dataset.json

{
    "intents": [
      {
        "tag": "sapaan_hi",
        "patterns": [
          "Hi",
          "Halo",
          "Hello",
          "Hai",
          ""
        ],
        "response": [
          "Hai :)",
          "Halo, terima kasih sudah datang.",
          "Hai, ada yang bisa saya bantu?"
        ]
      },
      {
        "tag": "sapaan_apa_kabar",
        "patterns": [
          "Apa kabar?",
          "Bagaimana kabarmu?",
          "Bagaimana kabarmu hari ini?",
          "Apa kabar, teman?"
        ],
        "response": [
          "Saya baik seperti biasanya. Jadi, ada yang ingin kamu tanyakan mengenai pajak penghasilan?",
          "Not bad, sedang menunggu orang yang bertanya tentang hukum pajak.",
          "Kabar saya baik. Saya sedang menikmati waktu luang."
        ]
      },
      {
        "tag": "akhir",
        "patterns": [
            "Sampai jumpa",
            "Sampai nanti",
            "Sampai jumpa besok."
        ],
        "response": [
          "Sampai jumpa lain waktu.",
          "Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan.",
          "Saya sangat menghargai kesempatan ini."
        ]
      },
      {
        "tag": "makasih",
        "patterns": [
            "Terima kasih.",
            "Makasih sudah membantu.",
            "Terima kasih atas responsenya.",
            "makasih"
        ],
        "response": [
            "Sama-sama, apakah ada patterns lain?",
            "Senang bisa membantu :)",
            "Terima kasih kembali.",
            "Sama-sama. Bila ada patterns lain, jangan sungkan untuk bertanya :)"
        ]
      },
      {
        "tag": "pajak",
        "patterns": [
            "Apa itu pajak?",
            "Apa yang dimaksud dengan pajak?",
            "Jelaskan apa itu pajak?",
            "Bisakah kamu jelaskan apa itu pajak?"
        ],
        "response": [
            "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.",
            "Pajak adalah pungutan yang diwajibkan kepada warga negara atau badan usaha oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan nasional.",
            "Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.",
            "Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah, termasuk penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan."
        ]
      },
      {
        "tag": "pajakPenghasilan",
        "patterns": [
            "Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan?",
            "Pajak penghasilan itu apa?",
            "Jelaskan apa itu pajak penghasilan?",
            "Apa itu pajak penghasilan?",
            "Pajak penghasilan itu apa sih?",
            "Apa itu PPh?"
        ],
        "response": [
            "<b>Pajak Penghasilan (PPh)</b> adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi atau badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n\n Sejauh yang saya pelajari, ada beberapa jenis pajak penghasilan, diantaranya adalah:\n\n <b>1. PPh Pasal 21:</b> Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.\n\n<b>2. PPh Pasal 22:</b> Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang, terutama barang-barang impor.\n\n<b>3. PPh Pasal 23:</b> Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan.\n\n<b>4. PPh Pasal 24:</b> Pajak yang memberikan pengurangan atas pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri.",
            "<b>Pajak Penghasilan (PPh)</b> adalah jenis pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, yang bersifat memaksa dan dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang.\n\n Sejauh yang saya pelajari, ada beberapa jenis pajak penghasilan, diantaranya adalah:\n\n <b>1. PPh Pasal 21:</b> Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu dalam negeri. Jenis penghasilan ini termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama apapun. Pajak ini sangat penting karena menyasar penghasilan orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan atau profesional di berbagai sektor industri.\n\n<b>2. PPh Pasal 22:</b> Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu atas kegiatan perdagangan barang. Ini sering berlaku untuk barang-barang impor, dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan perdagangan dalam negeri serta mengontrol peredaran barang-barang tertentu.\n\n<b>3. PPh Pasal 23:</b> Pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang bersifat pasif. Pajak ini menyasar penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam negeri.\n\n<b>4. PPh Pasal 24:</b> Pajak yang memberikan keringanan bagi Wajib Pajak yang telah membayar pajak di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang di Indonesia, sehingga mencegah pengenaan pajak ganda.",
            "Pada dasarnya, <b>Pajak Penghasilan</b> adalah kontribusi finansial yang diwajibkan oleh negara kepada warga negaranya yang memiliki penghasilan.\n\n Sejauh yang saya pelajari, ada beberapa jenis pajak penghasilan, diantaranya adalah:\n\n <b>1. PPh Pasal 21:</b> Jenis pajak ini menyasar penghasilan dari pekerjaan atau jabatan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lainnya yang diterima individu dalam negeri. Pajak ini penting untuk memastikan pendapatan pekerja dan profesional turut berkontribusi pada kas negara.\n\n<b>2. PPh Pasal 22:</b> Pajak yang dikenakan pada transaksi perdagangan barang yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau badan tertentu. Umumnya diterapkan pada barang impor, pajak ini membantu mengatur arus barang dan mencegah praktik perdagangan yang merugikan.\n\n<b>3. PPh Pasal 23:</b> Pajak yang diterapkan atas berbagai jenis penghasilan pasif seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan usaha.\n\n<b>4. PPh Pasal 24:</b> Sistem kredit pajak untuk mengurangi pajak ganda atas penghasilan yang telah dikenakan pajak di luar negeri. Ini memberikan pengurangan terhadap pajak yang terutang di Indonesia dengan memperhitungkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri."
        ]
      },
      {
        "tag": "pajak21",
        "patterns": [
          "Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan UU pasal 21?",
          "Bisakah kamu menjelaskan apa itu PPh pasal 21?",
          "Jelaskan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21!",
          "Apa itu pajak pasal 21?",
          "Apa itu pajak 21?",
          "Bisakah kamu menjelaskan hukum pajak pada pasal 21?"
        ],
        "response": [
          "<b>PPh Pasal 21</b> adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh individu yang menjadi subjek pajak dalam negeri.\n\n <b>Objek PPh Pasal 21:</b> Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 mencakup gaji dan upah pegawai tetap, penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap seperti upah harian dan mingguan, serta honorarium atau komisi yang diterima bukan pegawai. Selain itu, termasuk juga uang pesangon dan tunjangan hari tua yang diterima sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.\n\n <b>Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21:</b> Pajak ini dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan, termasuk pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, dan peserta kegiatan. Kategori bukan pegawai mencakup tenaga ahli seperti pengacara dan dokter, seniman, olahragawan, dan penyedia jasa lainnya.\n\n <b>Subjek Pemotong PPh 21:</b> PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Pemotong pajak wajib menyetorkan PPh yang dipotong ke kas negara dan memberikan bukti pemotongan kepada wajib pajak yang bersangkutan.",
          "<b>PPh Pasal 21</b> merupakan pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan atau jabatan. Pajak ini diatur oleh undang-undang untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor tenaga kerja.\n\n <b>Objek PPh Pasal 21:</b> Jenis penghasilan yang dikenakan pajak ini meliputi penghasilan yang diterima secara reguler atau tidak reguler oleh pegawai tetap, penghasilan harian atau mingguan oleh pegawai tidak tetap, serta berbagai bentuk imbalan kepada bukan pegawai seperti honorarium dan komisi.\n\n <b>Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21:</b> Pajak ini dikenakan pada individu yang menerima penghasilan dari pekerjaan, baik pegawai tetap, pekerja lepas, maupun peserta kegiatan. Termasuk juga tenaga ahli, artis, olahragawan, dan berbagai profesi lainnya yang menerima imbalan.\n\n <b>Subjek Pemotong PPh 21:</b> Pajak ini dipungut oleh pemberi kerja dari penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan atau penerima imbalan. Pemberi kerja kemudian wajib menyetorkan pajak yang dipungut ke pemerintah dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan.",
          "<b>Definisi PPh Pasal 21</b> adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Pajak ini dikenakan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada individu subjek pajak dalam negeri.\n\n <b>Objek PPh Pasal 21:</b> Penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi gaji dan upah yang diterima pegawai tetap, penghasilan upah harian dan bulanan untuk pegawai tidak tetap, serta imbalan lain seperti komisi dan honorarium yang diterima bukan pegawai. Juga termasuk penghasilan dari pesangon dan tunjangan hari tua.\n\n <b>Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21:</b> Pajak ini dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, termasuk pegawai, penerima pensiun, dan tenaga lepas seperti konsultan, pengacara, dan artis.\n\n <b>Subjek Pemotong PPh 21:</b> PPh ini dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan dari penghasilan yang diberikan kepada pegawai atau penerima imbalan lainnya. Pajak yang dipotong disetorkan oleh pemotong pajak ke kas negara dan bukti pemotongan diberikan kepada individu yang menerima penghasilan."
        ]
      },
      {
        "tag": "objek_pajak21",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu menjelaskan lebih detail objek pajak menurut pasal 21?",
          "Ada berapa objek pajak pasal 21?",
          "Jelaskan lebih detail bagian objek pajak pasal 21!",
          ""
        ],
        "response": [
          "<b>1. Penghasilan Pegawai Tetap:</b> Jenis penghasilan ini mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan berbagai pembayaran lain yang diterima oleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.\n\n<b>2. Penghasilan Penerima Industri:</b> Ini mencakup penghasilan yang diterima secara teratur oleh penerima industri, seperti uang industri atau penghasilan sejenis lainnya.\n\n<b>3. Penghasilan dari Pemutusan Hubungan Kerja:</b> Penghasilan ini mencakup pembayaran yang diterima sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, termasuk uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua.\n\n<b>4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap:</b> Ini mencakup upah harian, mingguan, satuan, industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.\n\n<b>5. Imbalan kepada Bukan Pegawai:</b> Termasuk di dalamnya adalah honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis lainnya yang diterima oleh bukan pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.\n\n<b>6. Imbalan kepada Peserta Kegiatan:</b> Penghasilan ini mencakup uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan berbagai imbalan sejenis lainnya yang diterima oleh peserta kegiatan.",
          "<b>1. Penghasilan Pegawai Tetap:</b> Ini mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang bersifat teratur atau tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap.\n\n<b>2. Penghasilan Penerima Industri:</b> Penghasilan yang diterima oleh penerima industri secara teratur, termasuk uang industri atau penghasilan sejenisnya.\n\n<b>3. Penghasilan Pemutusan Hubungan Kerja:</b> Penghasilan yang diterima secara sekaligus sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, seperti uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua.\n\n<b>4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap:</b> Ini mencakup upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.\n\n<b>5. Imbalan kepada Bukan Pegawai:</b> Termasuk honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis yang diterima oleh bukan pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.\n\n<b>6. Imbalan kepada Peserta Kegiatan:</b> Penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan, seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis lainnya."
        ]
      },
      {
        "tag": "subjek_pajak21",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu jelaskan lebih detail mengenai subjek yang dikenakan pajak menurut pasal 21?",
          "Ada berapa subjek yang dikenakan pajak pasal 21?",
          "Jelaskan lebih detail ada berapa subjek pajak pasal 21"
        ],
        "response": [
          "<b>1. Pegawai:</b> Ini mencakup semua pegawai tetap dan tidak tetap yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan mereka. Pegawai tetap adalah mereka yang bekerja secara permanen untuk pemberi kerja, sementara pegawai tidak tetap bisa mencakup pekerja kontrak atau paruh waktu yang menerima upah harian atau mingguan.\n\n<b>2. Bukan Pegawai:</b> Kategori ini mencakup individu yang menerima penghasilan untuk pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu tetapi tidak dianggap sebagai pegawai tetap atau tidak tetap. Contoh bukan pegawai termasuk tenaga ahli seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris. Juga termasuk artis seperti bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.\n\n<b>3. Penerima Pensiun dan Pesangon:</b> Subjek ini termasuk mereka yang menerima penghasilan berupa pensiun atau pesangon setelah pemutusan hubungan kerja. Penghasilan tersebut bisa berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, atau manfaat pensiun lainnya.\n\n<b>4. Anggota Dewan Komisaris dan Mantan Pekerja:</b> Anggota dewan komisaris yang menerima honorarium, baik mereka yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi, juga dikenakan PPh Pasal 21. Mantan pekerja yang menerima pembayaran setelah berhenti bekerja juga termasuk dalam kategori ini.\n\n<b>5. Peserta Kegiatan:</b> Individu yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti perlombaan, pertemuan, konferensi, kunjungan kerja, rapat, pendidikan, dan pelatihan, yang menerima imbalan atau hadiah dalam bentuk uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau penghargaan lainnya.",
          "<b>1. Pegawai Tetap:</b> Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, merupakan objek PPh Pasal 21. Penghasilan ini bisa bersifat teratur atau tidak teratur, dan mencakup berbagai tunjangan dan bonus.\n\n<b>2. Pegawai Tidak Tetap:</b> Kategori ini mencakup pekerja lepas atau kontrak yang menerima upah harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan satuan kerja. Misalnya, upah yang diterima oleh tenaga kerja lepas untuk setiap proyek tertentu juga termasuk dalam objek PPh Pasal 21.\n\n<b>3. Penerima Pensiun dan Pesangon:</b> Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, tunjangan hari tua, atau pesangon setelah pemutusan hubungan kerja juga termasuk dalam objek pajak ini. Jenis penghasilan ini mencakup pembayaran lump sum yang diterima sekaligus.\n\n<b>4. Bukan Pegawai:</b> Individu yang menerima imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan tetapi bukan pegawai tetap atau tidak tetap, seperti konsultan, tenaga ahli, dan penyedia jasa lainnya. Contoh: akuntan, dokter, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.\n\n<b>5. Peserta Kegiatan:</b> Individu yang menerima imbalan karena partisipasinya dalam suatu kegiatan, seperti perlombaan, pertemuan, konferensi, atau rapat. Penghasilan ini bisa berupa uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau penghargaan lainnya.\n\n<b>6. Seniman dan Olahragawan:</b> Penghasilan yang diterima oleh bintang film, penyanyi, pemain musik, pelukis, aktor, pemain drama, dan atlet. Ini juga mencakup penghasilan dari kegiatan seni, olahraga, dan hiburan lainnya.",
          ""
        ]
      },
      {
        "tag": "pajak22",
        "patterns": [
          "Apa itu pajak pasal 22?",
          "Apa itu pajak 22?",
          "Bisakah kamu menjelaskan mengenai apa itu PPh pasal 22?",
          "Jelaskan pajak penghasilan berdasarkan pasal 22!",
          "Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pada pasal 22?"
        ],
        "response": [
          "<b>Pengertian PPh Pasal 22:</b> PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan pada badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau re-impor. Pajak ini juga dikenakan pada penjualan barang-barang yang bersifat strategis seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, semen, dan kendaraan bermotor.\n\n <b>Objek PPh Pasal 22:</b> Objek pajak PPh Pasal 22 meliputi impor barang, ekspor barang, dan re-impor barang. Selain itu, pajak ini juga dikenakan pada penjualan barang-barang strategis seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, semen, dan kendaraan bermotor. Objek pajak ini sangat luas dan mencakup berbagai jenis barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering menjadi bahan perdagangan internasional.\n\n <b>Subjek yang Dikenakan PPh Pasal 22:</b> Subjek yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan impor, ekspor, atau re-impor barang. Selain itu, subjek yang dikenakan pajak ini juga meliputi badan usaha yang menjual barang-barang strategis seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, semen, dan kendaraan bermotor. Subjek pajak ini dapat berupa perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).\n\n <b>Subjek Pemotong PPh Pasal 22:</b> Subjek pemotongan PPh Pasal 22 adalah bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, dan Wajib Pajak badan tertentu yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lain yang diatur oleh undang-undang. Bendahara pemerintah yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berwenang melakukan pemotongan pajak dalam transaksi pembelian barang oleh pemerintah. Badan usaha tertentu meliputi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang strategis seperti BBM, gas, semen, dan kendaraan bermotor.",
          "<b>Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22</b> adalah jenis pajak yang dikenakan pada badan usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan barang internasional, baik itu impor, ekspor, maupun re-impor. Pajak ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan dikenakannya pajak ini, pemerintah dapat lebih mudah memantau dan mengontrol arus barang yang masuk dan keluar dari suatu negara.\n\n <b>Objek PPh Pasal 22</b> mencakup barang-barang yang diimpor, diekspor, atau dire-impor oleh badan usaha. Selain itu, PPh Pasal 22 juga mencakup penjualan barang strategis seperti bahan bakar minyak, gas, semen, dan kendaraan bermotor. Barang-barang ini dipilih sebagai objek pajak karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sering menjadi komoditas dalam perdagangan internasional.\n\n <b>Subjek yang Dikenakan PPh Pasal 22</b> adalah semua badan usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan barang internasional dan penjualan barang strategis. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang melakukan impor, ekspor, atau re-impor barang, serta yang menjual barang-barang strategis seperti bahan bakar minyak, gas, semen, dan kendaraan bermotor. Badan usaha ini bisa berupa perusahaan swasta, perusahaan multinasional, atau badan usaha milik negara.\n\n <b>Subjek Pemotong PPh Pasal 22</b> adalah bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, dan Wajib Pajak badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bendahara pemerintah biasanya bertanggung jawab atas pemotongan pajak dalam transaksi pembelian barang oleh pemerintah. Sedangkan badan usaha tertentu yang berperan sebagai pemotong pajak adalah mereka yang terlibat dalam perdagangan barang strategis seperti bahan bakar minyak, gas, semen, dan kendaraan bermotor."
        ]
      },
      {
        "tag": "objek_pajak22",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu jelaskan lebih dalam objek pajak berdasarkan pasal 22?",
          "Jelaskan ada berapa objek pajak menurut pasal 22?",
          "Ada berapa objek pajak pasal 22?",
          ""
        ],
        "response": [
          "<b>Objek PPh Pasal 22:</b> Objek PPh Pasal 22 mencakup berbagai kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang terkena pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara spesifik, objek pajak ini meliputi:\n\n<b>1. Impor Barang:</b> Semua barang yang diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia, kecuali yang dibebaskan dari pungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\n<b>2. Ekspor Barang Tertentu:</b> Barang-barang tertentu yang diekspor, seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan undang-undang.\n\n<b>3. Penjualan Hasil Produksi atau Kegiatan Usaha:</b> Penjualan hasil produksi dari perusahaan yang menghasilkan barang dari sumber daya alam atau dari kegiatan pengolahan atau manufaktur.\n\n<b>4. Penjualan Barang Mewah:</b> Penjualan barang-barang mewah seperti kendaraan bermotor, kapal, dan pesawat udara yang digunakan untuk tujuan pribadi atau komersial.\n\n<b>5. Penjualan Kendaraan Bermotor:</b> Penjualan kendaraan bermotor baik yang baru maupun yang bekas, yang dilakukan oleh dealer resmi atau pihak lain yang ditunjuk sebagai agen pemungut pajak.",
          "<b>Objek PPh Pasal 22:</b> Objek PPh Pasal 22 meliputi sejumlah kegiatan yang terkait dengan perdagangan dan distribusi barang, baik yang dilakukan dalam negeri maupun lintas batas. Berikut rincian objek pajaknya:\n\n<b>1. Impor Barang:</b> Semua barang yang masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri dan dikenakan bea masuk, termasuk barang konsumsi dan barang modal.\n\n<b>2. Ekspor Komoditas Tertentu:</b> Barang-barang tertentu yang diekspor dari Indonesia, termasuk komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan logam mulia.\n\n<b>3. Penjualan oleh Produsen atau Distributor:</b> Penjualan barang hasil produksi atau distribusi yang dilakukan oleh produsen atau distributor dalam negeri, terutama barang-barang yang bersifat strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi.\n\n<b>4. Penjualan Barang-barang Strategis:</b> Penjualan barang-barang strategis seperti bahan bakar minyak (BBM), gas alam, dan semen yang dianggap penting bagi perekonomian nasional.\n\n<b>5. Perdagangan Barang Mewah:</b> Perdagangan barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan produk-produk mewah lainnya yang dikenakan pajak tambahan karena sifatnya yang eksklusif."
        ]
      },
      {
        "tag": "subjek_pajak22",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu jelaskan lebih detail subjek pajak berdasarkan pasal 22?",
          "Jelaskan subjek pajak menurut pasal 22!",
          "Ada berapa subjek pajak yang dikenakan menurut pasal 22?"
        ],
        "response": [
          "<b>Subjek yang Dikenakan PPh Pasal 22:</b> Subjek yang dikenakan PPh Pasal 22 mencakup berbagai jenis entitas dan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tertentu. Secara spesifik, subjek pajak ini meliputi:\n\n<b>1. Importir:</b> Importir adalah pihak yang memasukkan barang ke dalam wilayah pabean Indonesia. Mereka dikenakan PPh Pasal 22 atas barang-barang yang diimpor.\n\n<b>2. Eksportir:</b> Eksportir adalah pihak yang mengirim barang keluar dari wilayah Indonesia. Eksportir barang-barang tertentu seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya dapat dikenakan PPh Pasal 22.\n\n<b>3. Produsen dan Distributor Barang Strategis:</b> Produsen dan distributor yang menjual barang-barang strategis seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, semen, dan kendaraan bermotor juga termasuk subjek PPh Pasal 22. Mereka dikenakan pajak atas penjualan barang-barang tersebut.\n\n<b>4. Bendahara Pemerintah:</b> Bendahara pemerintah yang melakukan transaksi pembelian barang dikenakan kewajiban untuk memotong PPh Pasal 22 dari penjual barang.\n\n<b>5. Wajib Pajak Badan Tertentu:</b> Badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan usaha lain yang diatur oleh undang-undang juga termasuk subjek yang dikenakan PPh Pasal 22.",
          "<b>Subjek yang Dikenakan PPh Pasal 22:</b> Subjek PPh Pasal 22 mencakup berbagai badan usaha dan individu yang melakukan transaksi perdagangan baik domestik maupun internasional. Berikut adalah rincian subjek yang dikenakan pajak:\n\n<b>1. Perusahaan Importir:</b> Perusahaan yang mengimpor barang ke dalam wilayah Indonesia. Pajak dikenakan atas barang yang diimpor.\n\n<b>2. Perusahaan Eksportir:</b> Perusahaan yang mengekspor barang keluar dari Indonesia. Pajak dikenakan untuk ekspor barang-barang tertentu seperti komoditas dan barang tambang.\n\n<b>3. Produsen Barang-barang Strategis:</b> Produsen yang menghasilkan barang strategis seperti bahan bakar minyak, gas, semen, dan kendaraan bermotor. Pajak dikenakan atas penjualan barang tersebut.\n\n<b>4. Distributor Barang Strategis:</b> Distributor yang menjual barang strategis tersebut juga termasuk subjek pajak. Pajak dikenakan pada transaksi penjualan mereka.\n\n<b>5. Bendahara dan Entitas Pemerintah:</b> Bendahara pemerintah yang melakukan pembelian barang harus memotong PPh Pasal 22 dari penjual barang. Hal ini juga berlaku untuk entitas pemerintah yang terlibat dalam transaksi pembelian barang.\n\n<b>6. Badan Usaha dengan Kegiatan Tertentu:</b> Badan usaha yang melakukan kegiatan tertentu yang diatur oleh undang-undang dan terkena kewajiban PPh Pasal 22."
        ]
      },
      {
        "tag": "pajak23",
        "patterns": [
          "Apa itu pajak pasal 23?",
          "Apa itu pajak 23?",
          "Bisakah kamu menjelaskan apa itu pajak pasal 23?",
          "Jelaskan pajak pasal 23!",
          "Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23?"
        ],
        "response": [
          "<b>Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)</b> adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak ini dipotong langsung oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut sebelum diserahkan kepada penerima. Dengan adanya pemotongan ini, pemerintah memastikan bahwa pajak telah dibayarkan secara tepat waktu oleh pihak yang berwenang.\n\n <b>Objek pajak yang dikenakan PPh 23</b> mencakup berbagai jenis penghasilan. Di antaranya adalah dividen, yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham, bunga yang diperoleh dari simpanan atau investasi, royalti yang merupakan imbalan atas hak cipta atau hak paten, hadiah yang diberikan dalam bentuk penghargaan atau kompetisi, sewa atas penggunaan harta atau tanah, serta imbalan jasa yang diberikan untuk layanan tertentu. Setiap jenis penghasilan ini memiliki tarif pajak yang berbeda, yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.\n\n<b>Subjek yang dikenakan PPh Pasal 23</b> adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari objek pajak yang disebutkan di atas. Ini mencakup individu atau badan usaha yang berdomisili di Indonesia serta badan usaha asing yang memiliki kegiatan usaha tetap di Indonesia. Mereka wajib melaporkan dan membayarkan pajak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n\n<b>Subjek yang wajib memotong PPh Pasal 23</b> adalah pihak yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak. Ini termasuk badan usaha, baik swasta maupun milik pemerintah, serta lembaga pemerintah dan organisasi tertentu lainnya. Pemotong pajak bertanggung jawab untuk memotong jumlah pajak yang sesuai dari penghasilan yang akan dibayarkan dan menyetorkannya kepada otoritas pajak sebelum menyerahkan sisa penghasilan kepada penerima.",
          "<b>Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)</b> adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak ini berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan dipotong langsung oleh pihak yang membayarkan penghasilan sebelum diserahkan kepada penerima.\n\n<b>Objek pajak yang dikenakan PPh 23</b> mencakup berbagai jenis penghasilan. Ini meliputi dividen, yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham; bunga, yang diperoleh dari tabungan atau investasi; royalti, sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta atau paten; hadiah, yang diberikan sebagai penghargaan atau dari kompetisi; sewa, atas penggunaan properti atau tanah; serta imbalan jasa untuk berbagai layanan yang diberikan. Tarif pajak untuk masing-masing jenis penghasilan ini berbeda dan diatur oleh peraturan pemerintah.\n\n<b>Subjek yang dikenakan PPh Pasal 23</b> adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari objek pajak tersebut. Ini termasuk individu maupun badan usaha yang berdomisili di Indonesia serta badan usaha asing yang menjalankan bisnis di Indonesia. Mereka diwajibkan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak ini dan membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.\n\n<b>Subjek yang wajib memotong PPh Pasal 23</b> adalah pihak yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak. Ini termasuk badan usaha swasta, badan usaha milik pemerintah, serta lembaga pemerintah dan organisasi lain yang relevan. Mereka bertanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan yang akan dibayarkan dan menyetorkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum menyerahkan sisa penghasilan kepada penerima."
        ]
      },
      {
        "tag": "objek_pajak23",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu jelaskan lebih dalam objek pajak berdasarkan pasal 23?",
          "Jelaskan ada berapa objek pajak menurut pasal 23?",
          "Ada berapa objek pajak pasal 23?"
        ],
        "response": [
          "<b>1. Dividen:</b> Dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pemegang saham yang menerima dividen ini harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jumlah dividen yang diterima. Pajak ini dipotong oleh perusahaan yang membagikan dividen sebelum diserahkan kepada pemegang saham.\n\n<b>2. Bunga:</b> Bunga adalah imbalan yang diterima atas penggunaan uang atau modal yang dipinjamkan. Bunga ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti simpanan di bank, obligasi, atau bentuk investasi lainnya. Penerima bunga ini dikenakan PPh Pasal 23, yang dipotong langsung oleh pihak yang memberikan bunga sebelum diserahkan kepada penerima.\n\n<b>3. Royalti:</b> Royalti merupakan imbalan yang diterima atas penggunaan hak cipta, hak paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Penghasilan dari royalti ini juga dikenakan PPh Pasal 23. Biasanya, pihak yang menggunakan hak tersebut bertanggung jawab untuk memotong pajak dari jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak sebelum diserahkan.\n\n<b>4. Hadiah:</b> Hadiah yang diberikan sebagai penghargaan atau dari hasil kompetisi juga merupakan objek pajak menurut Pasal 23. Penerima hadiah ini harus membayar pajak atas nilai hadiah yang diterimanya. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan hadiah sebelum hadiah tersebut diserahkan kepada penerima.\n\n<b>5. Sewa:</b> Sewa adalah imbalan yang diterima atas penggunaan tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya. Penghasilan dari sewa ini dikenakan PPh Pasal 23. Pihak yang menyewa harta tersebut bertanggung jawab untuk memotong pajak dari jumlah sewa yang dibayarkan kepada pemilik harta sebelum diserahkan.\n\n<b>6. Imbalan Jasa:</b> Imbalan jasa adalah pembayaran yang diterima atas layanan atau jasa yang diberikan. Layanan ini bisa mencakup berbagai bidang seperti konsultasi, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Penghasilan dari imbalan jasa ini juga dikenakan PPh Pasal 23, yang dipotong oleh pihak yang menerima jasa sebelum membayarkan imbalan tersebut kepada pemberi jasa."
        ]
      },
      {
        "tag": "subjek_pajak23",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu jelaskan lebih detail subjek pajak berdasarkan pasal 23?",
          "Jelaskan subjek pajak menurut pasal 23!",
          "Ada berapa subjek pajak yang dikenakan menurut pasal 23?"
        ],
        "response": [
          "Subjek yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah Wajib Pajak dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari objek pajak yang diatur dalam pasal tersebut. Wajib Pajak dalam negeri mencakup perorangan atau badan usaha yang berdomisili di Indonesia. Individu yang berdomisili di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia, termasuk dalam kategori ini. Mereka dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia.\n\nBadan usaha yang termasuk dalam subjek PPh 23 adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang didirikan oleh badan atau individu asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. BUT ini bisa berupa kantor perwakilan, cabang, kantor agen, pabrik, bengkel, gudang, pertambangan, atau sumber alam lainnya. Semua penghasilan yang diperoleh BUT dari kegiatan usahanya di Indonesia dikenakan PPh Pasal 23.\n\nSelain itu, subjek PPh Pasal 23 juga mencakup perusahaan atau organisasi tertentu yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT. Ini mencakup badan usaha swasta, badan usaha milik pemerintah, dan lembaga pemerintah yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak. Mereka wajib melakukan pemotongan pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada penerima penghasilan sebelum diserahkan.",
          "Subjek yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari objek pajak yang telah ditetapkan. Wajib Pajak dalam negeri mencakup individu dan badan usaha yang berstatus sebagai penduduk Indonesia. Ini termasuk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak. Mereka dikenakan PPh 23 atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri.\n\nBadan usaha yang dikenakan PPh 23 meliputi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik yang didirikan oleh warga negara Indonesia maupun asing. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah entitas usaha yang didirikan oleh individu atau badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. BUT bisa beroperasi dalam berbagai bentuk seperti kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, atau tempat usaha lainnya yang bersifat tetap. Penghasilan yang diterima atau diperoleh BUT dari operasinya di Indonesia wajib dikenakan PPh Pasal 23.\n\nPerusahaan atau organisasi yang menjadi subjek pemotongan PPh 23 mencakup badan usaha swasta, BUMN, dan lembaga pemerintah yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak. Mereka bertanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan menyetorkannya kepada pemerintah sebelum penghasilan tersebut diserahkan kepada penerima."
        ]
      },
      {
        "tag": "pajak24",
        "patterns": [
          "Apa itu pajak pasal 24?",
          "Apa itu pajak 24?",
          "Bisakah kamu menjelaskan apa itu pajak pasal 24?",
          "Jelaskan pajak pasal 24!",
          "Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 24?"
        ],
        "response": [
          "<b>PPh Pasal 24</b> adalah ketentuan dalam undang-undang pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak luar negeri yang telah dibayarkan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemajakan berganda atas penghasilan yang sama.\n\n<b>Objek pajak yang dikenakan</b> adalah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, seperti dividen, bunga, royalti, dan imbalan lain atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan di luar negeri. Penghasilan ini dikenakan pajak oleh otoritas pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh.\n\n<b>Subjek pajak menurut pasal 24</b> adalah wajib pajak dalam negeri, baik individu maupun badan, yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Mereka wajib melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dapat mengklaim kredit pajak luar negeri untuk mengurangi pajak yang terutang di Indonesia.\n\n<b>Subjek pemotong pajaknya</b> adalah otoritas pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh, yang memotong pajak atas penghasilan yang dihasilkan di negara tersebut. Pemotongan ini kemudian dapat digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia.",
          "<b>Pajak Penghasilan Pasal 24</b> adalah peraturan perpajakan yang memungkinkan wajib pajak mengurangi pajak penghasilan terutang di Indonesia dengan memanfaatkan kredit pajak atas pajak yang telah dibayar di luar negeri, untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang sama.\n\n<b>Objek yang dikenakan pajak</b> adalah penghasilan yang dikenakan pajak di luar negeri, seperti penghasilan dari usaha, dividen saham, bunga pinjaman, royalti, dan berbagai bentuk imbalan lainnya atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan di luar negeri.\n\n<b>Subjek pajaknya</b> adalah wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan hukum, yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan melaporkannya dalam SPT serta mengklaim kredit pajak luar negeri untuk mengurangi pajak yang terutang di Indonesia.\n\n<b>Subjek yang memotong pajak</b> adalah otoritas pajak di negara tempat penghasilan diperoleh, yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan tersebut. Pajak yang dipotong ini kemudian dapat digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia."
        ]
      },
      {
        "tag": "objek_pajak24",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu jelaskan lebih dalam objek pajak berdasarkan pasal 24?",
          "Jelaskan ada berapa objek pajak menurut pasal 24?",
          "Ada berapa objek pajak pasal 24?"
        ],
        "response": [
          "<b>Objek Pajak:</b> Objek pajak dalam PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dan dikenakan pajak di negara sumber penghasilan tersebut. Penghasilan ini meliputi berbagai jenis pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri baik individu maupun badan usaha. Beberapa contoh penghasilan yang termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 24 antara lain:\n\n<b>1. Dividen:</b> Penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan saham pada perusahaan yang berbasis di luar negeri. Dividen ini dikenakan pajak di negara asal perusahaan yang membagikan dividen tersebut.\n\n<b>2. Bunga</b> Penghasilan dari investasi dalam bentuk deposito, obligasi, atau pinjaman yang ditempatkan di luar negeri. Bunga dari investasi ini dikenakan pajak di negara di mana investasi tersebut ditempatkan.\n\n<b>3. Royalti</b> Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta di negara lain. Royalti ini dikenakan pajak di negara tempat hak kekayaan intelektual tersebut digunakan.\n\n<b>4. Penghasilan Usaha:</b> Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan di luar negeri. Hal ini mencakup laba dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang beroperasi di luar negeri.<b>5. Penghasilan Lainnya:</b> Termasuk penghasilan dari jasa, pekerjaan, atau kegiatan lain yang dilakukan di luar negeri yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh.",
          "<b>Objek Pajak:</b> Objek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 24 mencakup berbagai bentuk penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri, yang dikenakan pajak di negara sumber. Berikut adalah beberapa kategori penghasilan yang menjadi objek pajak:\n\n<b>1. Dividen:</b> Ini adalah pembagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang berbasis di luar negeri. Dividen ini biasanya dikenakan pajak di negara tempat perusahaan tersebut berdomisili sebelum menjadi objek pajak di Indonesia.\n\n<b>2. Bunga:</b> Penghasilan yang diperoleh dari simpanan atau investasi keuangan lainnya yang ditempatkan di luar negeri. Bunga ini dikenakan pajak di negara tempat dana tersebut diinvestasikan dan kemudian dikreditkan di Indonesia.\n\n<b>3. Royalti:</b> Penghasilan yang diperoleh dari hak lisensi atas penggunaan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek dagang yang digunakan di negara lain. Pajak atas royalti ini dikenakan di negara tempat hak tersebut dimanfaatkan.\n\n<b>4. Penghasilan dari Kegiatan Usaha:</b> Ini meliputi pendapatan yang berasal dari operasi bisnis yang dilakukan di luar negeri. Contoh termasuk laba dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh cabang perusahaan yang beroperasi di negara lain.\n\n<b>5. Penghasilan dari Jasa dan Pekerjaan:</b> Penghasilan yang diperoleh dari pemberian jasa atau pelaksanaan pekerjaan di luar negeri yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak di negara tempat jasa atau pekerjaan tersebut dilakukan."
        ]
      },
      {
        "tag": "subjek_pajak24",
        "patterns": [
          "Bisakah kamu jelaskan lebih detail subjek pajak berdasarkan pasal 24?",
          "Jelaskan subjek pajak menurut pasal 24!",
          "Ada berapa subjek pajak yang dikenakan menurut pasal 24?"
        ],
        "response": [
          "<b>Subjek Pajak:</b> Subjek pajak dalam konteks PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Penghasilan ini harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dikenakan pajak di Indonesia. Berikut adalah rincian tentang siapa saja yang menjadi subjek pajak:\n\n<b>1. Individu</b> Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan dari luar negeri, baik melalui pekerjaan, investasi, maupun sumber lain. Contohnya, seorang karyawan yang dikirim untuk bekerja di luar negeri dan menerima gaji dari negara tersebut.\n\n<b>2. Badan Usaha:</b> Setiap badan usaha yang berbasis di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri. Misalnya, perusahaan Indonesia yang memiliki cabang atau anak perusahaan di luar negeri dan menghasilkan laba dari operasinya di negara tersebut.\n\n<b>3. Kepemilikan Saham:</b> Pemegang saham dalam negeri yang menerima dividen dari perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Dividen ini menjadi subjek pajak di Indonesia setelah dikurangi kredit pajak yang telah dibayarkan di negara asal.\n\n<b>4. Investasi:</b> Individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan dari investasi di luar negeri, seperti bunga dari deposito atau obligasi. Penghasilan dari investasi ini harus dilaporkan dan dikenakan pajak di Indonesia.\n\n<b>5. Hak Kekayaan Intelektual:</b> Pemilik hak kekayaan intelektual yang memperoleh royalti dari penggunaan hak tersebut di luar negeri. Royalti ini menjadi penghasilan yang harus dilaporkan dan dikenakan pajak di Indonesia.",
          "<b>Subjek Pajak:</b> Subjek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 24 mencakup individu dan badan usaha yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan harus melaporkannya dalam SPT. Rincian mengenai subjek pajak adalah sebagai berikut:\n\n<b>1. Individu:</b> Setiap warga negara Indonesia atau penduduk tetap yang menerima penghasilan dari luar negeri. Ini termasuk pekerja yang dikirim ke luar negeri untuk sementara waktu atau mereka yang bekerja secara remote untuk perusahaan asing.\n\n<b>2. Badan Usaha:</b> Perusahaan yang terdaftar di Indonesia tetapi memiliki operasional atau investasi di luar negeri. Contoh termasuk perusahaan yang menjual produk atau jasa di pasar internasional dan memperoleh pendapatan dari negara-negara tersebut.\n\n<b>3. Penghasilan dari Saham:</b> Warga negara Indonesia atau badan usaha yang memiliki saham di perusahaan asing dan menerima dividen dari kepemilikan saham tersebut. Pajak atas dividen ini dapat dikreditkan dengan pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri.\n\n<b>4. Pendapatan Investasi:</b> Individu atau badan usaha yang memperoleh bunga dari investasi keuangan di luar negeri seperti obligasi atau deposito. Bunga yang diperoleh dari investasi ini menjadi subjek pajak di Indonesia.\n\n<b>5. Penerimaan Royalti:</b> Pemilik hak kekayaan intelektual yang mendapatkan royalti dari penggunaan hak tersebut di luar negeri. Royalti ini harus dilaporkan sebagai penghasilan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan di Indonesia."
        ]
      }
    ]
  }