Putusan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 . [1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 [2] Pasal 3 UU Tipikor jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 [3] Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”) [4] Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001 [5] Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 [6] Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 20/2001 [7] Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 20/2001 [8] Pasal 6 ayat (2) UU 20/2001 [9] Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (“Permendikbud 25/2020”) [10] Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 25/2020 [11] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [12] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [13] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 TAGS korupsi rektor perguruan tinggi

{1501: "['(1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).']", 1502: 'pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).', 1503: "['(1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. pasal 38 b (1) setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , pasal 3 , pasal 4 , pasal 13 , pasal 14 , pasal 15 , dan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.', '(2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.', '(3) tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.', '(4) pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.', '(5) hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).']", 1504: "['(1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. pasal 38 b (1) setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , pasal 3 , pasal 4 , pasal 13 , pasal 14 , pasal 15 , dan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.', '(2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.', '(3) tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.', '(4) pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.', '(5) hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).']", 1505: "['(1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. pasal 38 b (1) setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , pasal 3 , pasal 4 , pasal 13 , pasal 14 , pasal 15 , dan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.', '(2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.', '(3) tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.', '(4) pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.', '(5) hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).']", 1506: 'pasal 6 ,', 1507: 'pasal 6 ,', 1508: 'pasal 6 ,', 1509: '(1) PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi: a. Mahasiswa asing; b. Mahasiswa kelas internasional; c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.', 1510: '(2) Iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu.', 1511: '1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 7: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Sekarang di kota tempat saya tinggal semakin macet saja. Tidak hanya karena ada pembangunan dimana-mana, tetapi juga karena ada jalan-jalan yang ditutup pemda untuk pasar, bahkan trotoar juga dijadikan tempat berdagang. Apa dasar hukum dibolehkannya tindakan pemda tersebut? Memang bisa peruntukan jalan justru menjadi tempat berdagang para pedagang kaki lima?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Alih Fungsi Jalan dan Trotoar Menjadi Tempat Berdagang yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 8 Maret 2018. . Menggunakan Jalan di Luar Fungsinya Penutupan jalan dalam UU LLAJ adalah penutupan jalan akibat penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, yang dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. [1] Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya" antara lain kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan/atau budaya. [2] Lebih lanjut, penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Sementara, penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi seperti pesta perkawinan, kematian, dan kegiatan lain. [3] Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. [4] Adapun izin untuk penggunaan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jalan desa ini diberikan oleh kepolisian. [5] Dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi jalan yaitu Pasal 11 ayat (9) dan ayat (10) UU 2/2022 yang berbunyi: (9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah. (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa peruntukan jalan di luar fungsinya hendaklah mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Hukumnya Berjualan di Jalan dan Trotoar Jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar) dalam UU LLAJ dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. [6] Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. [7] Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan , salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki . [8] Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan , dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang. [9] Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu. [10] Namun demikian, perlu Anda perhatikan bahwa di dalam Pasal 13 Permenpu 3/2014 mengatur mengenai pemanfaatan trotoar untuk berdagang/berjualan, sebagai berikut: Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan: jenis kegiatan; waktu pemanfaatan; jumlah pengguna; dan ketentuan teknis yang berlaku. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal , aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. Jadi, atas dasar pertimbangan soal pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis, bisa saja pemanfaatan trotoar digunakan untuk kegiatan perdagangan berupa Kegiatan Usaha Kecil Formal (“KUKF”). Ketentuan lebih rinci mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagai tempat KUKF tercantum dalam Lampiran Permenpu 3/2014 , yaitu: [11] Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 – 2,5 meter, agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki. Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter, yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 meter, atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5. Terdapat organisasi/lembaga yang mengelola keberadaan KUKF. Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu, diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya. Dapat menggunakan lahan privat. Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi. Selain peraturan menteri, Anda dapat merujuk juga pada peraturan daerah setempat. Sebagai contoh Perda DKI Jakarta 8/2007 . Perda DKI Jakarta 8/2007 mengatur mengenai ketertiban penggunaan sarana dan prasarana untuk umum. Pasal 1 angka 14 Perda DKI Jakarta 8/2007 memberikan pengertian “pedagang kaki lima” sebagai berikut: Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan , trotoar , saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan. Kemudian Perda DKI Jakarta 8/2007 juga mengatur lebih rinci mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di jalan atau trotoar dalam Pasal 3 dan Pasal 27 Perda DKI Jakarta 8/2007 sebagai berikut: Pasal 3 Perda DKI Jakarta 8/2007 Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang: menutup jalan ; membuat atau memasang portal; membuat atau memasang tanggul jalan; membuat atau memasang pintu penutup jalan; membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas; menutup terobosan atau putaran jalan; membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya; membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan; menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya ; melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman. Pasal 27 Perda DKI Jakarta 8/2007 Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan , di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur . Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan , membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur . Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan pasal-pasal di atas jelas bahwa sebenarnya dilarang untuk berdagang/berjualan di jalan/trotoar kecuali telah diizinkan oleh pejabat berwenang atau gubernur. Oleh karena itu, Anda dapat memeriksa kembali peraturan daerah setempat mengenai jalan atau trotoar sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima. Meski demikian menurut hemat kami, sebelum pemerintah daerah setempat menutup jalan dan mengalihkan fungsinya menjadi tempat atau kawasan perdagangan, sebaiknya didahului dengan upaya sosialisasi dan musyawarah dengan warga sekitar serta kepolisian terkait perubahan lalu lintas jalan yang akan terjadi. Selain itu, pengorganisasian yang baik atas pedagang kaki lima juga perlu dilakukan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ; Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum . [1] Pasal 128 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) [2] Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU LLAJ [3] Pasal 127 ayat (2) dan (3) dan Penjelasan Pasal 127 ayat (2) UU LLAJ [4] Pasal 128 ayat (1) dan (2) UU LLAJ [5] Pasal 128 ayat (3) UU LLAJ [6] Pasal 28 ayat (1) UU LLAJ [7] Pasal 274 ayat (1) UU LLAJ [8] Pasal 25 ayat (1) huruf g UU LLAJ [9] Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1) UU LLAJ [10] Pasal 275 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ [11] Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 93/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan , hal. 45 TAGS jalan lalu lintas trotoar uu llaj

{1512: "['(1) penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.', '(2) pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.']", 1513: "['(1) penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.', '(2) penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.']", 1514: "['(1) penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.', '(2) penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.']", 1515: "['(1) penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.', '(2) pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.']", 1516: "['(1) penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.', '(2) pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.']", 1517: "['(1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.']", 1518: "['(1) setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).']", 1519: "['(1) setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat penerangan jalan; e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; bagian ketiga . . . f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.']", 1520: "['(1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.']", 1521: "['(1) setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat']", 1522: 'Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 – 2,5 meter, agar tidak menganggu sirkulasi pejalan kaki. -) Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 meter, atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5. -) Terdapat organisasi/lembaga yang mengelola keberadaan KUKF. -) Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu, diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya. -) Dapat menggunakan lahan privat. -) Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi.'}

Apakah narapidana yang melarikan diri dari lapas saat terjadi gempa bumi akan mendapatkan sanksi? Apa dasar hukum pemberian sanksi narapidana yang melarikan diri saat terjadi gempa bumi?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Narapidana Kabur Saat Gempa Bumi yang dibuat oleh Dimas Utomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 18 Oktober 2018. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pengertian Narapidana dan Lapas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU Pemasyarakatan . Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkumham 33/2015 , lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan n arapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lapas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan . Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Permenkumham 33/2015 , narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lapas. Penindakan dalam Rangka Penyelenggaraan Keamanan di Lapas Kemudian pada dasarnya, dalam hal narapidana kabur atau melakukan pelarian, maka akan dilakukan penindakan [1] sebagai upaya menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Permenkumham 33/2015. Kegiatan penindakan  tersebut merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pengamanan. [2] Dalam melakukan penindakan, petugas lapas wajib menggunakan kekuatan berkelanjutan dengan cara: [3] kehadiran petugas lapas atau Rumah Tahanan Negara (“rutan”); perintah lisan; kekuatan fisik teknik ringan; kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan; dan kekuatan yang dapat mematikan. Serupa dengan ketentuan dalam Permenkumham 33/2015, tujuan dilakukannya penindakan juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Pemasyarakatan yaitu sebagai upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun bentuk wewenang penindakan yang dapat dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU Pemasyarakatan adalah: mengamankan barang terlarang; menggunakan kekuatan; menjatuhkan sanksi ; dan menjatuhkan tindakan pembatasan Kemudian, bentuk dari sanksi yang dapat dijatuhkan bagi narapidana berupa: [4] penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari; dan/atau penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k UU Pemasyarakatan yaitu “menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat” dan Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan mengenai “hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebagai informasi, sanksi berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari tidak diberikan bagi narapidana perempuan dalam fungsi reproduksi. [5] Lebih lanjut, penting untuk diketahui bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada narapidana, Petugas Pemasyarakatan wajib memperlakukan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, juga mendasari tindakannya pada peraturan tata tertib lapas. [6] Penindakan Terhadap Keadaan Tertentu Berkaitan dengan pertanyaan Anda, gempa bumi kami asumsikan sebagai bencana alam, yang termasuk dalam keadaan tertentu . Penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat [7] yang berada di bawah koordinasi Kepala Lapas. [8] Adapun penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan dalam hal terjadi: [9] pemberontakan; kebakaran; bencana alam ; dan/atau penyerangan dari luar. Penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu, jika dalam hal ini terjadi gempa bumi, dilakukan dengan cara: [10] membunyikan tanda bahaya; mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara; dan/atau mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, terdapat tahapan yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam. Namun menurut hemat kami, pada praktiknya sulit untuk melakukan penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Kemudian, disarikan dari Menyoal Narapidana yang Kabur Saat Terjadi Gempa dari Kacamata Hukum , menurut Mudzakir , Dosen Pidana Universitas Islam Indonesia, jika narapidana tidak melarikan diri dalam kondisi bencana, maka jiwanya bisa terancam. Dengan demikian, secara filosofis jika terjadi pertentangan antara kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan hukum , maka kepentingan kemanusiaan harus didahulukan . : 1.420 Narapidana Kabur Akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Apakah Narapidana yang Kabur Dikenakan Sanksi Pidana? Dalam hal ini menurut hemat kami, tetap berlaku pasal mengenai narapidana yang melarikan diri , sebagaimana diatur dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [11] yaitu tahun 2026, sebagai berikut. KUHP UU 1/2023 Pasal 34 Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri , maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana . Pasal 63 Jika narapidana melarikan diri , masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara . Berdasarkan kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada sanksi pidana bagi narapidana yang kabur dari lapas. Namun, Pasal 34 KUHP dan Pasal 63 UU 1/2023 memiliki arti bahwa masa menjalani pidana baru dihitung kembali setelah narapidana yang kabur kembali ke lapas. Maka dari itu, jika keadaan sudah kondusif, narapidana yang kabur walaupun alasannya untuk menyelamatkan diri harus segera kembali karena hal ini terkait dengan masa menjalani pidananya. Walaupun demikian, sebagai informasi, terhadap narapidana dengan risiko tinggi , salah satunya yang memiliki potensi untuk melarikan diri diberikan pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. [12] Pelayanan atau pembinaan narapidana yang memiliki potensi untuk melarikan diri meliputi penempatan dalam tempat tertentu dan pemberian program Pelayanan atau Pembinaan yang berkoordinasi dengan instansi terkait. [13] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara . [1] Pasal 22 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (“Permenkumham 33/2015”). [2] Pasal 6 huruf b Permenkumham 33/2015. [3] Pasal 23 ayat (1) dan (2) Permenkumham 33/2015. [4] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”). [5] Pasal 67 ayat (2) UU Pemasyarakatan. [6] Pasal 68 UU Pemasyarakatan. [7] Pasal 24 ayat (1) Permenkumham 33/2015. [8] Pasal 24 ayat (3) Permenkumham, 33/2015. [9] Pasal 24 ayat (2) Permenkumham 33/2015. [10] Pasal 25 Permenkumham 33/2015. [11] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . [12] Pasal 54 ayat (1) UU Pemasyarakatan jo. Penjelasan Pasal 54 ayat (1) UU Pemasyarakatan. [13] Pasal 54 ayat (3) UU Pemasyarakatan. TAGS narapidana bencana alam lembaga pemasyarakatan gempa bumi

{1527: "['(1) penindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban.']", 1528: 'pasal 6 penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mencakup kegiatan: a. pencegahan; b. penindakan; dan c. pemulihan.', 1529: "['(1) dalam melakukan penindakan, petugas lapas atau rutan wajib menggunakan kekuatan yang berkelanjutan.', '(2) penggunaan kekuatan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kehadiran petugas lapas atau rutan; b. perintah lisan; c. kekuatan fisik teknik ringan; d. kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan; dan e. kekuatan yang dapat mematikan.', '(3) kehadiran petugas lapas atau rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk penindakan dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan profesional pada saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan.', '(4) perintah lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk penindakan dengan memberikan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan yang menolak bekerja sama.', '(5) kekuatan fisik teknik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk penindakan: 2015, no.1528 -13- a. memecah kekuatan narapidana atau tahanan; dan b. pembatasan gerak fisik pada saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan.', '(6) kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk tingkat penindakan dengan menggunakan tindakan fisik dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menyerang saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan.']", 1530: "['(1) penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (21 huruf c berupa: a. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; dan/atau b. penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k dan pasal 10 ayat (1).']", 1531: "['(1) penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (21 huruf c berupa: a. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; dan/atau b. penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k dan pasal 10 ayat (1).']", 1532: 'pasal 68 dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana, petugas pemasyarakatan rvajib: a. memperlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bcrtindak sewenang-wenang; dan b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib rutan dan lapas.', 1533: "['(1) penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat.', '(2) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi: a. pemberontakan; b. kebakaran; c. bencana alam; dan/atau d. penyerangan dari luar.', '(3) tim tanggap darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi kepala lapas atau rutan.']", 1534: "['(1) penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat.', '(2) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi: a. pemberontakan; b. kebakaran; c. bencana alam; dan/atau d. penyerangan dari luar.', '(3) tim tanggap darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi kepala lapas atau rutan.']", 1535: "['(1) penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat.', '(2) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi: a. pemberontakan; b. kebakaran; c. bencana alam; dan/atau d. penyerangan dari luar.', '(3) tim tanggap darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi kepala lapas atau rutan.']", 1536: 'pasal 25 penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. membunyikan tanda bahaya; b. mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara; dan/atau c. mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. 2015, no. -14- bagian keempat pemulihan', 1537: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1538: "['(2) hasil litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan pada bapas dan/atau instansi terkait.', '(3) pelayanan atau pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penempatan dalam tempat tertentu; dan b. pemberian program pelayanan atau pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.']", 1539: "['(2) hasil litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan pada bapas dan/atau instansi terkait.', '(3) pelayanan atau pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penempatan dalam tempat tertentu; dan b. pemberian program pelayanan atau pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.']"}

Seorang dukun yang mengaku bisa menggandakan uang telah ditangkap oleh kepolisian atas tindakan pembunuhan berantai dengan motif ingin menguasai harta korban. Lantas, adakah pasal yang dapat menjerat pelaku pembunuhan berantai?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Arti Pembunuhan Berantai Sebelumnya membahas pasal pembunuhan berantai, kami akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pembunuhan berantai. Menurut Steven Egger suatu pembunuhan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan berantai ketika satu atau lebih individu telah melakukan dua pembunuhan berturut-turut dimana tidak ada hubungan antara korban dan pelaku pembunuhan, terjadi pada saat yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan sebelumnya, dan hal ini sering kali terjadi pada lokasi atau tempat yang berbeda. [1] Federal Bureau of Investigation (FBI) memberikan pengertian pembunuhan berantai adalah pembunuhan di luar hukum ( unlawful killing ) dengan jumlah korban dua atau lebih dengan 1 pelaku, pada kejadian atau waktu yang berbeda. [2] Adapun menurut Holmes and Holmes , pembunuh berantai adalah seseorang yang membunuh tiga orang atau lebih dalam kurun waktu lebih dari 1 bulan yang diiringi dengan periode “pendinginan” ( cooling-off ) antar pembunuhan. [3] Motif pembunuhan berantai biasanya karena masalah psikologis pelaku yang terganggu baik disebabkan oleh tekanan kekuasaan, penyimpangan seksual, hingga alasan klasik yaitu ekonomi. [4] Adapun elemen kunci dari pembunuhan berantai menurut Holmes dan De Burger telah adalah sebagai berikut: [5] Elemen utamanya adalah pembunuhan berulang. Pembunuhan berantai biasanya terjadi antara dua orang: korban dan pelaku. Hubungan antara korban dan pelaku biasanya seperti orang asing atau kenalan ringan. Motif yang sangat jelas ( clear ) biasanya kurang terlihat pada pembunuhan berantai. Namun, tetap ada motif yang nyata. Motif inilah yang menentukan perilaku pembunuh dalam melakukan pembunuhan. Banyak pembunuhan berantai yang bersifat seksual. Tipologi pembunuh berantai dapat digolongkan menjadi: [6] Pembunuh nafsu/perkosaan adalah mereka yang pembunuhannya melibatkan unsur seksual, termasuk pemerkosaan, penyerangan seksual tanpa penetrasi, atau penyerangan seksual simbolis seperti memasukkan benda asing ke dalam lubang tubuh. Pembunuh kekuasaan adalah mereka yang memperoleh kesenangan karena memiliki kendali penuh atas korbannya. Pembunuh keuntungan finansial adalah mereka yang membunuh untuk motivasi berdasarkan akumulasi barang atau keuangan. Pembunuh kemarahan adalah mereka yang membunuh karena motivasi yang berasal dari perasaan marah, frustrasi, atau pengkhianatan, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Jerat Pasal Pembunuhan Berantai Terdapat banyak faktor dan motivasi pembunuhan berantai, salah satunya karena faktor ekonomi yaitu ingin menguasai harta korban sebagaimana Anda sampaikan. Pada kenyataannya, setidaknya terdapat 15 kasus pembunuhan berantai di Indonesia dalam kurun waktu 1986 sampai dengan 2021 yang divonis berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. [7] Merujuk pada KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [8] yaitu tahun 2026, pasal pembunuhan berantai yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah sebagai berikut: Pasal 340 KUHP Pasal 459 UU 1/2023 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menggunakan Pasal 340 KUHP, karena pembunuhan berantai memiliki kemiripan unsur-unsur deliknya dengan pembunuhan berencana. Pasal ini dipilih karena pada pembunuhan berantai pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana secara matang dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan . Jarak waktu antara kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang, sehingga pelaku masih memiliki kesempatan, apakah pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan. [9] Dari penjelasan di atas, unsur tindak pidana pembunuhan berantai yang dilakukan secara berencana dalam Pasal 340 KUHP maupun Pasal 459 UU 1/2023: Barang siapa atau setiap orang; Dengan sengaja; Dengan rencana terlebih dahulu; Merampas nyawa orang lain. Mengenai perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 241) menyatakan bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan. “Tempo” itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat (tindak pidana) dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan . Adapun Menurut S.R. Sianturi dalam buku Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 489), bahwa inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Kemudian, hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh si pelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Adapun, terkait dengan perbuatan menghilangkan nyawa, unsur pembunuhan yang harus dipenuhi yaitu menghilangkan diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: [10] adanya wujud perbuatan; adanya suatu kematian orang lain; adanya hubungan sebab akibat ( casual verband ) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Dengan demikian, jerat pasal pembunuhan yang dapat dikenakan oleh pelaku pembunuhan berantai adalah adalah Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023. Lantas apa hukuman bagi pembunuh berantai? Berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 UU 1/2023, pembunuh berantai dapat dijerat pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun. Contoh Kasus Salah satu kasus pembunuhan berantai di Indonesia adalah kasus Baekuni alias Babe yang melakukan pembunuhan berantai terhadap anak jalanan di Jakarta Timur yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam Putusan MA No. 439 K/PID/2011 . Baekuni alias Bungkih alias Babe (“terdakwa”) pada tahun 1993 sampai dengan April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 1993 sampai dengan 2010 melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (hal. 2). Dalam putusan ini, disebutkan 3 orang korban yang telah dibunuh oleh terdakwa pada rentang waktu Januari 2008, April 2008, dan Januari 2010 dengan metode pembunuhan yang mirip. Korban diajak berhubungan badan (sodomi) namun korban menolak. Terdakwa kemudian membunuh korban dengan cara mencekik leher korban dengan rafia kemudian melakukan sodomi terhadap korban yang telah meninggal. Kemudian, terdakwa melakukan mutilasi mayat korban menjadi beberapa bagian (hal. 3, 4, 8, dan 9). Terdakwa dijatuhi hukuman mati berdasarkan Pasal 340 KUHP dan hal tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan putusan menolak permohonan kasasi dari terdakwa (hal. 24 – 25) Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/PID/2011 . Referensi : Abbie Jean Maronoa, (et. al) . A Behaviour Sequence Analysis of Serial Killers’ Lives: From Childhood Abuse to Methods of Murder . Psychiatry, Psychology and Law Journal, Vol. XXVII, No. I, 2020; Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013; Cindy Oktaviany Pepa. Implementation of Criminal Law Provisions Against Serious Killers in Indonesia. Jurnal Legalitas, Vol. 15, No. 2, 2022; Cindy Oktaviany Pepa. Juridical Analysis Concerning Criminal Law Stipulation Implementation on Serial Murder Perpetrators In Indonesia . Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, 2022; Hermawan Aksan. Jejak Pembunuh Berantai: Kasus-Kasus Pembunuhan Berantai Di Indonesia Dan Dunia Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008; Tae Myung Choo and Young-Shik Choi. Defining and Explaining Serial Murders in the United States . Korean J Leg Med. 44:1-6, 2020; Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni AHM. PT. HM, 1983. [1] Hermawan Aksan. Jejak Pembunuh Berantai: Kasus-Kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia dan Dunia. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008, hal. 1-2. [2] Tae Myung Choo and Young-Shik Choi. Defining and Explaining Serial Murders in the United States . Korean J Leg Med. 44:1-6, 2020, hal. 2 [3] Tae Myung Choo and Young-Shik Choi. Defining and Explaining Serial Murders in the United States . Korean J Leg Med. 44:1-6, 2020, hal. 1 [4] Cindy Oktaviany Pepa. Implementation of Criminal Law Provisions Against Serious Killers in Indonesia. Jurnal Legalitas, Vol. 15, No. 2, hal. 124. [5] Tae Myung Choo and Young-Shik Choi. Defining and Explaining Serial Murders in the United States . Korean J Leg Med. 44:1-6, 2020, hal. 2. [6] Cindy Oktaviany Pepa. Juridical Analysis Concerning Criminal Law Stipulation Implementation on Serial Murder Perpetrators in Indonesia . Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, 2022, hal. 36 [7] Cindy Oktaviany Pepa. Implementation of Criminal Law Provisions Against Serious Killers in Indonesia. Jurnal Legalitas, Vol. 15, No. 2, hal. 124 – 128 [8] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [9] Cindy Oktaviany Pepa. Juridical Analysis Concerning Criminal Law Stipulation Implementation on Serial Murder Perpetrators in Indonesia . Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin. 2022. hal. 42. [10] Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 57. TAGS kuhp pembunuhan hukum pidana

{1540: 'Menurut Steven Egger suatu pembunuhan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan berantai ketika satu atau lebih individu telah melakukan dua pembunuhan berturut-turut dimana tidak ada hubungan antara korban dan pelaku pembunuhan, terjadi pada saat yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan sebelumnya, dan hal ini sering kali terjadi pada lokasi atau tempat yang berbeda.', 1541: '[1] Federal Bureau of Investigation (FBI) memberikan pengertian pembunuhan berantai adalah pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) dengan jumlah korban dua atau lebih dengan 1 pelaku, pada kejadian atau waktu yang berbeda.', 1542: '[2] Adapun menurut Holmes and Holmes, pembunuh berantai adalah seseorang yang membunuh tiga orang atau lebih dalam kurun waktu lebih dari 1 bulan yang diiringi dengan periode “pendinginan” (cooling-off) antar pembunuhan.', 1543: 'Motif pembunuhan berantai biasanya karena masalah psikologis pelaku yang terganggu baik disebabkan oleh tekanan kekuasaan, penyimpangan seksual, hingga alasan klasik yaitu ekonomi.', 1544: 'dalam persiapan persalinan serta pemberian pelayanan kesehatan yang terfokus pada kebutuhan fisik klien dan bayi baru lahir merupakan bagian dari keperawatan maternitas perawat wajib melaksanakan pelayanan keperawatan dengan mematuhi standar prosedur operasional (“SPO”) yang telah ditetapkan rumah sakit.[ elemen kunci dari pembunuhan berantai menurut Holmes dan De Burger telah adalah sebagai berikut:[5] Elemen utamanya adalah pembunuhan berulang. Pembunuhan berantai biasanya terjadi antara dua orang: korban dan pelaku. Hubungan antara korban dan pelaku biasanya seperti orang asing atau kenalan ringan. Motif yang sangat jelas (clear) biasanya kurang terlihat pada pembunuhan berantai. Namun, tetap ada motif yang nyata. Motif inilah yang menentukan perilaku pembunuh dalam melakukan pembunuhan. Banyak pembunuhan berantai yang bersifat seksual.', 1545: 'Motif pembunuhan berantai biasanya karena masalah psikologis pelaku yang terganggu baik disebabkan oleh tekanan kekuasaan, penyimpangan seksual, hingga alasan klasik yaitu ekonomi', 1546: 'Pada kenyataannya, setidaknya terdapat 15 kasus pembunuhan berantai di Indonesia dalam kurun waktu 1986 sampai dengan 2021 yang divonis berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.', 20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1547: 'Jarak waktu antara kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang, sehingga pelaku masih memiliki kesempatan, apakah pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan.', 1548: 'Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya wujud perbuatan; adanya suatu kematian orang lain; adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.'}

Akhir-akhir ini terdapat isu viral video kakek 72 tahun cabuli anak SD yang terekam CCTV. Lantas, apa ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap orang dewasa yang mencabuli anak? Mohon penjelasannya.

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pengertian Perbuatan Cabul Kami turut prihatin dengan kejadian viral tentang kakek cabuli anak SD. Namun sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang kakek cabuli anak SD, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya , perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya. [1] Selain itu, perbuatan cabul merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya dorongan keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi. [2] Serupa dengan definisi di atas, R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. [3] Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan Anda, pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak , baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. [4] Lantas, apa ancaman pidana bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak? Berikut ulasannya. Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam UU Perlindungan Anak Dengan adanya UU Perlindungan Anak serta perubahannya, Indonesia telah mengakomodir ketentuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016 , setiap orang yang melanggar ketentuan di atas dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Lalu, jika perbuatan pencabulan terhadap anak tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016. [5] Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam KUHP Selanjutnya, selain diatur dalam UU Perlindungan Anak, tindak pidana pencabulan terhadap anak juga diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [6] yakni pada tahun 2026. KUHP UU 1/2023 Pasal 290 angka 2 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Pasal 415 huruf b Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Pasal 291 Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 416 Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 293 ayat (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 417 Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian, dapat kami simpulkan unsur-unsur Pasal 290 angka 2 KUHP dan Pasal 415 huruf b UU 1/2023 sebagai berikut: barang siapa atau setiap orang; melakukan perbuatan cabul; perbuatan cabul dengan diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Lebih lanjut, terdapat unsur objektif dan subjektif pada Pasal 292 KUHP, yaitu: perbuatan cabul; dilakukan oleh orang dewasa; sesama jenis kelamin; melakukan perbuatan cabul dengan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. : Apakah Homoseksual Bisa Dipidana? Sementara unsur dari Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 417 UU 1/2023 adalah: barang siapa atau setiap orang; melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, atau melakukan perbuatan cabul/membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul; memberi/menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya, atau memberi/berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak. Sebagai informasi, disarikan dari artikel Pencabulan Anak oleh Orang Tuanya, Ini Ancaman Pidananya , dalam hal korban telah berdamai dengan pelaku, pelaku pencabulan dapat tetap dipidana. Hal ini dikarenakan perbuatan cabul termasuk dalam delik biasa , sehingga proses hukum tetap berlanjut walaupun pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku . Namun, perdamaian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan nantinya. : Bisakah Mencabut Laporan Jika Perkara Sudah Disidangkan? Contoh Kasus Sebagai contoh kasus orang dewasa yang mencabuli anak dapat kita lihat pada Putusan PN TAIS No. 80/Pid.Sus/2019/PN Tas yang telah diputus hingga tingkat kasasi dalam Putusan MA No. 1041K/Pid.Sus/2020 yang mana amarnya ditolak. Pada kasus ini, anak korban (perempuan) pergi ke rumah terdakwa untuk meminta uang kepada terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar praktik bidan. Setelah itu, terdakwa pelan-pelan menyandarkan anak korban ke dinding lalu terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah anak korban serta mencium pipi kiri dan mengecup bibir anak korban. Terdakwa kemudian menaikkan baju dan pakaian dalam anak korban, kemudian meremas payudara anak korban (hal. 4). Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E UU 35/2014 jo. Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016 (hal. 30). Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sejumlah Rp60 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan (hal. 30). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Putusan : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid.Sus/2020 . Referensi : Parulian Sihotang. Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Jkt.Utr) . Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, 2021; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1996; Rosalia Dika Agustanti. Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan . Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, 2020; Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan . Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001. [1] Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan . Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001, hal. 95 [2] Rosalia Dika Agustanti. Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan . Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, 2020, hal. 28 [3] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1996, hal. 212 [4] Parulian Sihotang. Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Jkt.Utr) . Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 524 [5] Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [6] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TAGS pencabulan uu perlindungan anak kuhp

{1553: 'Menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya.', 1554: '[1] Selain itu, perbuatan cabul merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya dorongan keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.', 1555: 'Soesilo menjelaskan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.', 1556: 'pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.', 1557: 'Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah I l3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).', 20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.'}

Saat ini saya tinggal di Jakarta dan merasa udara Jakarta sangat tercemar dan tidak baik bagi kesehatan. Mohon bantuannya, adakah ketentuan yang mengatur pengendalian pencemaran udara, misalnya seperti polusi udara di Jakarta? Adakah sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan? Dalam hal ini seseorang yang mengakibatkan polusi udara.

ULASAN LENGKAP . Pengertian Pencemaran Udara Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan, istilah ‘polusi udara’ dikenal dengan ‘pencemaran udara’. Berdasarkan Pasal 1 angka 49 PP 22/2021 , pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan. Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui. Pertama, udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. [1] Kedua, Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. [2] Lantas, adakah ketentuan yang mengatur pengendalian pencemaran udara di Indonesia? Berikut ulasannya. Pengendalian Pencemaran Udara Pada dasarnya, pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (“RPPMU”), [3] yaitu perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu. [4] Kemudian, berdasarkan Pasal 188 ayat (2) PP 22/2021 , pengendalian pencemaran udara dapat meliputi pencegahan , penanggulangan , dan pemulihan dampak pencemaran udara . Berikut adalah masing-masing penjelasannya. Pencegahan Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui penerapan: [5] Baku Mutu Emisi, yakni nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien; [6] Persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan Pasal 57 ayat (4) huruf b PP 22/2021 ; Baku mutu gangguan; Internalisasi biaya pengelolaan mutu udara, yaitu adalah memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan; [7] Kuota emisi yaitu kuota emisi dari sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup, [8] dan sistem perdagangan kuota emisi yaitu jual beli kuota emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup antar penanggung jawab usaha dari/atau kegiatan; [9] dan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara. Penjelasan selengkapnya mengenai pencegahan pencemaran udara dapat Anda temukan  pada Pasal 189 s.d. Pasal 212 PP 22/2021 . Penanggulangan Pada dasarnya, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melaksanakan penanggulangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat 1 PP 22/2021 . Kemudian, penanggulangan pencemaran udara meliputi kegiatan: [10] pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara; penghentian sumber pencemaran udara ; dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun penghentian sumber pencemaran udara dilakukan dengan beberapa cara seperti: [11] penghentian proses produksi; penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran udara; dan/atau tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumbernya. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”), gubernur, dan bupati/wali kota. [12] Lalu, penanggulangan pencemaran udara dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 jam sejak diketahuinya pencemaran udara. Dalam hal penanggulangan tidak dilakukan dalam jangka waktu 24 jam, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangannya. Sementara, biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan akan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara. [13] Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran udara dapat Anda temukan pada Pasal 213 s.d. Pasal 215 PP 22/2021 . Pemulihan Dampak Pencemaran Udara Berdasarkan Pasal 216 ayat (1) PP 22/2021 , setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara yang meliputi: [14] pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemulihan dampak pencemaran udara dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diketahuinya pencemaran udara. Lalu, jika pemulihan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. Kemudian, biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan akan dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara. [15] Selanjutnya, jika sumber pencemar udara tidak diketahui, dan/atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran, maka pemulihan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. [16] Pemulihan yang dimaksud dilaksanakan oleh: [17] Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi; gubernur, jika dampak pencemaran lintas kabupaten kota; dan bupati/wali Kota, jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah kabupaten/kota. Selengkapnya mengenai pemulihan dampak pencemaran udara dapat Anda baca dalam Pasal 216 s.d. Pasal 219 PP 22/2021 . Sanksi Pidana Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH , setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien , berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Sedangkan menurut Pasal 98 ayat (2) UU PPLH , apabila perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya pada kesehatan manusia , maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp12 miliar. Kemudian, jika perbuatan mengakibatkan orang luka berat atau mati , maka pelaku berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UU PPLH . : Ini Cara Gugat Pemerintah atas Polusi Udara yang Kian Kritis Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . [1] Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”). [2] Pasal 1 angka 50 PP 22/2021. [3] Pasal 188 ayat (1) PP 22/2021. [4] Pasal 1 angka 45 PP 22/2021. [5] Pasal 189 PP 22/2021. [6] Pasal 1 angka 53 PP 22/2021. [7] Penjelasan Pasal 189 huruf d PP 22/2021. [8] Penjelasan Pasal 189 huruf e PP 22/2021. [9] Penjelasan Pasal 189 huruf e PP 22/2021. [10] Pasal 213 ayat (2) PP 22/2021. [11] Pasal 213 ayat (3) PP 22/2021. [12] Pasal 213 ayat (4) PP 22/2021. [13] Pasal 214 PP 22/2021. [14] Pasal 216 ayat (2) PP 22/2021. [15] Pasal 217 PP 22/2021. [16] Pasal 218 ayat (1) PP 22/2021. [17] Pasal 218 ayat (2) PP 22/2021. TAGS polusi udara pencemaran pencemaran lingkungan

{1558: '42. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.', 1559: '50. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.', 1560: "['(2) huruf a dilakukan rnelalui penerapan: sk no 084886 a a. baku . . presiden republik indonesia -135- a. baku mutu emisi; b. persetujuan teknis pernenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat', '(3) huruf b dan pasal 57 ayat']", 1561: '45. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Murtu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.', 1562: 'Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a dilakukan rnelalui penerapan: ', 1563: '53. Baku mutu Emlsi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkkan ke dalam Udara Ambien.', 1564: 'd. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;', 1565: 'e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan', 1566: '(2) Penanggulangan Penceinaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara; b. penghentian sumber Pencemaran Udara; ci.an c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.', 1567: '(3) Penghentian sumber Pencemaran Lidara sebagaimana dirnaksud pada ayat (21huruf n dilakukan dengan cara: a. penghentian proses produksi; b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencernaran Udara; dan/atau c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.', 1568: "(4) Penanggung ja'arab lJsaha dan/atau Kegiatan yang rnelakukan petlanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentia.n Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.", 1569: '(1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2!3 ayat (lt dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.', 1570: '(2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pembersihan u.nsur pencemar pada media Lingkunqan Hidup; dan b. cara lain yang sestrai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.', 1571: '(1) Pernulihan dampak Pencerrraran Udara sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 216 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktrr paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Penccmaran Udara. (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dineaksuu pada rtyat (1) tidak dilakukarr, Menteri, gubernur., atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga r-rntuk melakukan pemltlihan fungsi Lingkungan Hidup. (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pernulihan sebagairnana dimaksud pada avat (2lrdibetrankan kepacla Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.', 1572: '(1) Pemulihan dampak Pencerrraran Udara sebagairnana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) clilakukan oleh Menteri, gubernur. atau bupatiiwali kota sesuai dengan kewenangannya, jika: a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; da.n/atau b. tidak diketahui pihak yang melakukan penc:ernaran.', 1573: '{2} Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi: b. gubernur, jikir dampak pencemaran lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/wali kcta, jika dampak pencernaran terbatas dalam wilayah kabupaten/ kota.'}

Teman saya laki-laki yang sudah punya istri, melakukan perselingkuhan dengan pelakor. Seringkali pelakor tersebut mengancam bisa menghancurkan kehidupan teman saya, tetapi wanita tersebut menerima uang setiap bulan dari teman saya. Apakah teman saya bisa mengadukan pidana terhadap pelakor dengan delik aduan penipuan? Kemudian, adakah risiko hukum bagi orang yang menjalin hubungan dengan pelakor?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Risiko Pidana Punya 'Wanita Idaman Lain' yang ditulis oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama dipublikasikan pada Rabu, 16 Oktober 2013. . Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu istilah ‘pelakor’, yaitu akronim dari perebut lelaki orang. [1] Dikutip dari artikel Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’ , berdasarkan peristiwa yang banyak terjadi saat ini, istilah pelakor identik dengan perempuan yang merebut seorang laki-laki (suami) dari istri sahnya. Perbuatan tersebut biasanya dikenal dengan istilah selingkuh . Kemudian, selingkuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) adalah yang: suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong suka menggelapkan uang; korup suka menyeleweng . Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pelakor mengancam teman Anda namun menerima uang setiap bulan dari teman Anda. Lantas, apakah pelakor bisa dituntut atas dasar tindak pidana penipuan? Berikut ulasannya. Unsur Tindak Pidana Penipuan Sebelumnya, kami perlu menguraikan unsur-unsur dalam pasal penipuan. Pada dasarnya, tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [2] yaitu tahun 2026 sebagai berikut. KUHP UU 1/2023 Pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 492 Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [3] R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) menerangkan sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu: membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu; karangan perkataan bohong. akal cerdik (tipu muslihat). Serupa dengan unsur-unsur dalam KUHP lama, unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 UU 1/2023 adalah: menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang; maksud menggerakkan orang itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; menggerakkannya dengan cara: memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong Dari unsur-unsur pasal di atas, menurut hemat kami Pasal 378 KUHP maupun Pasal 492 UU 1/2023 tidaklah tepat untuk dijadikan dasar hukum menuntut pelakor. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya unsur ‘membujuk supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang’. Sehingga, merujuk pada keterangan yang Anda berikan, perbuatan pelakor tersebut lebih kepada melakukan pengancaman . Unsur Tindak Pidana Pengancaman Selanjutnya, tindak pidana pengancaman juga diatur dalam KUHP lama dan UU 1/2023, sebagai berikut. KUHP UU 1/2023 Pasal 369 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Pasal 483 Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta, [4] setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana pengancaman adalah sebagai berikut: [5] barangsiapa; dengan maksud; untuk secara melawan hukum; menguntungkan diri sendiri atau orang lain; memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia; supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang. Adapun karakteristik utama dari Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah cara memaksa yang berupa “ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka sesuatu rahasia”. [6] Menurut R. Soesilo , unsur ini merupakan unsur cara melakukan , yaitu memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia. Perbuatan “memaksa” yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. [7] Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 483 ayat (1) UU 1/2023, pada tindak pidana pengancaman, sarana paksaannya lebih bersifat nonfisik atau batiniah yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan, baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya, terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut hemat kami, pelakor memenuhi unsur ‘ memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain’ yang terdapat dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP maupun Pasal 483 ayat (1) UU 1/2023 . Pidana Selingkuh dalam KUHP Namun, karena teman Anda adalah laki-laki yang sudah memiliki istri, kami asumsikan teman Anda sudah terikat dalam perkawinan yang sah di Indonesia. Dengan demikian, jika teman Anda menjalin hubungan hingga bersetubuh dengan pelakor, teman Anda melakukan tindak pidana perzinaan . Pelaku perzinaan dapat dipidana berdasarkan Pasal 284 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Sementara dalam Pasal 411 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 , pelaku perzinaan berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta. Sebagai informasi, disarikan dari Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar? , baik dalam UU 1/2023 maupun KUHP lama mengatur bahwa tindak pidana perzinaan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan . Dalam KUHP lama aduan dilakukan oleh suami/istri , [8] sedangkan dalam UU 1/2023, perzinaan baru dapat dituntut jika ada pengaduan dari suami/istri bagi yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan . [9] : Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : Dina Rahayu Pardiman (et.al). Tindak Pidana Pengancaman sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jurnal Lex Crimen, Vol. 11, No. 4, 2022 ; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; Vincentia Ananda. Viral Video Pelabrakan “Pelakor”: Upaya Perlawanan atau Pengukuhan Patriarki? . Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Jenderal Soedirman, 2018; Selingkuh , Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Rabu, 16 Agustus 2023, pukul 09.28 WIB. [1] Vincentia Ananda. Viral Video Pelabrakan “Pelakor”: Upaya Perlawanan atau Pengukuhan Patriarki? . Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Jenderal Soedirman, 2018, hal. 151. [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023. [4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023. [5] Dina Rahayu Pardiman (et.al). Tindak Pidana Pengancaman sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jurnal Lex Crimen, Vol. 11, No. 4, 2022, hal. 3. [6] Dina Rahayu Pardiman (et.al). Tindak Pidana Pengancaman sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jurnal Lex Crimen, Vol. 11, No. 4, 2022, hal. 6. [7] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 256. [8] Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . [9] Pasal 411 ayat (2) UU 1/2023. TAGS perzinaan kuhp penipuan pidana

{1574: 'istilah ‘pelakor’, yaitu akronim dari perebut lelaki orang. Dikutip dari artikel Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’, berdasarkan peristiwa yang banyak terjadi saat ini, istilah pelakor identik dengan perempuan yang merebut seorang laki-laki (suami) dari istri sahnya. Perbuatan tersebut biasanya dikenal dengan istilah selingkuh.', 842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1237: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1255: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1575: 'Pasal 369 Pasal 483 Dengan memperhatikan rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana pengancaman adalah sebagai berikut:', 1576: 'Pasal 369 Pasal 483 Dengan memperhatikan rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana pengancaman adalah sebagai berikut:[5] Adapun karakteristik utama dari Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah cara memaksa yang berupa “ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka sesuatu rahasia”.', 1577: 'Perbuatan “memaksa” yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.', 1578: "['(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 bw berlaku baginya.', '(2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 bw, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.', '(3) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.', '(4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.']", 1579: "['(1) setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori ii.', '(2) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.', '(3) terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 , pasal 26 , dan pasal 30 .']"}

Suatu hari rumah saya diintip oleh orang yang tak dikenal pada pukul 22.30 WIB. Setelah saya berteriak, orang yang mengintip tersebut lari dan dikejar massa hingga dipukuli dan disangka sebagai maling. Apakah orang tersebut bisa dilaporkan secara hukum atau tidak?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hukum Mengintip Rumah Orang Malam Hari yang pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 27 November 2013. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Tindak Pidana Masuk Pekarangan Rumah Orang Lain Karena terbatasnya informasi yang Anda berikan, maka kami akan menguraikan jawaban kami berdasarkan beberapa kemungkinan di bawah ini, karena tidak diketahui apa tujuan orang tersebut ‘mengintip’ rumah orang Anda. Jika perbuatan tersebut dilakukan hingga melewati batas, masuk ke pekarangan rumah Anda dengan cara melawan hak, maka perbuatan tersebut dapat diancam pidana yang terdapat dalam pengaturan KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku maupun UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan [1] yaitu pada tahun 2026 sebagai berikut. Pasal 167 ayat (1) KUHP Pasal 257 ayat (1) UU 1/2023 Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [2] Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. [3] Dari penjelasan di atas, unsur tindak pidana masuk pekarangan rumah orang lain adalah: Barang siapa atau setiap orang; Memaksa masuk; Ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum; Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut “ huisvredebreuk ” yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga (hal. 143). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah: Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya; Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 315) mengatakan pengertian dari kata-kata “memaksa masuk” adalah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) yang bertentangan dengan kehendak dari orang lain si pemakai yang sekaligus merupakan si pehak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan dengan lisan maupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Dalam hal ini apabila pintu dari suatu rumah terbuka lebar, tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya, dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki. Perlu diperhatikan jika suatu pintu tertutup namun tidak dikunci, lalu ada orang lain membuka dan memasukinya tanpa mengucapkan “kulo nuwun ”, “ assalamualaikum ” atau “ spada”, maka pada umumnya dipandang sebagai memaksa masuk, terutama jika penghuni rumah itu sedang tidak berada di rumah, misalnya bertandang di rumah tetangga. Namun apabila si pehak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhapus. Adapun S.R. Sianturi menyatakan mengenai pengertian kata “ atas permintaan yang berhak” atau disebut dengan atas permintaan dari si pehak atau atas namanya dalam hal adanya suatu perintah, suruhan, himbauan, saran atau gerakan maupun dengan tulisan (jika si pehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti si petindak dan pada pokoknya menghendaki si petindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah si petindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulangulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini. [4] Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak” . [5] Percobaan Tindak Pidana Kemudian, sulit memang dalam hal ingin melakukan pembuktian di sini. Orang yang mengintip rumah Anda belum tentu punya niat untuk mencuri atau melakukan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, hal ini dibuktikan lagi nanti di persidangan. Jika saat itu perbuatan mengintip tersebut memang ada niat mencuri dan karena tertangkap basah oleh yang Anda sebagai pemilik rumah, maka ia mengurungkan melakukan pencurian; perbuatan tersebut dikenal sebagai percobaan. Hukuman pidana juga dapat diterapkan pada orang yang melakukan suatu tindak pidana meskipun tindak pidana tersebut belum selesai dilakukan atau tidak tercapai hasilnya. Perbuatan ini diatur dalam KUHP maupun UU 1/2023, yang berbunyi: Pasal 53 ayat (1) KUHP Pasal 17 UU 1/2023 Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah: [6] adanya niat atau kehendak dari pelaku; adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Terkait pasal tersebut, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (hal. 68-69): Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ; Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Masih menurut R. Soesilo ,apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh polisi yang sedang patroli, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging) . Namun demikian, tindakan warga sekitar menghakimi dengan memukul orang yang ‘mengintip’ rumah Anda tersebut menurut hemat kami juga tidak dapat dibenarkan. Sudah sepatutnya warga memperlakukan orang tersebut dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, semua orang dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c KUHP: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi: Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017; Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991.. R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianny a. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [4] S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianny a. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 319 [5] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. Hal, 145 [6] Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 96. TAGS hukum pidana percobaan kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 369: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1580: 'kata “atas permintaan yang berhak” atau disebut dengan atas permintaan dari si pehak atau atas namanya dalam hal adanya suatu perintah, suruhan, himbauan, saran atau gerakan maupun dengan tulisan (jika si pehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti si petindak dan pada pokoknya menghendaki si petindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah si petindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulangulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.', 1581: 'Perbuatan “memaksa” yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.', 1582: 'Unsur-Unsur Tindak Pidana Percobaan Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:[4] adanya niat atau kehendak dari pelaku; adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. '}

Seseorang masuk rumah orang lain tanpa izin sebab ia memiliki kunci rumah orang tersebut. Sebelumnya mereka sudah saling bertukar kunci rumah untuk antisipasi apabila terjadi sesuatu. Dalam hukum pidana, masuk rumah tanpa izin pasal berapa?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hukum Masuk Rumah Orang Lain Tanpa Izin yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 16 Juli 2013. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 . . Jerat Hukum Masuk Rumah Orang Tanpa Izin Guna menjawab pertanyaan Anda tentang masuk rumah tanpa izin pasal berapa? Ketentuan mengenai tindak pidana masuk rumah orang tanpa izin pada dasarnya telah diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] yakni pada tahun 2026 sebagai berikut: Pasal 167 ayat (1) KUHP Pasal 257 ayat (1) UU 1/2023 Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. [2] Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [3] R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut “ huisvredebreuk ” yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah: Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya; Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut . Sehingga seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan terhadapnya tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya orang yang masuk ke rumah itu pergi , ia harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali dan tidak pula diindahkan, maka ia sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk apabila terjadi sesuatu, maka menurut hemat kami selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah. Jadi jika ditanya apa akibat masuk ke rumah orang lain tanpa permisi? Seseorang yang masuk rumah orang lain tanpa izin dapat dijerat dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP atau Pasal 257 ayat (1) UU 1/2023. Contoh Kasus Sebagai gambaran mengenai tindak pidana masuk rumah orang tanpa izin dapat dilihat pada contoh kasus yang telah diputus melalui Putusan PN Lamongan No. 343/Pid.B/2012/PN.LMG dengan uraian singkat di bawah ini (hal. 11-13). Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 167 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan berada disitu dengan melawan hukum dengan merusak atau tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada malam hari. Terdakwa juga merusak jendela pemilik rumah yang terkunci, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela. Kemudian kehadiran terdakwa di dalam rumah diketahui oleh pemilik rumah, saksi lalu menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke polsek. Majelis hakim dalam amar putusannya kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan dengan menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991. Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 343/Pid.B/2012/PN.LMG . [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [3] Pasal 79 UU 1/2023 TAGS rumah kuhp

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 369: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1053: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Di luar negeri, contohnya Amerika Serikat, homoseksual legal. Apakah di Indonesia homoseksual legal? Terima kasih banyak.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 16 April 2015. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 . . Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Sebelum menjawab pertanyaan Anda, apa yang dimaksud dengan homoseksual? Menurut KBBI , homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual adalah salah satu jenis orientasi seksual. Adapun orientasi seksual adalah perasaan ketertarikan secara seksual dan emosional kepada orang lain, baik perempuan atau laki-laki. Sehingga homoseksual dapat diartikan sebagai ketertarikan seksual yang terjadi pada jenis kelamin yang sama. [1] Anda benar bahwa di Amerika Serikat kaum homoseksual memang diakui. Hal ini berdasarkan pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2016 yang secara sah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian Amerika Serikat atas dasar hak asasi manusia. [2] Sementara di Indonesia, perkawinan homoseksual tidak diakui oleh hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan , perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Ini berarti, negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia. Bisakah Homoseksual Dipidana? Ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas dapat ditemukan pada Pasal 292 KUHP . Namun ketentuan ini tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Ketentuan dalam Pasal 292 KUHP mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin , yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa: Dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji , semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa . Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa. Lantas, apakah perbuatan cabul sesama jenis dapat dipidana? Dalam UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [3] yakni pada tahun 2026, mengenai homoseksual diatur dalam Pasal 414 ayat (1) , yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya : di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta. [4] secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul, disertai adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pelakunya dapat dipidana. Akan tetapi, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana . Contoh Kasus Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan PT Palu No. 135/Pid.Sus/2021/PT Pal . Anak korban berusia 17 tahun mendatangi terdakwa di rumahnya dan meminta terdakwa menggunting rambutnya. Setelah menggunting rambut, terdakwa menawarkan minum kopi sambil menunggu hujan reda (hal. 2). Selanjutnya, terdakwa meminta anak korban masuk ke kamar dan meminta anak korban mengurut betis terdakwa. Selesai mengurut terdakwa, anak korban diminta berbaring dengan posisi tengkurap dan terdakwa mengurut anak korban. Lalu, terdakwa meminta anak korban membalikkan badannya dengan posisi telentang, dan mengurut paha anak korban. Pelan-pelan terdakwa membuka celana anak korban dan memegang alat kelamin korban hingga melakukan onani terhadap anak korban (hal. 3). Atas tindakan terdakwa tersebut, majelis hakim banding membatalkan Putusan PN Poso No. 63/Pid.Sus/2021/PN. Pso (hal. 14). Adapun putusan PN Poso tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU 17/2016 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp5 miliar dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 bulan (hal. 5). Oleh majelis hakim banding, terdakwa diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 292 KUHP “melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun (hal. 14). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Putusan: Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 135/Pid.Sus/2021/PT Pal . Referensi: Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani. LGBT dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant . Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 4 No. 1 Tahun 2021; Nanang Khosim Azhari, Herni Susanti, Ice Yulia Susanti. Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual. Jurnal Keperawatan Jiwa Vol. 7 No. 1, Mei 2019; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; Homoseksual , yang diakses pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 15.03 WIB. [1] Nanang Khosim Azhari, Herni Susanti, Ice Yulia Susanti. Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual. Jurnal Keperawatan Jiwa Vol. 7 No. 1, Mei 2019, hal. 1 [2] Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani. LGBT dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 101 [3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [4] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 TAGS homoseksual pidana anak

{1583: 'Sehingga homoseksual dapat diartikan sebagai ketertarikan seksual yang terjadi pada jenis kelamin yang sama.', 1584: 'Hal ini berdasarkan pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2016 yang secara sah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian Amerika Serikat atas dasar hak asasi manusia.', 4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 25: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Jika seorang terpidana pada putusan kasasi divonis pidana penjara seumur hidup, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada remisi untuk hukuman seumur hidup? Apakah terpidana seumur hidup bisa tetap bebas seperti narapidana lainnya?

ULASAN LENGKAP . Arti Pidana Seumur Hidup Disarikan dari artikel Arti Pidana Penjara Seumur Hidup , pidana seumur hidup adalah pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Pidana seumur hidup bukanlah hukuman penjara yang dijalani selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pidana seumur hidup adalah pidana yang yang bersifat pasti karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya . [1] Apakah Ada Remisi untuk Hukuman Seumur Hidup? Perlu diketahui bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [2] Selain mendapatkan remisi, seorang narapidana juga berhak mendapatkan asimilasi, cuti mengunjungi/dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3] Namun, bisakah pidana seumur hidup dapat remisi? Pemberian remisi dan hak-hak sebagaimana disebutkan di atas tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. [4] Pemberian remisi dan hak-hak lainnya tersebut baru dapat diberikan apabila pidana seumur hidup atau pidana mati diubah menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu. [5] Jadi, menjawab pertanyaan Anda apakah pidana seumur hidup bisa dapat remisi, jawabannya tidak bisa, kecuali pidana penjara seumur hidup diubah menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu. : Syarat Remisi dan Besarannya bagi Narapidana Bisakah Terpidana Penjara Seumur Hidup Dibebaskan? Salah satu upaya narapidana untuk menjalani hidup di luar lapas adalah dengan pembebasan bersyarat. Dalam UU Pemasyarakatan , pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. [6] Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu hak yang tidak bisa diberikan kepada narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah pembebasan bersyarat, kecuali pidana seumur hidup diubah menjadi pidana penjara dengan waktu tertentu. [7] Namun dalam hal putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ), kemudian diajukan peninjauan kembali dan hukuman diubah menjadi pidana penjara waktu tertentu, maka terpidana berpeluang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat apabila memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Grasi hanya dapat diajukan 1 kali dan dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah inkracht . [8] Pemberian grasi dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana , pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. [9] : Mengenal Apa Itu Grasi, Syarat Pengajuannya, dan Contohnya Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda apakah narapidana penjara seumur hidup bisa keluar lapas atau bebas, adalah dimungkinkan jika ada perubahan pidana yang diputus pengadilan, sehingga mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Atau apabila mendapatkan grasi dari presiden berupa peringanan atau perubahan jenis pidana. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan . Referensi : Diah Gustiniati Maulani. Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Praevia Vol. 5 No. 1 Januari-Juni, 2011. [1] Diah Gustiniati Maulani. Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Praevia Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2011, hal. 44 [2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”) [3] Pasal 10 ayat (1) huruf b sampai dengan g UU Pemasyarakatan [4] Pasal 10 ayat (4) UU Pemasyarakatan [5] Penjelasan Pasal 10 ayat (4) UU Pemasyarakatan [6] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Pemasyarakatan [7] Pasal 10 ayat (4) UU Pemasyarakatan dan penjelasannya jo. Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Pemasyarakatan [8] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi [9] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi TAGS remisi penjara narapidana hak narapidana

{1585: 'Pendapat ini juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pidana seumur hidup adalah pidana yang yang bersifat pasti karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya.', 1586: 'Yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.', 1587: "['(1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', '(2) persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.', '(3) selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. sk no 143391 a']", 697: "['(1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', '(2) persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.', '(3) selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. sk no 143391 a']", 1588: 'Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini hanya dapat diberikan apabila pidana seumur hidup at.au pidana mati diubah menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu.', 1589: 'Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.', 1590: "['(1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.', '(2) persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.', '(3) selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. sk no 143391 a']", 1591: 'Pasal 2 (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. ', 1592: '(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa : a. peringanan atau perubahan jenis pidana; b. pengurangan jumlah pidana; atau c. penghapusan pelaksanaan pidana.'}

Setelah diajukan kasasi, terdakwa mendapat keringanan hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Mungkinkah kasasi mengubah hukuman dan memberikan keringanan seperti itu? Mohon pencerahannya.

ULASAN LENGKAP . Seputar Permohonan Kasasi Merujuk pertanyaan Anda, kami akan spesifik menerangkan permohonan kasasi perkara pidana. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung. [1] Berapa lama waktu mengajukan kasasi? Dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. [2] Apabila tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi telah lewat, yang bersangkutan dianggap menerima putusan serta hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. [3] Hal lain yang perlu dicatat adalah pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan kasasi pidana kepada panitera, dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi tersebut. [4] Jika dalam tenggang waktu itu, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. [5] Tembusan memori kasasi lalu disampaikan ke pihak lainnya dan pihak itu berhak mengajukan kontra memori kasasi, yang kemudian disampaikan oleh panitera ke pihak yang semula mengajukan memori kasasi. [6] Setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan kontra memori, ia wajib segera mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk dicatat pada buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu petunjuk. [7] Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan ke panitera pengadilan negeri, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya. [8] Alasan Permohonan Kasasi Lantas apa alasan untuk mengajukan kasasi? Pada pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak dilakukan guna menentukan: [9] Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya? Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) UU 5/2004 mengatur Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan mengirimkan surat panggilan yang menjelaskan secara singkat apa yang ingin diketahui Mahkamah Agung. [10] Amar Putusan Kasasi Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi . Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan berlaku ketentuan dengan konsekuensi hukum sebagai berikut: [11] Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut ; Apabila suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilanyang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yangdibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkaratersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidakberwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atauhakim lain mengadili perkara tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya perlu diketahui apa itu judex factie dan judex jurist . Judex factie adalah hakim yang memeriksa fakta persidangan. Sedangkan, judex jurist adalah hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan judex factie . Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut sebagai pengadilan judex factie . Sementara pengadilan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali pada Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, sehingga disebut sebagai judex jurist . : Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan Kemudian berpedoman pada Lampiran SEMA 7/2012 disebutkan bahwa judex jurist dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan judex factie dengan alasan kurang pertimbangan hukum ( onvoldoende gemotiveerd ) dengan amar putusan kasasi adalah tolak perbaikan (hal. 19) jika yang mengajukan terdakwa atau kabul kasasi jika yang mengajukan penuntut umum (hal. 43). Lebih lanjut diterangkan dalam surat edaran tersebut, didapati pendapat di kalangan hakim agung bahwa Mahkamah Agung dapat memperbaiki atau mengubah pidana yang dijatuhkan judex factie. Sebab alasan berat ringannya pidana merupakan masalah hukum dan keadilan, serta tunduk pada pemeriksaan kasasi apabila ada alasan mendasar/elementer (hal. 42- 43). Justru tidak diperkenankan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum namun substansinya justru meringankan/membebaskan terdakwa. Atau sebaliknya tidak diperkenankan mengabulkan permohonan kasasi terdakwa namun pidananya malah diperberat atau dikenal dengan istilah “kabul bodong” (hal. 19). Sehingga hakim di tingkat kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yang diajukan pemohon bila putusan judex factie tidak cukup pertimbangan hukumnya (hal. 19-20). : Kasasi Ditolak, MA Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup Dengan demikian, menurut hemat kami, pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat diubah atau diperingan hukumannya menjadi pidana seumur hidup sepanjang Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan permohonan kasasi terkait penerapan hukumnya serta dikarenakan putusan judex factie kurang pertimbangan hukumnya. Atas hal ini, Mahkamah Agung diperkenankan mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dengan amar putusan tolak dengan perbaikan, yang mana meringankan hukuman terdakwa. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan . [1] Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) [2] Pasal 245 ayat (1) KUHAP [3] Pasal 246 ayat (1) dan (2) KUHAP [4] Pasal 248 ayat (1) KUHAP [5] Pasal 248 ayat (4) KUHAP [6] Pasal 248 ayat (6) dan (7) KUHAP [7] Pasal 250 ayat (1) dan (2) KUHAP [8] Pasal 250 ayat (5) KUHAP [9] Pasal 253 ayat (1) KUHAP [10] Pasal 253 ayat (3) KUHAP [11] Pasal 254, 255, dan 256 KUHAP TAGS kasasi pidana mati putusan kasasi

{1593: 'pasal 244 terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas.', 1594: "['(1) permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa.', '(2) permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.']", 1595: '["(1) apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. \'", \'(2) apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.\']', 1596: "['(1) pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.', '(2) dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.', '(3) alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.', '(4) apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.', '(5) ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.', '(6) tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.']", 1597: "['(1) pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.', '(2) dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.', '(3) alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.', '(4) apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.', '(5) ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.', '(6) tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.']", 1598: "['(1) pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.', '(2) dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.', '(3) alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.', '(4) apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.', '(5) ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.', '(6) tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.']", 1599: "['(1) setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada mahkamah agung.', '(2) setelah panitera mahkamah agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.', '(3) buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahul ditandatangani juga karena jabatannya oleh ketua mahkamah agung.', '(4) dalam hal ketua mahkamah agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua mahkamah agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan ketua mahkamah agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.']", 1600: "['(1) setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada mahkamah agung.', '(2) setelah panitera mahkamah agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.', '(3) buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahul ditandatangani juga karena jabatannya oleh ketua mahkamah agung.', '(4) dalam hal ketua mahkamah agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua mahkamah agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan ketua mahkamah agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.']", 1601: '[\'(1) pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan : a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.\', \'(2) pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada mahkamah agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.\', "(3) jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), mahkamah agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau mahkamah agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)\'untuk mendeng\'ar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.", \'(4) wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke mahkamah agung sejak diajukan permohonan kasasi.\']', 1602: '[\'(1) pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan : a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.\', \'(2) pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada mahkamah agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.\', "(3) jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), mahkamah agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau mahkamah agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)\'untuk mendeng\'ar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.", \'(4) wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke mahkamah agung sejak diajukan permohonan kasasi.\']', 1603: 'pasal 254 dalam hal mahkamah agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal245, pasal246,. dan pasal 247. mengenai hukumnya mahkamah agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.'}

Bila saya digeledah oleh polisi dan terdapat narkotika di kantong baju saya, padahal barang haram tersebut bisa dipastikan milik teman saya dan dimasukkan oleh teman saya tanpa sepengetahuan saya. Apakah saya bisa dipidana jika tanpa disadari kedapatan membawa narkotika?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Bisakah Dipidana Jika Tanpa Disadari Kedapatan Membawa Narkotika? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada Kamis, 26 Juni 2014. . Pengertian Narkotika dan Golongannya Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. [1] Kemudian, ketentuan mengenai narkotika diatur dalam UU Narkotika dan Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang. Sebagai contoh, ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dipidana berdasarkan Pasal 111 , Pasal 112 , Pasal 117 , dan Pasal 122 UU Narkotika . Pada intinya, unsur keempat pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Adapun yang menjadi pembeda antara keempat pasal adalah jenis golongan narkotika yang diatur, yaitu Pasal 111 UU Narkotika mengatur terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 112 UU Narkotika mengatur terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman , Pasal 117 UU Narkotika mengatur terkait Narkotika Golongan II , dan Pasal 122 UU Narkotika mengatur terkait Narkotika Golongan III . Selengkapnya mengenai ketentuan pidana tersebut dapat Anda temukan pada Pasal 111 UU sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika . Kemudian dalam perkembangannya, terdapat ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan. [2] Disarikan dari artikel Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes , perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes 36/2022 . Sebagai informasi, dalam peraturan sebelumnya, yakni Permenkes 9/2022 diterangkan bahwa ada 201 narkotika yang masuk dalam kategori golongan I. Namun, dalam aturan terbaru ini, narkotika yang masuk dalam kategori golongan I berjumlah 209. Sanksi Pidana Memiliki Narkotika Karena dalam pertanyaan Anda tidak menyebutkan mengenai golongan narkotika apa yang ditemukan pada kantong baju Anda, maka kami akan menjawab pertanyaan Anda dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai berikut: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Merujuk pada ketentuan di atas, menurut hemat kami UU Narkotika tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana cara seseorang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika ataupun dari mana narkotika tersebut berasal . Dalam hal ini, ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang meskipun tanpa sepengetahuannya, orang tersebut tetap diduga telah memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika” pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Lebih lanjut sehubungan dengan tugas dan kewenangan kepolisian, maka pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap dugaan pemenuhan unsur tindak pidana narkotika tersebut telah sesuai dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam UU Polri sebagai berikut: Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Polri Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Akan tetapi, walaupun Anda sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun pada tahap ini Anda belum dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana. Anda masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang merupakan asas mendasar dalam hukum pidana dan harus senantiasa didahulukan dalam setiap proses perkara. [3] Kemudian, dalam hukum acara pidana, untuk membuktikan seseorang bersalah melanggar hukum atau tidak, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian pada persidangan . Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 273) sebagai berikut: Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan di atas, jika Anda merasa narkotika yang Anda bawa bukan milik Anda, maka yang dapat Anda lakukan adalah membuktikannya di persidangan dan menyakinkan hakim bahwa narkotika tersebut bukan milik Anda. Selanjutnya, Hakim yang akan memutuskan apakah Anda dapat dijatuhkan pidana atau tidak. Contoh Kasus Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut kami berikan contoh Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 222/PID/2011/PT.PDG . Pada putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keberadaan benda jenis shabu-shabu dalam kantong terdakwa dari awal pemeriksaan sampai di persidangan tidak diakui terdakwa sebagai miliknya, dan tidak diketahui terdakwa darimana asalnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud undang-undang dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika pada kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” tersebut harus dimaksudkan bahwa benda itu di tangan terdakwa/pelaku, dan harus mengandung dua anasir yaitu “ kekuasaan atas suatu benda ” dan “ adanya kemauan untuk memiliki benda itu ”. Kemudian, selain terdakwa tidak mengetahui dari mana benda itu berasal, terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana masuknya benda itu atau siapa yang memasukkan ke dalam kantong terdakwa, sehingga terdakwa tidak menyadari bahwa benda itu ada dalam kantongnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak adil untuk menyatakan terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (“JPU”). Sedangkan, terdakwa sendiri tidak kenal dengan benda yang ada dalam kantongnya, apa lagi dari mana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada dibawah penguasaannya. Selain itu, hasil pemeriksaan tes urine terdakwa negatif, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa terdakwa tidak memakai narkoba jenis shabu-shabu. Sehingga dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU. : Dasar Hukum Penggeledahan dan Tes Urine oleh BNN Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika . Putusan : Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 222/PID/2011/PT.PDG. Referensi : Iradhati Zahra dan Yehezkiel Genta. Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka. Padjadjaran Law Review, PLEADS, Vol. 7, No. 1, 2019; M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua) . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). [2] Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 22 UU Narkotika. [3] Iradhati Zahra dan Yehezkiel Genta. Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka. Padjadjaran Law Review, PLEADS, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 42. TAGS narkotika narkotika golongan i narkoba

{1604: '1. narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini', 1605: "['(1) narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam: a. narkotika golongan i; b. narkotika golongan ii; dan c. narkotika golongan iii.', '(2) penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran i dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.']", 1606: 'Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang merupakan asas mendasar dalam hukum pidana dan harus senantiasa didahulukan dalam setiap proses perkara.'}

Karena merugi investasi kripto dan berutang di pinjol, seseorang nekat membunuh temannya lantaran ingin menguasai hartanya. Apa pasal yang dapat menjerat pelaku pembunuhan?

ULASAN LENGKAP Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Jerat Pasal Pembunuhan Banyak faktor penyebab terjadinya pembunuhan. Salah satunya karena faktor ekonomi seperti membutuhkan uang sehingga membunuh korban agar bisa menguasai harta kekayaannya sebagaimana Anda ceritakan. Lantas kasus pembunuhan kena pasal berapa? Merujuk pada KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, jerat pasal pembunuhan yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah sebagai berikut. KUHP UU 1/2023 Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 458 ayat (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 339 Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum , diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 458 ayat (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum , dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dengan demikian, jerat pasal pembunuhan yang dapat dikenakan oleh pelaku pembunuhan dengan tujuan menguasai barang milik korban adalah Pasal 339 KUHP atau Pasal 458 ayat (3) UU 1/2023 . : Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana Contoh Kasus Setelah mengetahui bunyi pasal pembunuhan, berikut kami ringkas contoh kasus hingga tingkat kasasi dalam Putusan MA No. 950 K/Pid/2020 . Adapun fakta persidangan yang kami sarikan dalam Putusan PT Banjarmasin No. 65/PID/2020/PT BJM menyebutkan bahwa terdakwa membunuh korban secara terencana lalu mengambil barang-barang milik korban dan menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara membakar korban (hal. 77). Amar putusan tingkat pertama yaitu Putusan PN Pelaihari No. 6/Pid.B/2020/PN Pli sebagaimana kami sarikan dari putusan tingkat banding, menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “turut serta melakukan pembunuhan yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 339 jo . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (hal. 73). Kemudian pada tingkat banding, putusan tingkat pertama kembali dikuatkan (hal. 78). Hingga diajukan ke tingkat kasasi, namun permohonan kasasi terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. [2] Demikian jawaban dari kami tentang hukuman pasal pembunuhan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Putusan : Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PID/2020/PT BJM ; Putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pid/2020 . [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [2] Putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pid/2020 , hal. 4 TAGS pembunuhan kuhp tindak pidana

{20: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1607: 'Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 dan Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2020, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 26 Juni 2020. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;'}

Beberapa minggu lalu saya memesan jasa prostitusi melalui telepon dan kemudian bertemu di tempat yang sudah disepakati. Pekerja seks tersebut meminta untuk tidak menggunakan kondom dan bersedia menggugurkan bayi (aborsi) jika ternyata dia hamil. Singkatnya, sebulan setelah berhubungan badan dengannya, dia tiba-tiba kirim SMS yang intinya menyatakan dia hamil. Saya sudah mengingatkan bahwa berdasarkan kesepakatan awal, saya tidak akan bertanggung jawab jika dia hamil dan dia bersedia menggugurkan kandungannya. Dia saat ini memang tidak langsung menuntut pertanggungjawaban saya. Tapi yang saya takutkan sekarang adalah orang tuanya tetap tidak terima dan menuntut saya. Bagaimana hukumnya? Saya yang salah atau pekerja seks tersebut?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Risiko Hukum Berhubungan Intim dengan PSK yang Berujung Kehamilan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Selasa, 22 April 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Berdasarkan pertanyaan Anda, kami berkesimpulan bahwa pekerja seks yang Anda maksud adalah Pekerja Seks Komersial (“PSK”). Selain itu, kami berasumsi PSK tersebut juga telah mencapai usia dewasa. Lalu, secara hukum pidana kami akan menguraikan beberapa tindak pidana sebagai berikut: jerat hukum bagi muncikari; jerat hukum pengguna PSK dan PSK; dan risiko hukum aborsi. Ketiga tindak pidana tersebut pada dasarnya diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] yakni pada tahun 2026. Berikut adalah masing-masing ulasannya. Jerat Hukum bagi Muncikari Sepanjang penelusuran kami, di dalam KUHP tidak ada pasal eksplisit yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa PSK maupun menjadi PSK itu sendiri. Jerat pasal untuk pengguna jasa PSK maupun menjadi PSK antara lain tertuang dalam peraturan daerah setempat, sebagai contoh di DKI Jakarta seperti yang dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK . Namun, di dalam KUHP terdapat ketentuan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari, sebagai berikut: KUHP UU 1/2023 Pasal 296 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta. [2] Pasal 506 Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 420 Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Pasal 421 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3. Unsur perbuatan yang harus dipenuhi pada Pasal 296 KUHP adalah: [3] barangsiapa; dengan sengaja; menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan unsur-unsur Pasal 506 KUHP adalah: [4] barangsiapa; menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita; dan menjadikannya sebagai pencarian. Mengacu pada pasal tersebut diatas, dikaji dari sisi perbuatannya, tidak ditemukan kata “prostitusi”, yang ada adalah kalimat “perbuatan cabul”. Berkaitan dengan perbuatan cabul, R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dan semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. [5] Penjelasan lengkap mengenai jerat hukum bagi muncikari dapat Anda simak dalam artikel Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK . Jerat Hukum Pengguna Jasa PSK dan PSK Selanjutnya, dalam hal pelanggan PSK tersebut telah memiliki pasangan resmi (atas dasar pernikahan yang sah), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK dan PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinaan . Disarikan dari artikel Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar? , pelaku perzinaan dapat dipidana berdasarkan Pasal 284 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Sebagai informasi, berbeda dengan Pasal 284 KUHP lama yang mensyaratkan tindak pidana perzinaan dilakukan oleh pria dan wanita yang telah menikah, [6] dalam KUHP baru, perzinaan dapat dijerat kepada pria dan wanita yang belum menikah. Menurut Pasal 411 UU 1/2023 , perzinaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp10 juta. [7] Anda dapat membaca selengkapnya mengenai pidana perzinaan dalam artikel Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’ . Keabsahan Kesepakatan Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kesepakatan antara Anda dengan PSK untuk tidak bertanggungjawab atas kehamilan dan melakukan aborsi apabila ternyata di kemudian hari diketahui bahwa PSK hamil. Namun sebelumnya, kita perlu ketahui tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata , yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang . Persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau dikenal dengan syarat subjektif . Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau dikenal dengan syarat objektif . Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan keabsahan perjanjian ( nieteg atau void ab initio ) dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian ( vernietigbaar ). [8] Dikutip dari artikel Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi , jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan . Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum . Lebih jauh mengenai sebab yang halal, dalam Pasal 1337 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Artinya, objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam konteks pertanyaan Anda, perjanjian untuk berhubungan badan dengan PSK dan perjanjian untuk melakukan aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut batal demi hukum dan PSK tersebut tidak bisa menuntut pemenuhan janji untuk bertanggungjawab kepada Anda atas kehamilan yang timbul. Risiko Hukum Aborsi Risiko pidana lain yang dapat dijerat kepada Anda adalah perbuatan menyuruh melakukan aborsi. Aborsi diatur dalam Pasal 75 , Pasal 76 , Pasal 77 , dan Pasal 194 UU Kesehatan . Kemudian, pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi, [9] namun, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian, berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan , orang yang sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Selain UU Kesehatan, ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam Pasal 346 s.d. Pasal 349 KUHP dan Pasal 463 s.d. Pasal 465 UU 1/2023 . Berdasarkan Pasal 346 KUHP , seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan menurut Pasal 463 ayat (1) UU 1/2023 , setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ketentuan mengenai aborsi menurut hukum positif di Indonesia dapat Anda baca selengkapnya pada artikel Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 . Referensi : AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana. Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum). Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Undip, Vol. 2, No. 2, 2019; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor : Politeia, 1994; Retna Gumanti. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Ilmu Pelangi Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 5, No. 1, 2012. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”). [3] AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana. Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum). Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Undip, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 90. [4] AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana. Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum). Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Undip, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 90. [5] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor : Politeia, 1994, hal. 327. [6] Pasal 284 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). [7] Pasal 411 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023. [8] Retna Gumanti. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Ilmu Pelangi Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 5, No. 1, 2012, hal. 4. [9] Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . TAGS psk hubungan intim hamil perzinaan

{842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1608: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1609: 'Unsur perbuatan yang harus dipenuhi pada Pasal 296 KUHP adalah: barangsiapa; dengan sengaja; menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan unsur-unsur Pasal 506 KUHP adalah: barangsiapa; menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita; dan menjadikannya sebagai pencarian.', 1610: 'Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dan semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Selanjutnya, R. Soesilo antara lain mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu. Sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu (hal. 146)', 1611: "['(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 bw berlaku baginya.', '(2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 bw, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.', '(3) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.', '(4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.']", 1612: "['(1) setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori ii.', '(2) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.', '(3) terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 , pasal 26 , dan pasal 30 .']", 1613: 'Persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau dikenal dengan syarat subjektif. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau dikenal dengan syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan keabsahan perjanjian (nieteg atau void ab initio) dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian (vernietigbaar).', 1614: "['(1) setiap orang dilarang melakukan aborsi.', '(2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.', '(3) tindakan . . . (3) tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.']"}

Saya tinggal di rumah kontrakan. Tetangga saya selalu melakukan keributan dengan melempar ember ke tembok kamar mandi rumah saya. Kemudian dia teriak-teriak menghina saya dari rumahnya. Saya merasa terganggu dan menjadi tidak nyaman untuk tinggal di rumah. Dia melakukan keributan tersebut tanpa ada alasan karena saya tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Saya hanya diam, namun dia semakin beraksi melakukan keributan yang sama setiap harinya.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Terganggu Tetangga yang Membuat Keributan dengan Melempar Barang yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Rabu, 17 September 2014. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Berdasarkan informasi yang Anda berikan, secara hukum pidana kami akan menguraikan beberapa kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh tetangga Anda yaitu: membuat kegaduhan di malam hari; mengganggu ketenteraman dengan teriakan menghina; dan mengakibatkan kerusakan terhadap barang. Ketiga tindak pidana tersebut pada dasarnya diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] yakni pada tahun 2026. Berikut adalah masing-masing ulasannya. Tindak Pidana Membuat Kegaduhan di Malam Hari KUHP UU 1/2023 Pasal 503 Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana paling banyak Rp225 ribu: [2] barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu ; barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang. Pasal 265 Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, [3] setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan: membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam ; atau membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu. Disarikan dari artikel Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya , R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 326) , menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 503 KUHP, maka perbuatan harus dilakukan pada malam hari waktunya orang tidur (jam berapa, tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam). Sedangkan menurut Pasal 98 KUHP dan Pasal 186 UU 1/2023 , yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Lebih lanjut, R. Soesilo juga mengatakan bahwa riuh atau ingar yang dimaksud adalah suara riuh yang tidak enak didengar dan mengganggu, seolah-olah diperbuat secara main-main atau kenakalan . Sedangkan, sebagaimana telah dijelaskan pada artikel Terganggu Usaha Warnet Tetangga yang Berisik , S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 329), mengatakan bahwa harus diteliti apakah kegaduhan yang terjadi itu dapat dibenarkan atau tidak. Misalnya, pada malam takbiran, serombongan muda mudi sambil berjalan atau naik kendaraan memuji Tuhan dengan suara yang nyaring dan riuh, atau menjelang tahun baru membunyikan petasan. Tentunya tindakan yang menimbulkan kegaduhan tersebut bukan yang bersifat melawan hukum. : Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana Tindak Pidana Mengganggu Ketenteraman dengan Teriakan Menghina KUHP UU 1/2023 Pasal 315 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [4] Pasal 436 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. [5] Unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah: [6] setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan dengan sengaja. Unsur-unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan tindak pidana penghinaan ringan . R Soesilo dalam penjelasan Pasal 315 KUHP menegaskan bahwa jika penghinaan dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan kata-kata makian yang sifatnya menghina, maka tindakan tersebut masuk Pasal 315 KUHP. [7] Dengan demikian, menurut hemat kami jika teriakan tetangga Anda berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina , maka tetangga Anda dapat dipidana berdasarkan Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 UU 1/2023. : Tetangga Berisik Setel Musik Keras-keras, Adakah Pidananya? Tindak Pidana Mengakibatkan Kerusakan Terhadap Barang Berdasarkan pertanyaan Anda, tetangga Anda melempar ember ke tembok kamar mandi rumah Anda. Atas perbuatannya tersebut, tetangga Anda dapat diancam pidana tentang perusakan barang yang diatur dalam pasal sebagai berikut. KUHP UU 1/2023 Pasal 170 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 262 ayat (1) Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. [8] Unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut: [9] barang siapa; dengan terang-terangan/secara terbuka dan dengan tenaga bersama; menggunakan/melakukan kekerasan; dan terhadap orang/manusia atau barang. Selanjutnya, R. Soesilo antara lain mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu. Sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah , atau membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu (hal. 146). Dengan demikian, perbuatan tetangga Anda yang melempar ember ke tembok rumah Anda meskipun tidak ada maksud untuk merusak tembok itu, dapat diancam pidana berdasarkan pasal tersebut. Namun menurut hemat kami, sebaiknya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat serta Ketua Rukun Tetangga (“RT”) dan kelurahan setempat. Karena, tuntutan pidana hendaknya dilakukan sebagai jalur terakhir ( ultimum remedium ) apabila segala upaya seperti perdamaian telah ditempuh. [10] : Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya Hukumnya Membuat Kegaduhan menurut Aspek Perdata Sebagai informasi, selain dapat dituntut secara pidana, seseorang yang membuat kegaduhan dan melakukan perusakan juga dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Selengkapnya mengenai unsur-unsur PMH menurut aspek perdata dapat Anda simak pada Langkah Jika Terganggu Kegaduhan Anak Nongkrong . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : Christania G. Sengkey. Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama terhadap Orang atau Barang menurut Pasal 170 KUHP sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh. Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII, No. 7, 2019; Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 3, 2017; Muhammad Dani Ihkam dan I Gusti Ngurah Parwata. Tindak Pidana Cyber BullyingdDalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 11, 2020; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991; Richard Elyas Christian Sirait (et.al). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk). Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020; S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. [3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023. [4] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. [5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023. [6] Muhammad Dani Ihkam dan I Gusti Ngurah Parwata. Tindak Pidana Cyber BullyingdDalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 11, 2020, hal. 6. [7] Richard Elyas Christian Sirait (et.al). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk). Jurnal Hukum PATIK, Vol. 9, No. 3, 2020, hal. 221. [8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023. [9] Christania G. Sengkey. Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama terhadap Orang atau Barang menurut Pasal 170 KUHP sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh. Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII, No. 7, 2019, hal. 33. [10] Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 3, 2017, hal. 257. TAGS tetangga penghinaan perbuatan melawan hukum pmh

{842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1618: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1236: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1619: 'Pasal 3 Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.', 1620: 'Unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah: setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan dengan sengaja.', 1621: 'R Soesilo dalam penjelasan Pasal 315 KUHP menegaskan bahwa jika penghinaan dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan kata-kata makian yang sifatnya menghina, maka tindakan tersebut masuk Pasal 315 KUHP.', 1237: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1622: 'Unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut: barang siapa; dengan terang-terangan/secara terbuka dan dengan tenaga bersama; menggunakan/melakukan kekerasan; dan terhadap orang/manusia atau barang.', 1491: 'Karena pada dasarnya, tuntutan pidana hendaknya dilakukan sebagai jalur terakhir (ultimum remedium) apabila segala upaya seperti perdamaian telah ditempuh.'}

Saya mencintai seorang wanita (C) yang waktu itu sedang punya pacar (A) yang sudah beristri. Lalu karena usaha saya, saya mampu mengambil hati C sehingga dia bersedia berpacaran dengan saya. Kemudian kami merencanakan menikah, tetapi terjadi hubungan badan pranikah antara saya dan C. Pernikahan kami dipercepat karena C hamil. Setelah berjalan satu tahun, C jujur pernah berhubungan badan dengan A sebelum kami menikah, setelah pernah berhubungan badan dengan saya. Setelah saya amati anak kami, sepertinya anak ini adalah keturunan dari A.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada Selasa, 19 Februari 2013. . Dasar Hukum Tes DNA di Indonesia Sebelum menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, untuk mengetahui dengan pasti apakah Anda adalah ayah biologis dari anak tersebut atau bukan, tidak cukup hanya dengan mengamati ciri-ciri fisik atau sifat-sifat anak tersebut. Anda perlu membuktikan siapa ayah biologis dari anak tersebut menggunakan bantuan teknologi seperti tes Deoxyribonucleic Acid (”DNA”) . Disarikan dari artikel Ini Beberapa Kasus yang Dipecahkan dengan Tes DNA , tes DNA untuk menentukan siapa orangtua dari seorang anak sudah sering digunakan. Dalam artikel tersebut, ahli DNA Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Djaja S. Atmadja menjelaskan bahwa penggunaan tes DNA dalam kasus hukum di Indonesia bukan hal baru. Djaja S. Atmadja memberikan beberapa contoh kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan bantuan tes DNA, antara lain: Kasus seorang anak berusia 13 tahun di Purwokerto yang hamil dan melahirkan. Anak tersebut mengalami kelainan mental dan tidak bisa dimintai keterangan di persidangan karena ia adalah anak di bawah umur. Si anak hanya mengatakan “main kuda-kudaan dengan kakek”. Sementara, si kakek yang disebut sudah pikun, sehingga tidak bisa dimintai keterangan juga. Pada akhirnya, pengadilan meminta untuk dilakukan tes DNA. Lalu, terbukti bahwa anak itu adalah anak si kakek. Hal ini merupakan kasus incest antara kakek dan cucunya. Kasus seorang gadis berusia 12 tahun ditemukan hamil delapan bulan. Berdasarkan pengakuan si gadis, dia diperkosa oleh tetangganya yang berusia 20 tahun. Karena si gadis masih anak-anak, maka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, keterangannya tidak bisa dipertimbangkan di pengadilan. Kemudian, menurut pemeriksaan DNA dari tersangka, janin itu adalah benar anak tersangka. DNA ini awalnya satu-satunya bukti. Namun, hukum Indonesia membutuhkan minimal dua alat bukti di persidangan. Akhirnya, tersangka mengakui perbuatannya, sehingga terdapat dua alat bukti berupa hasil tes DNA dan pengakuan tersangka. Kasus perselingkungan, dimana seorang wanita yang hamil tiba-tiba menggugurkan kandungannya. Suami wanita ini curiga dengan sikap istrinya yang mengaborsi janin tanpa persetujuannya. Setelah tes DNA dilakukan, hasilnya janin bayi itu bukan anak dari suami sahnya. Lebih lanjut, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juga mengatur mengenai pembuktian hubungan anak dengan orang tuanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca sebagai berikut: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah , termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan putusan MK tersebut, melalui pembuktian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti dengan cara tes DNA, dapat diketahui siapa yang merupakan ayah kandung dari anak Anda tersebut. Kemudian penting untuk diketahui, menurut Achmad S. Soemadipradja dalam buku berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia , pembuktian melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Walau demikian, tes DNA tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan di persidangan sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Sehingga, posisi tes DNA hanya sebagai alat bukti penguat atau alat bukti sekunder, bukan alat bukti primer. [1] Sebagai informasi, dalam hukum positif Indonesia, tes DNA adalah bagian dari Visum et Repertum (“VeR”), yang dalam undang-undang masuk dalam kategori alat bukti surat. [2] Hasil pemeriksaan DNA juga tergolong sebagai keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang karena memiliki keahlian khusus untuk mengungkap identitas korban dan pelaku tindak pidana. Maka dari itu, hasil pemeriksaan DNA tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti surat, tetapi harus diikuti dengan pemberian keterangan ahli di depan persidangan. [3] Upaya Hukum Menjawab pertanyaan Anda mengenai upaya hukum apa yang bisa dilakukan, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan , sebagai seorang suami, Anda dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istri Anda , bilamana Anda dapat membuktikan bahwa istri Anda telah berzina dan anak tersebut adalah akibat dari perzinaan . Kemudian, yang memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan adalah pengadilan. [4] Sedangkan, dalam hal Anda dan istri Anda beragama Islam, berlaku ketentuan Pasal 102 KHI sebagai berikut: Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Tindak Pidana Penipuan Kemudian mengenai penuntutan, apabila yang Anda maksud adalah penuntutan pidana, pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam hukum pidana yang mengatur hal tersebut . Namun, jika Anda ingin menuntut berdasarkan tindak pidana penipuan, kami akan menjelaskan pasal dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [5] yaitu tahun 2026. Unsur-unsur tindak pidana penipuanpun harus dipenuhi. KUHP UU 1/2023 Pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 492 Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan , dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 , kategori V adalah Rp500 juta. Lebih lanjut, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) menerangkan sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu: membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu; karangan perkataan bohong. akal cerdik (tipu muslihat); Serupa dengan unsur-unsur dalam KUHP lama, unsur-unsur tindak pidana penipuan apabila dilihat menurut Pasal 492 UU 1/2023 adalah: menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu b arang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang; maksud menggerakkan orang itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; menggerakkannya dengan cara: memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong : Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan Contoh Kasus : Sebagai contoh, Anda dapat lihat dalam Putusan PA Wonosobo 969/PDT.G/2020/PA.WSB . Pada kasus ini, penggugat melakukan penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh tergugat (mantan istri) di Taiwan, pada tanggal 15 Desember 2015. Tergugat melahirkan anak di Taiwan ketika bekerja di Negara Taiwan, sementara antara penggugat dan tergugat tidak melakukan hubungan suami dan istri. Berdasarkan hasil identifikasi melalui DNA, anak tersebut bukanlah anak yang didapatkan dari hasil pembuahan antara penggugat dan tergugat. Penggugat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama pada tanggal 17 Juni 2020. Sebelumnya, antara penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2004 dan bercerai pada 27 Juli 2016. Sedangkan anak yang diingkari penggugat lahir pada tanggal 15 Desember 2015. Maka, dapat diartikan bahwa anak yang diingkari penggugat lahir pada saat penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan sah atau belum bercerai. Jika dikaitkan dengan KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa jangka waktu pengingkaran anak sudah terlampau jauh, yakni sekitar 4 tahun, sementara penggugat sudah mengetahui dan mengingkari sejak lahirnya anak tersebut pada 15 Desember 2015 yang lalu. Ditinjau dari Pasal 102 ayat (2) KHI, gugatan pengingkaran anak yang diajukan penggugat tidak dapat diterima karena diajukan sesudah lampau waktu. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor   1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam . Putusan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ; Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 969/PDT.G/2020/PA.WSB . Referensi : Adi Rais Patanra (et.al). Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) . Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol. 2, No. 3, 2020; R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991; Tommy Masoara. Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 4, 2016. [1] Tommy Masoara. Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 4, 2016, hal. 143. [2] Tommy Masoara. Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 4, 2016, hal. 143. [3] Adi Rais Patanra (et.al). Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) . Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol. 2, No. 3, 2020, hal. 219. [4] Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . [5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . TAGS penipuan perkawinan perzinaan putusan mk

{1627: 'Sehingga, posisi tes DNA hanya sebagai alat bukti penguat atau alat bukti sekunder, bukan alat bukti primer.', 1628: 'Maka dari itu, hasil pemeriksaan DNA tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti surat, tetapi harus diikuti dengan pemberian keterangan ahli di depan persidangan.', 1629: "['(1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. presiden republik indonesia']", 1537: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.'}

Saya menggunakan nakotika dan teman saya meminta barang tersebut kepada saya. Saya pun memberikannya. Apakah itu termasuk sebagai pengedar?

ULASAN LENGKAP . Pengedar Narkotika Pada dasarnya, dalam UU Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit definisi dari “pengedar narkotika”. Menurut KBBI , pengedar adalah orang yang mengedarkan. Adapun, mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain. Secara yuridis, Pasal 35 UU Narkotika menjelaskan peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika , baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkotika ini wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah misalnya surat persetujuan ekspor/impor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian tidka terpisahkan dari narkotika yang bersangkutan. [1] Artinya, tindakan peredaran tanpa izin atau tanpa dokumen yang sah, tergolong sebagai tindakan yang tidak sah atau melawan hukum. Tindakan ini dikategorikan sebagai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai pidana narkotika dan prekursor narkotika. [2] Kemudian, menurut Lilik Mulyadi dalam penelitian Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan ) menjelaskan bahwa secara sempit, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Adapun, secara luas, pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan , melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika (hal. 2 – 3). Lebih lanjut, disarikan dari artikel Jerat Pidana Maksimal Bagi Pembuat dan Pengedar Narkoba perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika adalah: yang menyalurkan narkotika; yang menyerahkan narkotika ; penjual narkotika; pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali; pengangkut narkotika; penyimpan narkotika; yang menguasai narkotika; yang menyediakan narkotika; yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika. Berdasarkan pengertian di atas, tindakan Anda memberikan narkotika kepada teman Anda menurut pendapat kami tergolong sebagai menyerahkan narkotika . Menyerahkan dalam KBBI berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan. Dengan demikian, tindakan memberikan narkotika kepada teman dapat saja dikategorikan sebagai pengedaran narkotika . Jerat Pasal Memberikan Narkotika kepada Teman Untuk menyederhanakan jawaban, kami asumsikan bahwa narkotika yang Anda maksud adalah narkotika golongan I, seperti ganja. : Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes Tindakan Anda yang mempunyai dan memberikan narkotika kepada teman Anda dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Narkotika sebagai berikut: Pasal Tindakan Ancaman Pidana Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Pasal 111 ayat (2) Jika menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 112 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Pasal 112 ayat (2) Jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 gram. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I . Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Pasal 114 ayat (2) Jika perbuatan menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 116 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain . Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Pasal 116 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3. Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan Anda memiliki, menyimpan, dan memberikan narkotika kepada teman Anda dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal dalam UU Narkotika di atas, tergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama penyidikan dan persidangan. Selain itu, menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri juga termasuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 . Referensi : Lilik Mulyadi. Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan ). Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012; Mengedarkan , yang diakses pada Selasa, 25 Juli 2023, pukul 08.45 WIB; Menyerahkan , yang diakses pada Selasa, 25 Juli 2023, pukul 09.01 WIB; Pengedar , yang diakses pada Selasa, 25 Juli 2023, pukul 08.51 WIB. [1] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dan penjelasannya [2] Pasal 1 angka 6 UU Narkotik TAGS narkotika uu narkotika narkoba narkotika golongan i

{1630: 'Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.', 1631: '6. peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika'}

Masih hangat dikabarkan kasus mutilasi di Sleman. Saya jadi penasaran, apa yang dimaksud dengan mutilasi? Mutilasi dapat dikenai pasal berapa dalam KUHP?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Kriminologi (Kejahatan Mutilasi) yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S.H. M.H. , dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 9 Februari 2009. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pengertian Mutilasi Menurut KBBI mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Sebenarnya, kata "mutilasi" tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mutilasi ( mutilate ) menurut William C. Burton dalam Burton's Legal Thesaurus berarti amputate, batter, blemish , broise, butcher, cripple, cut, damage, debilitate, deface, deform, deprive of an important part, disable, disfigure, dismantle, dismember, distort, gash, impair, incapacitate, injure, knock out of shape, lacerate, maim, mangle, render a document imperfect . Dalam Black’s Law Dictionary pengertian mutilasi adalah the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one . Lebih lanjut, Helinä Häkkänen-Nyholm et al dalam Homicides with Mutilation of the Victim’s Body menggunakan definisi mutilasi sebagai berikut (hal. 933): Human mutilation is defined as “the act of depriving an individual of a limb, member, or other important part of the body; or deprival of an organ: severe disfigurement” and it covers term “dismemberment”. Jika diterjemahkan secara bebas, pada intinya mutilasi adalah tindakan menghilangkan atau memotong anggota badan atau bagian penting lainnya dari tubuh seseorang atau pencabutan organ. Pasal tentang Mutilasi Dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan [1] yaitu tahun 2026, tidak ada ketentuan khusus mengenai pasal pembunuhan mutilasi . Perbuatan mutilasi biasanya merujuk pada pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan. Bisa juga hanya merujuk pada pembunuhan biasa. KUHP UU 1/2023 Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 458 ayat (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 339 Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 458 ayat (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 459 Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Contoh Putusan Pembunuhan Mutilasi Berikut kami mencontohkan putusan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Ryan Jombang dalam Putusan PN Depok No. 1036/Pid/B/2008/PN.DPK diputus terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Hery Santoso berdasarkan Pasal 340 KUHP dengan memvonis pidana mati (hal. 76). Dalam dakwaan jaksa, tindakan mutilasi terdakwa menggunakan istilah “memotong-motong tubuh korban” (hal. 8). Begitu pula majelis hakim menyebutkannya dengan istilah memotong-motong tubuh korban menjadi 7 bagian (hal. 71). Sebelum melakukan mutilasi, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Unsur “direncanakan terlebih dahulu” terpenuhi karena terdapat jarak yang cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya. Dalam hal ini, ada cukup waktu bagi terdakwa untuk mengambil pisau di sebelah televisi dan besi ulir di laci dapur hingga memotong tubuh korban ketika sudah meninggal (hal. 70 dan 71). Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu karena terdakwa menusuk perut korban dengan tenang. Ketika korban tidak berdaya, terdakwa dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan atau melanjutkan perbuatannya, namun justru menyeret korban ke kamar mandi dan memukul kepala korban hingga tidak bergerak, ditambah dengan memotong-motong tubuh korban menjadi 7 bagian (hal. 73). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami mengenai pasal tentang mutilasi, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK . Referensi : Helinä Häkkänen-Nyholm et al. Homicides with Mutilation of the Victim’s Body. J. Forensic Sci, Vol. 54, No. 4, Juli 2009; William C. Burton. Burton's Legal Thesaurus . 3 rd ed. New York: McGraw-Hill, 1998; Mutilasi , yang diakses pada Kamis, 20 Juli 2023 pukul 16.14 WIB. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) TAGS pembunuhan kuhp mutilasi pidana mati

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.'}

Apa beda pelaporan dan pengaduan? Kemudian, saya punya kasus yang menimpa seorang teman. Teman saya dituduh melakukan penggelapan, tetapi saat dilaporkan ke kepolisian, dia bisa mengembalikan apa yang dituduhkan. Tetapi, kasus masih terus berjalan sampai saat ini dan sudah berlangsung tepat 1 tahun. Alasannya, karena pihak pelapor tidak mau melakukan pencabutan perkara. Apakah perkara tersebut masih dapat dilanjutkan? Padahal sudah 1 tahun di tangan pihak kepolisian dan kebetulan teman saya mendapatkan panggilan lagi dari penyidik.

ULASAN LENGKAP ketiga dari artikel dengan judul Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan yang dibuat oleh Christine Natalia Musa Limbu, S.H. yang dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 22 Juni 2012, yang dimutahirkan pertama kali pada Senin, 31 Mei 2021, dan kedua kalinya pada Rabu, 21 September 2022. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Sebelumnya, kami turut prihatin atas permasalahan yang teman Anda hadapi. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan bahwa terlebih dahulu, Anda perlu memahami perbedaan pelaporan dan pengaduan. Tindak Pidana Penggelapan Kemudian, kami sampaikan bahwa mengenai dasar hukum yang dipakai dalam kasus penggelapan dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026 . Pasal 372 KUHP Pasal 486 UU 1/2023 Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu. [2] Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. [3] Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan Sementara itu, perkara penggelapan yang teman Anda lakukan merupakan suatu delik atau tindak pidana biasa dan bukan delik aduan. Menurut R. Tresna dalam buku Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting, istilah pengaduan ( klacht ) tidak sama artinya dengan pelaporan ( aangfte ) . Adapun perbedaan pelaporan dan pengaduan adalah sebagai berikut. Perbedaan pelaporan dan pengaduan yang pertama adalah terkait perbuatan apa dapat dilaporkan. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat. Perbedaan pelaporan dan pengaduan yang kedua terletak pada siapa yang dapat melaporkannya. Untuk pelaporan, setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian. Namun, untuk pengaduan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya. Perbedaan pelaporan dan pengaduan yang ketiga ada pada fungsinya terkait penuntutan. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, sebaliknya pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan. Sebagaimana diterangkan dalam artikel Apakah Tetap Dipidana Jika Barang Curian Dikembalikan? , salah satu sifat khusus dari delik aduan ( klacht delict ) adalah orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa ( gewone delict ), laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dicabut meski telah ada perdamaian dengan korban/adanya pengembalian kerugian kepada korban . Mengingat pada dasarnya penggelapan bukan termasuk dalam delik aduan , maka walaupun barang yang digelapkan telah dikembalikan dan sekalipun jika telah terjadi perdamaian dengan korban, hal tersebut tidak menjadi alasan penghapusan kewenangan untuk menuntut terhadap delik tersebut, karena laporan polisi atas perkara tersebut tidak ditarik kembali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s.d. Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana atau yang dalam diatur dalam Bab IV (Pasal 132 s.d. Pasal 143) UU 1/2023 tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana. Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan bahwa walaupun barang yang digelapkan telah dikembalikan oleh pelaku, proses penuntutan penggelapan tidak dapat diberhentikan. Namun, dengan adanya iktikad baik dari si pelaku, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Batas Waktu Penyidikan dan Kedaluwarsanya Mengenai lamanya tindak pidana tersebut diproses pihak kepolisian, hal pertama yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”) yang ditujukan kepada penyidik. Dengan adanya SP2HP, teman Anda dapat mengetahui perkembangan proses penyidikan. Kemudian, terkait jangka waktu penyidikan pada tingkat kepolisian, hal ini tidak diatur dalam KUHAP , namun apabila teman Anda ditahan, maka waktu penahanan oleh penyidik paling lama adalah 20 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang penuntut umum paling la ma 40 hari. [4] Selanjutnya, berkaitan dengan jangka waktu penyidikan, pada prinsipnya penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang di dalamnya memuat waktu dimulainya penyidikan, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Peny idikan (“SPDP”). [5] Sebelumnya, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang yang harus memuat salah satunya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. [6] Namun, sayangnya dalam Perkapolri 6/2019 maupun KUHAP tidak diatur lebih lanjut mengenai batas waktu pelaksanaan penyidikan. Adapun yang diatur adalah SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Jika penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara den gan melampirkan SPDP. [7] SPDP tersebut memuat: [8] dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan; waktu dimulainya penyidikan; jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; identitas tersangka; dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Namun khusus untuk identitas tersangka, hal ini tidak perlu dicantumkan bila penyidik belum dapat menetapkannya. Kemudian jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan melampirkan SPDP sebelumn ya. [9] Di sisi lain, yang perlu diperhatikan adalah kedaluwarsa penuntutan pidana untuk kasus penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah sesudah 12 tahun. [10] Sedangkan menurut Pasal 486 UU 1/2023, kedaluwarsa kewenangan penuntutan penggelapan adalah setelah melampaui waktu 12 tahun. [11] Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan pelaporan dan pengaduan serta pertanyaan lain yang diajukan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana . Referensi : R. Tresna. Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting . Jakarta: Tiara Limited, 1959. [1] P asal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [4] Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [5] Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”) [6] Pasal 15 Perkapolri 6/2019 [7] Pasal 14 ayat (1) dan (5) Perkapolri 6/2019 [8] Pasal 14 ayat (2) Perkapolri 6/2019 [9] Pasal 14 ayat (3) dan (4) Perkapolri 6/2019 [10] Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP [11] Pasal 136 ayat (1) huruf c UU 1/2023 TAGS kuliah hukum pelaporan pengaduan penyidikan

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 369: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1632: "['(1) perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 , hanya berlaku paling lama dua puluh hari. www.djpp.kemenkumham.go.id', '(2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.', '(3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.']", 1633: "['(1) penyidikan dilakukan dengan dasar: a. laporan polisi; dan b. surat perintah penyidikan.', '(2) surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. dasar penyidikan; b. identitas tim penyidik; c. perkara yang dilakukan penyidikan; d. waktu dimulainya penyidikan; dan e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.']", 1634: "['(1) sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.']", 1635: "['(1) spdp sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.', '(2) spdp paling sedikit memuat: a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b. waktu dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. identitas tersangka; dan e. identitas pejabat yang menandatangani spdp. portal.divkum.polri.go.id', '(3) identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam spdp, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka.', '(4) dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan spdp sebelumnya.']", 1636: "['(1) spdp sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.', '(2) spdp paling sedikit memuat: a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b. waktu dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. identitas tersangka; dan e. identitas pejabat yang menandatangani spdp. portal.divkum.polri.go.id', '(3) identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam spdp, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka.', '(4) dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan spdp sebelumnya.']", 1637: "['(1) spdp sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.', '(2) spdp paling sedikit memuat: a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b. waktu dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. identitas tersangka; dan e. identitas pejabat yang menandatangani spdp. portal.divkum.polri.go.id', '(3) identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam spdp, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka.', '(4) dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan spdp sebelumnya.']", 1638: "['(1) kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.']", 1639: "['(1) kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori iii; b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun; d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan 35 / 260 pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.']"}

Apakah seseorang tidak mengetahui bahwa uang yang dimilikinya itu merupakan uang palsu lalu membelanjakan uangnya tersebut, bisa dipidana?

ULASAN LENGKAP . Ciri-Ciri Uang Rupiah Asli Karena Anda tidak menjelaskan secara rinci jenis mata uang apa yang Anda maksud, maka kami asumsikan sebagai mata uang Rupiah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kami akan menjabarkan terlebih dahulu maksud dari Rupiah palsu dan ciri Rupiah asli dengan mengacu pada UU Mata Uang . Uang Rupiah palsu didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU Mata Uang yang berbunyi: Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Tindak pidana pemalsuan uang Rupiah paling sering terjadi pada uang kertas karena memiliki nominal Rupiah lebih besar dibandingkan dengan uang logam. Dengan demikian, masyarakat perlu lebih waspada terhadap pemalsuan uang kerta Rupiah, dengan memperhatikan ciri umum uang Rupiah asli. Adapun ciri umum Rupiah kertas yang asli dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Mata Uang yaitu paling sedikit memuat: gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”; sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya; tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia; nomor seri pecahan; teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …”; dan tahun emisi dan tahun cetak. Selain ciri umum, setiap pecahan Rupiah juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. [1] Adapun ketentuan mengenai ciri khusus uang Rupiah dapat Anda simak misalnya dalam Pasal 7 PBI 24/14/2022 . Bisakah Korban Uang Palsu Dipidana karena Membelanjakannya? Menjawab pertanyaan Anda, bisakah dipidana seseorang yang tidak mengetahui bahwa uang yang dimilikinya merupakan uang palsu lalu membelanjakan uang tersebut, maka perlu diperhatikan ketentuan pidana Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang yang berbunyi: Setiap orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Suatu perbuatan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ketika memenuhi 2 syarat yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang ( actus reus ) dan sikap batin yang jahat atau tercela ( mens rea) . [2] Dalam kasus membelanjakan uang palsu karena tidak tahu, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Actus reus Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah , dalam hal ini adalah Rupiah palsu. Actus reus telah terpenuhi karena orang tersebut telah melakukan transaksi dengan menggunakan Rupiah palsu. M ens rea Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu . Unsur pasal ini harus dibuktikan lebih lanjut apakah terpenuhi atau tidak. Sebab seseorang yang tidak mengetahui uang yang digunakan dalam bertransaksi adalah uang palsu dapat dikatakan sebagai korban peredaran uang palsu. Lalu, apakah dengan tidak mengetahui bahwa uang yang digunakannya adalah palsu dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan? Perlu diketahui bahwa hukum pidana terdapat adagium actus non facit reum nisi mens sit rea atau an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty . [3] Dalam arti lain, pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela yang dalam asas hukum dikenal geen straf zonder schuld (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). [4] Inilah yang menjadi tugas dari aparat penegak hukum untuk membuktikan unsur mens rea dalam tindak pidana peredaran uang palsu , yaitu knowledge (mengetahui atau patut menduga) dan intended (bermaksud). Sebagai catatan, seseorang yang tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan dalam bertransaksi adalah uang palsu dapat terbebas dari jerat pidana apabila mempunyai iktikad baik sebagai korban yang menjauhkan dirinya sebagai pelaku peredaran uang palsu. Berikut adalah saran Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu oleh Bank Indonesia apabila Anda menemukan uang yang diragukan keasliannya: ​​​ Saat Bertransaksi Tolak dan jelaskan secara sopan anda meragukan keaslian uang tersebut; Minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut (lakukan pengecekan ulang); Sarankan pihak pemberi untuk melakukan pengecekan uang ke bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat; Gunakan praduga tak bersalah karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya. Setelah bertransaksi:​​ Menjaga fisik dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya; Melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. : Cara Lapor Uang Palsu dan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Sehingga menurut kami, bisa atau tidaknya seseorang dipidana harus dapat dibuktikan apakah telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu tindak pidana ( actus reus) dan adanya niat jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana. : Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/14/PBI/2022 Tahun 2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (seribu) Tahun Emisi 2022 . Referensi : Hanafi Amrani. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 6 No. 11, 2016; Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009; Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu oleh Bank Indonesia yang diakses pada Kamis, 13 Juli 2023 pukul 12.01 WIB. [1] Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [2] Hanafi Amrani. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 6 No. 11, 2016, hal. 27 [3] Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 63 [4] Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 63 TAGS rupiah uang palsu pidana

{1640: "['(1) ciri umum rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat', '(2) paling sedikit memuat: a. gambar lambang negara ”garuda pancasila”; b. frasa ”negara kesatuan republik indonesia”; c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya; d. tanda tangan pihak pemerintah dan bank indonesia; e. nomor seri pecahan; f. teks ”dengan rahmat tuhan yang maha esa, negara kesatuan republik indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai …”; dan g. tahun emisi dan tahun cetak. (2) ciri umum rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a. gambar lambang negara ”garuda pancasila”; b. frasa ”republik indonesia”; c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan d. tahun emisi.', '(3) setiap pecahan rupiah selain memiliki ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.']", 1641: 'Suatu perbuatan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ketika memenuhi 2 syarat yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) dan sikap batin yang jahat atau tercela (mens rea).', 1642: 'hukum pidana terdapat adagium actus non facit reum nisi mens sit rea atau an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty'}

Saya memiliki tetangga depan rumah. Setiap hari pada sore dan malam, dia dan teman-temannya duduk tepat di depan rumah saya, bahkan di depan pintu dan merokok bersama teman temannya. Otomatis asap rokoknya masuk ke dalam rumah. Pintu kami sudah tertutup tetapi masih tembus lewat celah-celah pintu. Beberapa kali saya tegur baik-baik agar tidak merokok karena asapnya masuk rumah. Tapi dia jawab, "gua duduk di luar bukan di dalem". Apakah ada hukumnya untuk masalah ini? Bagaimana cara saya untuk menuntut dia? Karena secara baik-baik tidak membuahkan hasil. Pernah saya hampir adu fisik, tetapi saya masih urungkan niat karena dia terhitung jauh lebih tua daripada saya dan saya masih memilih jalan yang lebih baik. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Kenakalan-kenakalan yang Dapat Dipidana yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 29 Agustus 2013. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 . . Persoalan tetangga Anda yang duduk di depan rumah dan merokok hingga asapnya masuk ke dalam rumah Anda, sebaiknya diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik. Kami juga menyarankan Anda melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT, Ketua RW maupun Kepala Desa/Lurah setempat terkait dengan persoalan tersebut untuk diselesaikan dengan semangat kekeluargaan. Jerat Pidana Kenakalan yang Merugikan Orang Lain Namun demikian, jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka secara hukum Anda dapat menuntut berdasarkan ketentuan dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] yakni pada tahun 2026 yaitu: Pasal 489 ayat (1) KUHP Pasal 331 UU 1/2023 Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225 ribu. [2] Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. [3] Penjelasan Pasal 331 UU 1/2023 Yang dimaksud dengan ‘kenakalan’ misalnya, mencoret-coret tembok di jalan umum. Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , menjelaskan bahwa yang dinamakan “kenakalan” adalah semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP . Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini seakan-akan merupakan “keranjang kotoran”, karena segala perbuatan tetek-bengek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang tidak diancam dengan pasal sendiri, senantiasa dapat dikenakan pasal ini, misalnya memberaki pekarangan orang lain, mencoreng-coreng dinding, melempari batu-batu kecil pada rumah orang, melempar-lempar batu atau kulit pisang di jalan, mengganggu bunyi radio tetangga dan lain-lain perbuatan kecil-kecil yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan orang lain. Supaya dapat dihukum, tidak perlu bahaya, kerugian, atau kesusahan itu betul-betul terjadi, sudah cukup akibat-akibat itu bisa terjadi . Adapun, menurut S.R. Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 387-388), terkait pasal ini tindakan yang dilarang adalah (melakukan) suatu kenakalan yang karenanya dapat menimbulkan kerugian atau keresahan. Mengenai pengertian kenakalan di sini, dalam undang-undang ini tidak ditentukan. Karenanya diadakan batasan-batasan yang dengan demikian dapat dipahami, perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai kenakalan. Batasan kenakalan antara lain adalah: Bahwa kenakalan itu bukan merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, melainkan kenakalan itulah tujuan yang sebenarnya dengan disadari atau harus dapat diduganya. Misalnya melempar-lempar atap rumah seseorang sehingga membuat orang di dalamnya resah. Dan inilah yang menjadi tujuannya. Tetapi jika melempar-lempar atap rumah itu adalah untuk mengelabui penghuni rumah agar temannya yang mencuri ayam di belakang rumah tidak diketahui, maka melempar-lempar bukan lagi semata-mata menjadi tujuannya. Bahwa kenakalan itu adalah merupakan suatu perwujudan yang bergelora dalam hatinya. Misalnya setiap melihat kuda, lalu mengusiknya sehingga lari tunggang langgang. Bahwa kenakalan itu pada dasarnya mengganggu keamanan orang/barang pada umumnya, tetapi belum sampai memenuhi perumusan delik lainnya seperti misalnya perusakan barang ( Pasal 406 KUHP ), pencurian ( Pasal 364 KUHP ), pemaksaan orang lain untuk berbuat/tidak berbuat ( Pasal 335 KUHP ), dan lain sebagainya. Bahwa kenakalan itu pada dasarnya merupakan perbuatan dari seseorang yang tidak tahu malu atau kurang mempunyai harga diri. Misalnya suka mengusik wanita, menaruh kucing mati dekat pekarangan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, pada dasarnya untuk dapat dituntut dengan Pasal 489 ayat (1) KUHP dan Pasal 331 UU 1/2023 maka perbuatan tetangga Anda harus merupakan kenakalan sebagaimana dijelaskan di atas dan perbuatan tersebut menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan bagi Anda . Gugatan Perdata Selain itu, Anda dapat juga menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum, terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut Dalam artikel Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana dijelaskan antara lain bahwa Mariam Darus Badrulzaman dalam buku KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan , seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut: Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); Perbuatan itu harus melawan hukum; Ada kerugian; Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; Ada kesalahan. Lebih lanjut, Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikutip dalam artikel yang sama menjelaskan bahwa yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subjektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dalam permasalahan Anda, ada perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Perbuatan tersebut melawan hukum yaitu melanggar hak Anda untuk mendapat udara yang bersih tidak tercemar dengan asap rokok yang masuk ke dalam rumah Anda. Anda harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Anda , baik kerugian materiel maupun kerugian imateriel. Dan kerugian yang Anda alami merupakan akibat dari perbuatan si pelaku. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1991.; S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dikali 1000 kali [3] Pasal 79 ahyat (1) huruf b UU 1/2023 TAGS perbuatan melawan hukum kuhp perkara pidana

{4: 'Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 860: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 1643: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']"}

Teman saya curhat dia punya masalah dengan gurunya dan dia dituduh melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan. Tapi mereka hanya berdua ngobrolnya dan tidak di depan umum. Yang saya tanyakan, apakah itu termasuk fitnah atau bukan, dan apa yang harus dilakukan? Soalnya gurunya mengancam mau lapor kalau dia tidak mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan itu.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 8 Maret 2013. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Pasal Fitnah Pada dasarnya, untuk dikatakan sebagai fitnah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [1] yakni pada tahun 2026 yaitu: Pasal 311 ayat (1) KUHP Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023 Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta. [2] Adapun unsur-unsur tindak pidana fitnah adalah: Seseorang; Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan; Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar. Unsur-unsur pasal fitnah tersebut harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 sebagai berikut. Pasal 310 ayat (1) KUHP Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta. [3] Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. [4] Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah . Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP no. 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista. Untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Sebagai tambahan, mengenai “perbuatan yang dituduhkan” dalam Pasal 310 KUHP ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berpendapat (hal. 560) bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka. Apakah Perbuatan Tuduhan Dapat Dikatakan Fitnah? Menurut hemat kami, sepanjang tuduhan dari guru teman Anda tidak tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana fitnah. Agar perbuatan guru teman Anda itu masuk ke dalam perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 311 ayat (1) KUHP, maka harus diketahui oleh orang banyak, dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar . Jika yang dituduhkan tersebut benar akan tetapi tersiarnya tuduhan tersebut bukan demi kepentingan umum atau membela diri sendiri, [5] maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 tentang penistaan atau penghinaan. Jika tuduhan perbuatan tersebut terbukti tidak benar, maka dapat dipidana dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai fitnah. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika teman Anda merasa tidak bersalah, dia dapat membiarkan gurunya melaksanakan ancamannya, yaitu melaporkan perbuatan yang dituduhkannya kepada teman Anda kepada orang lain. Dengan begitu, maka tuduhan tersebut menjadi tersiar (diketahui orang banyak). Sehingga perbuatan guru tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 433 UU 1/2023 atau Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023, tergantung pada apakah terbukti tuduhan tersebut disiarkan untuk kepentingan umum atau membela diri, serta apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia, 1991; S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Alumni AHM-PTHM, 1983. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [2] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [3] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dikali 1000 kali [4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [5] Pasal 310 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 TAGS fitnah kuhp penghinaan penistaan

{1644: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 6: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 860: 'Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPkecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kall,', 37: "['(1) pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori i, rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori ii, rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori iii, rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori iv, rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori v, rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori vi, rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori vii, rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori viii, rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).']", 1645: 'pasal 310 setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk menahan air atau bangunan untuk menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.'}

Berapa denda yang harus dibayar pelaku kecelakaan sepeda motor, dengan kondisi saat itu pelaku menyetir dalam keadaan mabuk, tidak memakai helm, serta tidak membawa SIM dan STNK? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Hukum Mengemudikan Kendaraan Dalam Keadaan Mabuk yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 26 Agustus 2013. . Kecelakaan karena Mengemudi Saat Mabuk Mengenai kecelakaan karena mabuk kena pasal berapa, patut Anda ketahui UU LLAJ telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. [1] Jika pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan , ia dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu. [2] Perbuatan mengemudi saat mabuk tersebut dapat dijerat juga dengan Pasal 311 UU LLAJ : Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp8 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp20 juta. Dalam hal perbuatan pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia , pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Keadaan pengemudi yang mabuk menurut hemat kami dapat dikatakan sebagai keadaan yang membahayakan . Sedangkan, mengenai hukuman pidana bagi pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan kecelakaan, bergantung dari akibat dari kecelakaan itu. Apakah kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan kendaraan/barang, menyebabkan korban luka ringan, luka berat, atau bahkan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sanksi Tidak Memakai Helm Pada dasarnya, menurut Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ , setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia . Jika dilanggar, pengemudi sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. [3] Kemudian bagi pengemudi sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. [4] Sanksi Tidak Membawa SIM dan STNK Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (“SIM”) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Jika pengemudi tidak memiliki SIM, ia dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta. [5] Sedangkan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”), setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor . [6] Jika mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK, pengemudi dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu. [7] Namun demikian, menjawab pertanyaan Anda, dalam hal terjadi kecelakaan karena mabuk saat berkendara, serta pengemudi tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM dan STNK, umumnya pasal yang digunakan untuk menjerat pengemudi adalah pasal yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan, yaitu Pasal 311 UU LLAJ yang telah disebutkan di atas. Selain Pasal 311 UU LLAJ, ada pula kasus yang menghukum pengemudi mabuk menggunakan pasal kelalaian dalam Pasal 310 UU LLAJ. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 . [1] Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) [2] Pasal 283 UU LLAJ [3] Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ [4] Pasal 291 ayat (2) UU LLAJ [5] Pasal 281 UU LLAJ [6] Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ [7] Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ TAGS hukum pidana kecelakaan lalu lintas uu lalu lintas dan angkutan jalan uu llaj

{1646: "['(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.', '(2) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.', '(3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.', '(4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: a. rambu perintah atau rambu larangan; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. gerakan lalu lintas; e. berhenti dan parkir; (2) pengemudi . . . f. peringatan dengan bunyi dan sinar; g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.', '(5) pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan: a. surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor; b. surat izin mengemudi; c. bukti lulus uji berkala; dan/atau d. tanda bukti lain yang sah.', '(6) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.', '(7) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia.', '(8) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia.']", 1647: 'pasal 283 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).', 1648: "['(1) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).']", 1649: "['(1) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).']", 1650: 'pasal 281 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).', 1651: "['(1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.', '(2) surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.', '(3) tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.', '(4) tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.', '(5) selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia. c. kepemilikan . . .']", 1652: "['(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).', '(2) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). pasal 292 . . .']"}

Bisakah orang dipidana karena berduaan dengan pacar di kamar hotel? Pasangan tersebut mengaku tidak melakukan hubungan badan/persetubuhan selama berada di hotel. Bagaimana hukumnya jika salah satu dari pasangan tersebut adalah anak di bawah umur? Adakah perbedaan hukumnya jika pasangan tersebut keduanya orang dewasa? Seandainya setelah dilakukan visum terhadap si anak dan tidak didapati bekas penetrasi sebagai indikasi hubungan badan, apakah pasangan yang sudah dewasa tetap bisa dikenai pasal perlindungan anak?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. yang dipublikasikan pada Jumat, 1 Maret 2019. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Berdasarkan informasi yang Anda sampaikan, pasangan tersebut mengaku tidak melakukan hubungan badan. Namun, berikut kami jelaskan tindak pidana yang mungkin terjadi. Tindak Pidana yang Mungkin Terjadi Persetubuhan Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan sampaikan ketentuan dalam KUHP lama yang saat artikel ini terbit masih berlaku dan juga berdasarkan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan. [1] Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan berupa hubungan badan atau persetubuhan antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan dikenal dengan perzinaan. Berdasarkan Pasal 284 KUHP , pelaku perzinaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Anda dapat membaca selengkapnya mengenai pidana perzinaan dalam artikel Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’ . Dalam Pasal 284 KUHP mensyaratkan tindak pidana perzinaan dilakukan oleh pria dan wanita yang telah menikah. [2] Namun, dalam UU 1/2023 perzinaan dapat dijerat kepada pria dan wanita yang belum menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 yaitu perzinaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp10 juta. Makna dari ‘orang yang bukan suami atau istrinya’ ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023 sebagai berikut: laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut dalam ikatan perkawinan; atau laki-kaki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan. Namun demikian, patut diperhatikan bahwa baik dalam KUHP lama maupun UU 1/2023, tindak pidana perzinaan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan . Dalam KUHP lama, aduan dilakukan oleh suami/istri , [3] sedangkan dalam UU 1/2023, aduan dilakukan oleh suami/istri bagi yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan. [4] Kemudian, berdasarkan pertanyaan Anda mengenai bagaimana hukumnya jika salah satu dari pasangan tersebut adalah seorang anak, maka sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 , anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dikutip dari artikel Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar? , pada dasarnya walaupun persetubuhan atau hubungan seksual dilakukan secara konsensual, ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya memuat larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan baik dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. [5] Percabulan R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 212) menjelaskan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi. Contohnya, berciuman, bersetubuh, meraba alat vital perempuan, memperlihatkan alat kelamin, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 289 KUHP , setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lebih lanjut, menurut Pasal 414 ayat (1) huruf b UU 1/2023 , setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian, jika perbuatan cabul dilakukan terhadap seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, maka pelaku percabulan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP . Lalu, berdasarkan Pasal 415 huruf b UU 1/2023 , orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Perbuatan cabul juga diatur secara khusus dalam Pasal 76E UU 35/2014 sebagai berikut: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. [6] Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam penjelasan sebelumnya kami sudah menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh sesama orang dewasa atau yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Dengan demikian, dalam pembahasan ini kami akan jelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlu diketahui, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan ‘anak yang berkonflik dengan hukum’ yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. [7] Kemudian, hukuman pidana penjara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dapat dijatuhkan paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. [8] Adapun anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. [9] Mengingat pidana penjara anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. [10] Sedangkan, apabila dalam hukum materiel diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. [11] Selengkapnya mengenai sanksi pidana anak dapat Anda baca pada artikel Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak . Adapun, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengedepankan pendekatan restoratif. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi . Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Berdasarkan pertanyaan Anda yang berkaitan dengan visum, disarikan dari artikel Syarat dan Prosedur Melakukan Visum sebagai Alat Bukti , surat visum adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain. Hasil pemeriksaan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Meninjau fungsi visum dari definisi tersebut, visum dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Kemudian, perlu Anda ketahui bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia digambarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Artinya, putusan pemidanaan harus didasari dengan 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan pasangan tersebut bersalah melakukan tindak pidana, harus dilengkapi dengan 2 alat bukti yang sah. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Referensi : R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia: Bogor, 1991. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). [2] Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). [3] Pasal 284 ayat (2) KUHP [4] Pasal 411 ayat (2) UU 1/2023. [5] Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”). [6] Pasal 82 ayat (1) Perppu 1/2016. [7] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). [8] Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU SPPA. [9] Pasal 81 ayat (4) UU SPPA. [10] Pasal 81 ayat (5) UU SPPA. [11] Pasal 71 ayat (3) UU SPPA. TAGS anak cabul kesusilaan persetubuhan

{842: 'Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.', 1653: "['(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 bw berlaku baginya.', '(2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 bw, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.', '(3) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.', '(4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.']", 1654: "['(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 bw berlaku baginya.', '(2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 bw, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.', '(3) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.', '(4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.']", 1579: "['(1) setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori ii.', '(2) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.', '(3) terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 , pasal 26 , dan pasal 30 .']", 1655: '(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.', 1656: '(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).', 1657: '3. anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana', 1658: "['(1) anak dijatuhi pidana penjara di lpka apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.', '(2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.', '(3) pembinaan di lpka dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.', '(4) anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di lpka dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.', '(5) pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.']", 1659: "['(1) anak dijatuhi pidana penjara di lpka apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.', '(2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.', '(3) pembinaan di lpka dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.', '(4) anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di lpka dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.', '(5) pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.']", 1660: "['(1) anak dijatuhi pidana penjara di lpka apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.', '(2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.', '(3) pembinaan di lpka dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.', '(4) anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di lpka dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.', '(5) pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.']", 1661: "['(1) pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.', '(2) pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.', '(3) apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.', '(4) pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.']"}

Karena saat ini banyak terjadi kejahatan dan tindakan kriminal lainnya, apakah ada alat pertahanan/perlindungan diri yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia? Jika ada yang boleh, haruskah ada izinnya? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Alat Pertahanan Diri yang Diperbolehkan di Indonesia yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan Rabu, 11 September 2013. . Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa senjata yang Anda maksud sebagai alat pertahanan diri adalah yang umumnya berupa senjata api dan senjata tajam. Aturan tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Senjata Api Terkait hukum membawa alat pertahanan diri, secara umum diatur dalam UU Darurat 12/1951 mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata tajam dan senjata api. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12/1951 , menjelaskan bahwa apabila orang dengan tanpa hak memiliki, membawa dan/atau mempergunakan senjata api dapat dihukum penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Sementara, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 mengatur bahwa orang yang mempunyai, membawa atau mempergunakan senjata tajam (senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) dapat dihukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Namun, Pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951 memberikan pengecualian terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata tajam yaitu terhadap senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk untuk: alat pertanian; alat pekerjaan rumah tangga; kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah; atau barang yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno (seperti keris). : Jerat Pasal Membawa Senjata Tajam, Adakah? Dengan demikian, orang yang dibolehkan untuk memiliki senjata tersebut harus orang yang memiliki hak. Lalu siapakah orang yang memiliki hak tersebut? Bisakah Warga Sipil Memiliki dan Menggunakan Senjata untuk Pertahanan Diri? Senjata pada umumnya digunakan oleh anggota TNI atau polisi. Namun tidak menutup kemungkinan senjata tersebut dimiliki dan digunakan oleh warga sipil dengan ketentuan tertentu. Hal ini mengacu pada UU 2/2002 yang mengatur bahwa kepolisian dapat memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak serta senjata tajam. [1] Artinya, senjata api dan senjata tajam bisa dimiliki oleh sipil dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepolisian. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU 8/1948 menyebutkan bahwa senjata api yang berada di tangan orang yang bukan merupakan anggota TNI atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. Peraturan terkait perizinan penggunaan senjata tercantum di dalam Perkapolri 1/2022 . Sebagai informasi, senjata api yang bisa mendapatkan izin penggunaan oleh warga sipil adalah senjata api non organik dan untuk kepentingan olahraga dan bela diri . [2] Senjata api non organik ini bisa dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh warga negara Indonesia (“WNI”) yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi syarat, dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. [3] Adapun senjata api non organik yang bisa digunakan warga sipil untuk bela diri yaitu: [4] senjata api peluru tajam (senapan kaliber .22, .32, 12 gauge , pistol/ revolver kaliber .22, .25, .30, .32); senjata api peluru karet maksimal kaliber 9 mm; dan senjata api peluru gas maksimal kaliber 9 mm. Untuk bisa memiliki dan/atau menggunakan senjata api non organik untuk kepentingan bela diri harus memiliki syarat sebagai berikut: [5] WNI dibuktikan dengan KTP dan KK; Berusia minimal 24 tahun; Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; Sehat psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri; Mempunyai keterampilan dalam menggunakan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dari Polri; Lulus wawancara terhadap pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang senjata api serta mengisi kuisioner permohonan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan diterbitkan surat rekomendasi; Memiliki surat izin usaha perdagangan atau akta pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh notaris, bagi pengusaha; bagi anggota Polri, TNI, PNS atau pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan iv.a atau pangkat Komisaris Polisi, Mayor TNI, atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat atau jabatan atau surat keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; bagi anggota Polri, TNI, PNS atau pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan iii.a atau Pangkat Inspektur Polisi, Letnan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat atau jabatan atau surat keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; bagi anggota Polri, TNI, PNS atau pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan II.a atau berpangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat atau jabatan atau surat keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; bagi anggota legislatif, lembaga tinggi negara atau kepala daerah wajib memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan; memiliki surat keputusan, surat pengangkatan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi; tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api non organik Polri/TNI. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat pertahanan diri yang diperbolehkan di Indonesia adalah senjata api non organik Polri/TNI jika telah mendapatkan izin dari kepolisian dengan syarat dan jenis tertentu berdasarkan Perkapolri 1/2022. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelikje Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api . [1] Pasal 75 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [2] Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api (“Perkapolri 1/2022”) [3] Pasal 82 Perkapolri 1/2022 [4] Pasal 77 Perkapolri 1/2022 [5] Pasal 81 Perkapolri 1/2022 TAGS kepolisian pertahanan senjata api

{1662: '(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang: a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional; dan k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.', 1663: 'pasal 13 materi pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 , meliputi: a. pelaksanaan program dan kegiatan; b. satuan kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. sasaran kegiatan; d. penggunaan anggaran; e. permasalahan yang dihadapi; dan f. upaya pemecahan masalah.', 1664: '(1) Senjata Api Non Organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. (2) Senjata Api Non Organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. ', 1665: '(1) Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan beladiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi: a. Senjata Api Peluru tajam; b. Senjata Api Peluru karet; dan c. Senjata Api Peluru gas. (2) Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber: a. .22 (poin dua puluh dua), .32 (poin tiga puluh dua), 12 (dua belas) Gauge untuk jenis senapan; dan b. .22 (poin dua puluh dua), .25 (poin dua puluh lima), .30 (poin tiga puluh), .32 (poin tiga puluh dua) untuk jenis pistol atau revolver. (3) Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki Kaliber paling tinggi 9 (sembilan) milimeter. (4) Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki Kaliber paling tinggi 9 (sembilan) milimeter', 1666: 'Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; b. berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; d. sehat psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri; e. memiliki keterampilan dalam penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dari Polri; f. lulus wawancara terhadap pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api serta mengisi kuesioner permohonan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan diterbitkan surat Rekomendasi; g. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha; h. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru tajam serendah-rendahnya golongan IV.a atau pangkat Komisaris Polisi, Mayor TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; i. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru karet serendah-rendahnya golongan III.a atau pangkat Inspektur Polisi, Letnan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; j. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru gas serendah-rendahnya golongan II.a atau berpangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang; k. bagi anggota legislatif, lembaga tinggi negara atau kepala daerah wajib memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan; l. memiliki surat keputusan, surat pengangkatan atau Rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi; m. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; n. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan o. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI.'}

Bagaimana pandangan hukum terhadap saksi korban anak dalam perkara pidana (penganiayaan, pencabulan, dan lain-lain)? Apakah saksi korban anak harus melakukan sendiri untuk BAP kepolisian?

ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Kedudukan Saksi Korban Anak yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 17 Mei 2010. . Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti Proses pembuktian dalam perkara pidana termasuk penting karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam melakukan pembuktian terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan, hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: [1] Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkatan pemeriksaan perkara pidana. [2] Namun hal yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuktian perkara pidana, berlaku asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukan saksi. Berdasarkan KUHAP, saksi digolongkan menjadi dua yaitu saksi yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun demikian, berdasarkan klasifikasi sebagaimana disarikan dari Jenis-Jenis Saksi dari Memberatkan hingga Meringankan sebenarnya terdapat 8 jenis saksi, yaitu (hal. 2): Saksi a charge , saksi yang memberatkan terdakwa; Saksi a de charge , saksi yang meringankan terdakwa; Saksi ahli , saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus; Saksi korban , korban yang disebut sebagai saksi karena korban mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut; Saksi de auditu , saksi yang hanya mendengar dari orang lain; Saksi mahkota , saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana (saksi kunci); Saksi pelapor , saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana; Justice collaborator , saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi dan memberikan kesaksian. Korban adalah pihak yang kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh pelaku kejahatan dan rasa keadilannya telah dicederai, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Korban dalam suatu tindak pidana dapat disebut sebagai saksi karena ia mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi korban adalah salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian demi menemukan kebenaran atas suatu tindak pidana. Namun, keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing , bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. [3] : Catat! Begini Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan Kedudukan Kesaksian Anak Korban Dalam suatu peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak sebagai korbannya, ia dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya. Pasal 1 angka 5 UU 11/2012 menyebutkan sebagai berikut: Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah orang yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Kemudian perlu Anda ketahui, Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan, tapi tidak boleh disumpah . Sehingga, saksi anak yang usianya di bawah 15 tahun dan belum kawin, anak tersebut tidak disumpah, dan keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya jadi petunjuk saja . [4] Kecuali saksi korban anak telah berusia 15 tahun ke atas, keterangannya baru bisa disumpah dan menjadi alat bukti yang sah . Selanjutnya dalam menjalani proses pemeriksaan, anak saksi tidaklah sendiri melainkan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya anak saksi . Demikian bunyi Pasal 23 ayat (2) UU 11/2012 . Selain itu, anak saksi berhak atas perlindungan dan hak antara lain upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. [5] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Referensi : Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996; Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana , Bandung: CV Mandar Maju, 1999. [1] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 267 [2] Waluyadi. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana . Bandung: CV Mandar Maju, 1999 hal. 103 [3] Penjelasan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) [4] Penjelasan Pasal 171 KUHAP [5] Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak TAGS anak hukum pidana perlindungan anak sistem peradilan pidana anak

{1667: 'Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.', 1668: 'Dalam melakukan pembuktian terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan, hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:[1] Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkatan pemeriksaan perkara pidana.', 1669: "['(1) dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.']", 1670: 'pasal 171 yang boleh diperiksa untuk memberi.keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.', 1671: "['(1) selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 , anak korban dan anak saksi berhak atas: a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.']"}